Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan kebebasan yang diberikan Repada laser disc saat ini, setiap orang (termasuk remaja) dapat menonton film video laser dengan bebas. Yang dikawatirkan adalah bahwa remaja, hanya menonton film-film yang ada adegan seksnya, yang akan menimbulkan keinginan dihati mereka untuk meniru yang mereka tonton "tu dalam kehidupan sehari~hari. Dalam skripsi ini penulis ber:usaha mendeskripsikan bagaimana sikap yang dimiliki remaja tersebut terhadap adegan-ad egan seks yang mereka lihat di film video laser. Penulis beranggapan bahwa frekuensi menonton mempengaruhi sikapremaja, dimana frekuensi yang terbentuk dipengaruhi oleh jeniskelamin dan konsumsi remaja akan media yang bermuatan seks. Untuk itu penulis mengamrril sampel sebanyak 100 orang remaja yang berusia 13 - 21 tahun, dengan teknik penarikan sampel bola salju. Untuk mengetahui sikap yang mereka miliki, penulis menggunakan skala Likert. Dalam penelitian terbukti bahwa jenis kelamin dan konsumsi media bermuatan seks mempengaruhi frekuensi menonton film video laser. Frekuensi menonton yang terbentuk. ini ternyata mempengaruhi sikap yang remaja miliki terhadap adegan seks di film video laser tersebut. Para remaja pria, frekuensi menonton tidak terlihat pengaruhnya dalam membentuk sikap mereka terhad~p adegan seks. Sedangkan pada remaja wanita frekuensi mempengaruhi sikap yangterbentuk; dimana frekuensi menonton yang tinggi membentuksikap yang positif, dan frekuesi menonton rendah membentuksikapnegatif. Pada remaja yang mngkonsumsi media bermuatan seksterlihat bahwa frekuensi mempengaruhi sikap mereka terhadapadegan seks . Sikap positif yang terbentuk berasal dari remajadengan frekuensi menonton tinggi. Sedangkan pada remaja yangtidak meng konsumsi media bermuatan seks, pengaruh frekuensiberbanding terbalik dengan sikap yang terbentuk. Sikap positifdimiliki oleh remaja yang frekuensi menontonnya rendah, dansikap negatif dimiliki oleh yang frkuensi menontonnya tinggi."

"Skripsi ini membahas tentang sensor konten asusila dan kekerasan dalam film bioskop yang dijalankan oleh Lembaga Sensor Film. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis empiris terhadap implementasi kebijakan sensor di masyarakat. Wawancara dilakukan kepada informan yang terdiri dari anggota LSF, sineas film, dan masyarakat pecinta film indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam paradigma penyensoran pasca ditetapkannya Undang Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Perubahan tersebut menuju kepada penyensoran yang lebih tidak mengekang para pembuat film dan diharapkan di masa depan sensor film dapat digantikan sepenuhnya dengan klasifikasi film.

---

This research discusses about the censorship of pornographic and violence content in feature film run by Lembaga Sensor Film. The research was conducted by analyzing empirical implementation in censorship. Interviews were conducted to the informant that consists of members of LSF, film maker and Indonesian film lovers. Research shows that there is a change in censorship paradigm after goverment issued Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 about Film and Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 about Lembaga Sensor Film. The changes lead to lest restrain on censorship, and in the future film censorship can be replaced entirely with film classification."

"Perkembangan teknologi yang cepat memberi dampak yang besar bagi kehidupan manusia. Hal ini mempermudah masyarakat dalam menerima informasi, baik itu informasi positif maupun informasi negatif. Informasi yang tergolong negatif adalah konten video pornografi. Salah satu cara paling efektif untuk melakukan pemblokiran terhadap suatu website adalah bukan dengan memblokir alamat dari website tersebut, melainkan memblokir konten yang bersangkutan, yaitu dengan membaca tag dari konten tersebut, untuk itu penelitian ini dilakukan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi tingkat akurasi dan menentukan algoritma mana yang lebih tepat untuk melakukan klasifikasi dan memprediksi dari suatu tag video yang diberikan. Penelitian ini diarahkan pada penggunaan machine learning untuk melakukan prediksi terhadap tag video yang diberikan sehingga diperoleh hasil dari prediksi yang dilakukan. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil akurasi sebesar 97% untuk algoritma Naïve Bayes dan 97,5% untuk algoritma Bayesian Network dengan jumlah data latih sebanyak 2400 tag video.

---

The rapid technological development had significant impacts to human life. It is easier for the public to receive information, whether it is positive or negative information information. The information classified as negative is pornographic video content. One of the most effective ways to do the blocking of a website is not to block the address of the website, but block the content concerned, by reading the tags on them, therefore this study conducted.

The main focus of this research is to analyze the factors affecting the level of accuracy and determine which is more appropriate algorithms to classify and predict from a given video tag. This research is directed at the use of machine learning to predict the video tag is given in order to obtain the results of the predictions made. From the research that has been conducted, the results obtained an accuracy of 97% for the Naïve Bayes algorithm and 97.5% for the Bayesian Network algorithm with the amount of training data as many as 2400 video tag"

"Terjadinya suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi menimbulkan persoalan baru dalam penegakkan hukum pidana baik yang menyang¬kut perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana maupun yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan dalam menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut. Permasalahan penerapan Restorative Justice di Polresta Bogor Kota bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat, dimana dalam hal ini perlu keterlibatan negara yang dalam hal ini adalah pengadilan. Konsep keadilan restoratif ini sudah diakomodir tersebar di berbagai instansi, namun belum ada satu regulasi yang khusus membahas tema tersebut. Keadilan restoratif perlu diperjelas regulasinya agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial, di mana setiap orang harus dipandang sama di depan hukum. Penanganan keadilan restoratif harus dipastikan tidak melanggar hukum yang berlaku, dengan merujuk pada Integrated Criminal Justice System. Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi keadilan Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pornografi yang dilaporkan di Polresta Bogor Kota. Jenis dan tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi keadilan Restorative Justice sebagai alternatif strategi penyelesaian perkara pornografi yang dilaporkan di Polresta Bogor Kota adalah telah dilakukan dengan semaksimal mungkin oleh Polresta Bogor Kota dengan cara penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penyelesaian dilakukan dengan cara mencapai kesepakatan antar kedua belah pihak.

---

The occurrence of a crime that uses information technology raises new problems in enforcing criminal law both regarding acts that are prohibited and punishable by crime as well as those relating to the system of evidence and evidence that can be used to prove that a crime has occurred and in determining who the perpetrators of the crime are. The problem of implementing Restorative Justice at Polresta Bogor City aims to create public order and society, which in this case requires the involvement of the state which in this case is the court. The concept of restorative justice has been accommodated in various agencies, but there is no single regulation that specifically addresses this theme. The regulations for restorative justice need to be clarified so as not to cause social inequality, where everyone must be seen as equal before the law. The handling of restorative justice must be ensured that it does not violate applicable law, with reference to the Integrated Criminal Justice System. This study has the intent and purpose of knowing how to implement Restorative Justice as an alternative settlement of cases involving pornography reported at the Bogor City Police. The type and type of research used by researchers is descriptive qualitative research with a case study approach. The results of the study show that the implementation of Restorative Justice as an alternative strategy for solving pornographic cases reported at the Bogor City Police has been carried out as fully as possible by the Bogor City Police by resolving criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators/victims, and other parties who related to jointly seeking a fair solution by emphasizing restoration to its original state. Settlement is done by reaching an agreement between the two parties."