Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan kemiskinan dan lingkungan seringkali dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri. Namun pada kenyataannya, kemiskinan tidak luput dari masalah-masalah terkait lingkungan dan sebaliknya. Oleh karena itu tesis ini meneliti hubungan permasalahan kemiskinan dan lingkungan dalam hal penghidupan, kesehatan dan kerawanan terhadap bencana alam seperti kegagalan panen. Penelitian ini menggunakan data panel dari 32 propinsi antara kurun waktu 2001 sampai dengan 2010. Beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi, Granger causality, dan intertemporal indeks. Dengan menggunakan analisis korelasi, penelitian ini mengetahui: (1) hubungan yang erat antara tingkat kemiskinan di pedesaaan dengan tutupan hutan; (2) hubungan yang lemah antara kepadatan kemiskinan di pedesaan dengan tutupan hutan. Dengan menggunakan Granger causality, hubungan timbal balik antara kemiskinan dan permasalahan lingkungan dapat diketahui. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hubungan kemiskinan dan permasalahan lingkungan adalah non-bidirectional causalities. Intertemporal indeks juga digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui nexus antara kemiskinan dan permasalahan lingkungan secara spesifik disetiap propinsi. Lebih lanjut, penelitian ini juga melihat hubungan antara poverty-enviroment vulnerability dan HDI.

---

ABSTRACT
Poverty and environment problems are often threated separately as an individual problem. However, there is huge of facts that the poor collectively could not be apart from the environment. Thus, several channels have been employed in this paper in order to investigate in which poverty and environment are associated. Those are livelihood, health and vulnerability links. Using a panel data set of 32 provinces ranged from 2001 to 2010, this study provides evidences on poverty and environment nexus by employing various methods. The findings verify: (a) high correlation on rural poverty rate and forest coverage; (b) weak correlation on rural poverty density and forest coverage. This paper also confirms on causality testing that results in non-bidirectional causalities. Rather, evidently it is causal relationship from rural poverty to forest. In order to find the nexus in each province, poverty-environment indices were constructed and result in various degree of poverty-environment vulnerability. Specifically, performance for each province across time also has been examined and results also in various poverty-environment vulnerability reductions. Finally, additional result on poverty-environment vulnerability and HDI relationship has given a meaningful insight that higher HDI constitute lower poverty-environment vulnerability.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaruh ketersediaan fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan, serta beberapa faktor lain seperti PDRB dan infrastruktur jalan sebagai variabel kontrol, terhadap kemiskinan di 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2006-2010. Metodologi yang digunakan adalah regresi data panel dengan metode fixed effect model. Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah SD, jumlah SMP, jumlah Puskesmas, infrastruktur jalan dengan lag 2 tahun, dan PDRB atas dasar harga konstan dengan lag 2 tahun berpengaruh signifikan terhadap pengurangan penduduk miskin di Jawa Barat.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the impact of the availability of education and health facilities, as well as several other factors such as GDP Regional and road infrastructure as a control variable, to the poverty in 25 Districts/Cities in West Java Province in 2006 until 2010. The methodology used is a panel data regression with fixed effect model method. The result shows that the availability of elementary school, secondary school, health centers, the addition of road with time lag 2 years, and an increase in real GRDP with time lag 2 years significantly reduce the poor in West Java.

Abstrak :
ABSTRAK
Banyak negara berkembang masih terpuruk dalam kemiskinan. Indonesia, yang telah menunjukkan perkembangan positif dalam pengentasan kemiskinan, juga masih memiliki banyak daerah yang terbelakang. Banyak penelitian menyebutkan bahwa tingkat partisipasi tenaga kerja dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kendati demikian, sedikit yang membahas tentang pengaruh tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan data panel pada tingkat provinsi, paper ini bertujuan untuk meneliti tentang pengaruh tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan terhadap usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia. Untuk mengantisipasi adanya kemungkinan hubungan timbal balik antarvariabel, metode system Generalized Method of Moment yang dikembangkan oleh Blundell-Bond (1998) diterapkan. Dari estimasi ditemukan bahwa tenaga kerja wanita berkontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Olehkarena itu, kebijakan pemerintah yang lebih peka terhadap masalah jender diperlukan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

---

ABSTRACT
Many developing countries still suffer from poverty. Indonesia, which has been showing positive progress in terms of poverty alleviation, still has many deprived regions. There is a lot of studies prove that employment could affect poverty incidence. Nevertheless, there are only a few studies about the effect of female employment on poverty alleviation. By using provincial panel data approach, this study aims to find the role of female employment on poverty alleviation in Indonesia. To handle the possibility of reverse causality, the system Generalized Method of Moment developed by Blundell-Bond (1998) is employed. From the estimation, we find that female employment contributes to the poverty reduction in Indonesia. Therefore, a broader gender-sensitive policy is required in order to reduce poverty.

Abstrak :
Tesis ini meneliti tentang kemiskinan kota di Jakarta dari sisi gender dan migrasi. Perspektif gender yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membandingkan karakteristik kemiskinan rumah tangga perempuan di kota dan rumah tangga laki-­laki, sementara perspektif migrasi yang dimaksud adalah membandingkan karakteristik kemiskinan rumah tangga migran dan rumah tangga non migran. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Data Migrasi hasil pendataan program perlindungan social (PPLS) 2011. Analisis dilakukan melalui dua metode, yakni secara deskriptif dan dengan menggunakan metode regresi logistic. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bantuan sosial yang diberikan pemerintah, seperti beras miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), dan jaminan kesehatan masyarakat (jamkesmas), tingkat pendidikan kepala rumah tangga (SD, SMP, SMA-­keatas), kepala rumah tangga pada kelompok umur di atas 64 tahun (age_tua), jenis kelamin kepala rumah tangga (jk), status pekerjaan kepala rumah tangga informal/formal (inf), kepemilikan KTP DKI Jakarta (KTP), lama tinggal kepala rumah tangga (migran), jumlah anggota rumah tangga (jml_art), rasio jumlah anggota rumah tangga yang bekerja terhadap jumlah anggota rumah tangga (ras_bekerja), angka ketergantungan/dependency ratio dalam rumah tangga (dep_rasio), luas lantai per kapita (j_lt), jenis lantai rumah (d_lt), status kepemilikan rumah (d_rmh), akses terhadap air bersih (d_air), dan akses terhadap tempat pembuangan akhir tinja (d_jamban). Hasilnya, varibel yang menjadi determinan kemiskinan perempuan di Jakarta adalah Jumlah ART, Dependecy Ratio, Status pekerjaan (Informal), Luas lantai < 8m2, Jenis lantai rumah, Sanitasi buruk, Usia KRT diatas 64 tahun, Pendidikan kepala rumah tangga, Proporsi jumlah ART yang Bekerja, Status Kepemilikan Rumah, Akses terhadap Air bersih, dan Penerima manfaat program perlindungan sosial. Kemudian variabel yang menjadi determinan kemiskinan migran di Jakarta adalah Jumlah ART, Dependecy Ratio, Status pekerjaan (Informal), Luas lantai < 8m2 , Jenis lantai rumah, Sanitasi buruk, Usia KRT diatas 64 tahun, Pendidikan kepala rumah tangga, Proporsi jumlah ART yang Bekerja, dan Akses terhadap Air bersih.

---

This thesis examines the urban poverty in Jakarta in terms of gender and migration. Gender perspective in this research mean to compare the poverty characteristics of women and men households , while migration perspective mean to compare the poverty characteristics of migrant and non-­ migrant households . The data used in this study comes from the Integrated Data Base (BDT) which is managed by the National Team for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K) and Migration Data from data collection on social protection program (PPLS) 2011. The analysis was performed in two methods, descriptively and logistic regression. The variables used in this study are the social assistance provided by the government , such as rice for the poor (Raskin), Family Hope Program (PKH), and health insurance (jamkesmas) , the level of education of household head (SD, SMP, SMA-­keatas) , household heads in the age group above 64 years (age_tua), gender of household head (jk), employment status of the head of household (inf), ownership of Jakarta ID card (KTP), length of stay of the head of the household (migrant), number of household members (jml_art), the ratio of the number of household members who work on the number of household members (ras_bekerja) , the dependency ratio in the household (dep_rasio), floor area per capita (J_lt), the type of the floor of the house (d_lt), home ownership status (d_rmh), access to clean water (d_air) , and access to the place of final disposal of feces (d_jamban). The result of the research, which becomes the determinant variables of poverty among women in Jakarta are the number of household members , dependecy ratio , employment status ( Informal ) , floor area < 8m2 , the floor type , bad sanitation , Age of the head of household was over 64 years, education of the head of household, proportion of member of household that work, Home Ownership status, access to clean water, and beneficiaries of social protection programs. Meanwhile, the determinant variables of urban poverty among migrants in Jakarta is the number of household members, dependecy ratio, employment status (Informal) , floor area < 8m2 , the floor type, bad sanitation, Age of the head of household was over 64 years, education of household head, proportion of member of household that work, and access to clean water.

Abstrak :
ABSTRAK
Membandingkan pengeluaran rumah tangga dan garis kemiskinan nasional, sekitar 24.78 dari rumah tangga di Indonesia berada di bawah garis kemiskinan setidaknya satu kali dalam periode 14 tahun. Menggunakan Model Ordered Logit, studi ini menguji determinan dari status kemiskinan rumah tangga dan menganalisa efek relatif dari aset dan karakteristik rumah tangga yang berbeda-beda dari satu waktu terhadap status kemiskinan mereka di kemudian hari. Memakai tiga gelombang Survey IFLS Indonesian Family Life Survey , yaitu tahun 2000, 2007 dan 2014, serta dengan mengelompokkan rumah tangga menjadi lima regional utama berdasarkan lokasi, studi ini menemukan bahwa aset berupa bangunan, kendaraan, perhiasan dan tabungan berperan penting dalam menentukan status kemiskinan rumah tangga di Indonesia. Selain itu, beberapa variable demografi dan sosial-ekonomi juga secara statistik berpengaruh terhadap status kemiskinan di Indonesia. Namun, determinan dari status kemiskinan bervariasi antar regional. Studi ini menemukan bahwa kemungkinan dari suatu rumah tangga untuk menjadi miskin berkepanjangan maupun sebaliknya tidak pernah miskin sama sekali lebih besar terjadi di regional Jawa dan Bali. Sementara kemungkinan untuk rumah tangga menjadi miskin sementara waktu lebih tinggi di regional luar Jawa dan Bali.

---

ABSTRACT
Comparing household expenditure and national poverty line, about 24.78 of households in Indonesia experienced poverty expenditure below the poverty line at least once within 14 year period. By utilizing the Ordered Logit Model, this study examines the determinants of household poverty status and analyze the relative effect of different household assets and characteristics on their poverty status. Employing three waves of Indonesia Family Life Survey IFLS consisting of household level data from the year of 2000, 2007 and 2014, and categorized households into five main regions based on their location, this study finds that assets building, vehicle, jewelry and savings play important role in determining poverty status of households in Indonesia. Some demographic and socio economic variables are confirmed to be statistically significant to poverty status in Indonesia. However, the determinants of poverty status vary within regions. This study also finds that the probability of households either to be chronic poor or never poor is higher in Java and Bali, while the probability of transient poverty is found higher outside Java and Bali.

Abstrak :
Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini. Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dalam literatur ekonomi, masih terdapat perdebatan dimana literatur yang tersedia belum memberikan simpulan yang jelas tentang bagaimana kebijakan berbasis tempat seperti KEK dapat memengaruhi kesejahteraan. Penelitian ini menganalisis dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan. Dengan menggunakan data pada tingkat kabupaten dan kota dari tahun 2005 sampai dengan 2021, penelitian ini menggunakan metode synthetic control untuk mengestimasi dampak dari keberadaan KEK terhadap tingkat kemiskinan pada masing-masing kabupaten/kota yang memiliki KEK dan membandingkannya dengan counterfactual kabupaten/kota tersebut, yaitu synthetic dari kabupaten/kota yang tidak memiliki KEK di wilayahnya. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dari 8 (delapan) kabupaten/kota yang memiliki KEK, keberadaan KEK memiliki dampak yang bervariasi terhadap tingkat kemiskinan, dimana terjadi peningkatan kemiskinan pada 4 kabupaten/kota dan penurunan tingkat kemiskinan pada 4 kabupaten/kota lainnya dengan rentang -2,426 sampai 1,231 persen. ......Poverty remains a problem that Indonesia continues to face today. One effort made by the government to achieve economic growth and equality is the development of Special Economic Zones (SEZs). In economic literature, there is still debate, as the available literature still needs to provide a clear conclusion on how place-based policies such as SEZs can affect well-being. This research examines the impact of the existence of SEZs on poverty levels. By using data from 2005 to 2021 at the district and city level, this research uses the synthetic control method to estimate the impact of SEZs on poverty levels in each district/city with SEZs. It compares it with the counterfactual district/city, a synthetic of districts/cities that do not have SEZs in their region. The results of this study found that of the eight districts/cities that have SEZs, the existence of SEZs has a varying impact on poverty levels, with an increase in poverty in four districts/cities and a decrease in poverty in the other four districts/cities with a range of -2.426 to 1.231 percent.

Abstrak :
Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk mengembangkan dan menjelaskan implikasi Jamesta ditinjau dengan menghubungkannya dengan pengentasan kemiskinan. Metode termasuk ke dalam penelitian kualitatif tanpa melanjutkan meta-analisis. Data diperoleh dari mesin pencarian antara lain Google Scholar (“pendapatan dasar semesta”) dan E-Resources (“universal basic income”) dengan penyaringan lanjutan pada September 2023. Bukti-bukti yang diperoleh ditelaah lebih jauh, tidak hanya terkait kemiskinan, tetapi juga dengan makroekonomi, ekonomi politik, dan ketahanan nasional. Ditemukan empat artikel berbahasa Indonesia dan 31 artikel berbahasa Inggris. Hasil temuan disintesiskan menjadi narasi. Hasilnya menyatakan bahwa penerapan Jamesta akan mereformasi tatanan sosial ekonomi negara. Alterasi pengaman sosial menjadi Jamesta akan mengubah struktur penganggaran dan meningkatkan peran negara pada pemenuhan kesejahteraan penduduk. Jamesta hanya dapat diterapkan di negara dengan pendapatan tinggi, jumlah penduduk sedikit, dan harga konsumsi dasar rendah. Penerapan Jamesta mampu menstimulasi penawaran tenaga kerja dan mengentasan kemiskinan. Mekanisme pengentasan kemiskinan dipelajari pada aspek seperti makroekonomi, ekonomi politik, dan ketahanan nasional. Pengentasan kemiskinan dapat diwujudkan melalui kebijakan makroekonomi. Kebijakan makroekonomi bergantung pada preferensi sistem ekonomi politik negaranya. Pengentasan kemiskinan akan menguatkan ketahanan nasional. ......This exploratory research aims to expand and explain the implication of UBI which is reviewed by relating to poverty eradication. The method is included in qualitative research without proceeding to meta-analysis. Data was gathered from search engines such as Google Scholar (“pendapatan dasar semesta”) and E-Resources (“universal basic income”) with advance filtering in September 2023. Gathered evidences were assessed further not only related to poverty, but also related to macroeconomics, political economy, and national resilience. Four articles in Indonesian and thirty one articles in English were found. Finding outcomes were synthesized into narration. The results stated that application of UBI will reform the social economic order of a nation. Social security alteration to UBI will change budgeting structure and increase role of a nation for its citizens welfare. UBI can only be implemented in nations with high income, few citizens, and low basic consumption price. UBI implementation is able to stimulate labor supply and erradicate poverty. Poverty erradication mechanism were studied in aspects such as macroeconomics, political economy, and national resilience. Poverty erradication can be achieved through macroeconomic policy. Macroeconomic policy depends on national preference to its political economy. Poverty erradication will strengthen national resilience.

Abstrak :
Literature shows that people with disabilities are prone to be poor due to coupling of disadvantages, which are the earning handicap and the conversion handicap (Sen, 2009). Using third quarter of SUSENAS 2012 data, this study intends to examine the effect of disability held by household head on poverty status and poverty gap index. By applying logistic and tobit regression method, this research discovers that disabled headed households are more likely to become poor and have higher poverty gap index compared to other households. Going further into details, disabled household heads who experience hearing or communication problems and personal care problem tend to have poorer households compared to other disabled headed households. In contrast to other types of disability, disabled household heads with eye/vision problem tend not to be poor. With our eyes turned into causes of disability, household heads with congenital disability are more likely to be poorer than household heads whose disabilities are caused by other factors. This study suggest two policy recommendations in order to eradicate poverty of people with disabilities. Firstly, policy to overcome poverty problem of people with disabilities can be implemented by providing disability equipment and supporting inclusive society for people with disabilities. Secondly, preventive policy to hamper development of poverty of disabled people should be done by preventing disabilities at birth through prenatal intervention.

---

Kajian literatur menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sangat rentan menjadi miskin karena terdapat kendala the earning handicap dan the conversion handicap (Sen, 2009). Dengan menggunakan data SUSENAS 2012 triwulan 3, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disabilitas yang disandang oleh kepala keluarga terhadap status kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan rumah tangga. Dengan mengaplikasikan metode regresi logistik dan tobit, penelitian ini menemukan bahwa secara statistik rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas cenderung lebih miskin dan memiliki indeks kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga dengan kepala rumah tangga bukan penyandang disabilitas. Secara lebih rinci, kepala rumah tangga penyandang disabilitas pendengaran atau komunikasi serta gangguan mengurus diri sendiri memiliki kecenderungan lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga dengan kepala rumah tangga penyandang disabilitas lainnya. Berbeda dengan penyandang cacat lainnya, penyandang disabilitas penglihatan cenderung tidak miskin. Jika dilihat dari penyebab disabilitas, penyandang disabilitas sejak lahir cenderung lebih miskin dibandingkan dengan penyandang disabilitas dengan penyebab lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, studi ini menyarankan adanya dua kebijakan bagi pengentasan kemiskinan penyandang disabilitas. Pertama, kebijakan untuk mengatasi kemiskinan penyandang disabilitas dilakukan dengan penyediaan alat bantu dan pengadaan program inclusive society bagi penyandang disabilitas. Kedua, kebijakan preventif untuk mencegah kemiskinan penyandang disabilitas yang lebih tinggi dilakukan dengan pencegahan disabilitas bawaan sejak lahir melalui intervensi prenatal.