Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Persoalan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah-masalah utama yang dihadapi di dunia baik bagi negara maju dan berkembang. khususnya di Indonesia. Keduanya menjadi tujuan utama dari aksi global yang perlu dibenahi sebagaimana diamanatkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) melalui tema "Mengubah Dunia Ketiga: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dalam rangka mendukung SDGs, Indonesia secara konsisten telah menerapkan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahannya. Terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah melalui otonomi untuk menciptakan pembangunan sosial ekonmi secara berkelanjutan demi terciptanya kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Secara khusus, Indonesia juga menerapkan otonomi khusus yang diberikan kepada beberapa daerah yang memperooleh otonomi khusus berikut tambahan dana transfer daripemerintah pusat sebagai tindak lanjut dari otonomi khusus tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa kebijakan pemberian ootonomi khusus telah tepat dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinann dan mengurangi kerimpangan pendapatan, namun terdapat faktor eksternal yang perlu dibenahi yang mempengaruhi kebijakan otonomi khusus sehingga akan berjalan lebih efektif. ......Poverty and income inequality are the main problems faced in the world for both developed and developing countries, especially in Indonesia. Both are the main goals of global action that need to be addressed as mandated in the Sustainable Development Goals (SDGs) through the theme "Changing the Third World: The 2030 Agenda for Sustainable Development". In order to support SDGs, Indonesia has consistently implemented decentralization through regional autonomy in the management of its government system. The authority between the central government and regional government is divided through autonomy to create sustainable socio-economic development for the creation of a fair and prosperous social life. In particular, Indonesia also implemented special autonomy which was granted to several regions receiving special autonomy along with additional transfer funds from the central government as a follow-up to this special autonomy. This study proves that the policy to offer special autonomy is appropriate in the context of poverty alleviation but has not succeeded in reducing income inequality.

Abstrak :
Penelitian ini menguji dampak kebijakan desentralisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia  menggunakan analisa data panel dengan mengambil sampel data dari 33 propinsi dari periode 2005 - 2012.  Menggunakan estimasi model non – linear, dampak desentralisasi dapat dijelaskan melalui titik balik minimum dimana fiscal desentralisasi mempunyai dampak negatif maksimal terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini menemukan bahwa dampak desentralisasi fiskal paling optimal ketika indeks desentralisasi sama dengan 34 persen. Dengan kata lain, dampak desentralasi fiskal terhadap pengurangan tingkat kemiskinan paling optimal terjadi ketika rasio akumulasi pengeluaran pemerintah daerah per kapita  disatu propinsi adalah sepertiga dari dari total pengeluaran pemerintahan per kapita di proprinsi tersebut ......This study examines the effect of fiscal decentralization on poverty headcount rate in Indonesia by employing panel data analysis, which takes sample data form 33 provinces in Indonesia in the period 2005 – 2012. Using the non-linear estimation model, the effect of decentralization on poverty is captured from its turning point relation, which has maximum impact on decreasing poverty rate. This study finds that optimum effect of fiscal decentralization on poverty reduction occurs when the index of decentralization is equal to 34 percent. In other words, the highest impact of decentralization on poverty reduction is when the ratio of local government expenditure per capita is one third of the total government expenditure per capita.

Abstrak :
Kemiskinan masih menjadi perhatian utama dalam pembangunan di Indonesia. Saat ini jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi terutama di wilayah perdesaan. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal  sebagai strategi menekan angka kemiskinan di perdesaan. Desa Serang, Purbalingga merupakan salah satu contoh desa yang melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Des). Oleh karena itu menarik untuk dilihat bagaimana proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pengembangan BUM Des Serang Makmur Sejahtera. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan BUM Des di Desa Serang dilakukan melalui beberapa tahapan serta dijadikan sebagai suatu proses yang terus dilakukan sepanjang masa atau tanpa batasan waktu tertentu. Terdapat hambatan dalam proses pemberdayaan tersebut, namun juga ada faktor pendukung yang mendorong proses pemberdayaan dapat dilakukan hingga saat ini. Berdasarkan pemberdayaan yang dilakukan telah mendorong perbaikan pada pelayanan publik, meningkatkan aktivitas perekoniman masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. ......Poverty is still a main concern in the  development in Indonesia. At present the number of poor people in Indonesia is still high, especially in rural areas. Community empowerment by utilizing local potential as a strategy to reduce poverty in rural areas. Serang Village, Purbalingga is an example of a village that undertakes community empowerment efforts through the Village Owned Enterprises (BUM Des). It is therefore interesting to see how the empowerment process is carried out through the development of BUM Des Serang Makmur Sejahtera. The method used in this research is qualitative. Based on research that community empowerment through the development of BUM Des in Serang Village is carried out through several stages and is made as a process that continues to be carried out throughout time or without a certain time limit. There are obstacles in the empowerment process, but there are also supporting factors that encourage the empowerment process to be carried out

Abstrak :
Conditional cash transfer (CCT) yang dikenal dengan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen bantuan sosial untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini menguji hubungan PKH dalam penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia serta perbedaan pengaruhnya pada daerah tertinggal dan non tertinggal. Penelitian ini menggunakan data panel dari 512 kabupaten/kota tahun 2015-2019 dengan metode estimasi fixed effect model (FEM). Hasil estimasi menunjukkan bahwa PKH memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, baik di daerah tertinggal maupun non tertinggal, dimana pengaruhnya dalam penurunan tingkat kemiskinan lebih kecil di daerah tertinggal dibanding daerah non tertinggal. Hal tersebut dapat terjadi karena kondisi di daerah tertinggal pada umumnya memiliki kedalaman kemiskinan yang lebih tinggi, aksesibilitas wilayah yang sulit, faktor exclusion dan inclusion error yang cukup tinggi, serta fasilitas pendidikan dasar yang masih relatif terbatas dibanding daerah non tertinggal. ......Conditional cash transfer (CCT), known as the Program Keluarga Harapan (PKH), is a social assistance instrument to reduce poverty in Indonesia. Therefore, this study examines the relationship of PKH in reducing the poverty rate in Indonesia and the differences in its effects on less-developed and developed regions. This study uses panel data from 512 districts/cities in 2015-2019 with the fixed-effect model (FEM) estimation. The results show that PKH has a negative and significant relationship to the poverty rate in Indonesia, both in less-developed and developed regions, where its effect in reducing poverty rates is smaller in less-developed regions than in developed regions. It can happen because conditions in less-developed regions generally have a higher poverty gap, difficult regional accessibility, fairly high exclusion and inclusion error factors, and relatively limited basic education facilities compared to developed regions.

Abstrak :
Kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur kondisi sosial ekonomi dalam menilai keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di suatu daerah. Meningkatnya kemiskinan menyebabkan berbagai masalah sosial yang merugikan. Meskipun angka kemiskinan Indonesia telah menurun selama beberapa tahun terakhir, sisa kemiskinan perlu dikurangi. Untuk memerangi kemiskinan, pemerintah harus memberlakukan undang-undang dan inisiatif yang sesuai. Tiga faktor penentu utama yang mempengaruhi kemiskinan adalah kesehatan dan pendidikan serta pengangguran, dua kategori yang merupakan komponen Indeks Pembangunan Manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menyusun analisis data panel dengan metode General Least Square Regression menggunakan STATA dengan data 32 provinsi (tidak termasuk Kalimantan Utara dan DKI Jakarta) di Indonesia untuk tahun 2010 sampai 2019. Temuan penelitian adalah bahwa pengangguran terbuka, pengeluaran pemerintah dan IPM berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. ......Poverty is one of the benchmarks for socio-economic conditions in assessing the success of development carried out by the government in an area. The rise in poverty leads to a wide range of detrimental social issues. Even though Indonesia's poverty rates have decreased over the past few years, specifically from 2010 to 2019, the residual poverty needs to be reduced. To combat poverty, the government should enact the appropriate laws and initiatives. Three of the key determinants influencing poverty are health and education as well as unemployment, two of the categories which are components of Human Development Index. Thus, this research aims to analyze the impact of unemployment, government expenditure, and human development index on poverty in Indonesia. This research arranged panel data analysis with General Least Square Regression using STATA with the data of 32 provinces (excluding North Kalimantan and DKI Jakarta) in Indonesia for the year 2010 to 2019. The finding is that open unemployment, government expenditure and HDI has significant impact on poverty.

Abstrak :
Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang didalamnya mengandung banyak dimensi, yang membuat suatu individu atau suatu masyarakat terpuruk dan kurang mendapatkan kesejahteraan hidup. Salah satu solusi yang acap kali diambil dan dilakukan oleh pemerintah untuk menyejahterakan kelompok masyarakat miskin adalah dengan melakukan kegiatan filantropi. Makalah ini bertujuan untuk merefleksikan kegiatan saya di dalam komunitas sekoci amal dalam melakukan gerakan filantropi berupa charity. Dalam menjalankan program charity saya menggunakan modal sosial saya akan pengetahuan mengenai kondisi sosial-budaya di kelurahan Gunung Sahari Utara. Terdapat adanya perbedaan indikator antara pemerintah dan komunitas dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat miskin, yaitu pemerintah hanya memberikan bantuan terhadap masyarakat miskin yang memiliki KTP di wilayah kelurahan Gunung Sahari Utara saja. Hal ini dapat berdampak pada kurang efektifnya aktivitas program bantuan pemerintah yang diselenggarakan kepada masyarakat miskin di kelurahan Gunung Sahari Utara. Program charity perlu ditangani dengan lebih komprehensif oleh pemerintah, khususnya pada proses identifikasi masyarakat miskin agar dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran. ......Poverty is a phenomenon in which it contains many dimensions, which makes an individual or a society slump and lack of welfare. One solution that is often taken and carried out by the government to improve the welfare of the poor is to carry out philanthropic activities. This paper aims to reflect on my activities in the lifeboat community of charity in carrying out philanthropic movements in the form of charity. In running the charity program, I use my social capital to know about socio-cultural conditions in the Gunung Sahari Utara village. There are differences in indicators between the government and the community in identifying groups of poor people, namely the government only provides assistance to poor people who have ID cards in the Gunung Sahari Utara village area only. This can have an impact on the ineffectiveness of government assistance program activities held for the poor in the Gunung Sahari Utara sub-district.programs Charity need to be handled more comprehensively by the government, especially in the process of identifying the poor so that they can be carried out effectively and on target.

Abstrak :
Angka kemiskinan dalam kurun lima tahun terakhir semakin menunju ke arah yang positif, di mana tercatat hanya menyisakan 27,77 juta jiwa pada tahun 2017, atau kurang dari 11% dari total penduduk secara keseluruhan. Namun demikian, penurunan terjadi cenderung lambat, yakni kurang dari 1%  rata-rata per tahunnya, dibandingkan dengan periode 2006 hingga 2012 yang hampir mencapai angka 18%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat anggaran yang telah terealisasi untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi, yakni mencapai angka 228,2 triliun per tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 68% dan 21% yang dialokasikan untuk bantuan nontunai dan tunai, sedangkan bantuan lainnya sebesar 11%. Perdebatan seputar proporsi realisasi anggaran pun bukannya tanpa masalah, beberapa studi mengklaim bahwa tidak terpenuhinya target penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh kurang baiknya dalam proses mekanisme penyaluran. Hal demikian diperkuat dengan kecenderungan penurunan konsumsi penduduk miskin dalam kurun tahun 2010 hingga 2017, yang menurun dari 18,05% hingga ke angka 17,02% dari total pengeluaran penduduk. Merujuk pada berbagai fakta yang tersaji, tidak mengherankan apabila diskusi seputar efektivitas bantuan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan semakin mengemuka di ranah publik. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Probit, studi ini menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara bantuan tunai dengan angka kemiskinan, di mana di saat yang bersamaan bantuan nontunai memiliki hubungan yang positif. Temuan tersebut tentunya bertolak belakangan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini dengan mengedepankan bantuan nontunai sebagai instrumen utamanya. Oleh karenanya, studi ini memberikan berbagai rekomendasi guna lebih memperkuat mekanisme penyaluran bantuan tunai guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. ......Indonesia has made encouraging poverty rate progress in the past five-year, which was leaving only 27.77 million in 2017, or less than 11% of the total population. However, it runs relatively slow, less than 1% per year on average, compared to the period of 2006 to 2012 that almost reached 18%. In fact, it comes very unfortunate looking into high public spending on various poverty reduction programs, up to 228,2 trillion. In kind and cash transfer were 68% and 21% respectively, while other assistance programs was 11%. Debating about budget spending in poverty programs is not without problems. Some studies reveals the programs did not succeed yet to reach theirs targets due to mechanisms matter. Undoubtedly, it can be proved by poor-household consumption rate within last seven-year, which came down from 18,05% to 17,02% of total consumption. In looking at the facts, it comes as no surprise that effectiveness of social assistance program towards poverty reduction issues upcoming hot topic in such discussions. Using the Ordinary Least Square (OLS) and Probit methods, this study found a significant negative impact between cash transfer program and poverty rates, while in kind transfer had a positive. The finding certainly refuse current policy, which more prioritize in kind transfer as its main instrument. Therefore, this study provides several recommendations strengthen cash transfer in many ways in order to get optimum impact in poverty reduction in Indonesia.

Abstrak :
Conditional Case Transfer (CCT) di Indonesia diimplemantasikan sebagai Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus berinvestasi pada kapital manusia. Tesis ini akan membahas inklusi keuangan pada implementasi transformasi bantuan sosial nontunai dalam memberikan kemanfaatan bagi keluarga penerima manfaat. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian memunjukkan penerima manfaat memiliki kemudahan dalam mengakses pada layanan keuangan yang ada di wilayah Kelurahan Mampang. Pada kualitas layanan keuangan menunjukkan keragaman jenis dan produk yang sudah dimanfaatkan oleh penerima manfaat. Terdapat pula penerima manfaat melakukan penyalahgunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan cara digadai ke rentenir. Hal ini terjadi karena tuntutan kebutuhan dasar penerima manfaat. Terakhir, penggunaan layanan keuangan menunjukkan persepsi positif penerima manfaat pada sistem nontunai karena adanya pengetahuan dan pengalaman baru khususnya bagi penerima manfaat yang sebelumnya unbanked, fleksibilitas pengambilan dana bantuan sosial, adanya kepercayaan diri dari penerima manfaat dan bantuan yang dirasa lebih personal. ......Conditional Case Transfer (CCT) in Indonesia is implemented as the Family Hope Program (PKH) with the aim of alleviating poverty as well as investing in human capital. This thesis will discuss about financial inclution in the implementation of non-cash social assistance transformation in providing benefits for beneficiary families. The research was conducted with a qualitative approach with data collection methods through in-depth interview, observations, and literature and documentation studies. The results of the study show that the beneficiaries have easy access to financial services in the Mampang Village area. The quality of financial services shows the diversity of types and products that have been utilized by the beneficiaries. There are also beneficiaries who abuse the Prosperous Family Card (KKS) by pawning it to moneylenders. This happens because of the basic needs of the beneficiaries. Finally, the use of financial services shows a positive perception of beneficiaries in the non-cash system due to new knowledge and experience, especially for previously unbanked beneficiaries, flexibility in taking social assistance funds, the confidence of beneficiaries and the perceived more personal assistance.

Abstrak :
Berdasarkan Social Accounting Matrix Indonesia 2015 dan metode micro-simulation, penelitian ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan sektoral mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di Indonesia, serta peran Usaha Kecil Menengah (UKM) sektor manufaktur terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Dari 24 sektor, hanya pertumbuhan di 10 sektor saja akan menurunkan ketimpangan pendapatan, dengan penurunan terbesar di sektor pertanian tanaman lainnya. UKM tidak memiliki peran khusus terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di Indonesia, yang berpengaruh adalah sektor dari UKM tersebut. Diketahui juga bahwa semua pertumbuhan sektor ekonomi akan menurunkan kemiskinan dengan kontribusi yang berbeda-beda. Pertumbuhan di sektor pertanian tanaman lainnya memiliki kontribusi terbesar dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. ......Based on extended Indonesia’s Social Accounting Matrix (SAM) 2015 and using micro-simulation method, this study shows how sectoral growth affects income inequality and poverty in Indonesia, also the contribution of Small and Medium Enterprises (SMEs) manufacturing sector in reducing income inequality. Of the 24 sectors in Indonesia, only growth in 10 sectors can reduce income inequality, with the largest reduction is growth in other corp agricultural sector. SMEs have no special effect in reducing income inequality. The impact depends on which sector the SME is in. This study also shows that growth in all economic sectors have an impact on poverty alleviation in different contributions. Growth in other crop agriculture sector had the largest contribution to poverty alleviation in Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini ingin menganalisis dampak transfer ke daerah dan dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan ekonometrika dengan data panel, dimana model yang diestimasi yaitu model kuadratik. Obyek penelitian ini adalah 32 daerah provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, periode 2012-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang miskin. Apabila total transfer riil yang diterima provinsi i pada periode t naik maka pada awalnya jumlah orang miskinnya akan bertambah sebelum akhirnya kemudian berkurang ketika sampai pada titik baliknya yaitu sebesar Rp.14,6 triliun. Sedangkan berdasarkan hasil analisis terhadap jenis-jenis dana transfer secara terpisah terhadap kemiskinan provinsi-provinsi sampel dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK dan DID merupakan alokasi yang paling signifikan mengurangi jumlah orang miskin. Sedangkan DAU dan DBH tidak efektif mengurangi jumlah orang miskin, karena justru menambah orang miskin ......This study aims to analyze the impact of transfers to regions and village funds on poverty in Indonesia. The method used is quantitative and econometric descriptive analysis with panel data, where the estimated model is a quadratic model. The object of this research is 32 provinces in Indonesia, except DKI Jakarta and North Kalimantan, the period 2012-2019. The estimation results show that transfer funds have a significant effect on the number of poor people. If the total real transfers received by province i in period t increase, initially the number of poor people will increase before finally decreasing when it reaches the turning point of Rp. 14.6 trillion. Meanwhile, based on the analysis of the types of transfer funds separately on poverty in the sample provinces, it can be concluded that the DAK and DID allocations are the allocations that most significantly reduce the number of poor people. Meanwhile, the DAU and DBH are not effective in reducing the number of poor people, because they increase the number of poor people