Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai fenomena yang terjadi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta berkenaan dengan keberlakuan serta implementasi dari Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 yang berhubungan erat dengan hak warga keturunan Tionghoa dalam memperoleh hak milik atas tanah. Keberlakuan dari Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 merupakan bahasan yang paling pokok dalam sebuah penelitian hukum, maka dalam hal ini keberlakuan Surat Instruksi tersebut menjadi bahasan yang akan mengantar kepada bahasan yang sifatnya lebih dalam. Pembahasan yang lebih mendalam akan dilakukan melalui studi dari sudut pandang baik secara sosiologis maupun filosofis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana berdasarkan studi kepustakaan dan beberapa hasil wawancara dengan berbagai narasumber mengatakan bahwa Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 sebagaimana terlampir sudah tidak memiliki nilai keberlakuan lagi, namun apabila ditinjau dari sudut pandang filosofis dan sosiologis Surat Instruksi Kepala Daerah DIY No K. 898/I/A/1975 sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini secara praktik masih berlaku di Wilayah Daerah Provinsi Yogyakarta. ......This thesis discusses the phenomenon that occurs in the Yogyakarta Special Region regarding the enforceability and implementation of Letter of Instruction from Regional Head DIY No. K. 898 / I / A / 1975 which is closely related to the rights of citizens of Chinese descent in obtaining land titles. The enforceability and validity of Letter of Instruction from Regional Head DIY No. K. 898 / I / A / 1975 was the most fundamental in a legal research, because it will lead to a deeper discussion of that nature. More in-depth discussion will be conducted through the study from the standpoint of both sociologically and philosophically. This study is a qualitative study which is based on the study of literature and multiple interviews with various sources saying that the Letter of Instruction from DIY Regional Head No. K. 898 / I / A / 1975 as attached they have no enforceability value anymore, but when viewed from the standpoint of philosophical and Instruction Letter sociological Regional Head DIY K. No. 898 / I / A / 1975 referred to in this study as a practice still prevails in Yogyakarta Province Regional.

Abstrak :
ABSTRAK
Kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang sangat cepat dewasa ini, merupakan salah satu faktor pendorong globalisasi dunia. Karena suatu barang dan atau jasa yang diproduksi dan diperkenalkan di suatu negara maka pada saat yang singkat dapat pula dihadirkan dinegara lain. Keberadaan benda dan jasa tersebut dalam proses pembuatannya menggunakan HAKI, oleh sebab itu memerlukan perlindungan hukum terhadapnya, untuk menghindari adanya usaha pemalsuan dan persaingan yang tidak wajar dari pihak lain.

Dengan melihat gambaran secara singkat ini dapatlah dikatakan bahwa perlindungan terhadap HAKI menjadi hal yang penting bagi negara-negara di dunia saat ini. Dimana perlindungan terhadap HAKI merupakan usaha untuk melindungi kepentingan perekonomian suatu negara terutama kepentingan dalam perdagangan Internasional.

Keberadaan HAKI juga sangat penting bagi perusahaan multinasional didalam melaksanakan kegiatan bisnisnya di negara lain. Karena akan memberikan perlindungan bagi perusahaan multinasional didalam berkarya dan mengembangkan inovasi-inovasi terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga kemungkinan pembajakan dan penjiplakan dari pihak lain atas produk dan karya dari perusahaan multinasioanal dapat dihilangkan.

Kemudian ditinjau dari banyaknya kegiatan pembangunan bangsa Indonesia pada saat ini yang membutuhkan modal sangat besar maka diperlukan adanya dana dari luar negeri (Penanaman Modal Asing) selain dana dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri). Bagi para penanam modal asing (Multinational Corporation) keadaan lemahnya penegakan

hukum HAKI di Indonesia juga merupakan salah satu faktor di dalam mempertimbangkan untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Oleh sebab itu pemerintah telah mengeluarkan tiga undang-undang yang telah diperbaharui yang mengatur mengenai HAKI, yaitu UU No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 13 tahun 1997 tentang Hak Paten dan UU No. 14 tahun 1997 tentang Hak Merek. Walaupun telah ada peraturan perundangan yang mengatur tentang HAKI di Indonesia, tetapi didalam penegakan hukumnya belumlah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Hal in! dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran HAKI yaitu adanya barang tiruan yang beredar di pasaran tanah air. Oleh sebab adanya pelanggaran HAKI yang terjadi ini mengakibatkan kerugikan bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, karena HAKI yang dimilikinya tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kami berusaha membuat suatu pokok permasalahan dan menganalisa mengenai hambatan yang dijumpai dalam penegakan hukum HAKI di Indonesia dengan dampak-dampak yang terjadi akibat kurang efektifnya penegakan hukum HAKI. Dan kami juga menganalisa mengenai usaha-usaha yang perlu dilakukan didalam upaya penegakan hukum HAKI di Indonesia. Serta harapan yang ingin dicapai dengan adanya perlindungan hukum HAKI bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Dan terakhir didalam saran yang kami buat, kami berusaha memberikan jalan keluar agar supaya penegakan hukum HAKI dapat berjalan lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pemiliknya. Kami juga memilih perusahaan multinasional dari Jepang yaitu PT. YKK INDONESIA ZIPPER CO. LTD sebagai studi kasus didalam membahas mengenai pentingnya HAKI bagi sebuah perusahaan multinasional.

Abstrak :
Sengketa kepemilikan sertipikat seringkali menimbulkan permasalahan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena adanya penggantian sertipikat SHM nomor 15/ Bengkayang kota menjadi SHM nomor 1574/ Bumi emas tanpa sepengetahuan pihak yang berhak atas SHM nomor 15/ Bengkayang Kota dan kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang mencatatkan perubahan sertipikat tersebut kedalam buku tanah. Permasalahan disini adalah apakah putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mengapa Kantor Badan Pertanahan tidak serta merta menjalankan putusan Mahkamah Agung tersebut. Metode penelitian yang diguanakan dalam penulisan ini adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normative, tipe penelitian ini merupakan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. metode yang digunakan adalah metode Kualitatif normatif. ......Certificate of ownership disputes often lead to legal problems for those who are involved and finally settled in court. In this case the dispute is due to the replacement of Right of ownership certificate number 15 / Bengkayang Kota became right ownership certificate number 1574 / bumi Emas unbeknownst to the parties entitled to right of ownership certificate number 15 / Bengkayang Kota and District Land Office Bengkayang then recorded the changes of the certificate of land into a land book. The problem here is whether the verdict of Supreme Court in accordance with applicable laws, why Land Office does not necessarily execute the verdict of the Supreme Court. The research method in this paper is primarily used juridical normative literature, this type of research is a descriptive analytical study, the data used are primary and secondary data. method used is the method of Qualitative normative.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis terhadap proses pendaftaran Desain Industri Tempat Bedak Dua Kamar Opal. Penulis berusaha untuk mengupas tentang kendala yang ditemukan dalam implementasi Undang-Undang-Nomor 31 Tahun 2000, yang memiliki potensi untuk menimbulkan sengketa Desain Industri. Selanjutnya penulis akan mengkaji tentang penerapan syarat kebaruan dalam suatu pemeriksaan Desain Industri, telah diterapkan sepenuhnya oleh pengadilan niaga. Dengan data-data yang disajikan, penulis akan mengkaji apakah putusan Pengadilan Niaga pada kasus Tempat Bedak Dua Kamar Opal sudah sesuai dengan prinsip dan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan TRIPs. ...... This thesis discusses the analysis of the process of registration of industrial designs of The Two Rooms Oval Powder Box The author tried to peel about constraints in the implementation of Law No. 31-2000, which has the potential to give rise to disputes Industrial Design. Furthermore, the authors will examine the application of the requirements of novelty in an examination of industrial design, has been fully implemented by the commercial court. With the data presented, the authors will examine whether the decision of the Commercial Court in the case of The Two Rooms Oval Powder Box is in conformity with the principles contained in Law No. 31 of 2000 on Industrial Design and TRIPs.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual bagi Peneliti di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan kebijkan yang mengatur mengenai Peneliti Pegawai Negeri Sipil, serta pengumpulan bahan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan dan menyarankan bahwa karena Peraturan Perundang-Undangan di Bidang HKI yang ada saat ini masih harus didukung dengan peraturan yang bersifat lebih teknis, kiranya segera disusun regulasi intern yang dapat secara langsung diimplementasikan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Serta perlu adanya harmonisasi penyusunan peraturan yang terkait dengan standar pemberian royalti bagi peneliti. ...... The Focus of this Study is the protection of Intellectual Property Rights for Researcher at the Ministry of Public Works. The research was conducted with a normative juridical method by doing research paper on the legislation in the field of IPR, and policies governing the Civil Service researcher, as well as the collection of secondary materials. The study concluded and recommended that since the Regulation Legislation in the Field of Intellectual Property Rights which is currently still must be supported with a regulations that are more technical, would be composed of internal regulation that can be directly implemented in Ministry of Public Works. And the need for harmonization of regulations related to the preparation of standard royalty provision for researchers.

Abstrak :
Komitmen-komitmen WTO, khususnya terkait hak atas kekayaan intelektual dalam Perjanjian TRIPS, berpotensi menghambat peningkatan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dalam situasi pandemi Covid-19. Dalam keadaan darurat, komitmen-komitmen tersebut dapat dikesampingkan menggunakan klausul security exceptions WTO. Penelitian ini menjelaskan (i) bagaimana pengaturan security exceptions WTO dibandingkan dengan general exceptions di Pasal XX GATT 1994 dan non-precluded measures di BIT Argentina-AS, BIT India-Jerman, dan BIT India-Mauritius; serta (ii) apakah pandemi Covid-19 merupakan alasan yang sah untuk mengesampingkan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS menggunakan klausul security exceptions. Melalui penelitian dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, klausul security exceptions WTO memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan general exceptions dan non-precluded measures; klausul security exceptions WTO memberi ruang gerak yang lebih luas bagi negara dalam mengambil tindakan keamanan yang berpotensi melanggar kewajiban WTO asal dilakukan untuk meresponi sebuah “emergency in international relations”. Kedua, pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban dalam Perjanjian TRIPS, sebab pandemi ini telah mengakibatkan sebuah “emergency in international relations” dan pengesampingan kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian TRIPS bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat memenuhi syarat sebagai “essential security interests”. ......WTO commitments, particularly related to intellectual property rights in the TRIPS Agreement, could potentially hinder efforts to increase access to medicines and vaccines during the Covid-19 pandemic. In time of emergency, these commitments can be overridden using the WTO security exceptions clause. This study explains (i) how the WTO security exceptions are compared to general exceptions in Article XX of the GATT 1994 and non-precluded measures in the Argentina-US BIT, India-Germany BIT, and India-Mauritius BIT; and (ii) whether the Covid-19 pandemic is a valid reason to waive the obligations under the TRIPS Agreement using the security exceptions clause. Through research using normative juridical methods and qualitative approach, it can be concluded that: First, the WTO security exceptions clause has several similarities and differences with general exceptions and non-precluded measures clauses; the WTO's security exceptions clause provides wider latitude for countries to take security actions that otherwise would have violated WTO obligations as long as they are carried out in response to an “emergency in international relations”. Second, the Covid-19 pandemic can be used as an excuse to waive obligations under the TRIPS Agreement, because this pandemic has resulted in an “emergency in international relations” and the waiver of obligations in the TRIPS Agreement for public health and safety qualify as “essential security interests”.

Abstrak :
Buku kecil ini ingin memberikan sebuah gambaran yang sesungguhnya, bahwa masih saja terjadi disparitas, perbedaan, antara keadilan sebagai substansi dengan keadilan sebagai formalitas yang terkadang memupuskan hak-hak warga negara untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang semestinya.

Abstrak :
There are several substantial problems remain on intellectual property rights in the focal society of Indonesia. The needed for the protection of intellectual property did not come from the civil society itself but from the pressure of external factor. Intellectual Properly Regime is also known as capitalistic regime and that is the problem. The protection is given to the one who own the right, not for the real author. The characteristic of intellectual property is to protect individually. In the other hand, the background of local society of Indonesia, V which consists of many tribes, lived based on communalistic, The opposite of concept did not avoid Indonesia for taking a step into ratification of international instruments of intellectual property rights protection. The reason behind is the position of Indonesia as a developing country which has powerless bargaining position put side by side with developed countries. This article attempts to offer another point of view to find out what is the real matter, the root of the problems, why intellectual property regime can not be implemented well in Indonesia.

Abstrak :
The topic of this paper is to describe the defining criteria of originality of song works. The aspect of originality is important to make such work be protected by Copyright Law. In this research, the criteria to define originality are based on certain doctrines and/or theories of originality that may vary case by case. The use of such doctrines and/or theories is necessary, since the stipulations regarding originality in the Indonesian Copyright Act has not been considered suffice. With regard to the song works, the criteria of originality may be different from other works. Therefore, a comprehensive research on the characteristics of song as a work is also important. This research is a qualitative research with prescriptive design. The research depicts the use of certain doctrines and/or theories as supplementary provisions to the Copyright Law in defining the originality of songs, which have specific characteristics resulted from their author’s creations and intellectuals.

Topik makalah ini adalah untuk menggambarkan kriteria yang menentukan orisinalitas karya lagu. Aspek orisinalitas penting untuk membuat pekerjaan tersebut dilindungi oleh Undang- Undang Hak Cipta. Dalam penelitian ini, kriteria untuk menentukan keaslian didasarkan pada doktrin dan / atau teori orisinalitas yang mungkin berbeda kasus per kasus tertentu. Penggunaan doktrin dan / atau teori-teori tersebut diperlukan, karena ketentuan mengenai orisinalitas dalam UU Hak Cipta Indonesia belum dianggap cukup. Berkenaan dengan karya-karya lagu, kriteria orisinalitas mungkin berbeda dari karya-karya lain. Oleh karena itu, penelitian yang komprehensif tentang karakteristik lagu sebagai karya juga penting. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Penelitian ini menggambarkan penggunaan doktrin dan / atau teori ketentuan tambahan Undang-Undang Hak Cipta dalam menentukan keaslian lagu, yang memiliki karakteristik tertentu yang dihasilkan dari kreasi penulisnya dan intelektual tertentu.