Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sampai saat ini efektivitas dan pemanfaatan dana yang terbatas masih menjadi masalah di sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia, padahal hampir semua daerah menetapkan kesehatan sebagai salah satu program prioritas. Pemberlakuan Otonomi Daerah memberi peluang kepada Daerah untuk menyusun perencanaan, dan pengalokasian anggaran dilingkungan Pemda masing-masing. Peran dan komitmen policymakers sebagai pengambil kebijakan sangat besar dalam menentukan arah pembangunan dan pengalokasian anggaran bersumber dari Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas anggaran program prioritas, Dinas Kesehatan bersumber Pemerintah di Kota Bukittinggi tahun 2004. Penelitian ini juga untuk melihat Komitmen policymakers dalam menetapkan anggaran program prioritas Kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian dekriptif pendekatan kualitatif, analisis data sekunder dengan cars telaah dokumen, sedangkan data primer dianalisa dengan cara analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan di Kota Bukittinggi tahun 2004 masih rendah yaitu 2,75% dari APBD Kota setara dengan Rp. 46.755,- per kapita per tahun. Sedangkan pembiayaan kesehatan dari berbagai sumber Pemerintah adalah 4,2% total APBD Kota Bukittinggi setara dengan Rp.70.740,- per kapita per tahun. Alokasi anggaran dari berbagai sumber untuk program prioritas kesehatan adalah Rp.123.801.284,- setara dengan 4,2% APBD Kesehatan, setara pula dengan 0,17% dari total APBD Kota Bukittinggi, dengan biaya kesehatan perkapita Rp.2,826, per tahun. Kebutuhan menurut standar World Bank dalam proyek PHP II dengan Inflasi tahun 2004 sebesar 6,89% adalah Rp.57.788,-untuk Program esensial, sedangkan untuk program prioritas kebutuhan normatifnya adalah Rp. 25.723,- terjadi gap yang besar antara alokasi dan kebutuhan biaya kesehatan. Sementara Alokasi anggaran Program prioritas dari APBD Kota Bukittinggi adalah Rp. 80.098.000,- setara dengan biaya kesehatan per kapita Rp.799,- per tahun. Efektifitas dari pengalokasian anggaran program prioritas kesehatan tersebut dihubungkan dengan Indikator Indonesia Sehat 2010 dan Indikator Standar Pelayanan Minimun Bidang Kesehatan memperlihatkan hasil tidak optimal dalam pencapaian target. Komitmen para pengambil kebijakan (policymakers) dalam pengalokasian dana untuk program perioritas kesehatan baru sebatas memahami namun tidak kuat komitmennya dalam penerapan pengalokasian dana. Agar pengalokasian dana pembiayaan kesehatan mempertimbangkan dan menghubungkan dengan penetapan program prioritas sesuai visi, misi dan renstra kota. Divas Kesehatan Kota Bukittinggi fokus ke program prioritas dan meningkatkan advokasi, sosialisasi dan penyusunan program lebih mempertimbangkan manfaat dan dampak bagi kesehatan masyarakat.

---

Up to now, the effectiveness and the utilization of limited budget are still a problem in most of the regency/city in Indonesia, while almost every region maintains health as one of its priority programs. The imposition of regional autonomy provides an opportunity for regions to design their planning and allocate the budget in their respective regional government. The role and commitment of the policymakers are very significant in determining the course of development and the allocation of budget derived from the government. This research aims to see the effectiveness of budget derived from government for priority programs of Health Office in Bukittinggi in 2004 and the commitment of policymakers in stipulating budget of health priority program. This descriptive research uses qualitative approach. The secondary data were analyzed by documentary study and the primary data were analyzed by content analysis. The results show that health financing in Bukittinggi in 2004 is still low, namely 2.75% of Regional Revenues and Expenditures Budget {APBD) equal to Rp 46,755,- per capita per year. Meanwhile, health financing from many governmental sources is 4.2% of total APBD of Bukittinggi which is equal to Rp 70,740,- per capita per year. The budget from many sources for health priority program is Rp 283,559,984- equal to 4% of APBD for health. This amount is also equal to 0.17% of total Bukittinggi's APBD, namely Rp 2,826,- of health financing per capita per year. The need according to World Bank standard in PHP II project by inflation of 6.89% in 2004 is Rp 57,788,- for essential programs, whereas for priority program normatively the need is Rp 25,723,-. Thus, there is a big gap between the allocation and the need of health financing. The budget of priority program from Bukittinggi's APBD is Rp 80,098,000,-equal to health financing of Rp 799,- per year. The effectiveness of budget allocation of the health priority programs connected with the indicators of Healthy Indonesia by 2010 and the indicators of Minimum Services Standard in Health indicates that the result is not optimum in achieving the target. The commitment of the policymakers in budget allocation for health priority program is just limited to understand and the commitments is not consisten in implementing the allocation. In order that health financing considers and has connection with the stipulation of priority program vision and mission and the city strategic plan, Health Office of Bukittinggi has to focus on the priority program and enhance the advocacy, dissemination. Beside, in designing the program it has to consider more the benefit and the impact of the program to people.

Abstrak :
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber primer. Permasalahan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian adalah apakah implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga telah sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam pedoman pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja K/L sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal hakekatnya merupakan alat utama pemerintah dalam rangka menyejahterakan rakyatnya. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan pemberian penghargaan atas capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang telah menggunakan anggaran belanja dengan efisien dan efektif, serta pengenaan sanksi kepada Kementerian/ Lembaga yang tidak sepenuhnya melaksanakan anggaran belanja yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagi pemerintah hal ini sangat penting untuk meningkatkan disiplin anggaran dan mendorong terwujudnya kualitas perencanaan dan kualitas belanja yang semakin baik dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hasil penelitian menunjukkan penerapan kebijakan belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan sistem penganggaran berbasis kinerja dan belum efektif dalam mendorong kinerja penganggaran kementerian/ lembaga. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyempurnakan penerapan kebijakan sistem pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga yaitu dengan menetapkan kriteria pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi yang lebih tepat sehingga mampu mendorong capaian kinerja penganggaran.

---

The thesis was being developed using juridical normative research method with the literature of law as the primary data source. The major issues in this study were the implementation policy of rewards and punishment on the budget execution of the Line Ministries/Agencies has been accordance with the purpose of performance-based budgeting system as mandated by the State's financial management guidelines based on Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 and how efforts should be done to enhance the system application of rewards and punishment being implemented for budget execution in Line Ministries/Agencies that improving the achievement of performance budgeting. APBN as the instrument of fiscal policy is the government's main tool essentially in order to improve the welfare of the nation. The central government applies a policy of rewards to the Line Ministries/Agencies for the performance achievements that using the budget efficiently and effectively, as well as the imposition of punishment to the Line Ministries/Agencies that do not fully implement the budget that has been set previously. This rewards and punishment policy is being very important for government to improve budgetary discipline and promote the better of planning and spending quality for the governance and national development to realize a prosperous society. The result of the analysis shows the policy has not been fully implemented yet as the purpose of budgeting system that based on performance and still in-effective on boosting Ministries/Agencies budgeting performance. The effort that should improve the practice of rewards and punishment system policy on Ministries/Agencies budgeting implementation is determining the appropriate criteria of rewards and punishment so that the policy will improve the performance of budgeting.

Abstrak :
In the context of regional autonomy value for money constitutes a bridge to lead regional government in reaching good governance: transparency, economy, efficiency, effectiveness, responsiveness and accountable regional government. Value for money must be opered in management of regional budget. In the discourse of regional autonomy and decentralization, public accountability is a key word. For supporting of being performed the management of community funds based on the concept of value for money, so it requires the system of regional finance management and regional budget emphasizing performance budget to strengthen public accountability of regional government in line with regional autonomy and decentralization.

Abstrak :
Terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan keinginan sebagian besar masyarakat seiring dengan lahirnya era reformasl. Good governance hanya dapat dicapai melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi dan pemerintah, partisipasi dari masyarakat mulai dari pembuatan keputusan sampal dengan evaluasi, dan adanya pertanggungjawaban (akuntabllitas) penyelenggara pemerintahan atas pelaksanaan keglatan dan pogram dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dengan tiga pilar tersebut diharapkan akan adanya balance governance, yaitu kepemerintahan yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Untuk mewujudkan good governance tersebut telah banyak peraturan perundangan yang diterbitkan. Peraturan tersebut antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerntah dan beberapa peraturan tentang penganggaran, yaitu PP Nomor 105 tahun 2002, KepMendagri Nomor 29 tahun 2002 dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keharusan untuk menyusun APED dengan pendekatan kinerja. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis terhadap konsep dan penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dalam pen yusunan APBD Pemerintah Daerah dan memberikan masukan kepada pihak berwenang dalam perumusan kebijakan guna mendorong terwujudnya penerapan sistem penganggaran pendekatan kinerja dalam penyusunan APBD secara memadai . Penelitian bersifat verifikasl hipotesis dengan menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis kualitatif yang digunakan adalah dengan membandingkan konsep anggaran kinerja menurut KepMendagri Nomor 29 Tahun 2002 dengan penerapannya di Pemerintah Kota Bogor dan konsep teori anggaran berbasis kinerja.

Abstrak :
Istilah mature merupakan istilah yang lazim di kalangan industri minyak dan gas. Istilah tersebut merujuk pada sebuah kondisi di mana produksi migas mulai menurun dan akan terus menurun. Perusahaan yang dihadapkan pada kondisi mature, sudah pasti akan menerapkan berbagai strategi guna menghadapi proses tersebut, agar kondisi perusahaan tetap stabil. PetroSyah adalah perusahaan migas yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun dan mulai memasuki kondisi mature sejak tahun 2000. Pada pertengahan tahun 2002, Manajemen Petrosyah memutuskan unruk melakukan implementasi Asset-Based Management sebagai upaya menyikapi kondisi mature mereka. Asset Based Management (ABM) adalah sistem manajemen yang memperlakukan sumber daya utamanya sebagai semi-independent business unit, di mana masing-masing aset memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi budget dan target kinerjanya sendiri. Pendekatan ini dipilih karena secara geografis sesuai dengan lingkungan kerja PetroSyah, yang memiliki aset berupa empat lapangan rnigas utama yang letaknya terpisah. Pihak manajemen berharap penerapan ABM akan memicu tirnbulnya persaingan dalam efisiensi kinerja antar aset, yang berujung pada penurunan biaya operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan mengimplementasikan ABM dapat menahan kenaikan biaya operasi dari $ 982 juta di tahun 2000 menjadi $ 1.102 juta di tahun 2005, hal ini karena terjadi perubahan yang mendasar pada struktur organisasi. Kalau sebelumnya yang dinamakan sebagai departemen Asset adalah departemen yang hanya berfungsi sebagai eksploirasi terhadap lapangan minyak dan gas bumi yang ada dalam wilayah kerjanya, dengan implementasi ABM Asset berubah menjadi divisi yang memiliki tanggung jawab lebih besar. Selain eksploitaisi juga rermasuk di dalamnya produksi, plant field maintenance, HSE, sampai dengan analis bisnis yang bertugas mengatur keuangan dari divisi tersebut. Sehingga implementasi ABM ini seperti melakukan perubahan ke struktur organisasi ke arah unit bisnis yang semi-independen. Dengan perubahan ini terjadi aliansi antar divisi Asset, yang memiliki tujuan yang sama yaitu meningkatkan keuntungan perusahaan dengan cars meningkatkan produksi dan menurunkan biaya operasi. Aliansi yang terbentuk di antara divisi Asset meningkatkan kinerja masing-masing divisi, yang pada akhirnya juga meningkatkan kinerja PetroSyah secara keseluruhan. Namun, kelemahan ABM ini terletak pada saat melakukan penilaian kinerja antar divisi. Di mana antar divisi tidak bisa diukur dengan kuantitatif yang sama, karena masing-masing Asset memiliki karakterisdk yang berbeda-beda. Oleh karena itu perlu ditunjang dengan penilaian kualitatif yang bisa didapat dan manajer divisi lainnya, serta menggunakan organisasi sejenis sebagai pembanding. Memang secara indikator-indikator kinerja yang ada, semua menunjukkan penurunan, namun hal ini tidak bisa dihindarkan karena PetroSyah memang berada di tahapan mature. Di mana tingkat produksi dari lapangan rninyak dan gas buminya sudah menurun drastis. Namun dengan implementasi ABM ini, penurunan produksi tersebut dapat ditahan, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi ABM menunjukkan hasil yang positif.

---

The term "mature" is very well known among the petroleum community. The term refers to a particular condition when the production capacity started to decrease until it finally vanishes. Petroleum Company dealing with the mature condition will likely implements various strategies in order to extent the process and maintains the company's stabilization. PetroSyah' is a petroleum company operated more than thirty years and has beginning to enter a mature phase since year 2000. In the middle of year 2002, the board of Petrosyah management has decided to implement an approach, known as Asset-Based Management, as a response to the mature phase they are facing. Asset Based Management (ABM) is an approach management system which treated its main resources or asset as semi-independent business runt. The system implies that each asset will have full authority to create their budget allocation and performance targets. This approach has chooser regarding the geographic nature of Petrosyah, who has four main gas field separated by location. The management hopes that the implementation of ABM wills likely act as a trigger to encourage performance competition between assets, which ends up with an operational cost decrement in the corporate level. Result of this research has shown that ABM implementation successfully hold the operational cost at $982 million in year 2000 to $1.102 million in year 2005. This could happen because ABM implementation has also brought a significant change in the organization structure. If prior what entitled as asset department was only concerning at petroleum exploitation within their work scope, ABM implementation transform it as a division with a broaden responsibilities, including not only exploitation but also production, plant & field maintenance, health and safety environment, and business analysis to arrange financial aspects of that division. Therefore, ABM implementation significantly changes the organization structure to become a semi-independent business unit. The ABM implementation also brought cultural change. Because the new system encourages each asset division to make alliance with each other in orders to increase their performance by maximizing their production while at the same decreasing operational cost. This will likely resulted in profit increment in the corporate level. The weakness side of ABM lies in the performance evaluation. Because it is almost impossible co quantify measure different characteristics of assets. Therefore, performance evaluation must be supported qualitatively by division manager, or used the same kind of organization as a benchmark. It is clearly stated that all performance indicators has shown decrement. But this particular situation is hardly avoidable because of the mature state. The enhancement in this thesis is that ABM implementation in Petrosyah successfully holds up the decrement. Therefore it is likely to conclude that ABM implementation has shown positive response.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan meneliti dan menganalisis 1 proses perencanaan dalam penyusunan APBD Provinsi Banten ditinjau dari konsep budgetary slack; 2 realisasi pelaksanaan APBD Provinsi Banten dikaitkan dengan perencanaan; 3 dampak penyerapan anggaran yang realisasinya dibawah anggaran terhadap kinerja pembangunan.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, survey, studi literatur dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analisis. Hasil penelitian menunjukan adanya unsur senjangan anggaran dalam proses penyusunan APBD Pemprov Banten tahun 2012-2014, yang berimplikasi peningkatan SiLPA dari tahun ke tahun dan pencapaian kinerja anggarannya yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa kendala dan kasus hukum dalam pelaksanaan APBD menyebabkan pencapaian kinerja anggarannya rendah.

---

This study aims to examine and analyze 1 the planning process in composing the Regional Budget of Banten Province in terms of budgetary slack concept 2 the implementation of the Regional Budget of Banten Province associated to the plan 3 The impact of under budget absorptionon development performance.This research was conducted by using qualitative methods and utilizing data collecting techniques such as purposive sampling interviews, survey of literature study and observations. Data analysis was done by using content analysis based on thematic analysis. The result shows the existence of budget slack element in the budgeting process of the Regional Budget of Banten Province for 2012 2014, which implies the increase of SiLPA from year to year and the achievement of budget performance which is not as expected. Some obstacles and legal cases in the Regional Budget implementation have led to the low achievement of budget performance.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan informasi kinerja dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Kementerian Keuangan. Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan soft systems methodology. Kesepakatan dalam penelitian ini antara lain pelaksanaan refinement peta strategi dilakukan sebelum alokasi anggaran ditetapkan; pengelola kinerja dilibatkan secara langsung dalam penyusunan anggaran serta menentukan output dan aktivitas agar keterkaitan antara anggaran, aktivitas, output, dan outcome semakin kuat; mengadakan forum koordinasi antara Bagian Perbendaharaan dengan Bagian Perencanaan, Bagian PKR, dan Bagian Penganggaran untuk membahas hasil evaluasi; dan menggunakan hasil evaluasi dalam proses perencanaan dan penganggaran.

---

This Research aims to optimize the use of performance information in the budgeting process at the Ministry of Finance. This research using soft systems methodology approach to solved the problems. The problems situations are resolved by this research, together with the related parties at the Ministry of Finance to produce some agreement in order to optimize the use of performance information in the budgeting process, that is the implementation of refinement of the strategy map is done before the budget allocation is set the manager 39 s performance are directly involved in budgeting and specify the output and activity so that the link between the budget, activities, outputs, and outcomes is getting stronger create a forum for coordination between Treasury Section with the planning Section, PKR Section, and Budgeting Section to discuss the results of evaluation, and using evaluation results in planning and budgeting processes.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas evaluasi sistem informasi pada siklus pendapatan dan pengeluaran yang ada di PT HS. Pembahasan laporan magang ini difokuskan pada proses dan alur dokumen pada kedua siklus tersebut. Evaluasi ini menggunakan flowchart sebagai media pengambaran alur proses. Pembahasan meliputi deskripsi proses yang ada, deskripsi masalah dan pemberian saran untuk PT HS. Hasil dari evaluasi sistem informasi ini, PT HS memiliki banyak kekurangan sehingga harus melakukan perbaikan dalam sistem informasi pada siklus pendapatan dan pengeluaran. ......This internship report discusses about the evaluation of information systems on revenue and expenditure cycle in PT HS. Discussion of the report is focused on the flow of process and document in both cycles. The discussion includes a description of existing processes, description of the problem and provision of advice to PT HS. The evaluation uses flowcharts as medium to describe flow of process and document. The results of the evaluation of information systems, PT HS has significant weaknesses and has to make improvements in information system for revenue and expenditure cycles.

Abstrak :
Transparansi dan akuntabilitas menjadi suatu hal yang penting bagi organisasi sektor publik terutama lembaga negara seperti Bank Indonesia, terlebih karena statusnya sebagai lembaga negara yang independen. Salah satu alat akuntabilitas dan transparansi tersebut adalah anggaran. Skripsi ini membahas tentang kebutuhan dan kesiapan Bank Indonesia dalam rencana implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia membutuhkan penerapan sistem Anggaran Berbasis Kinerja dan saat ini telah memiliki kesiapan yang cukup untuk mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja.

---

Transparency and accountability are important to public sector organisation especially to a state agency such as central bank of Indonesia, Bank Indonesia. One kind of transparency and accountability?s tool is budget. This research discusses about Bank Indonesia?s needs and readiness on implementation plan of performance based budgeting. This research is a qualitative research with an analytical descriptive design. The research shows that Bank Indonesia is already in needs for implementing performance based budgeting and also has the readiness to implement such a budgeting system.