Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar belakang penelilitian ini adalah kondisi persaingan yang terjadi diantara perusahaan jasa pengiriman, sebelumnya pemerintah memberikan fasilitas monopoli kepada PT Pos Indonesia (Persero), tetapi saat ini fasilitas tersebut dihapuskan. Dalam kondisi persaingan, citra baik sangat mempengaruhi harapan dan keinginan pelanggan yang menjadi penentu apakah perusahaan dapat bertahan hidup dan memperoleh keuntungan. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus (case study) dengan tipe penelitian 1 yaitu desain kasus tunggal-unit analisis tunggal. Yang menjadi objek atau kasus adalah PT Pos Indonesia (Persero) yang berkantor pusat di Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegiatan promosi PT Pos Indonesia pascaindustri monopolistik, dengan mengevaluasi input yaitu menganalisis permasalahan yang dihadapi perusahaan dari data yang diperoleh perusahaan, mengevaluasi desain promosi, dan mengevaluasi pelaksanaan program promosi. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai, direktur utama, manajer humas dan manajer promosi yang menjadi sumber informasi utama, sumber data sekunder diambil dari dokumentasi perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan: meskipun terjadi persaingan dengan beberapa perusahaan jasa pegiriman sebagai akibat dari ditiadakannya fasilitas monopoli, tetapi kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan dalam memperbaiki citra (kurang baik) sebagai perusahaan jasa pengiriman yang murah dan lambat tidak dilakukan dengan strategi promosi yang terencana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: dari informasi yang berhasil dikumpulkan perusahaan melalui media massa dan hasil penelitian lembaga lain, penilaian masyarakat terhadap perusahaan mengecewakan. Perusahaan tidak memiliki desain yang jelas dalam setiap program yang dilaksanakan, sehingga tidak ada mekanisme yang dapat mengontrol efektifitas kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan.

---

Evaluation Analysis, Design, and Implementation of Promotion in Post Monopolistic Industry (Case study PT POS INDONESIA PERSERO)The research background is increasing competition amongst freight forwarding companies, Before free market competition era, the government had been granted monopolistic facility to PT Pas Indonesia, which is no longer the case at the moment. In free market condition, corporate image gives a influence to customers expectation and needs which could be one of determinant factors of company's survival and ability to achieve profitable growth. The study was carved out by employing case study design as, single case single unit of analysis design. The case under study is PT Pos Indonesia (Persero) headquarter office Bandung. The general research objective is to understand promotion activities of PT Pos Indonesia post monopolistic era by input evaluation (preplanning) which encompasses : problem analysis from data obtained from the company, evaluation of promotion program design and evaluation of its implementation. The data collection was conducted interview with the president director of PT Pos Indonesia, Public Relations Manager, and promotion manager. In addition secondary data was collected. The research findings indicate despite considerable competition with other private freight forwarding companies as the effect of elimination of monopolistic facility, promotion activities done by company showed inadequate performance, particularly to portray the image as an affordable and fast service freight forwarding company. Lack of a strategic planning has been identified the source of failure. This research concludes that information obtained from mass media and other research agencies, public evaluation lowers the company has been discouraging the company is identified as lack of clear design in each program implemented, which result in poor mechanism to control the effectiveness company's promotion activities.

Abstrak :
Untuk menunjang program pembangunan nasional yang baik dan terencana diperlukan suatu komunikasi yang cepat dan tepat, karena itu peranan Perum Pos dan Giro, adalah sangat penting khususnya dalam rangka pertukaran arus berita/surat, uang dan barang. Maka untuk itu diadakanlah perjanjian pengiriman uang (weselpos), barang (paketpos) dan berita (sura tpos). Melihat dari praktek yang ada terlihat bahwa kedudukan pemakai jasa lebih lemah dari pada Perum Pos Dan Giro yang berperanan sebagai penjual jasa. Dari hubungan hukum yang timbul, terdapat kemungkinan adanya kerugian yang diakibatkan baik oleh wanprestasi maupun dari perbuatan melanggar hukum salah satu pihak. Oleh karena itu diperlukan peraturan hukum dari penguasa demi menjamin kepentingan umum dan perlindungan terhadap masyarakat pemakai jasa, agar mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti. Sebagaimana lazimnya perusahaan yang mempunyai hak monopoli dalam pengiriman surat, maka itikad baik dari pemegang monopoli dituntut pelaksanaanya oleh masyarakat pemakai jasa.

Abstrak :
Mechanical A-road transport is a very modern innovation, whose international history may be said to have begun only with the influence of the pneumatic tyre on cycling in the 1890s and the subsequent evolution of the internal combustion engine. The first draft of an international air navigation convention, was the first international convention for the regulation of motor traffic signed. International road transport questions may be broadly divided into two categories, the Highway and the Traffic. This book divides some countries such as Europe, Africa, India, Middle East, and America explaining the road freight transport, postal and electricity.

Abstrak :
Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos menggantikan undang-undang yang lama, maka terjadi perubahan paradigma penyelenggaraan pos di Indonesia, termasuk dalam penyelenggaraan Layanan Pos Universal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi tentang Layanan Pos Universal serta kesesuaian antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terkait penugasan Layanan Pos Universal, menganalisis mekanisme pelaksanaan Layanan Pos Universal setelah berakhirnya penugasan Pemerintah kepada PT. Pos Indonesia (Persero) pada tanggal 14 Oktober 2014, serta menganalisis upaya penyehatan Badan Usaha Milik Negara Pos oleh pemerintah sebagai amanat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos memberikan kesempatan kepada semua penyelenggara pos untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum yaitu Layanan Pos Universal, tidak hanya BUMN melainkan juga kepada BUMS, BUMD dan Koperasi. Sedangkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengamanatkan bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Penugasan Layanan Pos Universal sebagai fungsi kemanfaatan umum diberikan kepada BUMN, tidak diberikan kepada BUMS, BUMD maupun koperasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 terkait dengan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum (Layanan Pos Universal). Mengingat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009, maka pemerintah perlu segera menyiapkan metode seleksi untuk menunjuk penyelenggara pos Layanan Pos Universal serta perlu segera dilakukan penyehatan korporasi PT. Pos Indonesia dalam rangka menghadapi kompetisi. ...... The Issued of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has brings a change in the paradigm of post activity in Indonesia, including the implementation of the Universal Postal Service. The purpose of the study is to analyze the regulation of the Universal Postal Service and the correspondence between the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post by Act Number 19 of 2003 Concerning State-Owned Enterprises and the assignment of the Universal Postal Service. The study also analyzed the mechanism of the implementation of the Universal Postal Service after Indonesian Government ended assignment of the PT. Pos Indonesia (Persero) on October 14, 2014, as well as analyzing restructure State-owned Enterprise of Post by government as the mandate of Article 51 of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post. In order to preparing this study, the authors used normative research method. Based on the research, Article 15 paragraph (3) of Act Number 38 Year 2009 on the Post provides the opportunity for all postal providers to carry out the functions of the public benefit, which is the Universal Postal Service, not only the State-Owned Enterprises (SOEs) but also to State Owned private (BUMS), provincial enterprises (enterprises) and Cooperatives. While Article 66 paragraph (1) of Act Number 19 Year 2003 Concerning State-Owned Enterprises which mandates that the Government can give special assignments to SOEs to perform the functions of public benefit with regard to the intent and purpose of the activities of SOEs. An assignment of the Universal Postal Service (BDS) as a function of the public benefit provided to SOE, is not given to private enterprises, enterprises and cooperatives. Thus, it can be concluded that the implementation of Act Number 38 Year 2009 Concerning Post does not comply with the Act Number 19 Year 2003 relating to special assignment to SOEs to perform the functions of public benefit (Universal Postal Service). Considering The Act Number 38 Year 2009 Concerning Post has been valid since October 14, 2009, therefore the government should immediately set the selection method to designate the Universal Postal Service providers as well as post needs to be done to restructure the corporation PT. Pos Indonesia in order to face the competition.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang terhadap prospek liberalisasi jasa dibidang pos dalam lingkup General Agreement On Trade In Service (GATS), kendala dan manfaatnya bagi Indonesia. Tahapan-tahapan liberalisasi jasa bidang pos di Indonesia dan hal-hal yang terkait dalam penyusunan Schedule Specific of Commitment (SoC). Penelitian thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap prospek liberalisasi industri dibidang jasa pos. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia belum membuka jasa khususnya bidang pos. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya bidang pos merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the prospects of liberalization in the field of postal services within the scope of the General Agreement On Trade In Services (GATS), the constraints and benefits for Indonesia. Stages of liberalization of the postal services sector in Indonesia and the things involved in the preparation of the Schedule of Specific Commitment (SoC). This thesis research is a normative study, because this study focuses on the research literature that examines the general principles of law, systematic laws, and synchronization with the legal and policy analysis of the prospects of the government's liberalization of postal services in the field of industry. Data were analyzed using qualitative methods preskiptif. From the results of this study indicate that Indonesia has not opened the field of postal services in particular. Indonesia's National Regulations in the field of postal services sector, particularly in the determination is the cornerstone of Indonesia's commitment in the GATS-WTO.