Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
PAM Jaya adalah Badan Usaha Milik Daerah dari Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas untuk menyediakan dan mendistribusikan air minum kepada penduduk Jakarta, Sejak 1 Februari 1998 PAM Jaya melakukan langkah strategis bekerjasama dengan swasta, yaitu Lyonnaise Des Faux yang mendirikan PT.Pam Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Thames Water International yang mendirikan PT.Thames Pam Jaya (TPJ). Untuk mengetahui pengaruh yang terjadi akibat privatisasi, maka dilakukan penelitian mengenai perubahan organisasi dan kinerjanya. Penelitian ini menggunakan dua alat analisis, yaitu: (1) uji tanda (sign test) untuk menganalisis pengaruh privatisasi, dan (2) Balanced Scorecard (aspek pembelajaran, aspek proses bisnis internal, aspek pelanggan dan aspek keuangan) untuk menganalisis kinerjanya. Populasi penelitian ini adalah pegawai PT. Palyja (1585 orang) dan pelanggan PT. Palyja (240.000 orang). Dari populasi pegawai PT. Palyja, diambil 33 orang yang mempunyai jabatan tertentu secara sengaja untuk variabel perubahan organisasi, 175 orang yang diambil secara acak untuk variabel pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian dari populasi pelanggan diambil 700 orang secara acak untuk variabel proses bisnis internal, dan variabel kepuasan pelanggan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Program privatisasi tidak memberikan keadaan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelum terjadi privatisasi. Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh karena umur PT Palyja yang masih muda, yaitu kurang lebih 2.5 tahun, adanya penolakan yang dilakukan oleh sebagian pegawai dan bergejolaknya nilai tukar rupiah menyebabkan terganggunya kegiatan operasional, sehingga progam privatisasi tidak maksimal. (2) Kinerja PT. Palyja secara keseluruhan yang nilai skornya 86,10 tingkat kesehatannya adalah "sehat AA". Aspek kinerja yang diukur adalah: (a) aspek pertumbuhan dan pembelajaran memberikan nilai skor 11,95 (cukup baik), (b) aspek proses bisnis internal memberikan nilai skor 8,8 (baik), (c) aspek pelanggan memberikan nilai skor 9,65 (sangat baik), dan (d) aspek keuangan memberikan nilai skor 55,70 (sangat baik).

Abstrak :
Studi dalam tesis ini mengenai politik ekonomi pada Pemerintahan Megawati Soekarnoputri : Studi kasus privatisasi PT. Indosat, Tbk., tahun 2002-2003. Secara umum privatisasi BUMN merupakan kebijakan pemerintah yang sangat dilematis. Pada satu sisi harus segera dilaksanakan agar tercapai efisiensi dan terbentuknya rata pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) untuk menghadapi globalisasi perdagangan, pada sisi yang lain justru kebijakan itu tidak popular di tengah masyarakat dan memunculkan tudingan bahwa pemerintahan bagian dari antek neoliberalis. Pro dan kontra mewarnai kebijakan privatisasi di Indonesia untuk menganalisis persoalan itu penelitian tesis ini menggunakan teori demokratisasi ekonomi; demokratisasi politik dan teori konflik politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis. Data-primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan terpilih (purposive) sedangkan data sekunder berasal dari studi literature, jurnal ekonmi, artikel, surat kabar, dokumen tertulis atau foto, dan internat. Kebijakan privatisasi terhadap PT. Indosat Tbk. tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri, namun sudah dilakukan sejak pemerintahan Orde Baru (1994); kemudian oleh pemerintahan transisi BJ. Habibie (1998) dan Abdurrahman Wahid. Muncul perbedaan yang sangat mencolok antara periode sebelum tahun 2002 dengan sesudahnya, khususnya reaksi pro dan kontra yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kebijakan itu. Pada masa Orde bare hingga pemerintahan transisi Abdurrahman Wahid, tidak muncul penolakan yang berarti atas privatisasi PT. Indosat Tbk. Malah di antara eksekutif dan legeslatif saling mendukung. Namun berbeda reaksi yang muncul pada saat pemerintahan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan privatisasi terhadap perusahaan yang sangat strategis dan menguntungkan itu. Penolakan muncul dari banyak kalangan misalnya para karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Indosat (SPI), Anggota Dewan (khususnya Fraksi Reformasi), Ketua MPR; KPPU: Iluni Jakarta serta ormas dan tokoh masyarakat. Studi terhadap privatisasi PT. Indosat Tbk. menunjukkan bahwa alasan yang paling mendasar dari kebijakan privatsisi di Indonesia adalah hanya untuk menutupi kebutuhan defisit anggaran tambahan pemerintah tahun 2002-2003 sebesar Rp. 6.2 triliun. Kebijakan privatisasi oleh pemerintah pada saat ini tidak direncanakan secara matang dan baik bahkan terkesan "asal-asalan" atau asal laku terjual. di samping itu juga pada saat pelaksanaannya ada indikasi KKN. Konflik politik sebagai akibat dari kebijakan privatisasi bukanlah konflik pribadi, namun sebagai bentuk dari konflik ideologi atau kepentingan antar elit partai politik. Metode privatisasi di Indonesia tidak harus meniru kebijakan di Negara lain yang sukses melaksanakan kebijakan privatisasinya, karena di Indonesia persoalan status kepemilikan perusahaan berpengaruh kepada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Strategi restrukturisasi BUMN disarankan melalui (1) membuat regulasi yang memihak kepada kepentingan bangsa Indonesia dan kesejahteraan rakyat banyak (2) Membentuk Korporasi perusahaan agar tercipta manajemen dan budaya kerja yang efisien dan produktif (3) penciptaan pasar yang lebih kompetitif atau mengurang/mencabut monopoli. (4) kebijakan privatisasi yang transparan.(ags).

---

Political Economy Study on the Ruling of Megawati Soekarnoputri; Case Study of PT Indosat Tbk. Privatization 2002 - 2003. The study in this thesis discussed the political economy analysis of the ruling of Megawati Soekarnoputri with a case study on privatization of PT Indosat Tbk in 2002 - 2003. In general, privatization of BUMN (state-owned enterprises) is a very dilemmatic public policy. On the one hand, it has to be implemented immediately to reach higher efficiency and the establishment of good corporate governance in order to deal with trading globalization. On the other hand, the policy was actually not popular in society and inviting accusation that the government has served as part of neo-liberal supporters. Pros and cons saturated the privatization policy in Indonesia. In order to analyse this phenomena, the research on this thesis will use economical and political democratization theory, as well as political conflict theory. This research used descriptive-analytical approach method. Primary data was collected through in-depth interview with purposively selected informants, while secondary data was collected from literature study on journals of economics, articles, news papers, printed documents and interact articles. Privatization policy on PT Indosat Tbk was not only done during the ruling of Megawati Soekarnoputri, but has already don since the New Order rule (1994), followed by BJ Habibie transitional government (1998) and during Abdurrahman Wahid's presidency. Significant differences took place between these periods before 2002 and during the 2002 - 2003, especially in the existence of pros and cons from many actors over this policy. During the New Order until the transitional government of Abdurrahman Wahid, there was no significant rejection over the privatization of PT Indosat Tbk. Instead, executive and legislative members were supporting each other in this policy. However, contradictive reaction submerged when Megawati Soekarnoputri produced the privatization policy over this extremely strategic and profitable company. Rejection came from many subjects such as employers of Serikat Pekerja Indosat (SPI or Indosat Labour Union), members of parliament (especially those from Reformasi Faction), Head of MPR, KPPU, Jakarta's Iluni and other prominent mass organizations and leaders. The study on privatization of PT Indosat Tbk shows that the basic reason of privatization policy in Indonesia was only to cover up the deficit of state's budget during 2002 - 2003 which amounted to Rp 6.2 trillions. Privatization policy by the government at that time was not well planned and gave an impression of being hastily put together that as long as it can be sold, then it was acceptable. In addition, there was also some indications of corruption and nepotism (KKN) took place during the implementation of the policy. Political conflicts resulted from privatization policy was not personal conflicts, but instead took form as ideological or interest conflict between political parties' elites. Privatization method conducted in Indonesia does not have to be a duplication of other methods used by other countries who have been successful with their privatization policies, because in Indonesia the status of company's ownership can influence the overall company's performance. The restructuring strategy on BUMN should be conducted through: (1) Creation regulation which serves the best interest of Indonesian people and their overall prosperity. (2) Creation of corporate company in. order to build efficient and productive management and professional culture. (3) Creation of more competitive market and decreasing monopoly rights. (4) Creation of transparent privatization policy.

Abstrak :
Isu-isu yang timbul di dalam Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pengelola BUMN dalam proses privatisasi BUMN, menimbulkan beragam implikasi yang berpengaruh terhadap persepsi masyarakat dan publik internal, yakni BUMN-BUMN yang ada di dalam pengelolaannya. Untuk itu diperiukan suatu strategi komunikasi yang efektif, terarah, efisien dan terencana yang dilakukan oleh Public Relations/Humas, dalam hal ini Asisten Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Bidang Komunikasi, yang secara institusi bertugas sebagai public relations dan berhubungan dengan publik organisasi. Dalam manajemen publik relations, salah satu strategi komunikasi yang dipergunakan adalah manajemen isu. Manajemen Isu menitlkberatkan pada aktivitas memahami, memobilisasi, mengkoordinasi semua permasalahan, strategi dan perencanaan kebijakan yang berkaitan dengan hubungan publik guna mencapai tujuan organisasi. Fenomena organisasi yang hidup dalam sistem yang terbuka, menjadikan public relations memiliki peran yang strategis dalam menunjang tujuan, visi dan mini organisasi serta untuk mendidik dan memellhara hubungan publik Internal dan eksternal terhadap kepentingan organisasi. Penelitlan ini menggunakan pendekatan kuaiitatif yang bersifat evaluatif, dimana pengambilan datanya dilakukan melalui wawancara tidak berstruktur tetapi terfokus kepada permasalahan, serta studi kepustakaan yang dapat memberikan kelengkapan data penelitian. Kerangka pemikiran yang dipergunakan dalam studi ini adalah teori komunikasi organisasi dan komunikasi efektif, yang meliputi persuasi, public relations dan manajemen Isu. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya penyusunan strategi komunikasi pada Kantor Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Badan Pengelola BUMN masih belum maksimal dan efektif. Hal ini disebabkan oleh banyaknya permasalahan yang berkaftan dengan kebijakan ekonomi dan politik dan sikap masyarakat yang sangat kritis. Serta masih banyaknya gejolak dan sikap resisten dari internal BUMN yang menjadi binaannya. Disamping adanya perbedaan kultur dan lklim organisasi masing-masing BUMN tersebut, sehingga strategi komunikasi yang dipergunakannyapun akan berbeda pula. Sehingga dituntut kemampuan dalam mengelola isu-isu yang timbul, khususnya program privatisasi yang telah menjadi isu tersendiri dan menjadi suatu wacana publik.

Abstrak :
Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka penyehatan perusahaan milik negara (BUMN). Model utama yang digunakan adalah Go Public dengan metode Initial Public Offering (IPO). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BUMN dapat meningkatkan kinerja sesudah privatisasi. Dimensi waktu penelitian meliputi periode dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah privatisasi. Sampel penelitian adalah BUMN yang telah terdaftar di BEJ dan telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan guna mendukung penelitian ini. Analisa kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio keuangan dan menggunakan metode non parametrik yaitu Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon dan uji keseluruhan Kruskal Wallis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja BUMN sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode IPO. Berdasarkan analisa statistik, hanya Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio, Rate of Return on Total Assets, dan Total Assets Turn Over yang menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode IPO.

---

Privatization is such an expedient of Indonesian government in order to reorganized their state-owned enterprises (SOEs). Go Public and Initial Public Offering (IPO) methods are using as the main model in this case. Study was aimed to understand whether IPO would be able to increase the performance of SOEs after the privatization. Time periode of this study was two years before and two years after the IPO. Samples of this study were the SOEs listed on Jakarta Stock Exchange (JSX) which selected after fulfill all the requirements needed for this study. Analysis on performance was measured with a financial ratio which performed by statistical method of Wilcoxon's Test non parametric. Hypothesis proposed was about measurement of knowing a significant difference among efficiency rates of SOEs listed in JSX before and after IPO. The results from the statistical analysis showed that the significant difference before and after IPO were happened in Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio, Rate of Return on Total Assets Ratio, and Total Assets Turn Over Ratio, where another ratios were not significantly diffirerent.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang regulasi privatisasi dan pelaksanaa privatisasi dari PT Garuda Indonesia Tbk. Penelitian ini berfokus pada latar belakang Kondisi APBN (Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara) sering mengalami defisit, sehingga pemerintah mengatasinya dengan cara restukturnisasi dan privatisasi perusahaan, untuk melaksanakan privatisasi banyak kendala yang dihadapi yaitu intervensi dan dari birokrasi ditambah rongrongan dari politisi yang tidak dapat dicegah,karena tidak jelasnya fungsi dan peran masing-masing. Kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi masyarakat pemodal atau investor dan kebijakkan privatisasi BUMN tersebut masih mempunyai kelemahan, dimana dalam UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN dan PP No.33 tahun 2005 jo PP No.59 tahun 2009 Tentang tata cara privatisasi persero tidak mengatur secara detail atau lengkap mengenai manajerial dari BUMN yang akan diprivatisasi serta tidak diaturnya bagaimana pengelolaan pihak swasta terhadap BUMN, sehingga tidak ada aturan main yang jelas mengenai pengelolaan manajerial sebelum dan sesudah terjadi privatisasi. Dalam kasus PT.Garuda IndonesiaTbk privatisasi sangat dibutuhkan untuk pembiayaan perusahaan. Tapi dalam pelaksanaannya perusahaan mendapat kendala dengan turunnya harga saham sehingga perusahaan sekuritas dirugikan untuk menyerap saham yang tidak laku. Jadi pemerintah harus lebih fokus dalam mengadakan privatisasi sehingga kasus seperti PT.Garuda Indonesia Tbk tidak terulang lagi.

---

This thesis discusses the regulation of privatization and privatization of PT Garuda Indonesia Tbk. This study focuses on the background condition of the State Budget often experience a deficit, so that the government deal with it restukturisatio and privatization of the company, to carry out the privatization of many of the constraints faced by the intervention and of the bureaucracy plus the undermining of politicians that can not be prevented, because unclear functions and roles of each. Legal certainty for the parties who conduct activities in capital markets, and to protect investors or the investor community and the policy of privatization of state enterprises still have a weakness, which in the Act No.19 of 2003 SOEs and Government Regulation No.33 of 2005 jo No.59 of 2009 on procedures for privatization limited company does not regulate in detail or details on managerial to be privatized and no regulation of how the management of private parties against the state, so there are no clear rules regarding managerial management before and after the privatization. In the case of privatization PT.Garuda Indonesia Tbk is needed to finance the company. But in actual firms have constraints with lower stock price so that securities firms harmed to absorb the unsold stock. So the government should focus more on privatization held that cases such as PT.Garuda Indonesia Tbk will not happen again.

Abstrak :
Privatisasi merupakan issue yang hangat dalam dasawarsa terakhir di berbagai dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Tulisan ini menyoroti aspek yuridis, ekonomis dan praktis pelaksanaan privatisasi di Indonesia, terutama privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin semariak pada saat ini. Selain itu tulisan ini menyoroti pula masalah manfaat dari pelaksanaan privatisasi BUMN itu sendiri.