Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Permasalahan kemiskinan yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah termasuk memprihatinkan menurut perbandingan persentase kemiskinan antarprovinsi maupun penerapan standar pengukuran kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mempunyai suatu program pemberdayaan masyarakat miskin berbasis pendayagunaan zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Tengah (BAZNAS Jateng). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pendayagunaan zakat produktif terhadap eliminasi kemiskinan mustahik dengan studi kasus pada Koperasi Syariah Majelis Taklim Khoirunnisa Klaten. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, kuesioner, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan terdiri atas Analisis Indikator Kemiskinan, Analisis Kemiskinan Islami CIBEST, Uji Statistika Instrumen Penelitian, dan Estimasi Average Time Taken to Exit Poverty. Hasil penelitian menunjukkan zakat produktif mampu memberi kontribusi positif dan signifikan terhadap eliminasi kemiskinan material dan spiritual mustahik. Pemberian bantuan zakat produktif dapat mendukung upaya transformasi mustahik menjadi muzakki sebagai ekspektasi realisasi pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. ......The poverty problem that has occurred in Central Java Province is of concern based on the comparison of interprovincial poverty percentages and the implementation of poverty measurement standards. The Central Java Provincial Government has a poor community empowerment program based on the productive zakat utilization which is managed by Badan Amil Zakat Nasional Central Java Province. This research aims to analyze the contribution of productive zakat utilization on mustahik poverty allevation with a case study of Koperasi Syariah Majelis Taklim Khoirunnisa Klaten. This research was carried out using a quantitative approach. Data sources which be used consist of primary sources and secondary sources. Data collection techniques which be used consist of interviews, questionaires, and documentation studies. Data analysis techniques which be used consist of Poverty Indicator Analysis, CIBEST Islamic Poverty Analysis, Statistical Test of Research Instruments, and Average Time Taken to Exit Poverty Estimation. Research result shows that productive zakat is able to make the positive and significant contribution on mustahik material and spiritual poverty allevation. The decision which be taken is that the productive zakat utilization program by BAZNAS Central Java Province can be continued based on previous realization. Providing of productive zakat fund can support efforts of transformation from mustahik to muzakki as an expectation of realizing sustainable poverty allevation.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas kebijakan dalam pelaksanaan program Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren Dan Koperasi Pondok Pesantren. Maksud dari program tersebut adalah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan mengkoordinasikan, mensinergikan, mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan secara terpadu, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat di pondok pesantren dan sekitarnya. Penelitian ini dilakukan dengan model analisa Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisa memberikan kesimpulan bahwa dua pokok kebijakan yang dinilai paling penting dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren adalah memberikan dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan SDM dalam rangka pengembangan awal pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Kebijakan prioritas selanjutnya adalah Penguatan Kelembagaan dan Penguatan Kerjasama dalam rangka perkuatan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren sehingga mampu memberdayakan masyarakat sekitarnya. Rekomendasi berdasarkan analisa dan kesimpulan adalah bahwa (1) dalam menetapkan pesantren sasaran program perlu diperkuat basis data yang memadukan data pesantren, potensi wilayah, berikut profil kemiskinan di wilayah tersebut; (2) perlu dipertimbangkan untuk memperoleh sumber anggaran selain yang berasal dari APBN/APBD melalui kerjasama kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat, khususnya bagi dukungan pembiayaan usaha dan pengembangan sumberdaya manusia pesantren; (3) Kemenag perlu menjadikan program pemberdayaan ekonomi umat melalui pondok pesantren dan koperasi pondok pesantren menjadi salah satu kegiatan atau program prioritas kementerian, sampai pada tingkatan instansi vertikal di lingkungan Kemenag; dan (4) Untuk memperluas cakupan Program Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pondok Pesantren dan Koperasi Pondok Pesantren, perlu dipertimbangkan untuk mengintegrasikan program ini dengan program penanggulangan kemiskinan lainnya.

---

ABSTRACT
Objective of this research is to find priorities of policy in implementation of Poverty Allevation Policy Through Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative, which aim to reducing poor people and to improve well-being by coordinating, synergizing, and integrating programs and activities to improving well-being of pondok pesantren and their surrounding community, using analysis model of Analytical Hierarchy Process (AHP). Analysis lead to the conclusion that two main policy in the implementation of Community Empowerment in Economic By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative is Business Financing and Human Resource Development to support the initial development of pesantren?s economic empowerment. The next priority policy is Institutional Strengthening, and Cooperation Strengthening to strengthen pesantren?s economic empowerment so they can empower their local community. Recommendations based on the analysis and the conclusion that combine pesantren?s data, potency of the region, and the poverty profile of the region; (2) need to be considered to obtain financial resources apart from the State/Region Budget through a partnership with the business and financial institutions that manage a public funds, particularly for business financing support and human resource development; (3) Kemenag need to make Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative as a ministry?s priority program of activity, up to the level of their vertical institutions; (4) Should be considered to integrate the program with other poverty allevation programs to expand the scope of Community Economic Empowerment By Pondok Pesantren and Pondok Pesantren Cooperative.