Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu asas yang dianut dalam Peraturan Perkawinan di Indonesia adalah asas monogami dimana seorang pria hanya di perbolehkan beristrikan seorang wanita saja dan begitu pula seorang wanita. Akan tetapi, terdapat pengecualian atas asas tersebut atau lazimnya disebut asas monogami terbuka dimana diperbolehkan bagi seorang pria untuk beristeri lebih dari satu orang dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan. Sayangnya dalam penerapannya, persyaratan yang diatur dalam UU Perkawinan sering di simpangi yang akibatnya makin banyak praktek poligami yang tidak sehat seperti pelaku poligami bebas membuat Kartu Tanda (KTP) Penduduk baru yang menyatakan bahwa si pelaku poligami adalah seorang lelaki lajang sehingga ia dapat berpoligami tanpa melalui prosedur berpoligami yang ditentukan UU Perkawinan. Oleh sebab itu timbul pertanyaan apakah seseorang yang tidak berkualifikasi dapat melakukan perkawinan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974? dan apa akibat hukum bagi perkawinan poligami yang dilakukan oleh orang yang tidak berkualifikasi tersebut? Penelitian ini merupakan suatu penelitian kepustakaan dengan data sekunder dan dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian berupa metode penelitian hukum normatif karena pada dasarnya penelitian ini ditujukan untuk melakukan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2039.K/Pdt.G/1997/MA dengan bertumpu pada UU Perkawinan. Dimana dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan yang disyaratkan undangundang dapat mengakibatkan perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah menurut hukum dan dengan ini dapat dilihat bahwa UU Perkawinan melindungi status isteri pertama. Kemudian mendorong adanya Perbaikan-perbaikan pengaturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan mengadakan sosialisasi yang edukatif kepada masyarakat agar problematika poligami dapat diatasi dengan baik.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan karena ketiadaan izin istri pertama yang dilakukan saat suami yang bersangkutan telah meninggal dunia. Perkawinan poligami boleh dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 58 KHI. Penelitian ini merupakan penilitian dengan metode yuridis normatif dan tipologi yang bersifat deskriptif analitis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum poligami dengan memalsukan identitas istri, bagaimana pengaturan pembatalan perkawinan yang telah putus karena kematian dan bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 241/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perkawinan poligami yang dilakukan dengan memalsukan identitas istri adalah bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI sehingga dapat dilakukan pembatalan terhadapnya. Pembatalan perkawinan yang dilakukan setelah suami meninggal dunia ialah sama saja dengan yang masih hidup namun dalam praktiknya harus menyertakan beberapa syarat tertentu dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor 241/Pdt.G/ 2012/PA.Pdlg sudah tepat. ......The focus of this study is to examine the annulment of marriage caused by the absence of permission from the first and legal wife to do a polygamous marriage which the annulment itself happened by the time the husband already passed away. Polygamy in Indonesia is legal to be done if the marriage fulfills the requirements which are stated in Article 5 of Marriage Law and Article 58 Compilation of Islamic Law. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative library research methods with analytical descriptive typology. The problems in this thesis are how is the legal status of a polygamous marriage which done by falsifying the legal wife's identity, the regulation of polygamous marriage annulment done by the time the husband has passed away and whether the judge's sentence of Religious Court of Pandeglang No.241/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. is already correct and appropriate. The conclusion of the problems are polygamous marriage which done by falsifying the legal wife's identity is prohibited and againsts Marriage Law and Compilation of Islamic Law, so that polygamous marriage can be annulled. The annulment of marriage which done after the husband has passed away is basically the same as the same as the normal one, but there are some requirements to be fulfilled and the judge?s sentence of Religious Court of Pandeglang No.241/Pdt.G/2012/PA.Pdlg. is already correct and appropriate.

Abstrak :
Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak hasil perkawinan sirri hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, naum Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 KHI menyatakan bahwa yang bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga adalah ayahnya, sehingga melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 diubahlah cara membaca Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana suami dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila dapat dibuktikan dengan perkembangan tekonologi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan kasus (case approach). Oleh karena itu tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas dari putusan yang dikeluarkan MK perihal tanggung jawab orang tua terhadap anak hasil perkawinan sirri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, Putusan yang dikeluarkan MK tidak berdampak langsung karena tidak berkesinambungan dengan undang-undang lain yang terkait dan tidak terdapat sanksi apabila tidak dijalankan. ...... In Article 43, paragraph (1) of the Marriage Act and Article 100 of Islamic Law Compilation said that the children of Sirri marriage only have the relationship of civil law with the mother and her family, while in Article 34 paragraph (1) of the Marriage Act and Article 77 through Article 81 of Islamic Law Compilation states that are responsible for feeding their families is the father, so that through the Constitutional court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010 it changes how to read Article 43, paragraph (1) of the Marriage Act which the husband should be held accountable when it can be proved with technological developments. Therefore the aim of this study was to look at the effectiveness of the decision issued by the Court concerning the responsibility of parents to children of Sirri marriage. This research is a normative approach to law (statute approach), and the case (case approach). Based on the results, it can be concluded, the Court issued Decision no direct impact as not sustainable with other law-related and there are no sanctions if it does not run, so it is difficult to apply.