Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Situasi politik umumnya memanas menjelang Pemilu. Demikian pula situasi media yang memotret konflik di antara calon presiden dalam Pemilu Presiden 2009. Penelitian terhadap pemberitaan HU Pikiran Rakyat mengenai konflik politik Capres SBY, JK, dan Megawati memperlihatkan adanya tendensi konstruksi konflik dalam pemberitaan mengenai para calon presiden. Melalui analisis isi yang melibatkan 3 coder, diperoleh kesimpulan bahwa konstruksi konflik dibangun oleh HU Pikiran Rakyat melalui pemberitaan yang menyudutkan posisi, merendahkan kredibilitas, serta menggambarkan kelemahan Capres dan pasangannya dalam aspek manajemen pemerintahan, pemberantasan KKN, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi."

"Presiden-Presiden petahana baik pada masa orde baru dan reformasi, terbukti melakukan pelanggaran enam prinsip good governance dalam upaya presidential continuism. Bentuk pelanggaran bisa berupa larangan asas perluasan wewenang jabatan, ketidakjelasan pengambilan kebijakan administratif, partisipasi minimalis publik, rendahnya efikasi ketaatan hukum, akuntabilitas politik dan hukum serta rendahnya perlindungan hak asasi manusia. Pasal 4 UUD 1945 sebagai alas hukum Presiden mengambil kebijakan administratif, perlu kiranya ditinjau ulang, agar ada pembatasan yang secara efektif mengendalikan upaya presidential continuism. Kebijakan administratif Presiden seharusnya bersifat netral atau profesional meski ada intervensi politik, agar birokrasi berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Politisasi birokrasi dan political appointee akan berakibat kepentingan publik di abaikan, sedangkan kepentingan presidential continuism petahana di prioritaskan.

---

Incumbent presidents, both during the new order and reform era, were proven to have violated the six principles of good governance in an effort to presidential continuism. The form of violations can be in the form of a prohibition on the principle of expanding office authority, unclear administrative policy making, minimal public participation, low legal compliance efficacy, political and legal accountability and low protection of human rights. Article 4 of the 1945 Constitution as the legal basis for the President to take administrative policies, needs to be reviewed, so that there are restrictions that effectively control presidential continuism efforts. The President's administrative policies should be neutral or professional despite political intervention, so that the bureaucracy runs in line with the principles of good governance. The politicization of the bureaucracy and political appointees will result in the public interest being ignored, while the interests of the incumbent presidential continuism are prioritized."

"This paper discusses several Constitutional Court decisions concerning the minimum age requirements for presidential and vice-presidential candidates that were issued on the same day. In Constitutional Court Decisions Number 29/PUU-XXI/2023, Number 51/PUU-XXI/2023, and Number 55/PUUXXI/2023, the Court consistently rejected all petitions. However, later in the afternoon, through Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023, the Court changed its stance and partially granted the request. This paper aims to analyze the differences among these decisions and the Constitutional Court’s inconsistency when addressing decisions that substantially challenge the same article. This research employs a normative legal approach using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings of this study indicate discrepancies between the decisions, procedural irregularities, and drastic shifts in the judges’ perspectives. These factors have resulted in the Constitutional Court’s inconsistency in ruling on the issue of the minimum age requirements for the President and Vice President.

---

Tulisan ini membahas beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan syarat minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang dikeluarkan pada hari yang sama. Dalam Putusan MK Nomor 29/ PUU-XXI/2023, Putusan MK Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK Nomor 55/PUU-XXI/2023, MK secara konsisten menolak seluruh permohonan tersebut. Namun, pada sore harinya, melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, MK mengubah pandangan dan mengabulkan permohonan untuk sebagian. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan di antara putusan-putusan tersebut serta inkonsistensi MK dalam menghadapi putusan yang secara substansi mempersoalkan Pasal yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antarputusan, kejanggalan dalam proses beracara, serta perubahan pandangan yang drastis di antara para hakim. Hal tersebut berujung pada terjadinya inkonsistensi MK dalam memutus persoalan usia Presiden dan Wakil Presiden."