Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai konsekuensi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat akta jual beli dengan tidak dihadiri salah satu pihak berdasarkan blanko akta yang telah disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah karena tidak sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum yang ditunjuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk menyusun dan bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta autentik berkenaan dengan tanah, namun dalam praktik seringkali pelaksanaan tugas jabatan PPAT tidak mengutamakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Karena itu permasalahan yang hendak dianalisis dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli yang tidak ditandatangani dihadapan PPAT dan tidak sesuai dengan harga objek yang sebenarnya; dan, berkenaan dengan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah melakukan tindakan melawan hukum dalam pembuatan akta jual beli. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitu menelaah permasalahan berdasarkan asas hukum dan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang cacat hukum atau tidak memenuhi syarat subjektif sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah juga harus selalu menjalankan prinsip kehati-hatian, salah satunya yaitu dengan melakukan pembacaan akta sebelum dilakukan penandatanganan, dengan begitu dapat dipastikan apa yang tertulis dalam akta telah sesuai dengan kehendak dan kesepakatan dari para penghadap. ......This study discusses the consequences of Land Deed Officials who made a sale and purchase deed without the presence of one party based on the deed blank that had been prepared by the Land Deed Official and does not match the real object. Land Deed Official are general officials appointed by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial of the Republic of Indonesia to prepare and be responsible for making authentic deeds regarding land and properties, but in practice often the implementation of Land Deed Official's duties does not prioritize good services for the community. Therefore the problem to be analyzed in this thesis are about the validity of the sale and purchase deeds that are not signed before the Land Deed Official and are not in accordance with the actual price of the object; and, regarding the responsibility of the Acting Authority for Drafting Land that has taken unlawful acts (tort) in making the sale and purchase deed. The research method used in this study is juridical-normative which is examining the problem based on the principles of law and written and unwritten laws related to this research. The research method used in this study is juridical-normative namely to study topics based on the principles of law and positive law. The results of the study obtained stated that the Land Drafting Officials who could meet the requirements or did not meet the requirements approved in Article 1320 of Burgerlijk Wetboek could be requested to be canceled by the Judge. Therefore Land Deed Officials must also make precautionary principles, one of which is by reading the deed before signing so that what is written in the deed is in accordance with the wishes and agreements of the parties.

Abstrak :
Pada pandemi Covid-19 lalu RUPS secara elektronik semakin sering diselenggarakan, baik pada PT terbuka maupun PT tertutup, guna menjalankan kegiatan usaha PT. Tesis ini membahas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian oleh notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS elektronik PT tertutup dengan studi kasus atas dokumen akta risalah hasil RUPS PT RKI yang dilaksanakan secara elektronik (telekonferensi). Tinjauan teoretis menunjukan bahwa penerapan asas kehati-hatian oleh notaris dalam membuat akta risalah paling relevan untuk diterapkan demi terhindar dari kesalahan teknis administratif hukum bahwa prinsip kehati-hatian notaris adalah menjadi asas terpenting di antara asas-asas lainnya dan wajib diterapkan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Rumusan masalah tesis ini adalah kedudukan Akta Nomor 207 tanggal 16 September 2020 PT RKI yang dibuat secara RUPS Elektronik berdasarkan ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian yang seharusnya Notaris P lakukan dalam pembuatan Akta Nomor 207 tanggal 16 September 2020. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum non-doktrinal yang menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua jenis data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis yang dilakukan adalah pertama, Akta Nomor 207 Tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh Notaris P sudah memenuhi syarat formal untuk sebuah akta autentik. Hal tersebut karena sudah dibuat sesuai dengan Pasal 38 UUJN dan mengacu pada Anggaran Dasar dan UUPT. Kedua, Notaris yang menjalankan prinsip kehati-hatiannya secara tidak langsung dapat membantu PT untuk menerapkan prinsip GCG pada usahanya dan membantu meminimalkan potensi masalah atau sengketa yang bisa merugikan. Notaris P belum melakukan prinsip kehati-hatian secara optimal dan PT RKI juga belum menerapkan prinsip GCG secara menyeluruh. Akan tetapi, selama tidak ada gugatan atau tuntutan dari pihak lainnya yang merasa dirugikan, maka Akta Nomor 207 tanggal 16 September 2020 tetap berlaku sebagai akta autentik. ......During the Covid-19 pandemic, electronic GMoS were held more frequently, both at public company and limited liability company, in order to carry out the limited liability company's business activities. This thesis aims to discuss the implementation of precautionary principle by a notary in drafting a deed of minutes of electronic GMoS of a Limited Liability Company with case study of a deed of minutes of GMoS of PT RKI held electronically (teleconference). Theoretical review shows that the implementation of precautionary principle by a notary in drafting a deed of minutes is the most relevant principle to be carried out to avoid any legal administrative technical error, and that the precautionary principle is the most important amongst all other principles and shall be implemented by a notary in carrying out their positions. This thesis’s problem statement is the standing position of Deed No. 207 dated 16 September 2020 of PT RKI drafted pursuant to an electronic GMoS to be associated with the applicable laws as well as Notary’s precautionary principle which must be conducted by Notary P in drafting the Deed No. 207 dated 16 September 2020. To answer these problems, the conducted research method is the non-doctrinal legal research using the primary data collected through field studies and the secondary data collected through literature studies. Both types of data are then analyzed qualitatively. The analysis result is that firstly, Deed No. 207 dated 16 September 2020 drafted by Notary P meets the formal requirements for an authentic deed. This is because it has been drafted in accordance with Article 38 UUJN and refers to the Articles of Association and Company Law. Secondly, Notaries who implement the precautionary principles can indirectly help any limited liability company to apply GCG principles onto their business and help minimize any potential problems or disputes that could be detrimental. Notary P has not optimally implemented the precautionary principles and PT RKI has also not implemented the GCG principles thoroughly. However, as long as there are no lawsuits or demands from other parties who feel disadvantaged, then Deed No. 207 dated 16 September 2020 remains valid as an authentic deed.

Abstrak :
ABSTRAK
Reklamasi Teluk Jakarta yang diinisiasi sejak zaman Orde Baru masih menjadi polemik. Pasalnya, kajian lingkungan yang menunjukkan bahwa reklamasi menimbulkan banyak aspek yang negatif diabaikan. Saat ini, reklamasi masih diteruskan karena proses hukum di tingkat banding membatalkan putusan PTUN. Kondisi risiko yang tergambar dalam klaim keamanan pulau G berdampak tidak terkajinya aspek-aspek lain. Akibatnya, prinsip kehati-hatian diabaikan.Klaim keamanan dari pihak pengembang atas pulau G yaitu telah ada keterpaduan dengan rencana tata ruang. Selain itu, tidak pernah terdapat pembatalan terhadap AMDAL tersebut. Hal ini tidak tepat karena tidak adanya penilaian rinci dari proses penilaian dampak melainkan kajian parsial per pulau. Selain itu, terdapat perbedaan nilai-nilai, pandangan, ketidaksepakatan antara disiplin ilmu, dan persoalan keadilan yang membuat reklamasi berada dalam kondisi ambigu secara sosial-politik. Kajian teknokratis dari AMDAL bukan sebuah solusi. Melainkan, perlu ada analisis mendalam melalui sebuah pemetaan multi kriteria yang akan menjawab dampak kumulatif dari perencanaan reklamasi. Kata Kunci: reklamasi, prinsip kehati-hatian, klaim keamanan, kerangka incertitude

---

ABSTRACT
The reclamation of the Jakarta Bay which was initiated since the New Order has been a polemic because environmental studies which shown the negative aspects of reclamation was neglected. Currently, reclamation still continues as the Court of Appeal decision cancelled the Administrative Court decision. The security claims of G Island based on incertitude theory by the Government have left many other aspects unproven. As a result, the precautionary principle is ignored.The security claims by the Developers of G Island is a partial claim, which fails to consider other aspects. In addition, there is no cancellation of AMDAL Environmental Impact Analysis . That is not appropriate because there is no detailed assessment yet partial study. Moreover, there are matters of ethics, point of view, disagreement between disciplines, and matters of equity which made the condition of the reclamation on incertitude framework social politically ambiguous. The technocratic approach is not a solution. There has to be an in depth analysis through a multi criteria mapping which will address the cumulative impact of reclamation planning. Keyword reclamation, precautionary principle, the security claim, incertitude