Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini disusun menggunakan perspektif feminisme poskolonial untuk menganalisa dokumen Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1325. Penulis melihat bahwa Resolusi 1325 merupakan solusi yang tidak tepat dalam menangani dampak dari konflik bersenjata terhadap perempuan. Resolusi 1325 diadopsi pada tahun 2000 dan dilihat sebagai suatu perangkat yang lebih mengakomodasi Barat dan perempuan kulit putih untuk berpartisipasi dalam pembangunan perdamaian dibandingkan untuk mengikutsertakan semua perempuan dari berbagai macam latar belakang dan identitas dalam pembangunan perdamaian pasca konflik. Terdapat 1,322 kata dalam dokumen ini, namun tidak ada satu katapun yang menggambarkan nuansa ras etnisitas, agama, maupun latar belakang sejarah. Konflik bersenjata memberikan dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki. Perbedaan dampak ini yang kemudian akan menghasilkan diskriminasi terhadap perempuan. Resolusi 1325 hanya melihat diskiriminasi seksual sebagai bentuk diskriminasi yang paling buruk yang didapatkan perempuan saat konflik. Banyaknya bentuk diskriminasi yang didapatkan perempuan pasca konflik bersenjata menjadikan Resolusi 1325 menjadi alat yang kontraproduktif dalam mendorong perempuan untuk mendapatkan haknya pasca konflik. Hilangnya unsur interseksionalitas dalam Resolusi 1325 ini juga menjadikan Resolusi ini sebagai sesuatu yang hanya bersifat solutif sehingga akan memungkinkan kembali terjadinya konflik dan diskriminasi terhadap perempuan, terutama perempuan negara Dunia Ketiga dimana konflik rentan terjadi.

---

This Graduate Thesis is developed using a postcolonial feminist perspective to conduct an interpretative document analysis on the United Nations Security Council Resolution UNSCR 1325. The author argues that Resolution 1325 is not an appropriate solution to address the impacts of armed conflicts on women and girls. This Graduate Thesis finds that Resolution 1325 accommodates the Western and white women perspective to participate in peace building table. Therefore, it fails to include all women in peace building. There are 1,322 words contained in this document, not even one of them reflected the nuances of race, ethnicity, religion, and or historical background.

Armed conflicts give different impacts to women and men. These differences result in the discrimination against women. Resolution 1325 acknowledged that sexual discrimination is the worst form of discrimination against women. However, many other forms of discrimination against women are missing from the narrative of Resolution 1325, making it counter productive in achieving women's rights in the aftermath of armed conflicts. The lack of intersectionality renders Resolution 1325 as a solution but not a prevention to armed conflict and discrimination against women, especially women in Third World countries where conflicts are prone to happen."

"Pasca Perang Dunia II, banyak negara yang sebelumnya mengalami penjajahan mendapatkan kemerdekaan. Tulisan ini mencoba melihat bagaimana kemudian proses yang terjadi pada negara-negara yang baru merdeka tersebut, yang kemudian dikenal dengan proses nation-formation. Berangkat dari kritik postmodern terhadap ilmu Hubungan Internasional terkait konsep nation state sebagai sesuatu yang given, tulisan ini menggunakan pendekatan postcolonialism dalam melihat proses nation-formation di negara yang baru merdeka. Negara yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Indonesia dengan unit analisis Sukarno. Dalam analisis akan digunakan konsep postcolonial anxiety dari Sankaran Khrisna untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Sukarno dalam proses di atas.

---

After the World War II, there are many countries that previously experienced colonialism that gained their independence. This writing attempts to see how the process occurred in those newly independent countries, that known as process of nation formation. Starts from postmodern criticsm to International Relations study especially the concept of nation-state, this writing uses postcolonialism approach in analyzing the nation-formation process. The country that will be analyzed in this writing is Indonesia, with Sukarno as the unit of analysis. Sankaran Khrisna?s postcolonial anxiety will be used to understand what factors that influenced Sukarno in the process explained earlier."

"Gedung pengadilan adalah tempat untuk mengadili, mendamaikan dan mendengar kesaksian dari seseorang yang terlibat masalah kriminal dan permasalahan lainnya yang terkait dengan hukum. Pemerintah menempatkan gedunggedung pengadilan di banyak wilayah untuk menjaga agar semua berjalan dengan baik dan mengikuti aturan. Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Hindia Belanda yang telah memegang kendali atas Hindia Belanda sejak kebangkrutan VOC pada tahun 1796. Gedung pengadilan di Hindia Belanda dibangun dengan gaya bangunan yang spesial karena tempat ini memiliki fungsi khusus. Gaya bangunan yang digunakan adalah Indische Empire. Tulisan ini membahas mengenai sejarah pembentukan gedung pengadilan Raad van Justitie di Batavia, gaya bangunannya serta fungsi Raad van Justitie pada masa pemerintahan Hindia Belanda hingga saat ini.

---

Courthouse is a place to judge, arbitrate and to hear someone’s evidence who is involved crime and any other problems related to the law. Government places the courthouses in many regions to keep everything safe and follow the rule. The government refers to Dutch East Indies government which controlled East Indies since the bankruptcy of VOC in 1796. Because of the special purpose of them, the courthouses in Dutch East Indies are built with special style of architecture. The style of it's architecture is called Indische Empire style. This paper discusses the history of the establishment of the courthouse Raad van Justitie in Batavia, the style of the architecture of it and the function of Raad van Justitie from the past to the present. This paper also presents some pictures from various sources to assist the illustration of Empire style and Indisch Empire style and the meanings of the architecture."