Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana perbedaan strategi antara REDD+ dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2015-2019) dan REDD+ dibawah BP REDD+ Indonesia (2010-2014), serta mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana peran REDD+ dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Kajian ini berlandaskan metode kajian literatur serta data-data sekunder dalam mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana perbedaan strategi antara REDD+ dibawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2015-2019) danREDD+ dibawah BP REDD+ Indonesia (2010-2014), dan bagaimana peran REDD+ dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. REDD+ di Indonesia telah mengalami perubahan kelembagaan REDD+, dari BP REDD+ Indonesia (2010-2014) ke DirektoratJenderal Pengendalian Perubahan Iklim (2015-2019). Secara umum, tidak terdapat banyak perbedaan strategi kedua periode tersebut. Pengentasan kemiskinan dalam REDD+ sangat terkait dengan skema kehutanan sosial. Peningkatan kesejahteraan yang lebih baik di beberapa desa perhutanan sosial dipengaruhi beberapa hal oleh pendanaan dari NGO melalui REDD+.

---

This study aims to identify and explain how the different strategies are between REDD + under the Directorate General of Climate Change (2015-2019) and REDD + under BP REDD + Indonesia (2010-2014) and identify and explain how the role of REDD + in poverty alleviation in Indonesia. This study is based on a literature review method andsecondary data in order to identify and explain how different strategies are between REDD + under the Directorate General of Climate Change (2015-2019) and REDD + under BP REDD + Indonesia (2010-2014), and how the role of REDD + in povertyalleviation in Indonesia. REDD + in Indonesia has experienced institutional changes in REDD +, from BP REDD + Indonesia (2010-2014) to the Directorate General of Climate Change Control (2015-2019). In general, there are not many differences in the strategies of the two periods. Poverty alleviation in REDD + is closely related to social forestry schemes. Increasing better welfare in several social forestry villages is influenced by several things by funding from NGOs through REDD +."

"Seiring perkembangan waktu, masalah ketimpangan serta kemiskinan masih terjadi di hampir semua wilayah di dunia. Menurut Boesen dan Martin (2007) terjadi perubahan ketika sebelumnya kemiskinan dilihat dari Basic needs Approach menjadi Right-Based Approach yang lebih berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk mengatasi masalah Ketimpangan Ekonomi. Dalam penelitian ini hak dasar yang diamati adalah Hak Sipil dan Hak Politik yang tercermin pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) khususnya pada aspek Indeks Kebebasan sipil (IKS) dan Indeks Hak-hak Politik (IHP). Berikutnya ada Hak Atas Pekerjaan dan Hak Atas Kehidupan yang Layak tergambar pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan pada Persentase Penduduk Miskin. Penelitian ini menemukan bahwa pemenuhan Hak Politik dan Hak Atas Kehidupan yang Layak bisa mengurangi Ketimpangan Ekonomi karena IHP dan Persentase Penduduk Miskin memiliki pengaruh yang signifikan pada Ketimpangan Ekonomi. Hal tersebut bisa terjadi karena penggunaan Hak Politik dalam Pemilihan Umum (Pemilu) eksekutif dan legislatif di pusat maupun di daerah serta partisipasi politik masyarakat bisa mempengaruhi kebijakan yang memihak bagi masyarakat miskin dalam hal Ketimpangan Ekonomi. Begitupun Persentase Penduduk Miskin yang menjadi gambaran atas pemenuhan Hak Atas Kehidupan yang Layak dari Pemerintah terhadap Warga Negara Indonesia bisa mempengaruhi angka ketimpangan. Jika negara bisa mengurangi angka kemiskinan yang berarti telah memberikan dan menjamin kesejahteraan penduduknya sesuai amanat UUD 1945 dapat mempengaruhi dan mengurangi tingkat Ketimpangan Ekonomi Nasional.

---

Over time, the problem of inequality and poverty still occurs in almost all regions of the world. According to Boesen and Martin (2007) there was a change when previously poverty was seen from the Basic needs Approach to a Right-Based Approach which focused more on fulfilling the basic rights of citizens to overcome inequality problems. In this study, the basic rights observed are Civil Rights and Political Rights which are reflected in the Indonesian Democracy Index (IDI), especially in the aspects of the Civil Liberties Index and the Political Rights Index . Next, there is the right to work and the right to a decent life which is reflected in the Open Unemployment Rate and in the Percentage of Poor Population. This study finds that the fulfillment of political rights and the right to a decent life can reduce Economic Inequality because IHP and Percentage of Poor Population have a significant influence on the Economic Index. This can happen because the use of political rights in executive and legislative general elections at the center and in the regions as well as community political participation can influence policies that favor the poor in terms of economic inequality. Likewise, the percentage of poor people, which is an illustration of the fulfillment of the right to a decent life from the government for Indonesian citizens, can affect the number of inequality. If the state can reduce the poverty rate, which means that it has provided and guaranteed the welfare of its population in accordance with the mandate of UUD 1945 (Constitution), it can influence and reduce the level of national economic inequality."

"Masuknya Candirejo ke dalam zona merah kemiskinan, mendorong organisasi lokal menciptakan suatu gerakan untuk mengentas kemiskinan melalui pendirian desa ekowisata. Berdiri nya desa ekowisata, membuat adanya pemanfaatan potensi budaya dan alam sehingga menghasilkan rekacipta sebagai kunci utama daya tarik dalam kegiatan ekowisata. Sebagai sebuah objek wisata, Candirejo memiliki faktor pembentuk ekowisata seperti budaya, alam, dan masyarakat yang saling memberikan efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karya penelitian ini berupaya melihat bagaimana kegiatan ekowisata di Candirejo dapat berkembang dengan faktor-faktor yang ada didalamnya dan bagaimana kegiatan ekowisata dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

---

As Candirejo has enter into the red zone of poverty, this has stimulated local organization to create a movement in purpose to end the poverty through the establishment of ecotourism village. The establishment of an ecotourism village has made the use of cultural and natural potentials, resulting in an invention as the main key to attraction in ecotourism activities. As a tourism object, Candirejo has ecotourism factors such as culture, nature, and society which effect each other in improving the welfare of the community. This research work tries to investigate how ecotourism activities in Candirejo can develop with the factors involved and how ecotourism activities can give benefit the welfare of rural communities."