Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap  karakteristik rumah tangga miskin di Kota Tangerang selama periode 2011 – 2014.  Penelitian ini menerapkan pendekatan tren kemiskinan dan menggunakan probit model untuk mengidentifikasi status kemiskinan rumah tangga: tetap miskin, dan tidak menjadi miskin. Mengamati data cross section Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2011 dan update data tersebut yang dilakukan oleh Bappeda Kota Tangerang melalui Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Tahun 2014 yang meliputi 61.683 rumah tangga miskin yang tersebar di 13 kecamatan.  Penelitian ini menemukan bahwa 19,34% dari rumah tangga miskin tergolong miskin (tetap miskin di 2014), sementara 80,66% dari rumah tangga miskin di 2011 tidak menjadi miskin di 2014. Dari hasil penelitian menegaskan bahwa faktor penting dari dinamika kemiskinan di Kota Tangerang adalah jenis kelamin, usia, kepala rumah tangga yang wafat, sektor pekerjaan, status kedudukan kepala rumah tangga dalam pekerjaan, lokasi kecamatan, aset fisik, akses air minum, akses listrik, akses fasilitas buang air besar, kepesertaan KB, jumlah anggota rumah tangga, dan status kesejahteraan keluarga.

 

---

This study aims to examine the determine factors that influence to characteristics of poor households in the Tangerang City during the period 2011 - 2014. This study applies the spell approaches of poverty trends and use probit models to identify household poverty status: still poor, and not to be poor. Viewing cross section Basis Data Terpadu (BDT) resulted from Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) In 2011 and update the data is carried out by Bappeda Kota Tangerang through Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Daerah (TKPKD) in 2014 covering 61.683 poor households spread in 13 districts. This study found that 19.34% of poor households classified as poor (still poor in 2014), while 80.66% of poor households in 2011 did not become poor in 2014. From the research confirms that an important factor of the dynamics of poverty in the City Tangerang are gender, age, household heads who died, the employment sector, the status of the position of head of the household work, sub-district locations, physical assets, access to drinking water, access to electricity, access to facilities defecate, membership KB, the number of household members, and family welfare status.

 

Abstrak :
Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah besar di negara berkembang seperti Indonesia dan cara menanggulangi permasalahan ini merupakan isu yang sangat penting, bukan hanya pada tataran pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Sulawesi, yang merupakan salah satu dari lima pulau besar di Indonesia yang merupakan pintu gerbang area timur Indonesia juga menghadapi isu yang sama. Walaupun sebagian besar daerah di Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup menggembirakan pada satu dasawarsa terakhir ini, jumlah penduduk miskin tetap tinggi dan ketimpangan pendapatan juga meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan dengan menngunakan panel data dari 52 Kabupaten/kota di pulau Sulawesi sejak tahun 2006 hingga 2015 dengan presentase penduduk miskin sebagai dependen variabel. Beradasarkan hasil regresi dari random efek model, koefisien dari GDP per kapita, gini rasio, dan rata-rata lama sekolah semuanya memeliki efek yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Pulau Sulawesi. Selanjutnya,  analisis regresi panel dinamik juga dilakukan untuk memperkuat hasil dari regresi random efek model. Karena presentase penduduk miskin memiliki efek yang negatif terhadap GDP per kapita dan memiliki efek positif terhadap gini rasio, pemerintah daerah diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sembari menurunkan ketimpangan pendapatan antar rumah tangga dalam rangka untuk mengurangi kemiskinan di tiap-tiap daerah di pulau Sulawesi.

---

Poverty is still a big problem in developing country like Indonesia and the way how to reduce it is the most important policy issue not only for the central government but also for the provincial and district governments. Sulawesi, which is one of the 5 major islands in Indonesia and known as a gateway to eastern Indonesia faces the same problem. Even though the Sulawesi region has achieved a relatively high economic growth over the last decade, the number of poor people is still very high and expenditure inequality has been rising. This study analyzed the factors of poverty by conducting panel data regression analyses for 52 districts over the period from 2006-2015 with poverty head count ratio as the dependent variable. Based on the result of the random effects model, the coefficients of per capita GDP, the Gini coefficient and mean years of education are all statistically significant and have expected signs. A dynamic panel data regression analysis is also conducted to investigate the robustness of the random effect model. Since poverty head count ratio is negatively associated with per capita GDP and positively associated with the Gini coefficient, district governments should promote economic growth while decreasing inequality among households to reduce poverty.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba mengevaluasi dampak dari program kredit mikro terhadap kemiskinan di Indonesia. Variabel keluaran yang kami gunakan adalah tingkat kemiskinan, indeks kesenjangan kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Di bawah asumsi staggered setting, kami mengeksplorasi efek dari program dengan adanya intensitas realisasi kegiatan, waktu treatment yang berbeda sepanjang waktu observasi, serta adanya perubahan setting kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara umum, program kredit mikro memiliki dampak positif pada pengentasan kemiskinan. Membandingkan dua pengaturan program yang dijalankan, skema subsidi bunga memberikan hasil pengentasan kemiskinan yang lebih baik daripada skema imbal jasa penjaminan. Selain itu, terdapat efek proses pembelajaran karena efek yang dihasilkan ketika menggunakan keseluruhan waktu observasi lebih tinggi dari efek yang dihasilkan dari analisis dengan waktu parsial. Selain itu, magnitud efeknya juga semakin besar dengan signifikansi yang lebih tinggi selama periode pengamatan. Untuk analisis efektivitas biaya, program kredit mikro yang dievaluasi (KUR) lebih efektif dibandingkan dua bantuan produktif lainnya, KUBE dan KBI-JKN. Penargetan yang spesifik, suku bunga yang rendah, dan mekanisme penilaian risiko bank membedakan program kredit mikro di Indonesia. ......This study tries to evaluate the impact of the microcredit program on poverty in Indonesia. The outcome variables we use are the headcount index, poverty gap index, and poverty severity index. Under the assumption of a staggered setting, we explore the effect of the program in the existence of heterogenous intensity, treatment time, and program setting. The results show that, in general, the microcredit program has a positive impact on poverty alleviation. Comparing the two program schemes of microcredit, the second period’s scheme, the interest subsidy, gives a better poverty alleviation result than the guarantee-fee scheme. The result also exhibits the learning process since the full period effect is higher than the partial period's effect, and the magnitude gets larger with higher significance over the observation periods. The evaluated microcredit program is more effective for cost-effectiveness analysis than two other productive aid; KUBE and KBI-JKN. The specific targetting, low-interest rate, and formal bank risk assessment mechanism differentiate the microcredit program in Indonesia.

Abstrak :
Permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat adalah kemiskinan yang menyebabkan ketimpangan kelompok masyarakat. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat pada program kelompok usaha bersama (KUBE). Salah satunya adalah KUBE Melati 3 yang terletak di Kecamatan Johar Kelurahan Galur Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi aktif dari anggota KUBE dan peranan pendamping. Partisipasi anggota dikategorikan dalam beberapa komponen yaitu partisipasi berbagi informasi, partisipasi konsultasi, partisipasi kolaborasi dan partisipasi proses pemberdayaan. Sedangkan dalam proses pemberdayaan KUBE, peran pendamping meliputi peran dan keterampilan fasilitatif, peran edukasional, peran dan perwakilan atau representative dan peran keterampilan teknik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Wawancara mendalam dilakukan terhadap 13 orang informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. ......The social problem faced by the community is poverty which causes inequality in community groups. To improve the standard of living of the poor, the government has conducted community empowerment in the Kelompok Usaha Bersama (KUBE) program One of them is KUBE Melati 3 which is located in Johar District, Galur Sub District, Central Jakarta. The results showed the participation of KUBE members and the role of assistance. The purpose of KUBE member participation is categorized into several components are sharing participation, consultation participation, collaboration participation and participation in the empowerment process. Meanwhile, in the KUBE empowerment process, the role of assistance includes the role and skill of facilitative, educational role, role and representation and the role of technical skills. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. In depth interviews werw conducted with 13 informants who were selected through purposive sampling technique

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka kemiskinan pada petani dan buruh tani perkebunan teh yang menyebabkan adanya kondisi rentan untuk jatuh semakin miskin. Padahal komoditas teh merupakan salah satu potensi pertanian di Indonesia dan diminati pasar nasional maupun internasional. Kerangka mata pencaharian berkelanjutan digunakan dalam menganalisis konteks kerentanan yang dihadapi untuk membantu kelompok miskin tersebut agar lebih resilien dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Penelitian ini membahas mengenai gambaran konteks kerentanan dan aset mata pencaharian yang dimiliki petani dan buruh tani teh di Desa Taraju. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara melibatkan tiga belas (13) informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Kasi Kesejahteraan, empat Kepala Dusun, satu tokoh masyarakat, dua petani teh, dan empat buruh tani teh. Penelitian yang dilaksanakan pada rentang waktu Oktober 2022 hingga Juni 2023 menjadi basic research dalam pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial, khususnya terkait asesmen kondisi kemiskinan dalam rangka upaya pencegahan dan pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan yang dihadapi adalah (1) guncangan berupa pandemi Covid-19, serangan hama, dan konflik sosial; (2) kecenderungan berupa upah rendah, keterbatasan modal, minimnya penghitungan biaya penyusutan, ketergantungan pada pinjaman dan bantuan, sulitnya regenerasi petani, serta perubahan cuaca, dan (3) perubahan musiman berupa penurunan produksi teh, biaya pemeliharaan tinggi, harga pucuk teh rendah, gaya hidup masyarakat terhadap konsumsi teh, serta ketimpangan penguasaan lahan. Adapun hasil penelitian berikutnya terkait aset mata pencaharian yang dimiliki adalah (1) aset sosial berupa rasa percaya antar warga dan pemimpin, norma dan nilai agama yang dipegang teguh, norma kesopanan antar sesama, sistem gotong royong dan musyawarah, tali persaudaraan/nasab yang dekat, organisasi masyarakat aktif, dan adanya kelompok tani; (2) aset finansial berupa upah, mata pencaharian alternatif, hewan ternak, dan tabungan; (3) aset manusia berupa pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan; (4) aset fisik berupa adanya bangunan umum dan infrastruktur mendukung; (5) aset alam berupa lahan/kebun yang cocok untuk perkebunan teh, persediaan pangan, serta tipologi daerah dan suhu rendah. ......The background of this research is the high poverty rate among tea farmers and laborers which causes a condition of vulnerable to fall into poverty. Even though the tea commodity is one of the agricultural potentials in Indonesia and is in demand by the national and international markets. The sustainable livelihood framework is used in analyzing the vulnerability context faced, to help these poor groups to be more resilient by utilizing their assets. This research discusses the description of vulnerability context and livelihood assets owned by tea farmers and laborers in Taraju Village, Tasikmalaya District, West Java. This study used a qualitative research approach with descriptive research methods. Research data were collected through semi-structured in-depth interviews, observation, and documentation studies. The interviews involved thirteen (13) informants who were selected using a purposive sampling technique according to predetermined criteria. The informants involved in this study consisted of the Village Head, Head of Welfare Section, four Hamlet Heads, one community figure, two tea farmers, and four tea farm laborers. The research which was carried out in the period from October 2022 to June 2023 became basic research in the development of Social Welfare Studies, particularly related to the assessment of poverty conditions in the context of efforts to prevent and alleviate poverty. The results study show that the vulnerabilities faced are (1) shocks in the form of the Covid-19 pandemic, pest attacks, and social conflicts; (2) tendencies in the form of low wages, limited capital, minimal calculation of depreciation costs, dependence on loans and assistance, difficulty for regeneration of farmers, and changes in weather, and; (3) seasonal changes in the form of decreased tea production, high maintenance costs, low price of tea shoots, people's lifestyle towards tea consumption, and inequality of land tenure. The next results of this research related to livelihood assets owned are (1) social assets in the form of trust between citizens and leaders, religious norms and values that are upheld, politeness norms between people, mutual cooperation and deliberation systems, close kinship/lineage, active community organizations, and the existence of farmer groups; (2) financial assets in the form of wages, alternative livelihoods, livestock, and savings; (3) human assets in the form of education, health, and skills training; (4) physical assets in the form of public buildings and supporting infrastructure; (5) natural assets in the form of land/gardens suitable for tea plantations, food supplies, as well as regional typologies and low temperatures.

Abstrak :

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, meskipun mapan, bersifat heterogen. Sumber heterogenitas tidak hanya berasal dari faktor sosial ekonomi tetapi juga dari struktur pertumbuhan output itu sendiri. Di Indonesia, sektor sekunder tampak inferior dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan sektor lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak pertumbuhan sektoral terhadap kemiskinan di Indonesia dengan perhatian khusus pada disagregasi sektor sekunder, dan juga menganalisis sensitivitas relatif terhadap penanggulangan kemiskinan dari sektor padat karya dan non padat karya. Analisis empiris yang digunakan adalah analisis data panel provinsi di Indonesia dari tahun 2003-2018 dengan metode pooled OLS.

Hasil analisis data panel menunjukkan bahwa pertumbuhan sektoral tidak banyak berpengaruh terhadap perbaikan kondisi masyarakat miskin di Indonesia. Namun demikian, menarik kesimpulan langsung dari hasil tersebut berpotensi tinggi untuk tidak tepat sasaran. Kesimpulan yang lebih komprehensif mengenai hubungan pertumbuhan sektoral dan kemiskinan bisa didapatkan jika kondisi provinsi-provinsi yang didorong oleh pertambangan dan non-pertambangan di Indonesia diperhitungkan.

 Di provinsi non-pertambangan, pengaruh sektor sekunder terhadap pengentasan kemiskinan jauh lebih kecil dibandingkan dengan sektor jasa. Disagregasi enam sektor ekonomi (dengan atau tanpa mengontrol efek distribusi melalui intensitas tenaga kerja) menunjukkan bahwa di dalam sektor sekunder, memang tidak semua sub-sektor secara signifikan mengurangi kemiskinan. Subsektor yang secara signifikan mengurangi kemiskinan di provinsi non-pertambangan adalah pertambangan dan konstruksi. Namun, provinsi yang digerakkan oleh pertambangan tidak menunjukkan adanya hubungan pertumbuhan-kemiskinan sektoral. Peran signifikan dari intensitas tenaga kerja dalam menentukan karakteristik pro-poor dari pertumbuhan sektoral menunjukkan bahwa kebijakan yang cenderung membuat bisnis enggan mempekerjakan tenaga kerja tidak disarankan. Sejalan dengan kebijakan yang mendorong lapangan kerja, kebijakan pengembangan keterampilan diperlukan untuk memastikan respons pasar kerja yang tepat terhadap permintaan dari setiap sektor.

---

The relationship between economic growth and poverty reduction, although well established, is heterogeneous. The source of heterogeneity not only comes from socio economic factors but also from the structure of output growth itself. In Indonesia, secondary sector seemed to be less poverty reducing than other sectors. This study aims to examine the impact sectoral growth on poverty in Indonesia with particular attention to disaggregated secondary sector, and also analyzes the relative sensitivity on poverty reduction from labor intensive sector and non-labor intensive one. The empirical analysis uses provincial panel data of Indonesia from 2003-2018 and employs pooled OLS method. The results show that sectoral growth has little effect to the improvement of the poors condition in Indonesia. Nevertheless, this conclusion has a high potential to be preposterous. A more comprehensible conclusion of sectoral growth-poverty linkage can be found if the condition of mining and nonmining-driven provinces in Indonesia is taken into account. In nonmining-driven provinces, secondary sector pales in comparison to services in alleviating poverty. Six sector disaggregation of the economy (with or without controlling the distributional effect through labor intensity) reveals that within secondary sector, indeed not all the subsectors are significantly poverty reducing. The subsectors that significantly reduce poverty in nonmining-driven provinces are mining and construction. Mining-driven provinces, however, does not display a sectoral growth-poverty linkage. The significant role of labor intensity in determining pro-poor characteristic of sectoral growth suggests that malformation of policies that leans towards discouraging businesses to employ labor is inadvisable. In line with policies that induce labor employment, skill development policy is needed to ensure a correct response of the labor market to the demand from each sector.

Abstrak :
ABSTRAK
Kemiskinan adalah permasalahan yang sudah lama terjadi di Indonesia, dan meskipun usaha yang dilakukan untuk mengurangi kemiskinan berhasil, kecepatan pengurangan kemiskinan itu melambat, menurut data dari Bank Dunia. Akses kredit adalah aspek penting dalam pengurangan kemiskinan, dan Indonesia sedang berusaha untuk meningkatkan kemudahan akses kredit melalui program inklusi keuangan. Meskipun begitu, orang-orang miskin masih belum bisa menyediakan persyaratan berupa jaminan atau informasi yang cukup untuk mendapat pinjaman dari institusi keuangan formal, sehingga mereka meminjam kepada sektor informal, dimana mereka lebih longgar dalam persyaratan peminjamannya. Masalah yang terjadi ialah ketika orang-orang ini meminjam dari sektor informal, ada kemungkinan mereka dikenakan bunga yang lebih tinggi dari yang mereka mampu bayarkan, sehingga mereka dapat terus miskin, atau jatuh miskin ketika mereka awalnya tidak miskin. Mereka yang memberikan pinjaman seperti ini disebut lintah darat, dimana di Indonesia mereka sangat tersebar luas. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari akses kredit dan kredit informal terhadap insidensi kemiskinan dengan menggunakan data dari IFLS3, IFLS4, dan IFLS5 dan diolah menggunakan ordered logit regression model. Untuk mengukur pengaruh jangka pendeknya, akan menggunakan IFLS3 dan IFLS4, sedangkan jangka panjangnya menggunakan IFLS3 dan IFLS5. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa baik akses kredit maupun lintah darat mempengaruhi insidensi kemiskinan secara konsisten dan signifikan. Akses kredit akan meningkatkan kemungkinan menjadi tidak pernah miskin, dan orang-orang yang meminjam dari lembaga keuangan informal memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk tetap miskin antar periode, atau jatuh miskin.

---

ABSTRACT
Poverty has been a recurring problem in Indonesia for a long time, and despite successful efforts in reducing poverty, the rate of reduction is slowing down, according to World Bank data. Credit access is an important aspect in poverty alleviation, and Indonesia has been working on increasing the ease of credit access through financial inclusion programs. Even so, the poor still cannot afford to provide any form of collateral or enough information to secure a loan from the formal financial sector, so they look towards the informal sector, which are more lenient in terms of loan requirements. The problem is when these people borrow from the informal sector, there is a chance where they are charged with very high interest rate, which will leave them with more debt than they could ever repay, which may render them to stay poor between periods, or fall into poverty when they initially were not poor in the period before. The people who give out loans like those are called loan sharks, and they are very commonly found in Indonesia. This research aims to examine the effect of credit access and informal credit to poverty incidence by using data from IFLS3, IFLS4, and IFLS5 which will be processed through an ordered logit regression model. To measure the short-term effect, IFLS3 and IFLS4 will be used, while for the long-term effect, IFLS3 and IFLS5 will be used. The research concludes that both credit access and loan sharks consistently and significantly affect poverty incidence. Credit access will increase the probability of being never poor, while people that borrow from informal financial institutions will have a higher probability of staying poor or falling into poverty

Abstrak :
Indonesia adalah salah satu negara yang paling beragam di dunia, secara etnis maupun secara agama. Kolektivisme di antara masyarakat di Indonesia juga masih kuat. Di samping itu, tingkat penurunan kemiskinan sudah melambat, disebabkan oleh penurunan kemiskinan di daerah pedesaan yang lambat dibandingkan di perkotaan. Dengan latar belakang tersebut, saya termotivasi untuk menganalisa bagaimana modal sosial mempengaruhi peluang miskin seseorang. Saya menggunakan kepercayaan sebagai ukuran modal sosial. Data yang saya gunakan berasal dari IFLS, dimana sebelumnya disesuaikan dengan IRT, dan diagregasikan pada level distrik. Sebagai perbandingan, saya juga menggunakan partisipasi masyarakat sebagai ukuran modal sosial. Saya meregresikan kemiskinan pada tingkat rumah tangga dengan modal sosial dan determinan kemiskinan sebagai variabel kontrol. Saya juga menambahkan variabel interaksi antara subsidi pemerintah dan modal sosial untuk melihat interaksi keduanya. Hasil dari analisis saya menunjukkan bahwa kemiskinan tidak mempunyai dampak signifikan terhadap peluang miskin dan kebijakan kemiskinan pemerintah.

---

Indonesia is one of the most diverse countries in the world, ethnically and religiously. Collectivism is also very prevalent inside the societies in the country. The rate at which poverty rate is going down is slowly halting. This phenomenon is mainly caused by the drop of poverty rate in rural areas not going down as fast as it is in the urban areas. Motivated by these facts, I try to analyze how social capital affects poverty incidence in Indonesia. I use trust as a measure for the level of local social capital. To do this, I use trust data from IFLS adjusted using IRT to better reflect the real level of trust, and aggregate the data in district level. For comparison, I also used social participation as a proxy of social capital. Furthermore, I regressed incidence of poverty at household level against the aggregated trust, as well as social participation, and a set of control variables consisted of theoretized poverty determinants. I also add the interaction between government subsidies and social capital to see how the two interact. The result suggests that social capital doesn`t have a substantial impact on poverty incidence and government policies.

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai hubungan antara kapasitas petani kota dan kondisi kemiskinan yang mereka hadapi. Lokasi penelitian adalah di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur di mana Surabaya adalah salah satu kota pionir program pertanian kota yang langsung diinisiasi oleh pemerintah dengan karakter sampel para petani kota di Surabaya yang memiliki penghasilan dari penjualan baik hasil panen maupun produk olahannya. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang teknik pengambilan sampelnya adalah total sampling dengan jumlah responden sebanyak 46 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan di antara kapasitas petani kota dan kondisi kemiskinan.

---

ABSTRACT
This research aims to examine the correlation between urban farmers capacity and their poverty condition. Taking place in Surabaya City, East Java Province as one of the city pioneer in implementing urban farming on their city policy, the sample characteristics of the research is the urban famers who have the incomes from selling their yields and processed products. This research is quantitative descriptive interpretive with total sampling method with 46 respondents as its sampling technique. The main result shows that there is no correlation between urban farmers capacity and their poverty condition in Surabaya City.

Abstrak :
ABSTRACT
Di era globalisasi ekonomi, kemampuan negara untuk menyediakan perlindungan sosial bagi warga negaranya mulai tergerus. Walaupun demikian, negara masih memiliki ruang untuk melakukan inovasi dalam pembuatan kebijakannya. Dalam kerangka pemikiran Karl Polanyi, yakni Gerakan ganda, setiap tekanan ekonomi internasional akan menciptakan respon alamiah yang berperan sebagai anti-tesis dari logika ekonomi pasar. Di Indonesia, hal ini nampak dalam kasus distribusi Bantuan Langsung Tunai BLT, sebuah program kompensasi yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin atas dampak pemotongan subsidi BBM yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan ekonomi politik dari perkembangan BLT sebagai salah satu kebijakan perlindungan sosial Indonesia dengan menggunakan kerangka gerakan ganda perangkap akuntabilitas. Dalam kasus Indonesia, BLT tidak lagi hanya berperan sebagai gerakan tandingan dan bertujuan untuk memperbaiki dislokasi sosial dan ekonomi akibat globalisasi ekonomi. Namun demikian, lebih jauh lagi BLT dalam konteks ekonomi politik Indonesia menjadi instrumen politik dari partai-partai untuk mendapatkan kekuasaan di lembaga eksekutif.

---

ABSTRACT
In the era of economic globalization, the states capacity to provide social protection for its citizens has begun to erode. Nevertheless, the state still has room for innovation in its policy making. In Karl Polanyis double movement concept, every international economic pressure will create a natural response that is used as an anti thesis of the market economy logic. In Indonesia, the case of Unconditional Cash Transfer BLT, a compensation program given to the poor households following the effect of fuel subsidies reduction. Therefore, this research paper aims to analyze the political economy dimension of BLTs expansion as one of Indonesias social protection policy by using double movement and accountability trap framework. In the case of Indonesia, BLT did not only serve as a counter movement and a tool to fix socio economic dislocation caused by economic globalisation. Furthermore, BLT in the context of Indonesian political economy, was also used as a political instrument to gain power in the executive branch by the political parties.