Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Akta wasiat ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pengaturan tentang wasiat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang yang ingin membuat akta wasiat harus sehat akal budinya pada saat menyampaikan keinginan terakhirnya dihadapan Notaris sebagaimana tercantum dalam pasal 895 KUH Perdata. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pewaris untuk membuat akta wasiat dihadapan notaris agar akta wasiat dapat berlaku secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah dampak akta wasiat yang dibatalkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor : 3124 K/Pdt/2013 bagi para penerima wasiat. Metode Penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dari Hasil penelitian ini, akibat tidak terpenuhi syarat cakap oleh pewaris pada waktu pembuatan akta wasiat dihadapan Notaris maka akta wasiat tersebut dapat dibatalkan dan dampaknya bagi para ahli waris adalah harta yang dihibah wasiatkan sebagaimana tertuang dalam akta wasiat kembali ke harta peninggalan pewaris.

---

Deed testament is a statement from someone about what was required after he died. The setting of the testament stipulated in the Civil Law Act. Someone who wants to make the deed his mind will be healthy at the time of delivering his final wish before Notary as stated in article 895 of the Civil Code. The main problem in this thesis is how the conditions that must be met for the testator to make a will before a notary deed that deed will legally be able to apply in accordance with applicable law and how the impact of the deed will be canceled by the decision of the Supreme Court Number: 3124 K / Pdt / 2013 for the recipient will. The research method used is the research literature by examining normative juridical library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. From the results of this study, due to the requirement not met ably by the testator at the time of making a will before a Notary deed then the deed will be canceled and the implications for the heir is a treasure that dihibah wasiatkan as stated in the deed will return to inheritance heir.

Abstrak :
Pembagian harta bersama yang tidak dilakukan dengan jelas dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Peralihan objek harta bersama melalui pembuatan Akta Hibah wasiat harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Di dalam pembuatannya, akta hibah wasiat sangat erat kaitannya dengan pihak yang berwenang membuat akta autentik yaitu profesi Notaris. Penelitian ini membahas mengenai implikasi yuridis pembatalan akta hibah wasiat terhadap harta bersama yang belum dibagi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Keabsahan akta Notaris pada akta hibah wasiat dalam kasus harta bersama yang belum dibagi; 2. Implikasi hukum pembatalan akta hibah wasiat oleh Pengadilan Agama Pare-Pare bagi para pihak. Dalam hal ini mengacu pada putusan Pengadilan Agama Pare-Pare Nomor 327/Pdt.G/2019/Pa/Pare. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, berdasarkan data sekunder, melalui penelusuran studi dokumen, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa Akta hibah wasiat dalam perkara tersebut tidak sah karena akta yang dibuat Notaris D cacat secara hukum yang mengakibatkan akta yang dibuat batal demi hukum.  Implikasi hukum dari pembatalan akta hibah wasiat yang dibatalkan oleh putusan hakim menyebabkan hilangnya kekuatan mengikat akta terhadap para pihak. Notaris sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan cara melaksanakan kewajiban memeriksa dengan saksama seluruh dokumen terkait kebenaran formil sebelum menuangkan dalam bentuk akta. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus memberi sanksi yang tegas terhadap Notaris yang tidak mengirim daftar Akta Wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. ......The division of joint property that is not done clearly can cause problems in the future. The transfer of the object of joint property through the making of the Deed of Will must pay attention to the applicable legal rules. In its manufacture, a will grant deed is closely related to the party authorized to make an authentic deed, namely the Notary profession. This study discusses the juridical implications of canceling a testament grant deed on shared assets that have not been divided. The problems discussed in this study are: 1. The validity of the notarial deed in the testament grant deed in the case of shared assets that have not been divided; 2. The legal implications of the cancellation of the wills by the Pare-Pare Religious Court for the parties. In this case, it refers to the decision of the Pare-Pare Religious Court Number 327/Pdt.G/2019/Pa/Pare. The research method used is normative juridical, descriptive analytical, based on secondary data, through document study tracing, with a qualitative approach. The results of this study can be drawn the first conclusions: 1. This deed of will grant in this case is invalid because the deed made by Notary D is legally flawed which results in the deed being made null and void. 2. The legal implications of the cancellation of the wills grant deed which is canceled by the judge's decision causes the loss of binding power of the deed to the parties. Notaries should prioritize the precautionary principle by carrying out the obligation to carefully examine all documents related to formal truth before putting them in the form of a deed. The government, in this case the Ministry of Law and Human Rights, must impose strict sanctions on Notaries who do not send a list of Wills to the Central List of Wills.