Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian penetapan harga dilarang karena dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan konsumen. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang cepat, menghindari persaingan harga yang tajam yang akan merugikan pelaku usaha dan menghilangkan pesaing (di luar kelompoknya), yaitu antara lain dengan melakukan perjanjian penetapan harga. Pelaku usaha di Indonesia ada yang belum menyadari bahwa perjanjian penetapan harga dapat menyebabkan konsumen dirugikan karena mereka tidak mempunyai pilihan kecuali harus membeli barang dan atau jasa yang tersedia di pasar dengan satu harga. Perjanjian penetapan harga merupakan salah satu perjanjian yang dilarang dan diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana KPPU dalam membuktikan adanya perjanjian penetapan harga serta pendekatan hukum apa yang digunakan dalam memutus perkara perjanjian penetapan harga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Obyek penelitian ini adalah putusan KPPU tentang perjanjian penetapan harga tahun 2003 dan 2005. Dalam perkara-perkara perjanjian penetapan harga yang telah diputuskan KPPU, ada perjanjian yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis, serta perjanjian penetapan harga yang bersifat horisontal dan vertikal. Selain itu pelaku usaha pada umumnya menggunakan asosiasi di bidang usaha sejenis untuk melakukan perjanjian penetapan harga, agar hasil yang dicapai lebih maksimal. Dalam beberapa perkara perjanjian penetapan harga ada peran pemerintah dalam menetapkan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan, agar tidak bertentangan dengan hukum persaingan maka pemerintah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tujuan yang hendak dicapai dari undang-undang tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai proses pembuktian suatu perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan Indonesia dengan menganalisa Putusan MA No. 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016. Apakah putusan yang membatalkan putusan KPPU tersebut telah tepat. Serta konsekuensi hukum yang dapat terjadi akibat pembatalan suatu putusan KPPU. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif terhadap hukum persaingan usaha tertulis maupun tidak tertulis. Putusan di tingkat keberatan dan kasasi tidak sepenuhnya tepat dengan menyatakan bahwa perjanjian yang dianggap melanggar Pasal 5 ayat (1) tersebut tidak memenuhi syarat subyektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Tidak terpenuhinya syarat subyektif tidak serta merta mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, melainkan dapat diminta untuk dibatalkan oleh para pihak. Lebih tepat apabila Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai syarat obyektif berupa sebab yang halal mengingat pihak dalam perjanjian tersebut tidak berhak menentukan harga. Serta dengan menekankan pertimbangan pada fakta bahwa perjanjian tersebut juga tidak dilaksanakan oleh para terlapor. Asosiasi Hiswana menginisiasi kesepakatan tersebut untuk menampung aspirasi para agen dan kemudian disampaikan kepada Pertamina sebagai price regulator unutk melakukan evaluasi harga. Lebih lanjut, tuduhan KPPU dalam perkara ini tentu akan berdampak pada nama baik perusahaan. Sebagai hukum publik, hukum persaingan usaha Indonesia memerlukan lembaga rehabilitasi bagi pelaku usaha yang tidak terbukti melanggar hukum persaingan usaha. Selain itu, untuk menciptakan suatu kepastian hukum, apabila di kemudian hari terjadi perbuatan yang sama oleh pelaku usaha, KPPU tidak lagi dapat menilai bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis examines the authentication process of prohibited agreement in competition law of Indonesia by reviewing Supreme Court Decision No. 16 K/Pdt.Sus-KPPU/2016. Whether the abovementioned decree has been correct. As well as the legal consequences that may arised by nullification of KPPU Decision. The method of this research will be juridical normative against written and unwritten competition law. The appeal and cassation decision are not correct by declaring that the respected agreement has not met the subjective requirements as mentioned in Article 1320 Civil Code. Unfulfillment of subjective requirements does not necessarily make the agreement becomes null and void but may be cancelled by request of the parties. It would be more appropriate if the Concil of Judges has also taking into account the objective requirements in the form of lawful purpose considering that the parties involve have no right to determine the price. As well as to consider the fact that the price in such agreement has not implemented by the defendants. Hiswana Association has initiated such agreement to accommodate the aspirations of agents until then submitted to Pertamina as the price regulator to evaluate the price. Furthermore, KPPUs accusation in this case certainly will affect the corporate reputation and image of the business actors. As a public law, competition law of Indonesia does necessitate rehabilitation institution for suspected business actors that lawfully not proven to violate competition law. Moreover, in order to create certainty of law, in the event of the business actors perform an identical actions, KPPU may not judge such action as breaking the Law No. 5 Year 1999 anymore.

Abstrak :
Dalam pemenuhan unsur Pasal 11 UU No. 5/1999 yang mengatur tentang kartel, putusan KPPU Nomor 09/KPPU/I/2018 tentang kartel garam industri aneka pangan menyatakan tidak terbukti adanya perbuatan kartel dikarenakan unsur mempengaruhi harga dan dapat terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat tidak terpenuhi. Namun pada putusan kartel garam ini, Majelis Komisi tidak mempertimbangkan tentang keuntungan berlebih yang didapat oleh para terlapor yang dihitung berdasarkan margin keuntungan dari nilai harga beli garam dengan nilai harga jual. Selain itu, Majelis Komisi menilai dampak adanya kartel akan terjadi ketika terdapat kenaikan harga yang signifikan. Di sisi lain, kenaikan harga signifikan ini tidak disebutkan sebagai tolok ukur untuk meloloskan unsur terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dalam perkara kartel ban dan ayam. Dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 11 ini, Majelis Komisi dapat menggunakan bukti ekonomi diluar jangka waktu objek perkara untuk melihat pergerakan perubahan harga dari sebelum dan sesudah kartel.

---

In fulfilling the elements of Article 11 Law Number 5/1999 which regulates cartels, KPPU decision Number 09/KPPU/I/2018 concerning the cartel of salt for various food industry states that there is no proof of the cartel behavior because the elements of influencing prices and monopolistic practices and or unfair business competition are not fulfilled. However, in the decision of the salt cartel, the Commission Council did not consider the excess profits obtained by the reported parties based on the profit margin from the value of the salt purchase price and the value of the selling price. In addition, the Commission Council assesses that the impact of the cartel will occur when there is a significant price increase. On the other hand, this significant price increase is not mentioned as a benchmark to pass the elements of monopolistic practices and or unfair business competition in the cases of the tire and chicken cartels. In proving the elements of Article 11, the Commission Council can use economic evidence outside the time period of the case object to see the movement of price changes from before and after the cartel.

Abstrak :
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bagian Hulu merupakan salah satu sentral utama kelapa sawit di Indonesia dengan tingkat ketergantungan ekonomi yang yang sangat tinggi, sehingga berpotensi menerima ancaman dan rentan terhadap penurunan harga CPO dunia. Indikator keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas adaptif dikelompokan dengan metode cluster dan pembobotan menggunakan metode AHP untuk mendapatkan indeks kerentanan yang selanjutnya diverifikasi melalui survey lapangan. Hasil analisis keruangan menunjukkan kerentanan wilayah dengan hierarchical cluster cenderung lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan k-means cluster, namun memperlihatkan pola keruangan yang cenderung sama. Wilayah dengan pola perkebunan PIR-Trans cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan pada pola perkebunan swadaya. Berdasarkan kondisi faktual dan uji statistik, penerapan metode hierarchical cluster lebih sesuai untuk menggambarkan kerentanan wilayah terhadap penurunan harga CPO dunia di Tanjung Jabung Barat dibandingkan dengan menggunakan metode k-mean cluster. ...... Tanjung Jabung Barat Regency in the hilly part is one of the central oil palm in Indonesian with a high dependence of economic changing, therefore potentially affected by threat and susceptible to the decreasing of World?s price of CPO. Indicators of exposure, sensitivity and adaptive capacity are grouped by cluster method and weighting with AHP method to get an index of vulnerability which further verified through field survey. Spatial analysis of the results showed the vulnerability of the region to the hierarchical cluster tend to be higher with grades k-means, but the spatial patterns that tend to exhibit similar trend. The region with PIR-Trans plantation patterns tends to have higher levels of vulnerability than that of self-reliant plantation patterns. Based on factual conditions and statistical test, applications of hierarchical cluster method is more appropriate to illustrate the vulnerability of the region to the world?s CPO price decline in Tanjung Jabung Barat compared to that of using k-means method.

Abstrak :
[ABSTRAK
Lahirnya harga patokan batubara (HPB) merupakan sebuah kebijakan yang penting dalam rangka menata kembali manfaat yang optimal dalam pengelolaan batubara di Indonesia. Indonesia memiliki sumberdaya dan cadangan yang cukup besar, yaitu cadangan saat ini sekitar 41 miliar ton. Sedangkan produksi tahun lalu sudah mencapai sekitar 450 juta ton sehingga telah menjadi negara pengekspor batubara no.1 di dunia. Oleh karena itu HPB merupakan sebuah kebijakan yang diharapkan dapat menguntungkan beberapa pihak. Pihak pelaku baik produsen dan konsumen telah memiliki alat bantu yang cukup jelas dalam penentuan harga batubara baik untuk harga spot atau kontrak. Sedangkan bagi pemerintah, tentu saja salah satu pusat perhatiannya adalah ketentuan harga untuk penetapan penerimaan negara semakin jelas dan transparan. Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk mengkaji keefektifan perhitungan harga patok batubara yang telah ditetapkan oleh Kementrian ESDM melalui Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Selain itu penelitian ini dilakukan guna memberikan manfaat terhadap perusahaan tambang batubara untuk bagaimana melakukan aktivitas kegiatannya agar dapat tetap bertahan di dalam menghadapi dan mengantisipasi perubahan harga batubara yang fluktuatif dan semakin cenderung menurun. Penelitian ini menggunakan data amatan perusahaan energi yang beroperasi di salah satu area tambang di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu model perhitungan untuk menentukan keefektifan dan kelayakan keekonomiannya dalam usaha pertambangan batubara. Model perhitungan dan analisa dalam penelitian ini juga bertujuan memberikan gambaran pengaruh penetapan harga jual batubara terhadap eksistensi perusahaan tambang batubara pemegang IUP atau PKP2B sumberdaya alam batubara di wilayah Indonesia pada khususnya.

---

ABSTRACT
The emergence of reference price (HPB) is an important policy in order to reorganize the optimum benefit in the management of coal in Indonesia. Indonesia has the resources and reserves are large enough, the current reserves of about 41 billion tons. While last year's production has reached about 450 million tons that has become the no.1 coal exporting country in the world. Therefore HPB is a policy that is expected to benefit some parties. The offender both producers and consumers have had a fairly clear tools in determining the price of coal is good for spot prices or contracts. As for the government, of course, one of the central concern is the conditions for the establishment of state revenues increasingly clear and transparent. Therefore this research should be conducted to assess the effectiveness of stakes coal price calculation set by the Ministry of Energy through the Director General of Mineral and Coal. In addition, research is conducted for the benefit of the coal mining companies to how to perform their activities in order to survive in the face and anticipate changes in coal price fluctuations and increasingly cenderun decreased. This study uses data observations energy company that operates in one area of ​​the mine in Indonesia. This research is expected to produce a model of computation to determine the effectiveness and economical feasibility in the coal mining business. Model calculations and analysis in this study also aims to provide an overview influence setting the selling price of coal on the existence of a coal mining company IUP holder or PKP2B natural resources of coal in Indonesia in particular. ;he emergence of reference price (HPB) is an important policy in order to reorganize the optimum benefit in the management of coal in Indonesia. Indonesia has the resources and reserves are large enough, the current reserves of about 41 billion tons. While last year's production has reached about 450 million tons that has become the no.1 coal exporting country in the world. Therefore HPB is a policy that is expected to benefit some parties. The offender both producers and consumers have had a fairly clear tools in determining the price of coal is good for spot prices or contracts. As for the government, of course, one of the central concern is the conditions for the establishment of state revenues increasingly clear and transparent. Therefore this research should be conducted to assess the effectiveness of stakes coal price calculation set by the Ministry of Energy through the Director General of Mineral and Coal. In addition, research is conducted for the benefit of the coal mining companies to how to perform their activities in order to survive in the face and anticipate changes in coal price fluctuations and increasingly cenderun decreased. This study uses data observations energy company that operates in one area of ​​the mine in Indonesia. This research is expected to produce a model of computation to determine the effectiveness and economical feasibility in the coal mining business. Model calculations and analysis in this study also aims to provide an overview influence setting the selling price of coal on the existence of a coal mining company IUP holder or PKP2B natural resources of coal in Indonesia in particular. , he emergence of reference price (HPB) is an important policy in order to reorganize the optimum benefit in the management of coal in Indonesia. Indonesia has the resources and reserves are large enough, the current reserves of about 41 billion tons. While last year's production has reached about 450 million tons that has become the no.1 coal exporting country in the world. Therefore HPB is a policy that is expected to benefit some parties. The offender both producers and consumers have had a fairly clear tools in determining the price of coal is good for spot prices or contracts. As for the government, of course, one of the central concern is the conditions for the establishment of state revenues increasingly clear and transparent. Therefore this research should be conducted to assess the effectiveness of stakes coal price calculation set by the Ministry of Energy through the Director General of Mineral and Coal. In addition, research is conducted for the benefit of the coal mining companies to how to perform their activities in order to survive in the face and anticipate changes in coal price fluctuations and increasingly cenderun decreased. This study uses data observations energy company that operates in one area of ​​the mine in Indonesia. This research is expected to produce a model of computation to determine the effectiveness and economical feasibility in the coal mining business. Model calculations and analysis in this study also aims to provide an overview influence setting the selling price of coal on the existence of a coal mining company IUP holder or PKP2B natural resources of coal in Indonesia in particular. ]

Abstrak :
Praktik jual rugi termasuk kedalam kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya diatur dalam Pasal 20. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pada tahun 2011 menyusun pedoman mengenai jual rugi agar para pelaku usaha mempu memperoleh penjelasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik jual rugi. KPPU menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Conch Kalimantan Cement berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 terkait upaya jual rugi dan atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT. Conch South Kalimantan Cement dalam penjualan semen jenis PCC di Kalimantan Selatan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan mengenai praktik jual rugi di Indonesia, membahas pula mengenai pengaturan jual rugi di negara yang lebih dahulu mengatur mengenai praktik jual rugi yaitu negara Amerika Serikat dan Jepan, dan menganalisis bagaimana pembuktian pengaturan praktik jual rugi dalam perkara PT. Conch South Kalimantan Cement. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukan PT. Conch South Kalimantan Cement secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 20 tentang jual rugi dan/atau penetapan harga yang sangat rendah dengan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 20 dan dibuktikan dengan menunjukan harga jual rata-rata yang lebih rendah dibandingkan harga pokok penjualan. Disimpulkan pula perlu dilakukannya penyempurnaan pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No.6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 khususnya terkait pelaku usaha dominan dan unsur menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya......The practice of predatory pricing is an activity that is prohibited by Undan-Undang No. 5 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, specifically regulated in Article 20. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), in 2011 created guidelines on predatory pricing so that business actors are able to obtain a better explanation and understanding of the practice of predatory pricing. KPPU received a report regarding the alleged violation committed by PT. Conch Kalimantan Cement in accordance to Article 20 of  Act No. 5 of 1999 regarding efforts to sell at a loss and fix a very low price by PT. Conch South Kalimantan Cement in selling PCC type cement in South Kalimantan. This thesis discussed how to regulate the practice of predatory pricing in Indonesia, the regulation of predatory pricing in a country that first regulates the practice, namely the United States and Japan, and analyzes how to apply the regulation of the practice of predatory pricing in the case of PT. Conch South Kalimantan Cement. The research method used is library research with the type of juridical-normative research. The results showed that PT. Conch South Kalimantan Cement had legally violated Article 20 regarding selling at a loss and/or setting a very low price based on Article 20 and it is proven by showing the average selling price which is lower than the cost of goods sold. It is also concluded that it is necessary to make improvements to the Regulation of the Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 6 of 2011 concerning Guidelines for Article 20 of Law No. 5 of 1999, especially regarding dominant business actors and the element of eliminating competing business actors.