Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Kinabalu: University Sabah Malaysia, 1995
362.5 WOR
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Wasono
"Tesis ini berupaya melihat persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan publik terutama berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Subsidi Raskin.
Dalam melihat persepsi masyarakat ini, metode yang digunakan yakni survei menggunakan kartu penilaian warga atau sering dikenal dengan citizen report card (CRC). Selain berguna untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat, CRC juga berguna sebagai alat evaluasi partisipatif yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam evaluasi program dan/atau kebijakan.
Hasil Penelitian ini berguna untuk pengambilan kebijakan terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai terutama untuk melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat sebagaimana hasil survei.

This thesis attempts to see the beneficiaries? perception of public policies, especially related to poverty reduction programs in Karangasem Regency, Bali. Poverty reduction programs assessed were the Conditional Cash Transfer Program (CCT) or better known as the Program Keluarga Harapan (PKH) and rice subsidy for the poor families program (Raskin Program).
In looking at the people's perception, the survei method used in this survei was Citizen Report Card (CRC). Besides useful to assess the level of community satisfaction, CRC is also useful as a participatory evaluation tool that allows direct publik involvement in the evaluation of programs and / or policies.
The results of this study are useful for policy making related to poverty reduction programs to make improvements to the community services.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42575
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Aji Bandoro
"ABSTRAK
Sejak diperkenalkan pada tahun 2010 secara internasional oleh UNDP, Indeks Kemiskinan Multidimensional dipandang sebagai alat ukur kemiskinan yang dapat menjadi pelengkap alat ukur kemiskinan moneter yang berbasis kebutuhan dasar manusia, yang secara umum dipergunakan di berbagai negara. Berbagai penelitian telah menunjukkan pengaruh positif belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan moneter, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan kapabilitas yang diukur melalui indeks kemiskinan multi dimensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah untuk urusan layanan dasar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah pada fungsi kesehatan dan fungsi sosial memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan kapabilitas di kabupaten/kota di indonesia.

ABSTRACT
Since its introduction in 2010 internationally by UNDP, the Multidimensional Poverty Index is seen as a measure of poverty that can complement basic needs based poverty measurement tools, commonly used in many countries. Various studies have shown a positive effect of government spending on reducing monetary poverty, this study is intended to complement previous research by providing an overview of the impact of local government spending on poverty capability as measured by multi dimensional poverty indices. The data used in this study is data on realization of local government expenditures for basic service affairs in all districts cities in Indonesia in period between 2010-2015. The results show that government spending on health functions and social function has a significant effect on reducing poverty levels in districts in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T50643
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amril Rahim
"ABSTRAK
Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.
Tesis ini merupakan hasil peneiitian tentang pemberdayaan ekonomi Ianjut usia melalui kelompok usaha bersama khususnya di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda terutama untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi Ianjut usia, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripitif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemberdayaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan studi dokumentasi dengan para inforrnan. Sedangkan pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih secara mendalam dan bisa dipercaya untuk dijadikan sumber data antara lain Kepala Kantor Sosial Kota Samarinda, Lurah Baqa, Ketua Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosiai, Anggota Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial, Ketua Kelompok Usaha Bersama dan Anggota Kelompok Usaha Bersama.
Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan (Empowerment) yang dilaksanakan di Kelurahan Baqa sebagai lokasi penelilian, mulai terlihat dari tahap persiapan yang meliputi orientasi dan observasi, identifikasi dan registrasi, perencanaan program plaksanaan, penyuluhan sosial umum, evaluasi persiapan. Tahap pelaksanaan meliputi pembentukan kelompok dalam bentuk kelompok usaha bersama yang didasarkan atas kedekatan tempat tinggal dan saling mengenal satu sama Iain, pemilihan atau penentuan jenis usaha yang Iayak dan cocok untuk dilakukan, pelatihan pendamping dan pelatihan keterampilan anggota kelompok usaha bersama serta tahap monitoring dan evaluasi.
Pada saat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi Ianjut usia melalui kelompok usaha bersama terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat baik dari anggota kelompok usaha bersama maupun dari Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial. Faktor pendukung terlihat adanya dukungan dari pemerintah dan motivasi para Ianjut usia. Sedangkan faktor penghambat adalah sumbar daya manusia yang masih rendah, keterbatasan kemampuan iisik, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program, minimnya fasilitas dan kurangnya waktu yang dimiliki para pendamping.
Dengan adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi ini maka disarankan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk pelaksanaan program pada masa mendatang antara lain memprioritaskan lanjut usia yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pihak Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial dengan unsur pemerintah keiurahan agar meningkatkan kerjasama dan saling koordinasi pada setiap pelaksanaan kegiatan, dalam upaya meningkatkan semangat para pendamping agar senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, diharapkan diberikan tambahan intensif dan fasilitas yang memadai bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, petugas pendamping agar meningkatkan frekuensi ke Iapangan, konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan dan melihat secara Iangsung pelaksanaan kegiatan guna memaksimalkan pencapaian tujuan program dan pemberian bantuan modal berikutnya jumlahnya Iebih ditingkatkan."
2007
T22410
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ribut Nurul Tri Wahyuni
"Program pro-poor growth belum efektif mengurangi kemiskinan di Papua karena pemerintah tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut variasi wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan menurut variasi wilayah (spatial heterogeneity) dengan menggunakan model GWR. Kemiskinan diprediksi dengan menggunakan faktor-faktor yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk (Scoones, 1998 dan Kam et al., 2005). Unit observasi adalah kecamatan dan data yang digunakan merupakan data cross sectional (Podes 2008, PPLS 2008, dan Pemetaan 2010).
Goodness of fit test menyimpulkan bahwa model GWR lebih baik dibanding model OLS dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Papua. Hasil GWR menunjukkan bahwa pengaruh tingkat pendidikan, tenaga medis, dan topografi wilayah terhadap kemiskinan hampir sama di semua wilayah. Sedangkan pengaruh luas lahan yang diusahakan, penggunaan irigasi teknis, sumber air minum, dan infrastruktur listrik terhadap kemiskinan bervariasi secara spasial.
Hasil multivariate K-means clustering menunjukkan bahwa kecamatan mengelompok menurut karakteristik wilayah (kondisi geografis). Kemiskinan di wilayah Papua selatan lebih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber air bersih dan listrik dibanding wilayah lain. Kemiskinan di wilayah kepulauan, Nabire, dan sekitarnya lebih dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis, tingkat pendidikan, dan penggunaan irigasi teknis. Sedangkan kemiskinan di Kota Jayapura dan sekitarnya lebih dipengaruhi oleh luas lahan yang diusahakan. Hasil tersebut menyiratkan bahwa intervensi pengentasan kemiskinan seharusnya berbeda untuk wilayah yang berbeda.
Kemungkinan kemiskinan di Papua dipengaruhi oleh kemiskinan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian yang mengkombinasikan spatial dependence dan spatial heterogeneity dengan menggunakan model GWR sangat disarankan.

Program of pro-poor growth has not been effective to reduce poverty in Papua because the government does not have complete information about the spatial variation of poverty-influencing factors. Therefore, this study will analyze the spatial variation of poverty-influencing factors (spatial heterogeneity) using GWR model. Poverty predicted using livelihood-influencing factors (Scoones, 1998 and Kam et al., 2005). The unit of observation is subdistrict level and the data used is a cross-sectional data (Podes 2008, PPLS 2008, and Mapping 2010).
Goodness of fit tests conclude that GWR model is better than OLS model to explain the influencing factors of poverty in Papua. Result shows that influence of the level of education, health workers, and topography of area on poverty are almost the same in all regions. While the influence of the cultivated land area, use of technical irrigation, source of drinking water, and the electrical infrastructure vary spatially.
The result of multivariate K-means clustering shows that subdistricts are spatially clustered by regional characteristics (geographic conditions). Poverty in southern Papua (Merauke regency and surrounding area) is more influenced by the availability of clean water and electricity than other regions. Poverty in the archipelago, Nabire, and surrounding areas are more influenced by the availability of health workers, educational level, and use of technical irrigation than other regions. While poverty in Jayapura and the surrounding area is more affected by cultivated land area than other regions. These results imply that poverty alleviation interventions should be different for different areas.
Poverty in Papua maybe affected by poverty in the surrounding regions. Therefore, research that combines spatial dependence and spatial heterogeneity using GWR model is strongly recommended.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meutia Lestari
"Krisis ekonomi yang terjadi sejak 1998 telah menimbulkan dampak yang begitu luas dan berkepanjangan. Salah satu dampak darl krlsis tersebut adalah daya beli rumah tangga miskin yang semakin menuron sehingga kualitas pangan pangan yang dikonsumsi juga menurun. Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin atau lebih dikenal "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T20976
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Waluyo
"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis besar pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan secara parsial dan simultan terhadap peningkatan pembangunan manusia Indonesia dan untuk menganalisis besar pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan pembangunan manusia secara parsial dan simultan terhadap tingkat kemiskinan Indonesia. Penelitian ini merupakan peneHtian kuantitatif dengan model ekonometrika, yaitu regresi linier berganda. Populasi peneHtian ini adalah seluruh propinsi di Indonesia dengan jangka waktu dua tahunan mulai 1998 sarnpai dengan 2007.
Hasil penelitian menunjukkan terrlapat pengaruh postitif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (t-l) dan pengaruh negatif pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (t-1) terhadap penlngkatan pembangurum rnanusia (t). Variabilitas peningkatan pembangunan manusia yang dapat diterangkan oleh pengeluaran pernerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan sebesar 37.9%, sementara pengaruh 62.1% disebabkan oleh varlabe1 lain di luar model.
Basil penelitian juga menunjukkan terdapat pengaruh positif pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (t-1), pengeluaran pemerintab sektor kesehatan (t-1) dan peningkatan pembangunan manusia (t-1) terhadap tingkat kemiskinan (t). Variabilitas tingkat kemiskinan yang dapat diterangkan oleh pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikankesehatan dan peningkatan pembangunan manusia sebesar 17,3%, sementara pengaruh 82.7% disebabka.n oleh variabellain di luar model.

ABSTRACT
Objective of this study is to analyze the magnitude of effect for Government Expenditures on Health and Educational sectors both partially and simultaneously over the enhancement of human development in Indonesia as well as to analyze the magnitude of effect for government expenditures on health, educational sectors and the enhancement of human development both partially and simultaneously over poverty level in Indonesia. This study is quantitative research with econometrics model by multiple-Iinier regression. Population of this study is all provinces in Indonesia with bi-annual periods that commenced from 1998 to 2007.
The result of this study showed that there is a positive effect on government expenditures over educational sectors (t-1) and negative effect on government expenditures over health sector (t-1) over the enhancement of human development (t). Variability for enhancement of human development that can be explained by government expenditures on health and educational sectors are
37.9%, meanwhile 62.1% is caused by other variables outside the models.
Result of this study is also showed that there is a positive effect of government expenditures on educational sector (t-1 ), government expenditures on health sector (t-1) and enhancement of human development (t-1) over poverty level (t). Variability on poverty level that can be explained by govenrment expenditures on educational, health sectors and enhancement of human development is 17.3%, meanwhile 82.7% of effect is contributed by other variables outside the models."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T32376
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Debora Irene Christine
"Media massa sebagai salah satu perangkat negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan memiliki kekuatan untuk memengaruhi persepsi publik selayaknya memberitakan isu kemiskinan dengan porsi dan kemasan yang sesuai sehingga mampu menampilkannya secara komprehensif. Di Indonesia, media massa belum melihat isu kemiskinan sebagai isu yang penting untuk dibahas secara komprehensif dan mendalam. Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana media massa Indonesia membingkai isu kemiskinan. Lebih jauh, hasil temuan dianalisa dengan menggunakan konsep agenda publik, agenda media, dan konteks sosial budaya Indonesia.

In Indonesia, mass media plays a significant role in national development and has the strengh to influence public perception as well. Thus, mass media should have been conveyed the poverty issue to the public comprehensively. By far, mass media in Indonesia not yet considered poverty as one of important issues to be discussed and reported deeply with comprehensively manner. The purpose of the study is to see how mass media in Indonesia frame the poverty issue using several concepts which are public agenda, media agenda, and the context of Indonesia’s social culture.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Monicha Putri
"Isu kemiskinan masih menjadi tantangan berbagai pemerintah di dunia, salah satunya di Indonesia dimana angka kemiskinan tergolong tinggi. Berangkat dari penerapan Sustainable Development Goal SDG terdapat arah penekanan kemitraan dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Sehingga, atas arahan Presiden RI mengenai Sistem Keuangan Inklusif, diterapkan aspek penyaluran bantuan sosial menjadi non tunai. Oleh karena itu, Kementerian Sosial RI mensinergikan ketiga program unggulan bantuan sosialnya yakni: PKH, KUBE, dan BPNT melalui Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Program BPSU E-Warong KUBE PKH . Dasar hukum daripada program tersebut diatur di dalam Permensos RI No. 25 Tahun 2016 yang menekankan kemitraan di dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan unsur-unsur collaborative governance melalui kemitraan yang dilakukan dalam Program BPSU E-Warong KUBE PKH di Kota Depok sebagai usaha penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan teori utama model collaborative governance oleh Ansell dan Gash 2008 yang terdiri dari empat dimensi yakni starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dimana teori collaborative governance dijadikan dasar analisis temuan penelitian. Data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur collaborative governance melalui program memiliki pemenuhan dimensi yang berbeda dimana dalam penerapannya terdapat dimensi facilitative leadership yang terlaksana dan beberapa indikator lain di dalam dimensi yang berbeda. Faktor determinan yang dimiliki program dalam kesuksesan pencapaian kolaborasi adalah faktor waktu.

Poverty issue is still a problem in many countries, one of them in Indonesia, where the poverty rate still categorized as high. Based on the implementation of Sustainable Developments Goal SDG, there is an emphasize in the partnerships as a poverty alleviation effort. Based on President RIs direction on Inclusive Financial System, one of the main aspects is the delivery of non cash social assistance. Therefore, Social Ministry as one of the main stakeholders in poverty eradication, synergize its three programs PKH, KUBE, and BPNT through Program Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan BPSU E Warong KUBE PKH. The legal basis of this program is regulated in Permensos RI No. 25 Tahun 2016 which points out partnerships in its implementation. This research purpose is to describe collaborative governance elements through partnership which is being done from BPSU E Warong KUBE PKH Program in Depok City as a poverty eradication strategy. This research uses the main theory of collaborative governance model by Ansell and Gash 2008, that includes the four dimensions of starting condition, institutional design, collaborative process dan facilitative dialogue. This research uses post positivist approach in which collaborative governance theory is made as the basis of research finding analysis. The data was collected through interviews literature studies. The research results show that the implementation of the program have collaborative governance elements as a dimension, which is facilitative leadership and several other indicators although not make up into a dimension. Moreover, the determinant factors that this program have for collaboration to succeed is time. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>