Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya privatisasi BUMN di Indonesia daiam masa krisis Asia dan implementasinya. Hakekat privatisasi itu sendiri adalah proses pemindahan atau pengembalian aktivitas perekonomian kepada masyarakat atau pasar dengan membatasi peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara. Privatisasi pun dilakukan dengan spektrum yang lebih luas yakni sebuah upaya reformasi (kebijakan) ekonomi yang lebih luas yang mencakup deregulasi, debirokratisasi dan Iiberalisasi. IMF melalui Letter of Intent yang disepakati bersama dengan pemerintah Indonesia mendorong untuk dilakukannya Privatisasi BUMN. Hal tersebut seiring dengan permohonan bantuan pemerintah Indonesia kepada IMF sebagai Iembaga moneter internasionai Imbas dari krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997. IMF sebagai Iembaga monster internasional memberikan beberapa persyaratan untuk dapat memulihkan perekonomian Indonesia yang dikenai dengan sebutan Washington Consensus yang isinya tentang kebijakan pembangunan yang harus dilakukan oleh negara berkembang. Kebijakan IMF yang diterapkan di Indonesia dengan melaksanakan paket kebijakan Structural Adjustment Policy (SAP) yang mencakup berbagai pembaruan kebijakan ekonomi makro dan perubahan kelembagaan untuk menghapuskan inefisiensi serta menjamin tingkat pertumbuhan yang memadai.

Privatisasi yang diiakukan di Indonesia bertujuan untuk memperoleh bantuan dana untuk menutup APBN. Sedangkan tujuan seterusnya pemerintah RI melakukan privatisasi karena hal tersebut termasuk dalam program reformasi ekonomi yang merupakan kesepakatan antara pemerintah RI dan IMF. Perkembangan selanjutnya terjadinya privatisasi PT. Indosat Tbk. sebagai saIah satu upaya penyehatan BUMN dan reformasi ekonomi secara umum. Akan tetapi motivasi privatisasi di Indonesia Iebih diwarnai oleh motivasi untuk mengurangi defisit anggaran daripada upaya restrukturisasi ekonomi.

Untuk itu teori yang digunakan daiam peneiitian ini berdasarkan kepada IiberaIisme,sedangkan konsep utamanya Structural Adjustment Policy (SAP) , Washington Consensus. Rujukan yang digunakan untuk dapat memformulasikan konsep adaiah buku-buku Globalisasi, seperti Robert GiIpin,David Held maupun buku -buku kontemporer seperti karya Joseph E Stiglits. Selain itu juga digunakan beberapa buku Iainnya untuk melengkapi.

Kesimpulan yang diperolen melalui penelitian ini adalah bahwa privatisasi di Indonesia sudah benar dan perlu, alfran tetapi harus secara bertahap. karena masyarakat Indonesia masih mempunyai keterbatasan untuk dapat ikut memiliki BUMN, terlebih dimasa krisis ekonomi. Sebagian besar pelaku ekonomi besar terpuruk, tidak ada kekuatan ekonomi kelas menengah (bollow middle) dan kekuatan ekonomi kecil yang hidup day by day. Maka sebelum pelaksanaan privatisasi di Indonesia yang harus diiakukan terlebih dahuIu adalah restrukturisasi manjemen, profitisasi setelah itu privatisasi, sehingga pembelinya adalah masyarakat Indonesia sendiri.

Kontroversi privatisasi di Indonesia dapat dihindari jika pemerintah pandai menentukan waktu yang tepat untuk memperoleh harga (price) dan perolehan (proceeds) yang optimal. Pilihan ternadap BUMN mana yang perlu diprivatisasi praktis sudah benar. Selain didukung teori (keduanya bukan natural monopoli), sifat industrinya amat kompetitif sehingga tidak perlu dikelola oleh pemerintah.

Abstrak :
Kinerja BUMN sebenranya telah memburuk sejak awal tahun 1990-an , ketika liberalisasi ekonomi Indonesia mulai dilaksanakan.BUMN terbiasa mendapatkan fasilitas khusus dari pemerintah. Ketika ekonomi pasar mulai, BUMN belum siap.

Abstrak :
Perkembangan perekonomian yang terjadi selama beberapa tahun belakangan ini sangat cepat disertai masuknya usaha-usaha asing ke dalam negeri akibat dari adanya globalisasi. Hal ini berakibat pada timbulnya bidang-bidang usaha baru serta makin tajamnya persaingan usaha. Untuk itu banyak perusahaan yang melakukan penggabungan seperti merger, konsolidasi, serta akuisisi terhadap perusahaan lain dalam rangka memperkuat usahanya. Salah satu bentuk penggabungan perusahaan yang terjadi Indonesia adalah privatisasi yang dilakukan pemerintah atas PT. Indosat Tbk. Tulisan ini akan difokuskan pada tinjauan hukum terhadap proses privatisasi PT. Indosat Tbk khususnya pembelian saham yang dilakukan oleh ICL dan STTC yang dianggap sebagai tindakan pengambilalihan (akuisisi) PT. Indosat Tbk. Pokok permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah pengaturan mengenai akuisisi (pengambilalihan) perusahaan di Indonesia? Bagaimanakah pelaksanaan akuisisi (pengambilalihan) perusahaan di Indonesia? Bagaimanakah pelaksanaan privatisasi PT. Indosat Tbk ditinjau dari sudut pengaturan mengenai akuisisi? Kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa privatisasi dalam bentuk akuisisi yang dilakukan pada PT. Indosat banyak mengabaikan aspek-aspek yang seharusnya diperhatikan oleh pemerintah Indonesia dalam melakukan privatisasi, diantaranya adalah syarat-syarat akuisisi yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, aspek proses penjualan saham, serta aspek perjanjian.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang politik kebijakan privatisasi PT Indosat 2002-2003. Kebijakan privatisasi ini dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, melalui Menteri BUMN Laksamana Sukardi. Proses privatisasi ini tidak berjalan dengan baik, karena privatisasi ini lebih diwarnai dengan nuansa politis ketimbang ekonomis. Nuansa politis tersebut dapat dilihat dari harga jual Indosat sebesar Rp 12.950 per lembar dianggap tidak layak untuk dijual. Mengingat Indosat adalah salah satu BUMN yang memiliki keuntungan bagi negara melalui satelit palapanya. Selain itu, proses privatisasi yang dilakukan disaat kondisi ekonomi Indonesia sedang dilanda krisis ekonomi dianggap sebagai sebuah kesalahan. Alasan penjualan Indosat untuk menutupi defisit APBN dianggap tidak tepat. Hadirnya IMF dalam pelaksanaan privatisasi di Indonesia juga turut menimbulkan kesan politis. Sehingga kebijakan privatisasi ini mendapatkan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Adapun kelompok yang menolak dilakukannya privatisasi Indosat yaitu Amien Rais, Alvin Lee,Ichsanuddin Noorsy, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, dan Marwan Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder berasal dari buku-buku, jurnal, makalah, majalah,koran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan kebijakan ekonomi di Indonesia pasca Orde Baru lebih bersifar plural. Selain aktor domestik yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan, ada juga aktor diluar negara yang memiliki peran penting, yakni IMF.

---

This thesis discusses about the political policy of privatization PT Indosat 2002-2003. Privatization policy is made in the reign of Megawati Seokarno Putri, through the Minister of SOEs Laksamana Sukardi. The process of privatization is not going along smoothly, because the privatization is more tinged with political atmosphere than economic. Political atmoshphere can bee seen from Indosat selling price Rp 12.950 per thread was deemed unfit for sale. That Indosat is one of the BUMN has given benefit to this country with satelite palapa. In addition, the process of privatization is when the Indonesia economy was hit by the economic crisis is considered appropriate. The presence of the IMF in the implementatation of privatization in Indonesia also contributed political impression. So that the privatization policy get the defence from various circle of society in Indonesia. As for the those who opposed the privatization of Indosat are Amien Rais, Alvin Lee, Ichsanuddin Norrsy, Didik J Rachbini, Rizal Ramli, Marwam Batubara. This reseach use the method qualitative. While the technique of data collection use secondary data and primary data. Secondary data from books, jornals, magazines, newspaper. The result show that economic policy making in post New Order Indonesia more plural. In addition to domestic actors influantial in policy making, there is also an actor outside the country that has an important role, IMF. In addition, the privatization policy has become attractive fields of interest among political actors.

Abstrak :
Industri telekomunikasi adalah industri yang dinamis dikarenakan perkembangan teknologi telekomunikasi yang begitu cepat. Pelayanan selular bergerak di Indonesia, pada saat ini sedang beralih dari fokus pada layanan suara dan pesan singkat menuju layanan data. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi, persaingan menjadi semakin ketat. Namun demikian, hanya ada tiga pemain utama yaitu PT. Telkomsel Tbk., PT. Indosat Tbk., dan PT. XL Axiata Tbk (XL). XL merupakan perusahaan telekomunikasi di Indonesia dengan pertumbuhan yang paling cepat. Kinerja perusahaan sejak diakuisisi oleh grup Axiata pada tahun 2009 selalu meningkat. XL optimis akan menjadi perusahaan telekomunikasi terdepan dalam kurun lima tahun ke depan. Untuk itu manajemen berusaha menarik minat investor untuk melakukan investasi di XL. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah nilai investasi yang ditawarkan sesuai dengan nilai perusahaan. Pada penelitian ini, dilakukan valuasi saham PT. XL Axiata Tbk. menggunakan Free Cash Flow to Equity Model, Abnormal Earnings Model dan Relative Valuation Model.Pada setiap model yang digunakan, masing-masing dibagi dalam tiga skenario, yaitu skenario normal, skenario pesimis dan skenario optimis.

---

Telecomunication industry is dinamic because it fastest growth in technology. In Indonesia, the mobile sellular services is on the step to change from focus on voice and short messege services to data services. With so many competitor in telecommunication industry, the competition become very high. Indeed, only three main company that dominate market. The three company are PT Telkomsel Tbk, PT Indosat Tbk, and PT XL Axiata Tbk (XL). XL is the fastest growth company in Indonesia telecommunication industry. The company performance raised every year since it acquisition by Axiata group in 2009. Management optimistic that the company will become the first telecommunication company in Indonesia by five years. To achieve this goal, the management try to atract the investor interest to investing their funds in XL. The question is, wether the value of the investment offered was in line with the return. This study shows the valuation of PT XL Axiata Tbk shares value by using Free Cash Flow to Equity Model, Abnormal Earnings Model and Relative Valuation Model. In each valuation model consists of three scenarios, normal scenario, pessimistic scenario, and optimistic scenario.

Abstrak :
Pemerintah dalam beberapa hal memegang hak monopoli atas suatu fungsi atau jasa pelayanan. Hal ini memang telah sesuai dengan Undang-undang dan merupakan fungsi suatu negara untuk menyediakan atau menyelenggarakan suatu pelayanan yang bersifat untuk kepentingan umum. Dalam perkembangannya untuk melakukan fungsi tersebut dibutuhkan biaya yang amat besar untuk dapat menghadirkan jasa tersebut sehingga keterlambatan untuk mengimbangi peningkatan kegiatan ekonomi akan memberika dampak yang tidak kecil bagi kehidupan masyarakat. Salah satu jalan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan melakukan "privatisasi" atas beberapa jasa pelayanan yang sebelumnya menurut perundang-undangan hanya boleh dilakukan oleh pemerintah. Privatisasi itu sendiri secara umum diartikan sebagai keikutsertaan pihak swasta untuk penyelenggarakan/menyediakan jasa pelayanan umum. Perjanjian Privatisasi Jasa Kepelabuhan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan PT X sebagai suatu perusahaan swasta merupakan bentuk nyata dari usaha privatisasi tersebut. Walaupun privatisasi telah dikenal dengan baik namun di Indonesia sendiri privatisasi merupakan hal yang baru terutama didalam jasa kepelabuhanan oleh karenanya belum ada perangkat perundang-undangan yang baku yang dapat digunakan sebagai bahan acuan pada saat penulisan ini. Secara konsepsual tidak ada perbedaan yang mendasar antara perjanjian privatisasi dan pe~anjian umum yang ada dalam konsep hukum perdata. Semua konsep hukum perjanjian perdata diikuti dengan baik oleh perjanjian privatisasi namun secara khusus perjanjian privatisasi ini memperlihatkan beberapa hal yang menarik untuk dilakukan pembahasan antara lain adanya benturan kepentingan baik yang bersifat yuridis maupun non yuridis karena adanya perbedaan bentuk Badan Hukum maupun sasaran pengusahaan. Hal-hal seperti bentuk Badan Hukum hasil persekutuan kedua belah pihak, pergeseran jaminan baik dari segi subjek maupun objek, limitasi yuridis yang dapat menghalangi terjadinya suatu kondisi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan masalah-masalah lainnya yang timbul secara khusus karena adanya benturan-benturan kepentingan terutama karena adanya perbedaan bentuk badan hukum antara para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut.