Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas implementasi e-procurement dengan mengambil studi kasus di PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk(PJA). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian didahului oleh penelitian kuantitatif, kemudian dalam memberikan saran berupa implikasi manajerial, peneliti menggunakan alat fishbone diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perceived benefit of e-procurement, perceived barriers to e-procurement implementation, dan critical success factors in e-procurement berpengaruh signifikan terhadap variabel perceived future organizational with e-procurement. Oleh karena itu, setiap unsur variabel perceived benefit of e-procurement dan critical success factors in e-procurement harus diimplementasikan dalam adopsi e-procurement. Sedangkan variabel perceived barriers to e-procurement implementation harus dihindari dalam adopsi e-procurement. Dalam rangka pengembangan sistem dan perbaikan kinerja, PJA perlu memperhatikan 4 variabel yakni manusia, sistem, proses, dan rekanan

---

ABSTRACT
The focus of this study is to implement e-procurement on sourcing peformance at PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. This research are quantitative descriptive and qualitative descriptive. Research was preceded by quantitative research, then to provide advice in form of practical implication, researcher used fishbone diagram tool. The result of this study shows these variabels are perceive benefit of e-procurement, perceived barriers to e-procurement implementation, and critical success factors in e-procurement give significant impact to several of perceived future of e-procurement. Therefore, each of these variable elements from perceive benefit of e-procurement and critical success factors in e-procurement must be present in a implementation of e-procurement. Also each of these variable perceived barriers to e-procurement implementation elements from must be avoid in a implementation of e-procurement. In the framework of system development and performance improvement, PJA needs to pay attention to 4 variables namely human, system, process, and partner.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Pemerintah Universitas XYZ, dan Kasubag Pengawasan serta Kasubag Pemilihan Penyedia. Selanjutnya, Rencana Umum Pengadaan (RUP), rekap data pengadaan, dan dokumen pengadaan serta data pendukung lainnya seperti mempelajari Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya untuk mengetahui kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal terhadap mekanisme pengadadaan barang dan jasa Universitas XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa Universitas XYZ sebagian besar telah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengendalian internal sebagai berikut: RUP yang disusun belum berfungsi sebagai fungsi perencanaan dan pengendalian sehingga membuka peluang terjadinya pemecahan paket dan rencana realisasi yang tidak dapat dimonitoring.

---

ABSTRACT
This study aims to explain the procurement mechanism of goods and services at XYZ University and identify weaknesses of internal controls in procurement of goods and services at XYZ University. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. The data were obtained through structured interviews with 4 respondents such as Head of Procurement Section and Committing Officer (PPK) of XYZ University Government Fund, and Sub-Head of Supervision and Sub-Head of Provider Selection. Furthermore, the General Plan of Procurement (RUP), procurement data recapitulation, and procurement documents as well as other supporting data such as studying Presidential Regulation number 54 of 2010 and its amendments to know compliance with regulations and internal control over XYZ University's goods and service delivery mechanism. The results showed that the procurement mechanism of goods and services of XYZ University has been in accordance with the prevailing rules and regulations but still found some weaknesses in the internal control as follows: The RUP has not functioned as a function of planning and control so that opens the opportunity for the breaking of packages and plans realizations that can not be monitored.

Abstrak :
Siklus dan proses pengadaan merupakan salah satu proses operasional yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan target perusahaan. Proses pengadaan yang efektif, efisien serta mempunyai acuan data master pemasok yang akurat akan meningkatkan performa perusahaan serta memaksimalkan pencapaian target perusahaan yang akan dicapai.  Penelitian ini dilakukan karena permasalahan tidak akuratnya data master pemasok yang berakibat menjadi tidak efektifnya proses pengadaan dan berakibat menjadi timbulnya masalah dalam pemenuhan proyek kepada pelanggan serta mengakibatkan terjadi selisih yang cukup besar dalam konfirmasi audit atas hutang sehingga mengakibatkan terlambatnya finalisasi laporan audit perusahaan. Penelitian dengan menggunakan strategi studi kasus berikut ini membahas mengenai evaluasi kualitas data master pemasok didalam proses pengadaan dalam kaitannya dengan peningkatan performa perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Setelah dilakukan evaluasi, penelitian ini menyimpulkan bahwa proses reviu atas data master pemasok di bagian pengadaan PT X belum dilakukan secara efektif dan harus diperbaiki karena buruknya kualitas data master pemasok yang dimiliki perusahaan. Dari hasil penelitian dapat direkomendasikan berupa masukan aksi tindak lanjut dalam penerapan proses reviu data master pemasok sehingga tercipta perbaikan kinerja dalam proses pengadaan untuk efektivitas proses bisnis yang ada pada PT X ......The procurement cycle and process is one of the most important operational processes in achieving the company's goals and targets. An effective, efficient procurement process and having an accurate supplier master data reference will improve company performance and maximize the action of company in order to achieve target.  This research was conducted due to the problem of inaccurate supplier master data from ineffective procurement process and resulted in problems in fulfilling projects to customers and resulted in difference in audit confirmation of debts, resulting in late finalization of the company's audit report.  

The following research using the case study strategy discusses the evaluation of supplier master data quality in procurement process that affecting the achievement of purpose in the company. This research provide conclusions on the results of the evaluation of the effectiveness of review supplier master data in procurement process at PT X and give recommendations of action plan for performance improvement in achieve purpose in PT X.

Abstrak :
Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 memerlukan mekanisme pengadaan yang cepat dan tepat. Namun, tetap harus selaras dengan prinsip efektif, efisien, dan akuntabel sehingga perlu dilakukannya pendampingan dan pengawasan oleh APIP. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, APIP melaksanakan Reviu atas PBJ saat penanganan COVD-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 dengan Surat Edaran BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 dan mengevaluasi optimalisasi pelaksanaan reviu atas PBJ penanganan COVID-19 berdasarkan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Nomor 11 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan instrumen pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan reviu yang dilakukan sesuai dengan kriteria atau prosedur yang ditentukan dapat berpengaruh baik terhadap efektivitas proses PBJ penanganan COVID-19, walaupun metode PBJ penanganan COVID-19 menggunakan peraturan dan situasi yang berbeda. ......Procurement of goods/services in the context of handling the COVID-19 pandemic requires a fast and precise procurement mechanism. However, it still has to be in harmony with the principles of effectiveness, efficiency and accountability so it is necessary to provide assistance and supervision by APIP. Based on the applicable provisions, supervision activities by APIP for the procurement of goods/services when handling COVD-19 are carried out through review activities. This study aims to evaluate the conformity of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 with BPKP Circular Letter Number SE6/K/D2/2020 and evaluate the optimization of the implementation of the review of the procurement of goods/services for handling COVID-19 based on Regulation Deputy Head of BPKP for Supervision of Regional Financial Implementation Number 11 of 2020. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The data used are primary data and secondary data with data collection instruments in the form of documentation studies and interviews. The results of the study show that the implementation of the review carried out in accordance with the specified criteria or procedures can have a good effect on the effectiveness of the process of procuring goods/services for handling COVID-19, even though the procurement of goods/services method for handling COVID-19 uses different regulations and situations

Abstrak :
Dalam pelaksanaan sinergi pada entitas bisnis berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seringkali dilakukan dengan metode menunjuk langsung penyedia/vendor barang dan jasa dimana penunjukan tersebut biasanya di serahkan kepada UMN lainnya maupun anak perusahaan BUMN (subsidiary) serta perusahaan terafiliasi BUMN, kondisi tersebut diperbolehkan sepanjang telah sesuai prosedur/peraturan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa masing-masing perusahaan dan tidak bertentangan dengan peraturan presiden dan peraturan menteri mengenai pengadaan barang dan jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat khususnya pelanggaran terhadap praktek diskriminasi dan persekongkolan dalam tender. Kondisi pengadaan barang/jasa di lingkungan PT Angkasa Pura I (Persero) yang dilakukan dengan metode penunjukan langsung kepada anak perusahaannya terbukti telah dilakukan praktek diskriminasi dan persekongkolan karena penerapan sinergi BUMN tidak menciptakan efisiensi bagi perusahaan dan terbukti memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan pada “Pasal 19 d dan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat”, namun tidak otomatis mengakibatkan batalnya kontrak investasi pembangunan sarana pada bandara yang berada di lingkungan PT Angkasa Pura 1 oleh karena para pihak yang merasa dirugikan harus memintakan permohonan batalnya kontrak tersebut kepada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan yang berlaku. ......In the implementation of synergies in business entities in the form of State-Owned Enterprises (BUMN) it is often carried out by the method of directly appointing providers/vendors of goods and services where the appointment is usually handed over to other UMNs as well as BUMN subsidiaries (subsidiaries) and BUMN affiliated companies, this condition is allowed. as long as it complies with the procedures/regulations for the procurement of goods and services regulated in the regulations for the procurement of goods/services of each company and does not conflict with presidential regulations and ministerial regulations regarding the procurement of goods and services and does not violate the principles of unfair business competition, especially violations of discriminatory practices and conspiracy in tenders. The condition of the procurement of goods/services within PT Angkasa Pura I (Persero) which is carried out by the method of direct appointment to its subsidiaries is proven to have carried out discriminatory practices and conspiracy because the implementation of SOE synergy does not create efficiency for the company and is proven to meet all the elements in the provisions in "Article 19 d and Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition", but it does not automatically result in the cancellation of the investment contract for the construction of facilities at the airport located within PT Angkasa Pura 1 because the parties who feel aggrieved must request the cancellation request. the contract to the District Court in accordance with the applicable provisions.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis sinkronisasi vertikal dari peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa serta implikasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktriner/normatif dengan melakukan analisis isi dilanjutkan analisis sinkronisasi vertikal. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian diketahui bahwa taraf sinkronisasi asas hukum tidak selalu sejalan antara prinsip dasar dalam konstitusi dengan peraturan perundangan sebagai aturan pelaksana. Pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di lingkungan LPDUK masih secara konvensional belum menggunakan SPSE serta terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya. Dalam ketentuan Peraturan Direktur LPDUK banyak mengadopsi ketentuan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Implikasi dari ketidaksinkronan adalah terjadinya conflict of norm, solusinya digunakan asas hierarki untuk vertikal, sedangkan untuk horizontal digunakan asas “lex posteriori derogate lex priori” dan asas “lex specialis derogate lex generalis”. Akibat nyata dari conflict of norm tersebut menimbulkan interpretasi hukum dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan kepentingan sektor masing-masing. ......This study analyzes the vertical synchronization of laws and regulations concerning the Procurement of Goods / Services management and their implications. This research was conducted with a doctrinal / normative approach by conducting content analysis followed by vertical synchronization analysis. The primary legal material is in the form of statutory regulations that regulate and relate to the procurement of goods / services. The results showed that the level of synchronization of legal principles is not always in line between the basic principles in the constitution and the statutory regulations as implementing regulations. In the implementation of procurement of goods or services, LPDUK (Sports and Business Fund Management Institution) has not conventionally used SPSE and there are several things that are not appropriate in their implementation. In the provisions of the LPDUK (Sports and Business Fund Management Institution) regulations, many have adopted the provisions of Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods / Services. The implication of the unsynchronization is the occurrence of a conflict of norm, the solution is to use the hierarchy principle for vertical, while for horizontal use the principle of "lex posteriori derogate lex priori" and the principle of "lex specialis derogate lex generalis". The real impact of the conflict of norms has led to legal interpretations in the procurement of goods / services in accordance with the interests of each sector.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan pada kegiatan pengadaan melalui penyedia dan memberikan solusi dengan merancang sistem terintegrasi untuk memonitor pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Instansi XXX. Instansi XXX merupakan instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Instansi XXX mengikuti tata cara dan alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pengadaan dalam Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Pada penelitian ini, penulis membagi kegiatan penelitian menjadi dua tahap, yaitu identifikasi masalah menggunakan PIECES Framework berdasarkan hasil wawancara dan perancangan sistem menggunakan metode FAST (Bentley, 2007). Hasil analisis masalah adalah terdapat enam permasalahan kegiatan pengadaan pada Instansi XXX, yaitu ketidakjelasan batasan tugas/akses, ketidaktepatan waktu, ketidaktepatan spesifikasi, pembayaran tidak tepat, kurang termonitor proses dan banyaknya pengadaan pada waktu bersamaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, selanjutnya dikembangkan sistem monitoring pengadaan terintegrasi dengan menggunakan metode FAST. Pendekatan perancangan sistem menggunakan end-user development, yaitu aplikasi berbasis komputer yang dapat digunakan oleh user untuk mengembangkan aplikasi sendiri (Romney, 2018). Hasil dari perancangan sistem adalah adanya sistem yang dapat digunakan pelaku pengadaan untuk memonitor setiap proses kegiatan pengadaan barang/jasa di Instansi XXX. Berdasarkan hasil analisis masalah dan sistem yang telah dirancang, sebagian permasalahan pada kegiatan pengadaan di Instansi XXX telah dapat diselesaikan. ......This study aims to identify problems in procurement activities through providers and provide solutions by designing an an integrated system to monitor the implementation of the procurement process at XXX Institute. XXX Institute under the authority of Government that services in education and training. XXX institute follows the procedures and rules set by the government to achieve the procurement objectives in Presidential Regulation No. 16 Tahun 2018. In this study, the authors divided research activities into two stages consist of problem identification using the PIECES Framework based on interview results and designing the system using the FAST method (Bentley, 2007). The results of the problem analysis, there are six problems that occur in procurement activities consist of unclear assignment or access restrictions, inaccurate time, inaccurate specifications, inaccurate payments, the processes is not monitored and the load of procurements request which will then be analyzed by the PIECES Framework. Based on these problems, an integrated procurement monitoring system was developed using the FAST method. The system design approach uses end-user development, which is a computer-based application that can be used by users to develop their own applications (Romney, 2018). The result of the system design is a system that can be used by procurement parties to monitor every process of the procurement at XXX Institute. Based on the resultes of the problem analysis and the system that has been designed, some of the problems found in procurement activities at XXX Institute have been resolved.

Abstrak :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku bisnis di Indonesia telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Pemanfaatan TI yang telah dilakukan adalah implementasi e-Procurement dalam proses pengadaan barang/jasa. Implementasi e-Procurement bertujuan untuk melakukan efisiensi biaya berupa penurunan biaya operasional dan penurunan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Investasi yang dilakukan perlu dinilai kelayakannya dengan mengukur keefektifan implementasi e-Procurement. Penelitian sebelumnya telah mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di instansi pemerintah dengan menggunakan metode Information Productivity. Perbedaan karakteristik instansi pemerintah dengan BUMN memerlukan penyesuaian dalam penerapan metode Information Productivity dalam mengukur keefektifan implementasi e-Procurement di BUMN. Pengukuran keefektifan dikombinasikan dengan Pemodelan Proses Bisnis untuk menganalisa perubahan proses bisnis yang terjadi dan mengidentifikasi manfaat yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks Information Productivity lebih dari 80% dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Analisis atas proses bisnis menunjukkan bahwa e-Procurement dapat meningkatkan transparansi, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa di BUMN.

---

The state-owned enterprises as one of the business entity in Indonesia, has utilizes the development of information technology in their operations. They utilize IT as in e-Procurement for goods/services. The e-Procurement implementation is designed to be cost efficiency such as operational cost decreases and risks reduction in procurement fraud. The feasibility of this investment should be studied with measuring the e-procurement effectiveness. Previous research has measured the e-Procurement implementation effectiveness in the government institution using Information Productivity method. Since the distinction characteristic of the government institutions and state-owned enterprises, there is necessity to adjust the Information Productivity method in measuring the e-Procurement implementatiom in the state-owned enterprises. The effectiveness measurement combined with the Business Proses Modeling is used to analyzes business process changes and identification of benefits obtained. Researh results showed that Information Productivity index is more than 80% and tends to increase. Analysis in business process showed that e-Procurement is able to enhance transparency, and in the end could decreased the risks of the procurement fraud in state-owned enterprises.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan elektronik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Banyaknya kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Terkait hal tersebut, LKPP melakukan pembenahan administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berdasarkan tujuh prinsip pengadaan telah dilaksanakan dengan baik meliputi prinsip efisiensi dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan sanggahan serta komunikasi, terbuka dalam proses bertanya dan menjawab pertanyaan. informasi pengadaan, persaingan yang sehat antar penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa campur tangan pihak luar, dan akuntabel dalam hal pendokumentasian dan pengawasan yang telah dilakukan dengan baik. Selain itu, berdasarkan delapan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement antara lain kepemimpinan organisasi, perencanaan dan pengelolaan, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar implementasi, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan adanya kendala pada sistem pelaporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti. ......This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the implementation of electronic procurement in the Ministry of Research, Technology, and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places corruption in the goods and services procurement sector as the sector most vulnerable to corruption. Related to this, LKPP has made administrative improvements through the procurement of goods/services electronically (e-procurement). This study uses a post positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. The results of this study indicate that in the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology, and Higher Education based on seven procurement principles, it has been implemented properly including the principles of efficiency in terms of time, cost and human resources, effective in the question and answer process, transparent in the discussion process. and objections and communication, open in the process of asking and answering questions. procurement information, fair competition between providers, fair in carrying out procurement without outside interference, and accountable in terms of documentation and supervision that has been carried out properly. In addition, based on eight factors that influence the implementation of e-procurement, including organizational leadership, planning and management, e-procurement policies, human resource management, laws and regulations, implementation standards, information technology infrastructure and web and e-procurement systems. Of these eight factors, it was found that there were obstacles in the procurement financial reporting system that had not been properly synchronized, resulting in the non-fulfillment of procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengadaan barang secara elektronik di Kemenristekdikti. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Jumlah kasus korupsi di sektor pengadaan menempatkan korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa sebagai sektor yang paling rentan korupsi. Sehubungan dengan ini, LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 12 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Kemenristekdikti berdasarkan tujuh prinsip pengadaan sudah terlaksana dengan baik diantaranya prinsip efisien dari segi waktu, biaya dan sumber daya manusia, efektif dalam proses tanya jawab, transparan dalam proses diskusi dan menyanggah serta komunikasi, terbuka dalam informasi pengadaan, bersaing secara sehat antara penyedia, adil dalam melakukan pengadaan tanpa intervensi dari luar, dan akuntabel dari sisi dokumentasi dan pengawasan yang sudah terlaksana dengan baik. Selain itu berdasarkan delapan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan e-procurement diantaranya kepemimpinan organisasi, perencanaan dan manajemen, kebijakan e-procurement, manajemen sumber daya manusia, peraturan perundang-undangan, standar pelaksanaan, infrastruktur teknologi informasi dan web dan sistem e-procurement. Dari delapan faktor tersebut, ditemukan kendala pada sistem laporan keuangan pengadaan yang belum tersinkronisasi dengan baik sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya laporan keuangan pengadaan dalam laporan tahunan Kemenristekdikti. ......This study aims to analyze the implementation and the factors that influence the successful implementation of electronic procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education. Procurement of goods/services is a form of public service. The number of corruption cases in the procurement sector places the procurement as the most vulnerable sector to corruption. Therefore, the Government of Indonesia has carried out administrative reforms by adopting electronic procurement (e-procurement). This study uses a post-positivist approach with data collection methods through in-depth interviews with 12 informants. This study's results indicate that the implementation of e-procurement at the Ministry of Research, Technology and Higher Education has been carried out well, including the efficiency in terms of time, cost and human resources, and the effectiveness in the question-and-answer process. The study also found adequate transparency in the discussion, communication, and feedback process; the openness of the procurement information; fair competition among providers; free of outside intervention; and accountability of controlling and documentation. Furthermore, this study underlines factor that influences the implementation and found that the procurement financial reporting system had not been adequately synchronized, resulting in the non-fulfilment of the procurement financial reports in the Kemenristekdikti annual report