Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang berkualitas, sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan kepada masyarakat, merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan di daerah, dan hanya akan terpenuhi jika perencanaan sumber daya manusia kesehatan disusun secara sistematis dengan tahapan dan langkah-langkah terarah, saling berkaitan serta dengan pertimbangan yang seksama. Di Kota Pangkalpinang hal tersebut belum sepenuhnya dilakukan, terlihat dari hasil perencanaannya hanya berupa usulan kebutuhan tenaga kesehatan puskesmas saja, yang sesungguhnya hanya merupakan produk salah satu tahapan dari keseluruhan tahapan dan langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang telah dilakukan dan menyusun perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas di Kota Pangkalpinang tahun 2006-2010, melalui pendekatan sistem yang terdiri dari komponen masukan (tenaga perencana, dana, data, fasilitas dan metode), komponen proses (tahapan dan langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia menurut Attwood, 1999) dan komponen keluaran (dokumen perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang cukup dan sesuai). Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas di Kota Pangkalpinang dibuat secara insidentil dan hanya membuat rekapitulasi usulan kebutuhan tenaga kesehatan yang diajukan oleh puskesmas, belum dalam bentuk dokumen perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas yang lengkap, karena kurangnya jumlah dan kualitas tenaga perencana, tidak teralokasinya dana untuk perencanaan, belum dikembangkannya sistem informasi sumber daya manusia, fasilitas yang terbatas dan tidak adanya prosedur kerja standar, demikian juga proses penyusunan perencanaannya tidak dilakukan melalui proses pentahapan yang sistematis, berkesinambungan dan pertimbangan yang seksama. Dan untuk itu melalui penelitian ini telah dilakukan penyusunan perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas di Kota Pangkalpinang untuk tahun 2006 - 2010 melalui tahapan perencanaan sumber daya manusia yang terdiri dari analisis sumber daya manusia yang ada saat ini dan kecenderungan dalam lima tahun terakhir, sehingga didapatkan proyeksi ketersediaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2010; prakiraan jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan tahun 2010; analisis kesenjangan antara proyeksi ketersediaan dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2010; menilai alternatif-alternatif kebijakan atas kesenjangan yang ditemukan, dan memilih alternatif pelaksanaan terbaik sebagai rencana sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2006 - 2010. Dan hasil akhir yang didapat adalah Rencana Sumber Daya Manusia Kesehatan Puskesmas di Kota Pangkalpinang tahun 2006 - 2010 yang memuat rencana kebutuhan sumber daya manusia puskesmas dan rumusan kebijakan dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas tahun 2006 - 2010. Dari penelitian ini disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk membentuk Tim Perencana Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dan Tim Perencana Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kota, melengkapi jumlah dan kualitas unsur-unsur manajemen dalam perencanaan sumber daya manusia kesehatan, terutama sistem informasi manajemen sumber daya manusia kesehatan dan menetapkan prosedur kerja standar untuk perencanaan sumber daya manusia kesehatan puskesmas.

---

A qualified health personnel of Primary Health Care as a first line of health service to public is one of factors which determining efficacy of health development in district, and it just fulfilled if planning of health human resources is arranged systematically with directed step, related to each other and consideration conscientiously. It does not have been done yet completely in Pangkalpinang, seen from the planning result is only a requirement proposal of health worker of Primary Health Care, it is only one of product step of entire planning steps of health human resources of Primary Health Care. This research target is to know planning of health manpower of Primary Health Care which have been done and arranged planning of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang 2006 -- 2010 through system approach which consist input component (planner worker, fund, data, method and facility), process component, planning step of human resources according to Attwood (1999) and output component (planning document of health manpower of Primary Health Care which is appropriate and adequate). This research is operational research with qualitative approach. From research result known that planning of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang is made incidentally and it just make a summary of requirement proposal of health workers who are given by Primary Health Care not as a complete documentary on planning of health manpower of Primary Health Care, because less numbers and quality of planner, planning fund does not be allocated, information system of human resources do not be developed yet, limited facility and there is no a standard operating procedure, and arrangement process of planning has not been done by a systematic step process, continuum and conscientious consideration. Therefore, this research made a planning of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang 2006 - 2010 through planning step of human resources which consist of existing analysis of human resources and tendency in the last five years, so it got an availability projection of health human resources of Primary Health Care in 2010; predicting numbers of required human resources in 2010; analysis of differences between availability projection and requirement of health manpower of Primary Health Care in 2010; assessing policy alternatives of differences, and choose best performance alternative as planning of health manpower of Primary Health Care 2006 - 2010. As the end result found the plan of health manpower of Primary Health Care in Pangkalpinang 2006 -- 2010 which included a requirement planning and performance policy of health human resources planning of Primary Health Care 2006 - 2010. From this research is suggested to Pangkalpinang Municipal Health Board and Municipal Government to form Health Manpower Planning Team in Pangkalpinang Municipal Health Board and also Municipal Health Manpower Planning Team in Pangkalpinang, completed numbers and qualities of management unsure on planning of health human resources, especially for management information system of health human resources and specified a standard operating procedure for planning of health manpower of Primary Health Care.

Abstrak :
[Penelitian ini merupakan studi kualitatif untuk mengetahui profil dan beban kerja petugas yayasan dan petugas kesehatan di layanan primer (puskesmas) di sekitar Yayasan Galuh, perilaku mencari pertolongan dari pengguna jasa layanan Yayasan Galuh, kebutuhan pelatihan bagi petugas Yayasan Galuh maupun petugas puskesmas di sekitar yayasan. Penelitian dilakukan dengan melakukan focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam yang dilakukan terhadap petugas Yayasan Galuh, petugas Puskesmas Pengasinan, petugas Dinas Sosial Kota Bekasi, konsumer, dan keluarganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petugas Yayasan Galuh dan Petugas Puskesmas memiliki pengetahuan dan pelatihan yang minim di bidang kesehatan jiwa dan beban kerja yang tinggi. Inisiatif pengobatan terbanyak atas keinginan keluarga. Beberapa hal yang menyebabkan keluarga memilih pengobatan jiwa tradisional di Yayasan Galuh antara lain: tidak memiliki pelaku rawat, biaya perawatan di Yayasan Galuh yang terjangkau, perbaikan gejala gangguan jiwa, dan kurangnya pengetahuan akan penyakit jiwa. Kebutuhan pelatihan petugas Yayasan Galuh yang paling banyak diungkapkan adalah pelatihan di bidang kesehatan fisik. Kebutuhan pelatihan petugas Yayasan Galuh di bidang kesehatan jiwa yaitu : gejala, diagnosis dan pengobatan gangguan jiwa, tehnik komunikasi dengan ODGJ, cara perawatan ODGJ dengan: perilaku kekerasan, isolasi diri, perawatan diri kurang, perilaku kacau. Petugas puskesmas merasa perlu mendapatkan pelatihan bagaimana dapat melakukan deteksi dini, dapat mengenali tanda dan gejala gangguan jiwa yang lazim pada orang yang datang berobat ke Puskesmas.;This study is a qualitative study to explore the profile and workload profiles of foundation staff and primary health care staff workers in the area surrounding Galuh Foundation, help seeking behavior of Galuh foundation service users, the training needs for Galuh foundation staff and Primary Health Care Staff in the Area Surrounding Galuh Foundation. Data collection was done through focus group discussion (FGD) and in-depth interviews with Galuh Foundation staff and primary health care staff, Bekasi social service officers, service users and their family. The results showed that the Galuh Foundation staff and primary health care staffs in the surrounding area have high workload, with minimal knowledge and training in mental health. Most treatment initiatives came from the family. Some of the reasons cited from family members for choosing traditional treatment in Galuh Foundation were lack of caregivers at home, affordable cost at Galuh Foundation, improvement of mental illness symptoms after receiving care at Galuh Foundation, and lack of knowledge related to mental illness. The most widely expressed training needs were of physical health related training. Mental health training needs identified from Galuh Foundation Staffs were: symptoms, diagnosis and treatment of mental disorders, communication techniques with mentally ill persons, how to care for person with: violent behavior , self-isolation , poor self care , bizzare behavior. Primary health care staffs expressed needs to get mental health training in: mental illness early detection, signs and symptoms recognition of common mental disorders in community members who present to the primary health care., This study is a qualitative study to explore the profile and workload profiles of foundation staff and primary health care staff workers in the area surrounding Galuh Foundation, help seeking behavior of Galuh foundation service users, the training needs for Galuh foundation staff and Primary Health Care Staff in the Area Surrounding Galuh Foundation. Data collection was done through focus group discussion (FGD) and in-depth interviews with Galuh Foundation staff and primary health care staff, Bekasi social service officers, service users and their family. The results showed that the Galuh Foundation staff and primary health care staffs in the surrounding area have high workload, with minimal knowledge and training in mental health. Most treatment initiatives came from the family. Some of the reasons cited from family members for choosing traditional treatment in Galuh Foundation were lack of caregivers at home, affordable cost at Galuh Foundation, improvement of mental illness symptoms after receiving care at Galuh Foundation, and lack of knowledge related to mental illness. The most widely expressed training needs were of physical health related training. Mental health training needs identified from Galuh Foundation Staffs were: symptoms, diagnosis and treatment of mental disorders, communication techniques with mentally ill persons, how to care for person with: violent behavior , self-isolation , poor self care , bizzare behavior. Primary health care staffs expressed needs to get mental health training in: mental illness early detection, signs and symptoms recognition of common mental disorders in community members who present to the primary health care.]

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menilai hasil pengukuran kemampuan dokterIndonesia di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP dengan menggunakankuesioner yang disusun oleh Kementerian Kesehatan. Kuesioner penilaiankemampuan diri sendiri tersebut berisi kompetensi/kemampuan dokter menatalaksana 155 penyakit. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan untuk mengetahuihubungan antara jenis kelamin, jenis perguruan tinggi, program internsip, programPTT, lama praktek dan daerah praktek dengan kemampuan dokter. Penelitian inimenggunakan desain cross-sectional yang melibatkan 285 dokter di 28kabupaten/kota yang tersebar di 22 provinsi di seluruh Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis perguruan tinggi , program PTT danprogram internsip berhubungan secara signifikan p < 0,05 dengan kemampuandokter menata laksana 155 penyakit di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer.Saat ini dibutuhkan suatu Kebijakan Nasional yang kuat di bidang Kesehatanyang mengedepankan pentingnya peranan dokter di Fasilitas Kesehatan TingkatPertama untuk meningkatkan capaian kesehatan.Kata kunci: kemampuan dokter, jenis kelamin, jenis perguruan tinggi,program internsip, program PTT, lama praktik, daerahpraktik

---

ABSTRACT
This study aimed to assess Indonesian physicians self perceived activities inprimary care setting using questionnaires, constructed by the MOH. Selfassessmentquestionnaires comprise of competencies abilities of treating 155diseases. In specific, this study is to explore the association between gender, typeof college, internship program, PTT program, years of practice, and region ofpractice towards physician activities in treating diseases in a primary health care.This study is a cross sectional that involved 285 physicians in 28 districts in 22provinces across Indonesia.Results indicated that type of college, internship and PTT program aresignificantly related p .05 to physician abilities to treat 155 diseases at theprimary health care. A strong national health policy that requires the essential roleof primary care physicians in health outcome is urgently needed.Keywords physician activities, gender, type of college, intership program,PTT program, years of practice, region of practice

Abstrak :
Kecenderungan biaya pelayanan kesehatan yang terus meningkat mendorong pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan yang dapat mengefisienkan dana tanpa mengurangi mutu pelayanan. Salah satu sistem tersebut adalah dengan dijalankannya konsekuensi kapitasi berbasis komitmen pelayanan dimana puskesmas dibayar berdasar jumlah peserta terdaftar yang menjadi tanggungannya dipantau efektifitasnya dengan melihat kecenderungan angka kontak (≥1500/00), rasio prolanis (≥50%), dan rasio rujukan kasus non spesialistik (<0.5%), sehingga diharapkan moral hazard dari sisi suplai dapat dicegah atau diminimalisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan KBK. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta dengan unit analisis Puskesmas, dengan mixed method dengan model sequential (quan -> QUAL), data kualitatif diambil dengan metode indeph interview kepada informan kunci terkait untuk memvalidasi data yang tidak bisa divalidasi dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian Implementasi KBK selama 2 tahun telah cukup baik dan signifikan meningkatkan rata-rata angka kontak pada tahun 2017 sebesar 192.6 0/00 (target ≥150 0/00), dan rata-rata rasio prolanis sebesar 44.9% (≥50%), dan menurunkan rata-rata rasio rujukan kasus non spesialistik menjadi 0.3% (target <5%). Dari analisis multivariate, didapatkan pemodelan variable didapatkan variable nilai kapitasi, dan kecukupan SDM (dokter, perawat, bidan, tenaga kefarmasian) adalah yang signifikan berpengaruh dominan terhadap capaian indikator komitmen pelayanan (p value <0.05). Penerapan kompensasi pemotongan kapitasi berdampak positif cukup memberi efek jera bagi puskesmas untuk mengerahkan segala usaha untuk pencapaian indikator komitmen pelayanan, di sisi lain adanya indikasi moral hazard di lapangan, sehingga diperlukan monitoring dan evaluasi dari berbagai pihak tanpa terfragmentasi agar cita-cita implementasi KBK untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas bisa diwujudkan. ......The increasing trend of health care costs has prompted the government to seek financing alternatives that can streamline funds without reducing the quality of services. One such system is the implementation of the commitment-based capitation consequence where the puskesmas is paid based on the number of registered participants who are responsible for its effectiveness monitoring by looking at the tendency of contact numbers (≥1500/00), prolanis ratio (≥50%), and non-specialist case referral ratio (<0.5%), so it is expected that moral hazard from the supply side can be prevented or minimized. This study aims to determine the factors associated with the implementation of Capitation Based on Service Commitment. This research was conducted in DKI Jakarta area with Puskesmas as analysis unit, with sequential model mixed method (quan -> QUAL), qualitative data was taken by indeph interview method to key informant related to validate data which can not be validated by quantitative method. The results of two year implementation significantly increased the average contact rate in 2017 by 192.6 0/00 (target ≥150 0/00), and the average prolanis ratio of 44.9% (≥50%), and lowering the average non-specialist case referral ratio to 0.3% (target <5%). From multivariate analysis, variables modeling related to achievement of service commitment indicator were capitation value, human resources (adequacy of doctor, nurse, midwife, pharmacy) are significant influence dominanly to achievement indicator of service commitment (p value <0.05). Implementation of capitation compensation is positive enough to give an effect for all puskesmas efforts to achieve the indicator of service commitment, on the other side of the indication of moral hazard, so monitoring and evaluation is needed to create the quality service.

Abstrak :
Transformasi pelayanan kesehatan primer merupakan Pilar Pertama dalam Transformasi Kesehatan. Pendampingan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas (ILP) untuk mewujudkan fokus transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2022. Penelitian bertujuan melakukan analisis kebijakan ILP di lokasi intervensi awal, mewakili karakteristik wilayah Puskesmas. Lokasi penelitian adalah Puskesmas Kebonsari, Kota Surabaya, Puskesmas Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi, Kabupaten Garut, dan Puskesmas Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan realist evaluation dengan empat tahap yaitu pengembangan teori program, pengumpulan data, pengujian teori program serta interpretasi dan perbaikan. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, FGD, telaah dokumen dan observasi. Informan penelitian ini sejumlah 73 orang mulai dari tingkat Pusat dan daerah (Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Desa). Di seluruh lokasi, durasi pelayanan bertambah akibat skrining antara lain disebabkan kurangnya dokter. Di perkotaan, terdapat sistem pendaftaran online dan batasan durasi pelayanan yang berpengaruh. Posyandu Prima dan Posyandu mewujudkan tersedianya akses di tingkat desa melalui pemenuhan sumber daya termasuk bidan, perawat dan kader. Belum semua lokasi melaksanakan Posyandu dusun terintegrasi satu waktu. Pelaksanaan Posyandu integrasi perlu memperhatikan jumlah sasaran dan SDMK yang bertugas. Sosialisasi dengan pendekatan sesuai karakter masyarakat dapat meningkatkan utilisasi layanan dalam ILP. Dashboard untuk mewujudkan Pemantauan Wilayah Setempat masih belum optimal. Koordinasi kasus antar Puskesmas sampai desa dilakukan manual via telepon maupun kartu kontrol. Tingginya komitmen ditunjukkan oleh para aktor tingkat Pusat, Daerah dan Desa dibuktikan secara verbal, regulasi pendukung maupun alokasi anggaran termasuk insentif kader. Daerah siap mereplikasi ILP namun menyampaikan kebutuhan kejelasan regulasi. Penelitian ini menghasilkan teori program pelaksanaan ILP mengacu pada tiga fokus transformasi pelayanan primer serta regulasi, integrasi kebijakan dan dukungan stakeholders. Dalam konteks berbeda, pendekatan ILP akan mengalami mekanisme berbeda dalam menghasilkan outcome peningkatan utilisasi layanan. Diperlukan percepatan kebijakan untuk mendukung pendekatan ILP serta harmonisasi kebijakan pendukung untuk konsistensi dukungan daerah dalam replikasi ILP. ......Transformation of primary health services is the first pillar of Health Transformation. Pilot of Integrated Primary Health Care in Puskesmas (ILP) to implement the focus of the transformation of primary health services carried out from July to October 2022. This research aims to conduct a policy analysis of ILP at the initial intervention location, representing the characteristics of the Puskesmas. Research locations were in Puskesmas Kebonsari in Surabaya, Puskesmas Jereweh in Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi in Garut, and Puskesmas Niki-Niki in Timor Tengah Selatan. This research used qualitative method with an exploratory case study design. The study was conducted using a realist evaluation approach in four stages: development of program theory; data collection; testing the program theory; interpretation and refinement. Primary data were obtained from in-depth interviews, FGDs, document reviews, and observations. The informants for this study were 73 people from the central and regional levels (Provincial, District/City Health Offices, Puskesmas, and Villages). In all locations, the duration of service increased as a result of screening, in part because of a lack of doctors. In urban areas, there is an online registration system, and service duration limits that matter. Posyandu Prima and Posyandu provide access at the village level through the fulfillment of resources including midwives, nurses, and cadres. Not all locations performed integrated Posyandu at one time. The implementation of integrated Posyandu needs to pay attention to the number of targets and the health staff involved. Socialization with an approach depending on community character can increase service utilization od ILP. The dashboard for accomplish Local Area Monitoring is still not optimal. Coordination of cases between Puskesmas and villages was done manually via telephone or control card. Actors at the Central, Regional, and Village levels showed a high level of commitment as evidenced verbally, supporting regulations and budget allocations including cadre incentives. Several regions are ready to replicate the ILP, but convey the need for regulatory clarification. This research create program theories of ILP referring to the three focuses of primary service transformation as well as regulation, policy integration, and stakeholders support. In different contexts, the ILP approach will experience different mechanisms in producing service utilization improvement outcomes. Policy acceleration is needed to support the ILP approach and harmonize supporting policies for consistent local government support in ILP replication.

Abstrak :
Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapat menegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkin sesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakan tersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatan lainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampel penelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 orang informan untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasionaldengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuat perencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikan semua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan baru puskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasarana puskesmas. ......This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of Health Regulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors in Primary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the first contact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment of diseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient. In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role of other health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructure of puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitative research with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11 people toexplorein depthinformation. The results showed that all threepuskesmasare lessreadytoimplementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotive and preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement NationalFormulariumwith needed medicines in primary health care facilities, GarutHealth Office makes the development of health planning in the region by integratingallaspectsandin doingrenovationsorcreatea newbuildingpus kesmasshouldfollowtechnicalguidelines forbuildingsandinfrastructure of puskesmas.

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan desain Rapid Assesmenl Procedures (RAP) dengan menerapkan metoda pendekatan kualitatif yang bertujuan mcndapatkan infonnasi yang mendalam mcngcnai gambaran koniidensialitas yang ada di puskesmas PKPR “Y” dan “X” Jakarta Selatan. Penelitian melibatkan remaja sebagai klien PKPR dan provider serta para pcmbuat kebiiakan dari pusat hingga tingkat puskesmas. Terdapat kesenjangan pengetahuan mengenai sehat, kesehatan reprcduksi dan kesehatan reproduksi, akses informasi PKPR, hukum yang melindungi hak~hak klien, serta pemahaman kerahasiaan di antara remaja, provider dan pembuat kebiiakan selain itu ada perbedaan persepsi mengenai konfidcnsialitas di PKPR menurut remaja, pnovider, dan pembuat kebUakan. Terjadi kesenjangan antara standar peiayanan dengan implementasi di lapangan dalam peiaksanaan prinsiflprinsif kerahasiaan di PKPR.Disarankan kepada Kepada Departemen Kesehatan untuk: 1) membuat buku panduan pelayanan kesehatan remaja yang dapat menjamin kerahasiaan di PKPR. 2) Bekerja sama dan berkoordinasi dengan dcpartemen tcrkait seperti Depclagri, Dep, dan Depag dalam sosialisasi PKPR. 3) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan stratcgi penyebaran infom1asi. Kepada Sudinkes dan Dinas Kesehatan terkait: 1) Menjadikan program peer educator dan peer counselor sebagai salah satu media dan strategi penyebaran informasi mengenai kesehatan reproduksi, 2) Mengevaluasi dan monitoring PKPR secara rutin, 3) Melakukan pelatihan mengenai konfidensialitas pada semua tim PKPR oleh ahli dan praktisi konseling. Bagi Puskcsmas PKPR: 1) Membuat standar pelayanan yang memasukkan sikap dan etika petugas selama pelayanan kesehatan remaja, 2) Membuat jadwal yang ramah remzja. Kepada LSM: Bekeria sama dengan puskesmas PKPR dalam sosialisasi kesehatan rcproduksi pada remaja dan maupun mcnjadi sarana mjukan PKPR. Organisasi Profesi: Menyusun dan memperbaharui standar pelaksanaan profesi yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang konfidensial pada remaja. Bagi Peneliti lain: Perlu dilakukan lebih dalam lagi mengenai pengaruh dan dampak konfidensilitas dalam pelayanan remaja. ......The study used qualitative method which the objective is to gain infomation deeply on confidentiality at Adolescent Friendly Health Services (AFHS) in Primary Health Care “Y” and “X” South Jakarta. This study involved Adolescent who had treated in AFHS as an informant and providers and policy makers as key informants. There are still lacking knowledge on health, reproductive health, adolescent reproductive health, access of information on AFHS, client’s rights, policy of cIient’s rights and also definition of confidentiality among clients, providers, and decision makers. Beside there is a different perception on confidentiality among them. Still lacking between standard and implementation on confidentiality at AFHS. Suggestion for Ministry of Health: 1) Developing guideline confidentiality services at AFHS. 2) Collaboration with Ministry of Home Afairs, the Ministry of National Education of Indonesia, and Department of Religious AlTairs for socialization on AFI-IS and reproductive health. District Level Health Office: 1) Monitoring and evaluation periodically, 2) attempting training on confidentiality at adolescent services for AFHS workers by an expert. For Primary Health Care Services: I) Provide standard of services which include ethics and attitude on AFHS services, 2) provide friendly schedule for adolescents. NGOs: collaboration with primary health care which provides AFHS on socialization reproductive health and for referral services. Professional organization: developing and refresh guideline of professional services on confidentiality for adolescent services. Others researcher: needs for following up research on impact of confidentiality on adolescent services.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model utilisasi layanan penanganan balita sakit di Masyarakat. Studi ini dilakukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur, Indonesia yang menerapkan program MTBS-M/REACH sejak tahun 2010. Penelitian ini dirancang sebagai studi ekologi yang menggunakan rancangan penelitian cross sectional untuk studi kuantitatif. Sejumlah 5.502 dari 7.675 anak usis 0-59 bulan terlibat dalam studi ini. Analisis kluster dilakukan untuk menghasilkan data 40 desa sebagai unit analisis statistik. Berdasarkan analisis multivariat regresi linier berganda didapatkan bahwa tingkat keberdayaan masyarakat dapat memprediksi utililisasi layanan promotif-preventif (β = 0.355; R2 = 16%). Secara bersama-sama, tingkat keberdayaan masyarakat (β = 0.196) dan availabilitas kader (β = 0.678) dapat memprediksi utilisasi layanan kuratif dengan R2 = 52.5%. Model spasial menunjukkan pola bahwa semakin tinggi aksesibilitas suatu desa, semakin tinggi utilisasi layanan di desa tersebut. Studi ini menyimpulkan bahwa upaya penanganan balita sakit di masyarakat melalui program MTBS-M relevan untuk diterapkan di banyak daerah di Indonesia yang masih menghadapi hambatan aksesibilitas geografis dan availabilitas fasilitas kesehatan. ......This studi's aim is to develop a model of service utilization on community case management of childhood illnesses. It was conducetd in Central Southern Timor (CST) district, East Nusa Tenggara Province, Indonesia which implements C-IMCI/REACH program since 2010. This is a combined qualitativequantitative- qualitative study. The research was designed as an ecology study, using cross sectional method of quantitative study. 5.502 out of 7.675 children under five years old were involved in this study. Cluster analysis was done to produce analysis unit of 40 villages to be used for further statistic data processing. In multivariate of linier regression, we found that the level of community empowerment can predict the utilization of promotive-preventive services (β = 0.355; R2 = 16%). Altogether, the level of community empowerment (β = 0.196) and the cadre availability (β = 0.678) can predict curative utilization with R2 = 52.5%. Spatial model shows the patern that the higher accessibility of village the higher service utilization will be. This study concludes if delivery service of community case management of childhood illnesses through the CIMCI program is relevant to be implemented in many areas in Indonesia which have barrier in geographic accessibility and health facility availability

Abstrak :
Pelayanan kesehatan primer merupakan elemen utama dari proses pelayanan kesehatan berkelanjutan. Pelayanan kesehatan primer didaulat sebagai level pertama kontak pasien terhadap pelayanan kesehatan. Namun dalam pelaksanaanya apabila tidak dilakukan dengan komprehensif akan berdampak terhadap kesenjangan pelayanan kesehatan di tingkat primer. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan di tingkat primer belum optimal. Oleh sebab itu sistem gatekeeping dirancang untuk mengatasi masalah kesehatan utama di masyarakat yang dikemas secara terjangkau, melalui pelayanan kesehatan promotive, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan dan dampak dari implementasi sistem gatekeeping di berbagai negara. Informasi pada penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil penelusuran website dan jurnal yang telah dipublikasikan dengan bantuan akses online database seperti ScienceDirect, PubMed, Proquest, dan WileyOnline.Terdapat 10 studi yang termasuk kedalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukah bahwa sistem gatekeeping telah dilakukan di berbagai negara dengan kebijakan yang berbeda-beda. Faktor dukungan dari unsur tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan status pendidikan pasien berkontribusi dalam efektivitas pelaksanaan sistem gatekeeping. Sistem gatekeeping berdampak positif yang menyebabkan utilisasi spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut menurun dan menyebabkan biaya pengeluaran rendah. Namun, ditemukan bahwa pelaksanaan sistem gatekeeping berdampak negatif terhadap kepuasan pasien yaitu berkurangnya tingkat kepuasan pasien akibat waktu tunggu yang lebih lama dalam meengakses pelayanan kesehatan. ......Primary health care is the main element of the sustainable health care process. Primary health services are asked to be the first level of patient contact with health services. However, if it is not carried out comprehensively, it will have an impact on health services at the primary level. This shows that the implementation of health services at the primary level has not been optimal. Therefore, the gatekeeping system is designed to address the main health problems in the community that are packaged in an affordable way, through promotive, preventive, curative and rehabilitative health services. This study aims to describe the implementation and impact of the implementation of the gatekeeping system in various countries. The information in this study was obtained based on the results of browsing websites and journals that have received assistance in accessing online databases such as ScienceDirect, PubMed, Proquest, and WileyOnline. There are 10 studies included in this study. The results of the study show that the gatekeeping system has been carried out in various countries with different policies. Support factors from elements of health workers, adequate health care facilities and patient education status contribute to the effectiveness of the implementation of the gatekeeping system. The gatekeeping system has a positive impact on reducing visits to specialists and plays a role in reducing utilization and costs. However, in patient satisfaction the implementation of the gatekeeping system was found to have a negative impact, namely reducing the level of patient satisfaction due to long waiting times in accessing health services.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran utilisasi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kabupaten Bogor di Era JKN tahun 2014 dengan melihat jumlah kunjungan dan jumlah rujukan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan desain penelitian kuantitatif. Hasil dari penelitian didapatkan angka kunjungan Puskesmas sebesar 1,12% masih kurang dari target 15%. Hal ini dapat disebabkan masih kurangnya sosialisasi dan adanya biaya tidak langsung dalam memanfaatkan Puskesmas. Sedangkan angka rujukan menujukan sebesar 20,91% yang berarti Puskesmas belum menjadi gatekeeper dengan baik karena melebihi 15%. Kondisi tersebut dapat dikarenakan masyarakat memanfaatkan Puskesmas saat dalam kondisi yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas.

---

ABSTRACT
This study aims to learn the utilization of health services at primary health care (Puskesmas) located in Bogor District area in Universal Health Coverage (JKN) era 2014 by looking at the number of visits and the number of referrals. This study uses survey method with quantitative research design. This study find utilization rate is 1,12% which is less than the target 15%. It might be due to the lack of socialization and indirect costs. Referral rate is 20.91% indicates that Puskesmas has not become a good gatekeeper because the number exceeds the target of 15%. These conditions can be due to the continued use of health center to an extent which primary health care can no longer handle any more requests for services.