Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Prisons conditions in Indonesia

Abstrak :
Secara teori, pranata lepas bersyarat dapat dijadikan salah satu upaya bagi untuk memasyarakatkan narapidana. Namun, dalam prakteknya, untuk dapat mencapai tujuan ini, diperlukan adanya pelaksanaan pengawasan yang efektif. Dari segala hal yang menyangkut lepas bersyarat, aspek pengawasan adalah hal yang paling esensial. Peraturan utama mengenai pranata ini, yaitu KUHP justru tidak mengatur secara jelas bagaimana pengawasan ini harus dilakukan. Sama halnya dengan Rancangan KUHP, yang jika dibandingkan dengan KUHP tidak mengalami perubahan pengaturan mengenai pranata ini. Pengaturan mengenai hal tersebut ada dalam peraturanperaturan yang lebih khusus, yang memang mengatur dengan cukup rinci oleh siapa dan bagaimana pengawasan tersebut harus dilakukan. Namun patut disayangkan karena di dalamnya tidak menegaskan bahwa cara pengawasan tersebut mengandung unsur keharusan yang menyebabkan dalam praktek cara pengawasan yang telah digariskan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Pada kenyataannya, tidak hanya hal tersebut yang menjadi penghalang. Kurangnya dana yang tersedia dan keberadaan aparat pengawas yang kurang kompeten dan bertanggungjawab juga menjadi faktor penghambat yang tak kalah besarnya bagi berhasilnya pranat ini. Di LP Paledang Bogor misalnya, setiap tahunnya cukup banyak narapidana yang mendapatkan lepas bersyarat dan tidak satupun terjadi pencabutan kembali. Namun, ketiadaan pencabutan ini tidak dapat dijadikan jaminan bahwa proses pemasyarakatan narapidana melalui pranata ini berhasil dengan baik, dikarenakan pengawasan yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.