Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi wajib pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang disebabkan kepada standar akuntansi keuangan berbeda dengan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak kebendaan yang pengenaannya berdasarkan atas kondisi objek pajak dan bukan atas kondisi ekonomis wajib pajak. Hal ini sering menimbulkan situasi yang saling berlawanan, dimana jumlah pajak atas suatu objek pajak (Tanah atau Bangunan) cukup tinggi, tetapi tidak didukung oleh kondisi finansial wajib pajak. Dalam kasus seperti ini, pemerintah memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan pajak dengan jurnlah persentase tertentu. Pengurangan pajak ini diberikan apabila dari hasil penelitian memang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memiliki kemampuan ekonomis (finansial) yang cukup untuk melunasi hutang pajaknya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas tingkat kesehatan perusahaan dalam menentukan persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas wajib pajak, yang di anut Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, peraturan dan media ilmiah lainnya serta mengumpulan data secara langsung dari otoritas pajak, konsultan pajak, pakar pajak dan akuntan publik. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa claim menentukan persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Wajib Pajak Badan, adanya unsur subyektif (bias) karena persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas badan tidak semua sama, walaupun tingkat kesehatan perusahaan tersebut sama. Untuk tercapainya kekonsistenan ketentuan tersebut, maka ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangannya lebih baik transparan terhadap wajib pajak.

Abstrak :
Organisasi publik, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Pusat (KP-PBB) dalam era globalisasi sekarang ini semakin dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang efisien, efektif, koperatif dan berorientasi kepada kepuasan masyarakat (wajib pajak) selaku subyek pelayanan. Pelayanan perpajakan sebagai pelayanan publik berbeda dengan pelayanan lain dalam konteks bisnis pada umumnya, oleh karena pelayanan perpajakan mempunyai karakteristik tersendiri, sebagai bagian dari tugas pekerjaan pemerintah kepada masyarkat. Penelitian ini mencoba memusatkan kajian mengenai efektifitas pelayanan pada kantor Pajak Bumi dan Bangunan (KP-PBB) Jakarta Pusat sebagai organisasi publik, dengan menganalisis sejumlah faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi KP-PBB Jakarta Pusat yang efektif. Kualitas pelayanan perpajakan dapat dikaji antara lain melalui analisis kepuasan pegawai, analisis kepuasan pelanggan. Hal tersebut perlu dikaji, karena kualitas pelayanan perpajakan dirasakan masih belum memuaskan. Baik bagi pegawai sebagai pelaksana pelayanan maupun pelanggan sebagai wajib pajak yang harus dilayani. Adapun tujuan diadakan penelitian di bidang pelayanan perpajakan (PBB) di Kotamadya Jakarta Pusat dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan PBB pada KP-PBB Jakarta Pusat ditinjau dari aspek kepuasan wajib pajak. Untuk mengetahui kualitas pelayanan, penulis menggunakan konsep dan teori Zeithaml-Parasuraman-Berry yang memberikan indikator ukuran kepuasan konsumen atau pelanggan terdiri dari lima dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, asurance dan empathy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang menggambarkan proses atau peristiwa yang sedang berlangsung pada masa kini. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan PBB di Jakarta Pusat masih terdapat kesenjangan dengan skor rata-rata -0,455 dengan tingkat rata-rata kepuasan wajib pajak mencapai 0,88 (88%) dari skor harapan wajib pajak. Dengan demikian KP-PBB Jakarta Pusat belum dapat memberikan pelayanan PBB secara memuaskan sebagaimana diharapkan oleh wajib pajak. Hal ini terjadi karena persepsi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan masih rendah dibandingkan dengan harapan wajib pajak yaitu hanya 3,323, sedangkan harapan wajib pajak mencapai 3,779. oleh karena itu KP-PBB Jakarta Pusat secara serius harus lebih meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat sebagai wajib pajak sehingga pada akhirnya efektifitas organisasi KP-PBB Jakarta Pusat dapat tercapai sebagaimana dengan harapan kita bersama.

Abstrak :
Salah satu sumber terpenting pembiayaan dari dalam negeri adalah sektor pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang sangat baser sekali artinya bagi pembangunan Nasional, baik pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat maupun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah, untuk wilayah DKI Jakarta PKB dan BBN-KB merupakan sumber penerimaan yang cukup besar peranannya dibandingkan sumber pendapatan yang lain. Dalam operasionalisasinya PKB dan BBN-KB didasarkan pada Peraturan Daerah nomor 1dan 2 tahun 1998 tentang PKB dan BBN-KB yang berlandaskan pada Undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 1997. Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, penelitian ini mencoba untuk rnengetahui secara analisis empirik peran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengungkap data tentang penerimaan PKB dan BBN-KB serta penerimaan PAD, dilakukan studi lapangan, dalam rangka untuk pengumpulan data tentang potensi jumlah Kendaraan Bermotor, jumlah penerimaan PKB dan BBN-KB serta PAD, sedangkan pengumpulan data untuk kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui kuesioner yang menekankan pada tingkat pelayanan pembayaran. Melalui analisis kuantitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan bahwa peran potensi jumlah Kendaraan Berrnotor terhadap jumlah penerimaan PKB dan BBN-KB, selama kurun waktu lima tahun rata-rata memiliki kontribusi 44.28%, pada kurun waktu yang sama jumlah penerimaan pajak-pajak tersebut di atas memiliki kontribusi terhadap penerimaan PKB dan BBN-KB rata-rata sebesar 55.78%, dan terhadap Pendapatan Asli Daerah memiliki sumbangan rata-rata sebesar 31.02 %. Secara keseluruhan peran jumlah penerimaan PKB dan BBN-KB terhadap penerimaan Pendapaan Asli Daerah, selama kurun waktu lima tahun, diperoleh angka rata-rata sebesar 40,82%. Hasil analisis menunjukkan pula bahwa peran penetapan jumlah penerimaan PKB dan BBN-KB terhadap jumlah penerimaan PKB dan BBNKB, melalui tingkat ketercapaian antara rencana dan realisasi selama kurun waktu lima tahun rata-rata memiliki tingkat ketercapaian sebesar 117,10%. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang penekanannya pada pelayanan pembayaran juga mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan teratasinya kendala-kendala yang ada dilapangan seperti tingkat pelayanan, profesionalisme petugas, penyederhanaan prosedur membayar pajak dan sosialisasi UU perpajakan, sehingga kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat, yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selanjutnya dari hasil temuan tersebut, disarankan bahwa perlunya sosialisasi secara terus menerus tentang Undang-undang pajak seiring dengan peningkatan pelayanan dari petugas pajak yang profesional.

Abstrak :
Permasalahan pokok pada tesis ini dijabarkan ke dalam dua butir permasalahan, yaitu : Bagaimana peranan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta, bagaimana peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan /Pajak Bumi dan Bangunan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menelaah peranan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap APBD Propinsi DKI Jakarta, dan menganalisis peranan Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan khusus sektor perkotaan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa tingkat penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari sektor perkotaan hanya mencapai rata-rata 12,45% per tahun selama periode Tahun 1995/1997 sampai dengan 2001, dan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan baru pada tingkat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), monitoring pembayaran yang belum maksimal, dan Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak yang belum melunasi pembayaran yang telah jatuh tempo masih bersifat himbauan. Penulis menyarankan dalam hal peningkatan peranan penerimaan agar Pemerintah Daerah memfokuskan pembangunan jalan dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan nilai ekonomis tanah dan dalam hal untuk meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemungutan disarankan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pengkajian kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan agar dapat dijadikan sebagai Pajak Daerah.

Abstrak :
ABSTRAK


Pelaksanaan pemerintahan umum dan pembangunan memerlukan sumber dana yang memadai secara berkesinambungan. Sumber dana yang utama berasal dari penerimaan pajak dan salah satu jenis penerimaan.pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Peranan penerimaan PBB ini sangat penting untuk mendorong dan meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah, karena sebagian besar dari PBB ini dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangannya penerimaan PBB Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dalam tahun 1995 11996 realisasi target tak dapat dipenuhi sesuai dengan rencana. Ditinjau dari segi potensi masih dimungkinkan adanya peningkatan penerimaan yang lebih baik, walaupun diakui adanya beberapa kendala atau hambatan baik internal maupun eksternal. Untuk itu diperlukan strategi peningkatan penerimaan PBB yang tepat yang terkait dengan yang terkait dengan perencanaan dan penetapan potensi dan target, pengorganisasian dan pengendalian operasinya.

Untuk memperoleh strategi peningkatan penerimaan PBB yang tepat dilakukan penelitian terhadap responden wajib pajak, aparat fiskus, aparat pemungut dan beberapa tokoh masyarakat dari masing-masing Kotamadya dan Kabupaten Dati II. Data yang dikumpulkan selain data primer dari para responden, juga data sekunder yang dianalisis dengan cara Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) untuk menentukan kekuatan. kelemahan. peluang dan kendala dalam upaya meningkatkan kinerja PBB.

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja PBB di Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah masih rendah, kekuatan internal relatif lemah dan perlu ditingkatkan. Demikian juga faktor ekternal, baik kondisi sosial ekonomi, peran serta jajaran pemerintah daerah dan kesadaran wajib pajak relatif masih rendah.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB, diperlukan penyempurnaan strategi agar dapat mengeliminir kelemahan yang ada serta mengoptimalkan kekuatan dan peluang yang dimiliki dengan cara mengadakan peningkatan terhadap perencanaan dan potensi target PBB, pengorganisasian data pendukung, manajemen pengendalian operasi pemungutan dan penagihan, sosialisasi PBB secara benar, peningkatan kualitas koordinasi dengan Instansi terkait serta peningkatan kualitas pelayan PBB secara keseluruhan.

Abstrak :
ABSTRAK
Penilaian terhadap tanah dan bangunan merupakan kegiatan untuk menentukan besarnya Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya akan digunakan untuk menghitung besarnya Pajak Bumi dan Bangunan atas suatu obyek pajak tertentu.

Banyak faktor yang mempengaruhi nilai tanah dan bangunan tetapi berdasarkan hasil penelitian Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 telah ditetapkan ada 30 variabel yang mempengaruhi penentuan Nilai Jual Obyek Pajak (Y). Tahun 1991 hasil penelitian tersebut telah digunakan untuk menilai obyek Pajak Bumi dan Bangunan di 30 kota yang telah ditetapkan sebagai kota yang memiliki obyek pajak bernilai tinggi, termasuk salah satunya adalah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung (SE Direktur Jenderal Pajak No: SE-35/PJ.6/1991 tanggal 25 April 1991). Penilaian dengan menggunakan variabel independen yang sangat banyak dalam penilaian tanah dan bangunan diyakini berpengaruh terhadap variabel dependen (NJOP).

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh ke- 30 variabel independen tersebut terhadap Nilai Jual Obyek Pajak sektor perumahan dan pertokoan di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung. Sasaran populasi adalah obyek Pajak sektor perumahan dan sektor pertokoan. Sampel diambil secara random dari dua strata tersebut berdasarkan teknik Cluster Sampling (sampling daerah).

Hipotesis penelitian yang dikemukakan bahwa : Nilai Jual Obyek Pajak untuk sektor perumahan dan pertokoan di Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung dapat terbentuk dari sebagian besar variabel independen nilai tanah dan bangunan yang korelasi dan signifikan. Juga akan dilihat seberapa besar korelasi antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis menggunakan metode regresi linier ganda untuk memperoleh model regresi yang paling optimal serta mencari nilai statistik berdasarkan Uji test F dan Uji test T.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk sektor perumahan pengaruhnya variabel independen nilai tanah dan bangunan terhadap Nilai Jual Obyek Pajak sebesar 97,95 % dan untuk sektor pertokoan sebesar 99,80 %. Berdasarkan hasil penelitian ini hipotesis yang dikemukakan diatas telah terbukti.

Abstrak :
Berbasiskan studi kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan tax compliance model Fischer et.al (1992) yang dimodifikasi, penelitian ini mengevaluasi penerapan aturan PBB-P2 berupa tarif pajak progesif dan kenaikan basis pajak Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2014 di Provinsi DKI Jakarta dan hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan metode survei terhadap 368 wajib pajak yang dianalisis menggunakan regresi logit, penelitian ini mengungkap variabelvariabel pada hubungan persepsi wajib pajak atas faktor struktur pajak, faktor sosio-demografis dan faktor sosio-ekonomi yang signifikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Secara spesifik, variabel yang signifikan adalah pengaruh kelompok dari faktor sosio-demografis dan tingkat pendapatan dari faktor sosioekonomi. Untuk persepsi wajib pajak atas faktor strukur pajak, variabel yang signifikan adalah keadilan sistem pajak, kompleksitas sistem pajak, sanksi pajak, tarif progresif dan basis pajak. Variabel basis pajak NJOP 2014 yang diasumsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak justru positif, yang menunjukkan wajib pajak menerima aturan kenaikan NJOP PBB-P2 di DKI Jakarta tahun 2014. ......Based on taxpayer compliance study using a modification of Fischer et.al's tax compliance model frame (1992), this research emphasizes on evaluating Rural and Urban Property Tax Province of DKI Jakarta's policies for progressive tariff tax and increasing tax base Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) in 2014 and its relation with taxpayer's compliance. By using survey method for 368 taxpayers and logit regression analysis for the survey data, this research unveils variables of taxpayer's perception of tax structure's factor, socio-demographic factor, and socio-economic factor which had significant effects on taxpayer's compliance. Specifically, significant variables are peer influence from socio-demographic factor and income lever from socio-economic factor. For taxpayer`s perception of tax structure's factor, the significant variables are: fairness of tax system, complexity of tax system, tax sanction, progressive tariff tax and tax base. Other result from this research shows that the tax base variable NJOP 2014, which was assumed to have a significant negative effect on taxpayer compliance, was ascertained to have a significant positive effect on taxpayer compliance. This outcome shows taxpayer`s approval on increasing tax bases NJOP 2014's regulation in Province of DKI Jakarta.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai evaluasi pelaksanaan administrasi perpajakan dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang proses berjalannya administrasi perpajakan pengelolaan PBBP2 yang telah dilaksanakan di Kota Pekanbaru setelah kurang lebih dua tahun. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni wawancara dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi perpajakan di Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru yang mencakup indikator struktur organisasi, sumber daya manusia, sumber daya finansial, sistem informasi, serta proses dan prosedur administrasi pelayanan masih belum berjalan efektif dan efisien, karena masih terdapat hambatan?hambatan terkait komunikasi dan koordinasi dengan pihak Camat, Lurah, RW, dan RT, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas, tidak tersedianya tenaga penilai dan alat teknologi untuk penelitian lapangan, dan kurang oprtimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas Dispenda kepada Wajib Pajak.

---

This undergraduate thesis focused on the evaluation of tax administration on rural and urban property tax (PBB-P2) in Pekanbaru. The study was conducted to provide insight about the tax administration process of rural and urban property tax that have been implemented for about two years in Pekanbaru. This undergraduate thesis used a qualitative approach through field study (interview) and literature study for data collection. The result showed that the implementation of tax administration in Local Department of Regional Income (Dispenda), Pekanbaru, that viewed of some indicators, such as the organization structure, human resources, financial resources, information system, and the process and procedure of administration services still do not operate effectively and efficiently. This is due to several constraints, which are troubles on communication and coordination with heads of respective districts and subdistricts, and even from the local neighborhood, the limitation of human resources, both in terms of quantity and quality, the unavailability of appraisers and technologies for field research, and also the services that are provided by Dispenda’s employees to tax payers are not optimal.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai strategi optimalisasi PBB P2 yang diterapkan di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi strategi optimalisasi PBB P2 dan gambaran mengenai kendala yang menghambat strategi tersebut. Skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi optimalisasi PBB P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik menurut teori evaluasi kebijakan William Dunn. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Bandar Lampung yakni belum akuratnya database, belum berjalannya penegakkan hukum pajak, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap PBB P2.

---

This undergraduate thesis focused to examine property tax on rural and urban optimalization strategies in Bandar Lampung. The study was conducted to evaluate property tax on rural and urban optimalization strategies and to gain an overview of the obstacles that hinder the strategies. This undergraduate thesis adopted post-positivist approach through field study and literature study for data collection. The result showed that property tax on rural and urban optimalization strategies conducted by the government of Bandar Lampung did not meet the criteria of good policy according to William Dunn‟s theory of policy evaluation. Obstacles faced by the government of Bandar Lampung are inaccurate database, lack of law enforcement, and public awareness of property tax on rural and urban.

Abstrak :
Bergulirnya otonomi daerah di Indonesia membuat pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih dalam hal fiskal. Namun hingga saat ini implementasi desentralisasi fiskal yang ada masih berfokus pada sisi belanja (expenditure assignment). pada sisi penerimaannya (revenue assignment) kewenangan yang dimiliki daerah masih relatif terbatas dan bersifat sentralistik. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan sumber pendanaan lokal seperti pajak untuk menunjang sisi penerimaan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dari pajak pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 2011. Penelitian ini mengkaji dampak pengalihan PBB-P2 terhadap penerimaan daerah dengan menggunakan metode difference in difference dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pendaerahan PBB-P2 memiliki dampak yang positif terhadap penerimaan daerah. ......Regional autonomy has established a greater fiscal autonomy on the local government. Nevertheless the implementation of fiscal desentralization still focused on expenditure assignment, meanwhile there is a lack of capacity on the revenue assignment and the implementation is still centralistic. Therefore a higher local government funding is needed to establish a greater fiscal autonomy. So the policy to divert the control of PBB-P2 to create a greater local fiscal autonomy has begun since 2011. This reasearch is trying to reviewing the impact of property tax (PBB-P2) devolution on the local government revenue using the difference in difference and study case method. This reasearch find out that the implementation of property tax (PBB-P2) devolution has a positif impact on local government revenue.