Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Program pemberdayaan pekerja seks yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pendekatan atternatif dalam menanggulangi masalah pelacuran. Pendekatan ini melihat pelacur sebagai korban (victim) dari ketimpangan gender, struktur sosial yang tidak adil yang memarginalkan posisi kaum perempuan. Visi yang ingin dicapai melalui program ini adalah pekerja seks yang berdaya, percaya diri, dapat melindungi kesehatannya dan mempunyai pilihan untuk masa depannya. Masyarakat yang mengerti hidup pelacur, tidak mengucilkan atau memandang rendah mereka. Menurunnya prevalensi penyakit menular seksual (PMS) dan penyebaran epidemi HIV/AIDS dapat diperlambat khususnya pada pekerja seks yang dijangkau. Program pemberdayaan dilaksanakan dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu ; 1). pelayanan langsung (direct service), 2). pendidikan dan penyadaran, 3). pengorganisasian. Pendekatan pelayanan langsung yang dilaksanakan melalui penyediaan layanan klinik PMS dan kesehatan reproduksi serta distribusi kondom telah memenuhi kebutuhan praktis para pekerja seks. Pendekatan pendidikan dan penyadaran telah meningkatkan pengetahuan pekerja seks serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kesehatan. Mereka selalu menawarkan kondom pada tamunya, meskipun masih menggunakan obat serta suntikan antiblotik sebagai cara melindungi kesehatan. Kelompok pekerja seks BUNGA SEROJA merupakan realisasi pendekatan pengorganisasian. Meskipun kelompok merupakan media yang strategls untuk meningkatkan bargaining position dan merrabah pola relasi kekuasaan yang timpang dan tidak adil, BUNGA SEROJA belum dipahami sebagai wahana bagi perjuangan dan media untuk mengartikulasikan kepentingan mereka. Sebagian besar pekerja seks masih mempunyai konsep diri negatif, belum menghargai diri sendiri serta belum percaya diri. Meskipun di kalangan pekerja seks sudah muncul pandangan dan kesadaran kritis, ternyata sikap dan tindakan kritis sulit dilakukan. Tiadanya asset material yang memadal serta kuatnya statusquo menghalangi mereka bertindak kritis dan membuat perubahan. Posisi dan status pekerja seks belum berubah. Struktur sosial masih mendominasi dan bersikap represif terhadap pekerja seks. Stigmatisasi dan marginalisasi masih tetap berlangsung. Belum terlihat adanya restrukturisasi budaya. Pelacuran masih dilihat semata-mata sebagai problem moral. Oleh karena itu, selain meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada pekerja seks, Griya Lentera - PKBI perlu lebih memperhatikan pendidikan dan penyadaran masyarakat.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang strategi dan kebijakan penanganan yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Taman Sari terhadap PSK asing di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Perhatian utama dalam kajian tesis ini adalah bentuk penanganan yang dilakukan oleh Polsek Metropolitan Taman Sari terhadap keberadaan PSK asing dan tempat hiburan penyedia PSK asing di kawasan Taman Sari selama ini adalah dengan metode pengayoman. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Hasil penelitian menunjukan: 1) para PSK asing yang melakukan praktek prostitusi di kawasan Taman Sari scat ini hanya terdiri dari PSK asing yang berasal dari China, walaupun pada awal maraknya PSK asing juga terdapat PSK dari negara lain seperti Uzbekistan, Rusia, Thailand dan Vietnam; 2) para PSK asing tersebut merupakan korban dari haficking in person yang dilakukan oleh sebuah sindikat yang yang bekerja sangat rapi dan profesional serta mempunyai jaringan baik di dalam dan di Iuar negeri; 3) Polsek Metropolitan Taman Sari dalam menindak dan menangani para PSK asing dan tempat hiburan penyedia PSK asing hanya sebatas pengayoman, walaupun nyata-nyata mereka adalah pelanggar hukum; 4) adanya subsidi dan kontribusi yang diberikan oleh manajemen tempat hiburan kepada jajaran Polsek Metropolitan Taman Sari menyebakan Polsek Metropolitan Taman Sari dihadapkan pada kondisi dilematis, karena disatu sisi Polsek Metropolitan Taman Sari merupakan bagian dari Poin yang bertugas sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, disisi lain para PSK asing tersebut merupakan pelanggar hukum yang perlu mendapatkan penanganan dan penindakan; 5) tidak dilakukannya penanganan dan penindakan terhadap keberadaan para PSK asing dan tempat tempat hiburan penyedia PSK asing di kawasan Taman Sari oleh Polsek Metropolitan Taman Sari terkait adanya pemberian subsidi yang dilakukan oleh manajemen tempat hiburan penyedia PSK asing dapat dikategorikan sebagai tindakan diskresi kepolisian yang bentuknya pasif. Implikasi kajian dari tesis ini adalah: 1) perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait seperli Kepolisian, Ditjen Imigrasi dan Dinas Pariwisata; 2) untuk masa-masa mendatang penanganan dan penindakan terhadap keberadaan PSK asing dan tempat hiburan penyedia PSK asing harus lebih dioptimalkan; 3) perilunya komitmen yang tinggi dari Polsek Metropolitan Taman Sari dalam menangani keberadaan PSK asing dan bentuk¬bentuk kegiatan yang dilakukannya; 4) perlunya penindakan yang lebih tegas kepada para pelaku traficking in person yang nyata-nyata merupakan pensuplai utama para PSK asing ke wilayah Taman Sari; 5) perlunya merekrut personal Paid yang memiliki dan menguasai bahasa Mandarin, atau penyidik yang saat ini ada dikursuskan bahasa Mandarin, sehingga apabila ada penyidikan terhadap para PSK asing yang tidak menguasai berbahasa Inggeris, maka proses penyidikan tidak perlu didampingi oleh penterjemah bahasa Mandarin yang secara tidak langsung akan mengurangi beban biaya yang dikeluarkan; 6) perlunya peningkatan kesejahteraan para persanil Palri, sehingga diharapkan dalam melaksanakan tugasnya benar-benar dilandasi dengan nilai-nilai moral sehingga dapat memenuhi apa yang diharapkan masyarakat; 7) perlu ada pemikiran kawasan Taman Sari dapat dijadikan sebagai lokalisasi resmi praktek prostitusi atau dapat dicarikan alternatif lain seperti pemindahan lokasi kegiatan prostitusi di suatu lokasi tertentu misalnya di salah satu pulau di Kepulauan Seribu.

---

This thesis discusses concerning handling strategy and policy conducted by Precinct Police Station Taman Sari toward foreign commercial sex workers in the area of Taman Sari, West Jakarta. The main concern in this thesis study is the handling form conducted by Precinct Police Station Taman Sari toward the existence of foreign commercial sex workers and entertainment clubs providing commercial sex workers in the area of Taman Sari during the time is by protecting method. The approach used is qualitative method with ethnography method. The data collection conducted through observation, participatory observation and structured and non structured interviews. The research results indicate: 1) the foreign commercial sex workers conducting prostitution practices in the area of Taman Sari at present only consist of foreign commercial sex workers coming from China, though initially the increasing foreign commercial sex workers also came from other countries such as Uzbekistan, Russia, Thailand and Vietnam; 2) the foreign commercial sex workers are the victims of trafficking in person conducted by a syndicate working in very neat and professional way and has network both in home and abroad; 3) Precinct Police Station Taman Sari in enforcing and handling the foreign commercial sex workers and entertainment clubs providing foreign commercial sex workers only limited in protection, though apparently they are the law violators; 4) existing subsidy and contribution given by entertainment dubs management to the staffs of Precinct Police Station Taman Sari leading to Precinct Police Station Taman Sari is faced to dilemmatic conditions, as on one hand, Precinct Police Station Taman Sari is part of National Police assigned as protector and servant of public, on the other hand the foreign commercial sex workers are the violators of law needing handling and enforcing; 5) no handling and enforcing toward the existence of the foreign commercial sex workers and entertainment sport providing the foreign commercial sex workers in the area of Taman Sari by Precinct Police Station Taman Sari related to the subsidy contributed by the management of entertainment spots management providing the foreign commercial sex workers can be categorized as discretion acts by police in passive form. Study implications of this thesis are 1) It needs coordination improvement among the relevant institutions like Police. Directorate General of Immigration and Tourism Agency; 2) in the future the handling and enforcing toward the existence of foreign commercial workers and entertainment spots providing foreign commercial sex worker should be more optimized; 3) it requires high commitment from Precinct Police Station Taman Sari in handling the existence of foreign commercial sex workers and forms of acts it implements; (4) it needs more decisive measure against the trafficking in person perpetrators who apparently are the main suppliers of the foreign commercial sex workers in the area of Taman Sari; 5) it is necessary to recruit Police personnel possessing and mastering Mandarin language, or existing investigators presently should be sent to attend Mandarin language course, so if they deal with the investigation to the foreign commercial sex workers who do not master English language, then the investigation processes do not need to be accompanied by Mandarin language interpreter which indirectly would reduce charges to pay; 6) it requires Police personnel welfare improvement so it is expected in conducting their duties truly based on moral values so they can meet that the people expect from them; 7) it requires thought that Taman Sari area could be made as legalized prostitution practices or other alternative could be sought such as the relocation of the prostitution activity location in a certain area for example a island in Kepulauan Seribu.

Abstrak :
Semua untuk kaum laki-laki dan tidak ada sesuatu pun untuk kaum perempuan, itulah hukum dan ajaran kami” merupakan cuplikan kalimat dalam surat Kartini kepada Stella M. Zeehandelaar tanggal 6 November 1899 ketika beliau mencoba untuk menggambarkan kondisi hukum dan kebudayaan yang berlaku di Indonesia saat itu. Ternyata setelah lewat lebih dari seabad kondisi hukum di Negara ini tidak kunjung mengalami perubahan. Hukum masih tetap untuk kaum laki-laki dan kondisi hukum yang demikianlah yang melegitimasi penindasan terhadap kaum perempuan, termasuk dalam bentuk prostitusi. Prostitusi merupakan salah satu manifestasi ketidakadilan gender dan ketidakadilan itu sudah melembaga bahkan sampai ke hukum. Kondisi tersebut mengakibatkan pengalaman perempuan pekerja seks komersial tidak dipertimbangkan dalam rangka pembentukan hukum. akibatnya, hukum gagal memberikan perlindungan yang perempuan pekerja seks perlukan untuk melawan penindasan. Penelitian ini menerapkan inti gagasan dari pendekatan hukum berperspektif perempuan untuk menganalisa Pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai salah satu dasar dilakukannya razia terhadap pekerja seks komersial, dan Peraturan Daerah (Perda) Tangerang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, khususnya Pasal 4 Perda tersebut. Dengan demikian akan terlihat bahwa kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak mampu memberikan keadilan bagi perempuan pekerja seks komersial, yang mengakibatkan mereka tidak dapat menikmati hak-hak dasarnya dan tidak memperoleh perlindungan hukum. Selanjutnya kasus pengalaman perempuan pekerja seks komersial, yang diperoleh dari wawancara, digunakan sebagai unit analisis untuk melihat hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Kerangka analisis yang dipergunakan untuk memfokuskan analisa pengalaman perempuan pekerja seks komersial adalah kerangka yang dibentuk dari teori-teori yang disampaikan oleh Louise Brown dalam bukunya yang berjudul Sex Slaves, yang merupakan hasil penelitiannya terhadap sindikat perdagangan perempuan di Asia. Dengan menarik pengalaman perempuan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan hukum, maka diketahui bahwa upaya memutus mata rantai suatu jaringan prostitusi tidak tepat sasaran jika menyerang pekerja seks komersial yang tidak lain hanya sekedar komoditas industri seks, yang perannya mudah tergantikan, dan mengabaikan aktivitas para pengelola dan konsumen industri seks. Hukum yang tepat sasaran adalah hukum yang berpihak kepada perempuan pekerja seks komersial bukan hanya sekedar hukum yang netral dan tidak berpihak, yang sesungguhnya malah melakukan legitimasi penindasan terhadap perempuan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan perkembangan wanita penghibur di Jepang yang difokuskan pada persamaan dan perbedaan antara yūjo dan geisha. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis berupa pemaparan dan penguraian data-data relevan yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan kemudian dianalisis. Teori yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah teori perubahan yang dikemukakan oleh Thomas R. Rochon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam perkembangan wanita penghibur di Jepang terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara yūjo dan geisha. Hal ini dilihat melalui analisis perubahan nilai, pengenalan nilai baru, dan penghubungan nilai dalam proses pendidikan, cara kerja, dan penampilan. ......This study aims to explain the development of women of pleasure in Japan which focused on the comparison between yūjo and geisha. This study conducted using analytical descriptive method by presenting and elaborating relevant data gathered from literature approach and analyzing them. Theory used for this analysis is theory of change presented by Thomas R. Rochon. Analysis conclusion shows that in the development of woman of pleasure in Japan there are several similarities and differences that can be found between yūjo and geisha. This can be observed through analysis of value conversion, value creation, and value connection on education process, way of working, and appearance.

Abstrak :
Anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan di dalam masyarakat, sehingga merupakan kelompok masyarakat yang pertama sekali harus mendapatkan sumber daya dan usaha. Masalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus sangat erat dikaitkan dengan isu makro, terbatasnya akses pada sumber masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Krisis di Indonesia telah terjadi begitu luas dan daiam dampaknya, namun sejauh ini tak seorangpun tahu dengan persis bagaimana dampaknya bagi anak. Bagaimanapun, mengingat sebab serius dari keberadaan anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini adalah masalah makro, krisis ini dipastikan akan menyeret sejumlah anak ke dalam situasi sulit atau semakin sulit dimana periindungan khusus mereka butuhkan. Upaya LSM daiam mengimplementasikan hak-hak anak-anak dari eksploitasi seksual anak, telah banyak dilakukan. Namun sedikit sekali LSM yang mengkhususkan diri pada masalah kekerasan seksual dan ESKA dalam memberikan layanan secara spesifik daiam bidang ini. Yayasan Kepeduilan untuk Konsumen Anak (KAKAK) sebagai salah satu LSM di Surakarta yang peduli terhadap permasalahan anak melaksanakan upaya mengurangi adanya eksploitasi seks komersial anak melalui berbagai program yang bersifat prefentif maupun rehabilitatif. Adapun kepedulian Yayasan KAKAK terhadap kasus ESKA, diwujudkan melalui program memecahkan permasalahan prostitusi anak, yaitu penanganan anak yang dilacurkan (AYLA). Menyikapi uraian tersebut diatas, maka penulis berusaha untuk melihat upaya yang dilakukan Yayasan KAKAK dalam menangani anak yang dilacurkan dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. adapun tujuan penelitian ingin menggambarkan proses penanganan terhadap anak yang dilacurkan oleh Lembaga KAKAK di Solo tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menghasilkan informasi-informasi tentang proses pelaksanaan program, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informasi didahului dengan membuat theoretical sampling dan dilanjutkan dengan penarikan sampel secara snow ball sampling yang meliputi petugas dan penerima program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan teknik in depth interview, observasi dan studi dokumentasi. Hasil temuan penelitian menunjukkan proses penanganan anak yang dilacurkan oleh Yayasan KAKAK sangat bermanfaat bagi anak yang dilacurkan untuk dapat kembali hidup secara normal di dalam masyarakat serta AYLA meninggalkan perilaku dan sikap yang beresiko. Namun, ada beberapa anak yang tidak mampu mengikuti proses penanganan, baik tidak meneruskan penanganan maupun yang mengikuti penanganan tapi masih memiliki sikap dan perilaku yang beresiko. Kondisi ini disebabkan keterbatasan petugas, petugas yang berganti-ganti, ketidaksiapan data base, dan faktor anak yang dilacurkan, seperti tingginya mobilitas AYLA, mudah bosan, mudah terpengaruh dan tingginya konflik di antara anak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk dipersiapkan petugas khusus yang bertanggung jawab menangani data base, merekrut pendamping lagi yang memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial, pendamping bertanggung jawab berdasarkan jumlah anak yang didampingi hingga proses penanganan selesai dan perlunya membuat kontrak yang jelas antara anak dan Yayasan KAKAK.

Abstrak :
Di Indonesia fenomena anak yang dilacurkan yang berusia antara 14 tahun sampai dengan 18 tahun yang terlibat dalam kegiatan eksploitasi seksual komersil anak mencapai 30% dari total pekerja seks komersil. Artinya dari jumlah total anak di dunia yang berjumlah 1,7 juta jiwa, 70.000 jiwa adalah anak Indonesia yang terlibat dalam kegitan eksploitasi seksual komersil anak.

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada masalah anak yang dilacurkan dari perspektif hukum perlindungan anak, hal ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan yang terlibat sebagai pekerja seks komersil anak, untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan, dan untuk mengetahui kendala dalam mengimplementasikan ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum normatif dimana analisa dilakukan dengan cara kualitatif, analisa kualitatif dilakukan dengan tehnik pengumpulan data yang mengharuskan si peneliti melibatkan diri dalmn kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi terhadap 10 orang anak yang dilacurkan dan lembaga pemerintah dan non pemerintah yang bergerak di bidang perlindungan anak, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional serta tulisan lainnya di bidang anak yang dilacurkan dalam perspektif hukum pelindungan anak yang diperoleh dari studi pustaka di berbagai perpustakaan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang dilacurkan-ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Deklarasi Stockholm Tahun 1996, Deklarasi Yokohama Tahun 2001, Komitmen Regional dan Rencana Aksi Kawasan Wilayah Asia Timur dan Pasifik Menentang Eksploitasi Seksual Komersil Anak Tahun 2001, Konvesi Hak Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kovensi ILO 182. Adapun implementasi dari ketentuan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan ialah dengan menggunakan istrumen perlindungan hukum dengan rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersil anak (RAN PESKA), pembentukan gugus tugas rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersil anak (RAN PESKA), dan pembentukan ruang pemeriksaan khusus bagi korban kekerasan terhadap anak oleh POLDA Metropolitan Jakarta Raya.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah (a) aturan hukum dalam melindungi anak yang dilacurkan tidak diimplementasikan dengan baik, sehingga fenomena anak yang dilacurkan terus meningkat jumlahnya terus meningkat. (b) Implementasi peraturan dilapangan tidak maksimal, karena implementasi perlindungan terhadap anak yang dilacurkan tidak berjalan dengan baik. (C) kendala dalam mengimplomentasikan ketentuan hukum bagi anak yang dilacurkan ialah kurangnnya kerjasama dan masalah keterbatasan dana membuat penanggulangan raasalah anak yang dilacurkan belum menjadi prioritas utama bagi pemerintah, akibatnya pemahaman konsep-konsep mengenai penaggulangan anak yang dilacurkan hanya dipahami oleh pemerintah pusat saja tidak sampai ke daerah-daerah.

Abstrak :
ABSTRAK
Hasil International Conference on Population and Development (ICPD) di Kairo tahun 1994, diantaranya merekomendasikan untuk disediakannya pelayanan kesehatan reproduksi terpadu, salah satunya pemeriksaan infeksi saluran reproduksi/infeksi menular seksual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan klinik infeksi menular seksual oleh Wanita Penjaja Seks Langsung (WPSL). Desain penelitian adalah cross sectional dengan jumlah sampel 100 WPSL yang sedang/pernah menderita IMS yang diambil secara stratified random sampling. Hasil analisis univariat diperoleh WPSL yang memanfaatkan pelayanan klinik IMS Sedap Malam sebesar 33%. Analisis bivariat dari faktor sosial budaya yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan klinik IMS Sedap Malam adalah dorongan/dukungan dari pihak ketiga dengan (OR=3,3; 95% CI: 1,0-10,6); dari faktor organisasi yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan klinik IMS Sedap Malam adalah kualitas pelayanan klinik IMS dengan (OR=13,2; 95% CI: 4,7- 37,5); hambatan pergi ke klinik IMS dengan (OR=4,6; 95% CI: 1,5-14,6) dan dari faktor konsumen yang berhubungan dengan utilisasi pelayanan klinik IMS Sedap Malam adalah sikap responden terhadap program P2-IMS dengan (OR=3,8; 95% CI:1,2-12,1). Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dan dukungan dari semua pihak agar utilisasi pelayanan klinik IMS oleh WPSL lebih ditingkatkan lagi.

---

ABSTRACT
The international Conference on population and development in Cairo in 1994, partly has recommended the provision of the integrated reproductive health services which one of them was the examination of reproductive tract infections/sexually transmitted infections. The purpose of this study is know the overview and the factors associated to service utilization by sexually transmitted infections clinic for female prostitutes (WPSL=Wanita Penjaja Seks Langsung). The study design was cross sectional sample of 100 suffering/suffered from STI WPSL taken by stratified random sampling. The univariate analysis results showed that the WPSL that utilized Sedap Malam clinic services were at 33%. The bivariate analysis of socio-cultural factors associated to the utilization of STI clinic services Sedap Malam showed that the encouragement/support from the third party (OR=3.3; 95% CI:1.0-10.6); from the organizational factors associated to the utilization of Sedap Malam STI clinic services obtained that the quality of service with the STI clinic (OR=13.2; 95% CI:4.7-37.5); the resistance of visiting the STI clinic (OR=4.6; 95% CI:1.5-14.6) and from consumer-related factors, the service utilization of Sedap Malam STI clinic was the perception of the respondents to the P2-IMS program (OR=3.8; 95% CI:1.2-12.1). It is recommended that the quality of service and support from all parties to STI clinical services utilization by the WPSL can be enhanced in the future.

Abstrak :
Studi kualitatif ini mengeksplorasi pengalaman manajemen privasi komunikasi (CPM) pelajar pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia. Dipandu oleh prinsip-prinsip teori tentang aturan privasi pribadi, kepemilikan bersama atas informasi yang diungkapkan, dan negosiasi batasan privasi; penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana para mahasiswa PSK mengelola pengungkapan dan penyembunyian identitas serta aktivitas mereka yang terstigmatisasi. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa bagi para PSK pelajar, menerima dukungan tanpa penilaian negatif dari ruang di sekitarnya dapat membangun kepercayaan bagi partisipan untuk memberitahukan pemahaman selektif mengenai cakupan pekerjaan individu tersebut dengan ‘perjanjian’ individu-individu tersebut akan menjaga kerahasiaan terkait informasi tersebut. ......This qualitative study explores the communication privacy management (CPM) experiences of commercial sex worker (CSW) students in Indonesia. Guided by the theoretical principles of personal privacy rules, shared ownership of disclosed information, and negotiation of privacy boundaries; This research aims to reveal how student prostitutes manage the disclosure and concealment of their stigmatized identities and activities. Primary data was collected through in-depth interviews. This research found that for prostitute students, receiving support without negative judgment from the surrounding space can build trust for participants to convey a selective understanding of the scope of the individual's work with the promise that these individuals will maintain confidentiality regarding this information.

Abstrak :
Pekerja Seks Komersial adalah subjek yang memiliki risiko tinggi terkena infeksi menular seksual, salah satunya adalah Kandidiasis vulvovaginitis akibat Candida albicans. Mayoritas PSK menggunakan alat kontrasepsi berupa kontrasepsi hormonal, yang terdiri dari pil KB dan suntik KB, untuk mencegah kehamilan akibat pekerjaan. Akan tetapi, penggunaan kontrasepsi hormonal dapat mempengaruhi perubahan hormon dalam tubuh sehingga dapat menjadi faktor risiko kandidiasis vulvovaginitis. Pil KB dan suntik KB merupakan dua jenis kontrasepsi hormonal yang berbeda. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara prevalensi Kandidiasis vulvovaginitis dengan penggunaan pil keluarga berencana (KB) dibandingkan suntik KB pada pekerja seks komersial (PSK) di Tangerang, Banten. Desain penelitian ini adalah cross - sectional dengan menggunakan data sekunder dari Departemen Parasitologi FKUI. Subjek penelitian ini adalah 103 PSK di Tangerang, Banten. Hasil penelitian ini, terdapat 70 PSK (68%) yang positif terkena Kandidiasis vulvovaginitis, dan 33 PSK (32%) yang negatif. Terdapat 70 PSK yang menggunakan pil KB (68%), 33 PSK menggunakan suntik (32%). Hasil statistik penelitian ini adalah p=0,014 (p<0,05) dan rasio prevalensi 1,4 dengan IK 95% 1,27 ? 1,88, sehingga dapat dinyatakan bahwa Kandidiasis vulvovaginitis memiliki hubungan yang bermakna dengan penggunaann pil KB dibandingkan dengan suntik KB. Kesimpulannya, pil KB merupakan faktor risiko kandidiasis vulvovaginitis. ...... Prostitutes are always in the high risk to develop sexually transmitted disease, one of the commonly found transmitted diseases is Candidiasis vulvovaginitis which is caused by Candida albicans. Meanwhile, some prostitutes are taking contraceptive to prevent pregnancy such as using birth control pills and the birth control in the form of injection. The objective of the study is to identify the prevalence between Candidiasis vulvovaginitis and the administration of birth control pills compared with the injection birth control on prostitutes living in Tangerang, Banten. The study employs the cross-sectional design using secondary data from the Department of Parasitology, Faculty of Medicine the Universitas Indonesia. The subjects of this study are 103 prostitutes living in Tangerang, Banten, comprising 70 are regulary taking birth control pills (68%), 33 are using the birth control in the form of injection (32%). The result of this study demonstrates that the statistic p=0,014 and the ratio prevalence is 1,4 with 95% CI (1,27-1,88) which is significantly lower than the standard reference 0,05. Thus, Candidiasis vulvovaginitis has the significance prevalence with the use of contraception, where birth control pills has the highest prevalence on prostitutes living in Tangerang, Banten.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perilaku seksual remaja pekerja seks, risiko kesehatan reproduksi mereka dan pengalamannya memanfaatkan Iayanan klinik milik sebuah LSM di DKI Jakarta. Pendekatan kualitatif dengan menggunakan perspektif perempuan digunakan dalam penelitian ini. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumen dan observasi. Penelitian ini menemukan bahwa perilaku seksual informan pekerja seks menimbulkan risiko kesehatan reproduksi. Bagi remaja putri risiko itu adalah KTD, aborsi, terpapar IMS HIV-AIDS dan kekerasan seksual sedangkan bagi remaja waria adalah terpapar IMS HIV AIDS dan kekerasan seksual. Informan remaja putri maupun remaja waria mengatasi sendiri risiko kesehatan reproduksi tersebut sebelum mereka periksa di klinik. One day service yang cepat dan murah untuk pemeriksaan IMS membuat para informan ini datang ke klinik tersebut. Di samping itu, mereka dilayani dengan baik dan ramah di sana. Diperlukan penguatan kepribadian bagi remaja putri dan waria agar mereka sadar untuk meninggalkan profesi sebagai pekerja seks secepatnya karena membahayakan hidupnya di mass depan. Disamping itu negara wajib menghentikan prostitisi anak berkaitan dengan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

---

This research aimed to describe sexual behavior of adolescent prostitution, their risk in reproductive health and their experiences in using the services offered by a clinic which belong to a non government organization in DKI Jakarta. Qualitative approach using women perspective was applied in this research. The data collection techniques were in-depth interview, documentation study, and observation. This research revealed that sexual behavior of the informants who are adolescent prostitution causes reproductive health risk. For female informants the risks are unwanted pregnancy, abortion, sexually transmitted infection (STI) - HIV/AIDS and sexual violence. The risks for transgender adolescent informants are sexually transmitted infection (STI) - HIV/AIDS and sexual violence. Both informants, female adolescent and transgender adolescent, tried first to overcome those risks by taking antibiotics which sold out over the counter before going to the clinic. The one day service for examining STI which is quick and cheap makes informants prefer to visit that clinic_ Besides, they felt that they were well treated and the health providers are friendly. It needs a personal reinforcing for female and transgender adolescent to make them realize to leave prostitution as soon as possible since it is harmful for their future life. Actually, the state is responsible to stop child prostitution based on Law No 2312002 concerning child protection.