Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum pidana terhadap kasus-kasus investasi ilegal dengan skema money game seperti Skema Ponzi, Skema Piramida, dan skema lainnya, mengingat hukum pidana di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai tindakan tersebut dan investasi berskema money game belum dilihat sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri dan hanya dipandang sebagai isu temporer belaka. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini membahas permasalahan yang dituangkan dalam 3 (tiga) pertanyaan penelitian: Pertama, apa itu money game dalam bentuk investasi ilegal; Kedua, bagaimana pengaturan money game di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain; Ketiga, bagaimana penegakan hukum terhadap money game di Indonesia dan perbandingannya dengan negara-negara lain. Penelitian ini membandingkan pengaturan dan penegakan hukum terhadap money game di Indonesia dengan 3 (tiga) negara lain yaitu Malaysia, Persemakmuran Australia, dan Amerika Serikat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa money game belum diatur secara khusus di Indonesia, begitu pula di tiga negara yang menjadi pembanding. Pengaturan yang ada di Indonesia juga dinilai belum dapat mengakomodasi kejahatan skema money game secara keseluruhan. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk regulator untuk mengatur skema money game sebagai suatu kejahatan berdiri sendiri, atau setidak-tidaknya melakukan perubahan terhadap rumusan pasal-pasal yang dapat menghukum pelaku money game. Rumusan pasal-pasal tersebut harus mencakup karakteristik dari sebuah skema money game pada praktik. ......This study discusses the criminal law regulation against cases of illegal investment with money game schemes such as Ponzi Scheme, Pyramid Scheme, and other schemes, considering that Indonesian criminal law has not specifically regulated money game and an investment using money game scheme is not seen as a stand-alone crime, yet is only seen as a temporary issue. By using normative research methods, this study discusses the problems outlined in 3 (three) research questions: First, what is a money game as an illegal investment; Second, how money game is regulated in Indonesia and its comparison with other countries; Third, how is the law enforcement against money game in Indonesia and its comparison with other countries. This study compared the regulation and law enforcement against money game in Indonesia with 3 (three) other countries, which comprised of Malaysia, Commonwealth of Australia, and United States. The findings of the study show that money game has not been specifically regulated in Indonesia, as well as in the three comparison countries. The existing regulation in Indonesia are considered not to be able to accommodate the crime of money game entirely. Therefore, there is an urgency for the regulators to stipulate the money game scheme as a stand-alone crime, or at least amend the elements of the regulation that could punish the actors of money game. The elements amendment must cover the characteristics of a money game scheme in practice.

Abstrak :
Kepastian hukum merupakan upaya memberikan dasar pijakan hukum yang kuat dalam lingkup pengaturannya bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugas memberikan perlindungan hukum pada korban atau masyarakat untuk kasus tertentu. Berkaitan dengan kasus investor robot trading viral blast terkait penipuan dengan menggunakan skema ponzi di Indonesia harus sesuai dengan regulasi sekuritas agar perlindungan hukum terhadap semua subjek terpenuhi dan terjamin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mitigasi Investasi Robot Trading dengan skema ponzi berdasarkan studi kasus yang terjadi di Indonesia serta sistem pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap  kasus Robot Trading Viral Blast serta kendala dan upaya untuk mengatasinya. Secara terperinci metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis normatif atau doktrinal yaitu menemukan jawaban dengan pembuktian berdasarkan pada peraturan dan kitab undang-undang berikut dengan ajaran atau doktrin yang mendasari serta penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk keseluruhan penelitian, pendekatan konsep (conceptual approach) untuk meneliti pokok permasalahan, dan pendekatan kasus (case approach) untuk pembahasan pokok permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen diantaranya membaca, mempelajari dan memahami peraturan, buku dan literatur terkait. Berdasarkan hasil penelitian dapat dideskripsikan bahwa proses mitigasi terhadap investor robot trading Viral Blast terkait penipuan dengan skema ponzi di Indonesia secara normatif masih dicover oleh peraturan dan undang-undang yang relevan dalam arti belum adanya peraturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai robot trading sebagai sarana skema ponzi, karena tidak terdapatnya aturan khusus yang mengatur maka tidak bisa dipungkiri masih terdapat kerentanan dalam proses pelaksanaan dan penanganan karena terdapat kelemahan dalam proses pengimplementasian regulasi yang relevan tersebut. ......Legal certainty is an effort to provide a strong legal foundation within its scope for law enforcement officials when carrying out their duties to provide legal protection to victims or the public in specific cases. Regarding the case of investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, it must comply with securities regulations to ensure legal protection for all parties involved. The purpose of this research is to understand the mitigation process of Robot Trading Investment with a Ponzi scheme based on a case study that occurred in Indonesia, as well as the supervisory system by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency on the Viral Blast Robot Trading case and the challenges and efforts to overcome them. The research method used is normative or doctrinal, seeking answers based on regulations and laws along with underlying teachings or doctrines. The study adopts a statutory approach for the entire research, a conceptual approach to investigate the core issues, and a case approach for the discussion of the main issues. The data sources used are primary and secondary data obtained through document studies, including reading, studying, and understanding relevant regulations, books, and literature. Based on the research findings, it can be described that the mitigation process for investors involved in the Viral Blast robot trading scam with a Ponzi scheme in Indonesia, normatively, is still covered by relevant regulations and laws, but there is no specific regulation that explicitly governs robot trading as a Ponzi scheme tool. Due to the absence of specific regulations, vulnerabilities still exist in the implementation and handling process because of weaknesses in the implementation of relevant regulations.