Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dalam penerapan probity audit di lingkungan Kementerian Keuangan dan memberikan rekomendasi rumusan strategi penerapan probity audit dalam rangka mitigasi risiko fraud pengadaan barang/jasa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga hambatan utama penerapan probity audit. Tiga hambatan dimaksud adalah kurangnya penguasaan substansi keahlian teknis pengadaan barang/jasa tertentu, risiko hukum bagi auditor, dan interkoneksi data yang belum berkesinambungan. Selanjutnya dari hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat disampaikan rekomendasi hasil penelitian berupa usulan strategi penerapan probity audit yang mencakup kebijakan yang perlu dipersiapkan, sisi sumber daya manusia dan sisi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi TIK .

---

ABSTRACT
This study aimed to analyze existing constraints in the adoption of probity audit in the Ministry of Finance and provide recommendations of probity audit implementation strategy in order to mitigate the risk of procurement fraud. This research is a qualitative case study method. Upon deeper analysis reveals that there are three main constraints in the implementation of probity audit. Three main constraints in the implementation of probity audit are lack of technical proficiency in procurement, certain legal risks for auditors, and interconnection of data that has not been sustainable. Furthermore, the analysis and discussion of the results can be submitted on the form of the proposed probity audit implementation strategy. These strategies are the policies that need to be prepared, the human resources and the information communication technology ICT infrastructure.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah probity audit diperlukan dalam mengawal proses pengadaan barang/jasa pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan apakah probity audit yang dilaksanakan telah berjalan secara optimal. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Dilakukan analisis terhadap sepuluh paket yang telah dilakukan probity audit selama tahun 2011-2014 dan sepuluh paket yang tidak dilakukan probity audit dalam periode yang sama. Dilakukan juga analisis terhadap pelaksanaan probity audit yang telah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR. Hasil dari penelitian ini adalah probity audit diperlukan dan probity audit terbukti dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan pada ketentuan dan mampu mencegah pelanggaran peraturan. Probity audit yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR belum berjalan optimal karena pelaksanaannya belum sesuai dengan Perka BPKP Nomor: PER-362/K/D4/2012 ......The aim of this research is to analyze whether probity audit urgently needed within procurement process at Ministry of Public Works and Housing and investigate the implementation towards its effectiveness. By using qualitative method, analysis was carried out as based on ten probity audit work during the 2011 and 2014 as well as ten packages without probity audit which were taken in the same period. This research also analyze the implementation of the probity audit which has been conducted at that period. The results indicates that probity audit is urgently needed by Ministry of Public Works and Public Housing as quality assurance to prevent fraud and minimalize risks on procurement process. Secondly, the result concludes that the probity audit were not well executed as mandated by Perka BPKP Number: PER-362/K/D4/2012.