Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif. ......Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality.

Abstrak :
Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia  menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012.  Menggunakan estimasi model non – linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita  disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut ......This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 – 2012. Using the non-linear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita.

Abstrak :
Kemiskinan masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan di Indonesia. Saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi terutama di wilayah perdesaan. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal  sebagai strategi menekan angka kemiskinan di perdesaan. Desa Serang, Purbalingga merupakan salah satu contoh desa yang melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Oleh karena itu menarik untuk dilihat bagaimana proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengembangan BUM Des Serang Makmur Sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Des di Desa Serang dilakukan melalui beberapa tahapan serta dijadikan sebagai suatu proses yang terus dilakukan sepanjang masa atau tanpa batasan waktu tertentu. Terdapat hambatan dalam proses pemberdayaan tersebut, namun juga ada faktor pendukung yang mendorong proses pemberdayaan dapat dilakukan hingga saat ini. Berdasarkan pemberdayaan yang dilakukan telah mendorong perbaikan pada pelayanan publik, meningkatkan aktivitas perekoniman masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. ......Poverty is still a main concern in the  development in Indonesia. At present the number of poor people in Indonesia is still high, especially in rural areas. Community empowerment by utilizing local potential as a strategy to reduce poverty in rural areas. Serang Village, Purbalingga is an example of a village that undertakes community empowerment efforts through the Village Owned Enterprises (BUM Des). It is therefore interesting to see how the empowerment process is carried out through the development of BUM Des Serang Makmur Sejahtera. The method used in this research is qualitative. Based on research that community empowerment through the development of BUM Des in Serang Village is carried out through several stages and is made as a process that continues to be carried out throughout time or without a certain time limit. There are obstacles in the empowerment process, but there are also supporting factors that encourage the empowerment process to be carried out

Abstrak :
Conditional cash transfer (CCT) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji hubungan PKH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia serta perbedaan pengaruhnya pada daerah tertinggal dan non tertinggal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 512 kabupaten/kota tahun 2015-2019 dengan metode estimasi fixed effect model (FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun non tertinggal, dimana pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil di daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi di daerah tertinggal pada umumnya memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, aksesibilitas wilayah yang sulit, faktor exclusion dan inclusion error yang cukup tinggi, serta fasilitas pendidikan dasar yang masih relatif terbatas dibanding daerah non tertinggal. ......Conditional cash transfer (CCT), known as the Program Keluarga Harapan (PKH), is a social assistance instrument to reduce poverty in Indonesia. Therefore, this study examines the relationship of PKH in reducing the poverty rate in Indonesia and the differences in its effects on less-developed and developed regions. This study uses panel data from 512 districts/cities in 2015-2019 with the fixed-effect model (FEM) estimation. The results show that PKH has a negative and significant relationship to the poverty rate in Indonesia, both in less-developed and developed regions, where its effect in reducing poverty rates is smaller in less-developed regions than in developed regions. It can happen because conditions in less-developed regions generally have a higher poverty gap, difficult regional accessibility, fairly high exclusion and inclusion error factors, and relatively limited basic education facilities compared to developed regions.

Abstrak :
Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang didalamnya mengandung banyak dimensi, yang membuat suatu individu atau suatu masyarakat terpuruk dan kurang mendapatkan kesejahteraan hidup. Salah satu solusi yang acap kali diambil dan dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan kelompok masyarakat miskin adalah dengan melakukan kegiatan filantropi. Makalah ini bertujuan untuk merefleksikan kegiatan saya di dalam komunitas sekoci amal dalam melakukan gerakan filantropi berupa charity. Dalam menjalankan program charity saya menggunakan modal sosial saya akan pengetahuan mengenai kondisi sosial-budaya di kelurahan Gunung Sahari Utara. Terdapat adanya perbedaan indikator antara pemerintah dan komunitas dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat miskin, yaitu pemerintah hanya memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin yang memiliki KTP di wilayah kelurahan Gunung Sahari Utara saja. Hal ini dapat berdampak pada kurang efektifnya aktivitas program bantuan pemerintah yang diselenggarakan kepada masyarakat miskin di kelurahan Gunung Sahari Utara. Program charity perlu ditangani dengan lebih komprehensif oleh pemerintah, khususnya pada proses identifikasi masyarakat miskin agar dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. ......Poverty is a phenomenon in which it contains many dimensions, which makes an individual or a society slump and lack of welfare. One solution that is often taken and carried out by the government to improve the welfare of the poor is to carry out philanthropic activities. This paper aims to reflect on my activities in the lifeboat community of charity in carrying out philanthropic movements in the form of charity. In running the charity program, I use my social capital to know about socio-cultural conditions in the Gunung Sahari Utara village. There are differences in indicators between the government and the community in identifying groups of poor people, namely the government only provides assistance to poor people who have ID cards in the Gunung Sahari Utara village area only. This can have an impact on the ineffectiveness of government assistance program activities held for the poor in the Gunung Sahari Utara sub-district.programs Charity need to be handled more comprehensively by the government, especially in the process of identifying the poor so that they can be carried out effectively and on target.