Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini mengungkapkan pengalaman perempuan dalam menjalani perkawinan poligami. Hal ini digali melalui pemaknaan mereka pada perkawinan poligami dan strategi bertahan dalam perkawinan poligami. Untuk mengetahui makna perkawinan dalam persepsi perempuan dan strategi yang mereka terapkan, penelitian ini menggunakan konsep perkawinan, perkawinan poligami, dan perkawinan menurut perspektif feminis. Selain itu, digunakan teori kuasa Foucault dan teori strategi bertahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berperspektif perempuan dan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam. Subjek penelitian berjumlah sepuluh orang perempuan Betawi Cinere yang menjalani perkawinan poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memberi makna yang beragam pada perkawinan mereka, di antaranya perkawinan sebagai wadah untuk menyatukan rasa cinta, Fase hidup yang harus dilalui sebagai perempuan, pengabdian pada orang tua dengan menerima perjodohan, dan melepaskan status janda. Perkawinan poligami sebagian besar dimaknai sebagai taqdir yang harus mereka lalui. Dalam perjalanannya, perkawinan poligami lebih banyak menimbulkan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, karena perlakuan tidak adil dari suami. Bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak terjadi karena tidak dipenuhinya hak dasar manusia meliputi pemenuhan sandang, pangan, papan dan kasih sayang. Selain itu menimbulkan kekerasan baik kekerasan fisik, ekonomi, psikis, dan seksual. lni menunjukkan bahwa pencapaian keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dalam keluarga sangat mungkin tidak tercapai dalam perkawinan poligami. Dalam menjalani kehidupan tersebut ada strategi yang dilakukan oleh para subjek : pertama, strategi resistensi berupa "perlawanan sehari-hari" walaupun tidak bertahan lama karena sering menjadi stimulus tindak kekerasan suami. Kedua, strategi adaptasi melalui kepasrahan perempuan pada kondisi yang mereka hadapi, sikap menerima, dan mengabdikan diri sepenuhnya pada tugasnya sebagai perempuan ; serta berbaik hati dengan keadaan menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh para subjek agar mereka tetap bertahan dalam menjalani perkawinan poligami.

---

This research exposes women experience in passing through and living on polygamy marriage. It is explored through their understanding on polygamy marriage and endurance strategies in polygamy marriage. To find out the meaning of marriage in women's understanding and their survival strategies, this research uses the concept of wedding, polygamy marriage, and marriage as indicated by feminist perspective. The authority theory of Foucault and theory of endurance strategy are used, too. This research applies a qualitative approach of women perspective and compiles data through in-depth interview. The research subject is the ten Betawi women in Cinere, which live in polygamy marriage. The research result said that women have various understanding on marriage, e.g. marriage is such space to share love and affection with her spouse, marriage is part of the living stage that must be passed through as women, and dedication for the parents by accepting the future husband from their parents, or just releasing a widowhood status. Most of women interpret polygamy marriage as destiny that should be passed through. In its implementation, polygamy marriages develop more violence against women and children because they receive injustice treatment from their husband: Violence against women and children is occurred since there is no fulfillment for basic human rights such as clothes, food, home and affection. It also extends in any physical, economical, psychological and sexual violence. This could be said that to establish a "sakinah mawaddah and rahmah" (peaceful and blessing) family in such polygamy marriage. In passing through such life, the subjects conduct strategies i.e.: first, strategy of everyday form of resistance. However, it sometimes does not work since this become stimulus for any violence of their husbands. Second, adaptation strategies such as surrender and accept with those conditions, and dedicate totally their nature as women; and be warm-hearted and have forgiving heart with the condition become an effort of the subject to live on polygamy marriage.

Abstrak :
Menurut hukum Islam tujuan perkawinan adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'at Islam. Demikian juga dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan kita telah mengatur prinsipprinsip serta asas-asas perkawinan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia. Salah satu asas-asas perkawinan tersebut adalah "asas monogami" yaitu seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan sebaliknya. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat melakukan poligami yaitu perkawinan dengan lebih dari seorang istri. Meskipun dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan, harus ada alasan-alasan serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dan ditetapkan oleh Pengadilan. Mengenai alasan-alasan untuk dapat berpoligami diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak berpoligami ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 yaitu :

1. Persetujuan dari istri/istri-istri.
2. Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
3. Jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak.

Apabila diperhatikan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar oleh seorang suami untuk melakukan poligami seperti yang ditentukan oleh Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tersebut di atas, nampaknya alasan-alasan termaksud dirumuskan pembentuk undang-undang secara umum. Berdasarkan hasil analisis terhadap kasus tentang permohonan untuk melakukan poligami di Pengadilan Agama Purwokerto selama kurun waktu 7 tahun, yaitu dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1996, 20 kasus yang dijadikan sampel penelitan. Dari 20 kasus permohonan izin poligami tersebut, ada 17 permohonan dikabulkan dan 3 permohonan ditolak oleh Pengadilan Agama Purwokerto. Dari kasus tentang permohonan izin poligami, ternyata alasan yang paling banyak dijadikan dasar untuk melakukan poligami adalah karena istri tidak dapat melahirkan keturunan, yaitu 10 kasus (50%), sedangkan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri ada 5 kasus (25%), alasan isterinya sakit ada 5 kasus (25%). Di samping alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk melakukan poligami seperti tersebut di atas, ternyata perkawinan poligami juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti faktor pendidikan, faktor sosial ekonomi, faktor lingkungan dan sebagainya. Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dideskripsikan bahwa ada korelasi negatif (hubungan terbalik) antara perkawinan poligami dengan faktor pendidikan, sosial ekonomi, dan lingkungan. Artinya semakin rendah tingkat pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan, semakin banyak terjadi perkawinan poligami. Sebaliknya semakin tinggi tingkat pendidikan, sosial ekonomi, lingkungan, justru semakin jarang terjadi perkawinan poligami. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, masalah poligami belum diatur secara tuntas, karena yang diatur baru menyangkut alasan-alasan, syarat-syarat serta tata cara untuk melakukan poligami. Ini berarti baru mengatur masalah-masalah sebelum terjadinya poligami. Sedangkan masalah-masalah setelah terjadinya poligami belum diatur. Seperti hak dan kewajiban para pihak, hak istri pertama (dengan anak-anaknya) terhadap penghasilan suami, hak untuk mendapat perlindungan hukum apabila suami tidak berlaku adil, dan sebagainya. Sikap masyarakat terhadap poligami ternyata oukup beragam, terbukti dari 20 orang responden yang dijadikan sampel, 10 orang responden (50%) menyatakan tidak setuju sama sekali dengan perkawinan poligami apapun alasannya karena dalam kenyataannya hanya akan membawa kesengsaraan bagi istri dan anak-anaknya, dan sulit diharapkan suami akan berlaku adil. Enam orang responden (30%) menyatakan setuju adanya poligami dengan syarat bahwa poligami tersebut benar-benar didasarkan kepada alasan-alasan yang rasional dan masuk akal sehat. Selebihnya yaitu empat orang responden (20%) menyatakan setuju adanya poligami dengan alasan poligami justru dapat mengatasi masalah keluarga. Sikap atau pandangan responden yang tidak setuju dengan poligami mendapat pembenaran secara empiris, karena apapun alasannya, sebagian besar kaum wanita tetap tidak dapat menerima poligami dengan perasaan ikhlas. Kenyataan juga menunjukkan betapa pahitnya keluarga yang berpoligami.

Abstrak :
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 209 K/AG/1994, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 48/1993/PTA., JK, jo. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 1107/Pdt.G/92/PA.JT., adalah salah satu contoh dari permasalahan di dalam poligami. Di dalam Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, prinsip yang dianut dalam perkawinan adalah perkawinan monogami, artinya seorang pria (suami) hanya boleh beristeri seorang wanita. Namun, secara bersamaan undang-undang, juga memberikan memberikan kesempatan kepada seorang pria (suami) untuk menikah lagi (poligami), meskipun dengan syarat-syarat tertentu dan harus memperoleh izin dari pengadilan. Salah satu alasan yang harus dipenuhi oleh seorang pria (suami) untuk poligami, adalah isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Disamping harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu adanya persetujuan isteri/isteri-isterinya, adanya jaminan dan kepastian bahwa suami akan berlaku adil dan mampu menjamin keperluan hidup terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Hal inilah yang menimbulkan pandangan yang berbeda dari masyarakat mengenai poligami, yang memandang poligami dari segi positif poligami, yaitu dipandang sebagai solusi dari permasalahan dalam keluarga dan segi negatif poligami dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga timbul pertanyaan, apakah dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama memberikan izin atau menolak poligami, bagaimana apabila isteri tidak bersedia memberikan kepada suami untuk menikah lagi, dampak apa saja yang mungkin terjadi dengan diajukannya izin poligami oleh seorang suami, dan apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah memadai untuk mengatur mengenai poligami. Pembahasannya meliputi konsepsi perkawinan dan poligami menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dibandingkan dengan KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), dan tentang konsepsi poligami ditinjau dari norma agama, norma sosial, dan norma hukum, serta tata cara mengajukan izin poligami. Pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan dan lapangan.

Abstrak :
Permasalahan poligami yang akhir-akhir ini berkembang di dalam masyarakat seringkali merugikan pihak wanita karena diperlakukan tidak adil. Artinya poligami dilaksanakan tanpa memenuhi prosedur, mekanisme, syarat, dan aturan yang ditentukan oleh hukum dan agama. Yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana kesalahpahaman suami yang sering terjadi dalam melaksanakan perkawinan poligami dan bagaimana kedudukan isteri pertama dalam perkawinan poligami. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan yang bersifat normatif yuridis. Kesalahpahaman suami sering terjadi dalam hal mengartikan kata adil yaitu menurut versi suami sendiri, bukan dari versi isteri ataupun kesepakatan antara keduanya dan persetujuan dari isteri sering kali diabaikan. Isteri pertama dalam hal ini mempunyai kedudukan yang lemah sehingga seharusnya ia membekali dirinya dalam bidang mental dan intelektual mengarah pada pemberdayaan materi sehingga mampu berdiri di atas kaki sendiri, karena pada dasarnya harkat, martabat dan derajat manusia yaitu pria dan wanita adalah sama di Mata Allah SWT.

Abstrak :
Tujuan Penelitian ini adalah : Dalam penelitian ini diberikan gambaran mengenai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di masyarakat mengenai poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dan akibat hukumnya. Contoh kasus dalam penelitian ini adalah penyimpangan yang terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai akibat kurang konsekuensinya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan aparat pelaksananya di dalam mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai penyebab terjadinya poligami di dalam kehidupan Pegawai Negeri Sipil, serta mengenai pengaturannya di dalam Peraturan Pemerintah, dan juga mengenai upaya hukum yang harus dilakukan agar pelaksanaan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan adalah bahwa penyebab terjadinya poligami khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil adalah karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan karena tidak dapat melahirkan. Penelitian ini menggunakaia metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 sebagai lex spesialis dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai lex generalisnya, di dalam prakteknya ternyata masih banyak ditemukan adanya pelanggaran. Hal tersebut merupakan suatu kelemahan dari Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983, di mana pada beberapa Pasalnya masih terdapat celah-celah yang dapat memberi peluang bagi Pegawai Negeri Sipil untuk melanggarnya. Maka Pemerintah menyempurnakan lagi beberapa Pasalnya yang dianggap masih lemah ke dalam ketentuan baru, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990, yang lebih bersifat mengikat dan memberikan kepastian hukum khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil, selain itu untuk menghindari salah penafsiran dalam pelaksanaannya dan lebih menjamin rasa keadilan. Aparat yang berwenang memberi izin perkawinan tersebut dapat lebih meningkatkan disiplin dan tanggung jawabnya terhadap segala peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat membantu Pemerintah dalam menegakkan segala peraturan perundang-undangan agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh segenap masyarakat, dan akhirnya segala penyimpangan yang terjadi dapat dihilangkan, minimal dikurangi.

Abstrak :
Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk melaksanakan perkawinan tidak hanya sebatas terpenuhinya rukun dan syarat dalam Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, tetapi perkawinan tersebut dilaksanakan dengan itikad balk agar perkawinan itu menjadi tidak cacat atau nikahul fasid. Selain rukun dan syarat ada juga larangan-larangan dalam perkawinan. Dimana untuk melaksanakan perkawinan tidak boleh melanggar larangan tersebut. Salah satu larangan itu adalah tidak boleh adanya hubungan keluarga dalam perkawinan, sesuai dengan Pasal 8 huruf a Undang-undang Perkawinan dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu perkawinan yang dilaksanakan juga tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan norma ketertiban yang berlaku di masyarakat. Dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 411K/AG/1998 dilakukan pembatalan perkawinan. Pembatalan ini karena adanya pelaksanaan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa seizin isteri pertama dan izin dari Pengadilan Agama. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai permohonan pembatalan perkawinan dari isteri pertama terhadap perkawinan poligami suaminya yang tidak sah menurut hukum dan jugamengenai tuntutan sita jaminan atas harta bersama suaminya dengan isteri keduanya. Untuk dapat mencari jawaban permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridisnormatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Untuk memperoleh bahan hukum primer menggunakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pembatalan perkawinan. Untuk memperoleh bahan hukum sekunder menggunakan literatur-literatur, serta untuk memperoleh bahan hukum tersier menggunakan kamus. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dikatakan bahwa perkawinan poligami yang dibatalkan karena cacat atau fasid, maka isteri yang sah dapat menuntut berupa sita jaminan atas harta bersama dari perkawinan poligami suaminya yang tidak sah menurut hukum. Oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Hukum Islam.

---

Pursuant to the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam), the Marriage is a very strong covenant to comply the order of god and it constitutes ritual that have the intention to make the life of household to be sakinah, mawaddah, warahmah. The marriage not only must fulfill with its requirements but also in good faith in order the marriage is not defective or nikahul fasad. In addition to the requirements of marriage, there are prohibitions in marriage that must be considered by anyone who intends to marry. One of some prohibitions is family relation in marriage as mentioned in article S of Law on Marriage and article 39 of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam). In addition, the marriage must comply with norm of religion, moral hazard and public order in the community. Decision letter of the Supreme Court No. 411K/AG/1998 has cancelled the marriage Due to the second marriage without consent from the first wife and the Religion Court(Pengadilan Agama). Following to the cancellation of marriage, the problems may arise. Through this thesis, the writer reveals legal matters regarding the application of cancellation of marriage from first wife related to the polygamy marriage which not valid under the laws as well as claim of security seizure (sita jaminan) on common property of her husband with his second wife. In order to find the answer of these matters, the writer uses the method of research of literature normatively-judicially by way of research of literature or secondary data. To obtain primary legal source, the writer uses the laws and regulations on Marriage and the decision of the Supreme Court regarding cancellation of marriage. To obtain secondary legal source, the writer uses literatures. To obtain tersier legal source, the writer uses dictionary. Based on the research, it is said that polygamy marriage which cancelled due to defective or fasad, then the valid wife may claim security seizure (sita jaminan) on common property of polygamy marriage of her husband which not valid under the laws. Therefore, such decision of the Supreme Court has not complied with the prevailing and Islamic laws.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan dalam pernikahan poligami dengan kekerasan dalam rumah tangga dan stress kaum lbu (khususnya wanita yang dipoligami) pads pemakahan poligami. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada tiga wanita yang dipoligami oleh suaminya. Apakah ada dampak bagi seorang istri sebelum dan se udah pemakahan poligami, terutama terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan fisik, yang menyebabkan rasa sakit, cidera, luka atau carat pads tubuh istrinya atau bahkan menyebabkan kematian. Kekerasan psikologis seperti setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya did, h.ilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada suaminya. Kekerasan seksual, setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual pemaksaan seksual atau sampai menjauhkan diri dad kebutuhan seksual. Kekerasan ekonomi, mencakup kepada membatasi istri untuk bekerja, atau bahkan bekerja untuk dickploitasi atau tindakan menelantarkan anggota keluarga dalam bidang ekonomi. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, yang menyebakan seorang istri terisolasi dari lingkungan sosialnya. Stress adalah salah satu bagian yang menjadi target peneliti apakah dari poligami kemudian adanya kekekrasan dalam rumah tangga apakah berdampak pada stress Ibu-ibu yang dipoligami oleh suaminya Secara fisik perang yang mengalarni stress akan mengalami perubahan seperti terlihat dari gejalanya yaitu sakit kepala, leher, sakit dibagian dada atau sariawan dan banyak sekali gejalanya. Secara emosional juga terlihat oarang yang mengalami stress seperti mudah tersinggung, depresi, gelisah, merasa tidak berdaya atau prustasi dan sebagainya. Adapun secara perilaku dapat dilihat seperti menggigit kuku, gelak tawa yang tinggi, memakai obat-obatan, berj alan mondar-mandir dan banyak lagi. Dari hasil penelitian terhadap ketiga wanita yang dipoligami oleh suaminya maka terdapat berbagai fakta kekerasan yang diakibatkan oleh pernikahan poligami tersebut. Lebih spesifik ialah kekerasan secara psikologis yang cukup dominan terjadi dalam keluarga tersebut dan menyebabkan stresss yang berkepanjangan. ...... The objective of this research is to find out the relationship in polygamy marriage with violence in household and depressed mothers (particularly those that are made co-wives) in polygamy marriage. This research applies qualitative method using an approach of case study on three women being made co-wives by their husbands. Are there impacts on wives before and after polygamy marriage, particularly with regard to violence in household? Physical violence means violence that causes pain, injury, wound, or physical defect on wife's body or even causes death. Psychological violence means any acts or sayings that result in fear, loss of self-confidence, loss of ability to act and feeling of powerless against the husband. Sexual violence means every act covering sexual harassment, sexual coercion, until refrain from sexual need. Economic violence covers restricting the wife from working, or even working to be exploited, or act of abandoning family members in terms of economics. Seizure of freedom haphazardly causing a wife isolated from her social environment. Depression constitutes one of the parts that become the target of the researcher whether polygamy and household violence bring impacts on the depressed mothers that made co-wives by their husbands. Physically, a depressed person will experience changes as seen from the symptoms, such as headache, neck ache, chest-ache, or naphtha and many other symptoms. Emotionally, a depressed person can also be seen from the symptoms such easily getting insulted, depressed, and restless, feeling of powerless or frustrated, etc. While behaviorally, it can be seen from the symptoms such as biting the nails, high cackles, consuming drugs, walling back and forth, etc. The result of research to the three women made co-wives by their husbands unveils various violence facts resulting from the said polygamy marriage. The more specific result is the psychological impacts in the families and cause prolonged depression.

Abstrak :
Berdasarkan ketentuan dalam hukum perkawinan Indonesia, asas monogami tidak berlaku secara mutlak. Dalam hal ini, terhadap asas monogami masih dimungkinkan adanya pengecualian. Poligami sebagai penyimpangan asas monogami diakui oleh undang-undang perkawinan. Dalam kaitannya dengan poligami kemudian muncul dua permasalahan kesimpulan bahwa Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanannya telah memberikan perlindungan hukum terhadap seorang Isteri dalam kaitannya dengan Poligami Yang Dilakukan Oleh Suami. Poligami hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin pengadilan agama. Dalam memberikan izin, pengadilan agama akan mendengar keterangan dari isteri pertama dan juga mendapat persetujuan dari isteri pertama tersebut. Pemberian izin pengadilan yang didasarkan pada persetujuan istri merupakan wujud perlindungan nyata, dimana suami hanya boleh berpoligami jika isterinya menyetujuinya. Pemberian persetujuan isteri tersebut merupakan wujud perlindungan hukum bagi isteri. Dalam hal seorang isteri, khususnya isteri Pegawai Negeri Sipil mengalami Poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka Isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan terhadap pernikahan kedua suaminya. Disamping pembatalan perkawinan, Isteri juga dapat meminta dijatuhkan sanksi administratif terhadap suaminya yang berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil untuk dipecat dari jabatannya. Bahkan dari aspek pidana dapat melaporkan suaminya ke pihak yang berwajib untuk diproses secara Pidana karena melanggar Pasal 279 KUHP. ...... According to Indonesian law of Marriage, monogamy is not absolute. In this matter, there still exception according monogamy. Polygamy is the exception of monogamy which ruled by the act of marriage. So, there are two problems reveal to be discussed in this paper. First, how is the law protection to a wife concerning to polygamy. Second, what kind of law effort that can be taken by the government employee first wife's if his husband polygamy not accordance with the act of marriage and government regulation number: 10 in the year 1983 as revised by government regulation number: 45 in the year 1990 concerning marriage consent and divorce to the government employee. This research is a normative law research, by using case study to the court decision. This research use secondary data by primary law sources, secondary law sources and also tertiary law sources. This is a descriptive evaluative by using qualitative analysis. According to that research we can make a conclusion for polygamy, that is: the act of marriage and it government regulation has given law protection towards a wife related to polygamy. Polygamy must be done after acquire a consent from the religion court. Before that, the court of religion will hear opinion and also permission from his first wife. The court consent based on agreement from his first wife and this is aimed to give law protection for a wife. If polygamy done by the government employee and it is not accordance with the act of marriage and it government regulation, so that his wife can claim for abortion of his second marriage, besides that his wife can also claim for administrative sanction that can cause fired from his occupation. Even from crime aspect, she can claim his husband to proceed in criminal way according article 279 KUHP.

Abstrak :
[ABSTRAK
Pernikahan poligami merupakan salah satu fenomena yang berkembang di masyarakat. Berbagai penelitian terkait masalah ini mengkaji banyak aspek diantaranya dilihat secara hukum dan sosial. Penelitian ini meneliti pengalaman psikologis pria yang menjalani poligami, terutama dalam hal psychological wellbeing dan spiritual well-being. Penelitian ini melibatkan lima orang pria berpoligami sebagai subjeknya. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pria berpoligami cenderung memiliki psychological well-being yang tidak utuh. Sedangkan dalam hal spiritual well-being, pria berpoligami di dalam penelitian ini cenderung cukup baik, terutama pada domain transendensi.

---

ABSTRACT
Polygamous marriage is one of the growing phenomenons happening in society. Various studies related to this issue have been examining many aspects seen both legally and socially. This study examines men?s psychological experienceundergoing polygamy, particularly in terms of psychological well-being and spiritual well-being. This study involves five polygamous men as the subject. The data collection of this study is gained from in-depth interview and observation. The result of this study reveals that the men undergoing polygamy tend to have psychological well-being that is not intact. Whereas polygamous men, in case of spiritual well-being, in this study tend to be quite good, especially in the transcendence domain.;Polygamous marriage is one of the growing phenomenons happening in society. Various studies related to this issue have been examining many aspects seen both legally and socially. This study examines men?s psychological experienceundergoing polygamy, particularly in terms of psychological well-being and spiritual well-being. This study involves five polygamous men as the subject. The data collection of this study is gained from in-depth interview and observation. The result of this study reveals that the men undergoing polygamy tend to have psychological well-being that is not intact. Whereas polygamous men, in case of spiritual well-being, in this study tend to be quite good, especially in the transcendence domain.;Polygamous marriage is one of the growing phenomenons happening in society. Various studies related to this issue have been examining many aspects seen both legally and socially. This study examines men?s psychological experienceundergoing polygamy, particularly in terms of psychological well-being and spiritual well-being. This study involves five polygamous men as the subject. The data collection of this study is gained from in-depth interview and observation. The result of this study reveals that the men undergoing polygamy tend to have psychological well-being that is not intact. Whereas polygamous men, in case of spiritual well-being, in this study tend to be quite good, especially in the transcendence domain.;Polygamous marriage is one of the growing phenomenons happening in society. Various studies related to this issue have been examining many aspects seen both legally and socially. This study examines men?s psychological experienceundergoing polygamy, particularly in terms of psychological well-being and spiritual well-being. This study involves five polygamous men as the subject. The data collection of this study is gained from in-depth interview and observation. The result of this study reveals that the men undergoing polygamy tend to have psychological well-being that is not intact. Whereas polygamous men, in case of spiritual well-being, in this study tend to be quite good, especially in the transcendence domain.;Polygamous marriage is one of the growing phenomenons happening in society. Various studies related to this issue have been examining many aspects seen both legally and socially. This study examines men?s psychological experienceundergoing polygamy, particularly in terms of psychological well-being and spiritual well-being. This study involves five polygamous men as the subject. The data collection of this study is gained from in-depth interview and observation. The result of this study reveals that the men undergoing polygamy tend to have psychological well-being that is not intact. Whereas polygamous men, in case of spiritual well-being, in this study tend to be quite good, especially in the transcendence domain.;Polygamous marriage is one of the growing phenomenons happening in society. Various studies related to this issue have been examining many aspects seen both legally and socially. This study examines men?s psychological experienceundergoing polygamy, particularly in terms of psychological well-being and spiritual well-being. This study involves five polygamous men as the subject. The data collection of this study is gained from in-depth interview and observation. The result of this study reveals that the men undergoing polygamy tend to have psychological well-being that is not intact. Whereas polygamous men, in case of spiritual well-being, in this study tend to be quite good, especially in the transcendence domain.;Polygamous marriage is one of the growing phenomenons happening in society. Various studies related to this issue have been examining many aspects seen both legally and socially. This study examines men?s psychological experienceundergoing polygamy, particularly in terms of psychological well-being and spiritual well-being. This study involves five polygamous men as the subject. The data collection of this study is gained from in-depth interview and observation. The result of this study reveals that the men undergoing polygamy tend to have psychological well-being that is not intact. Whereas polygamous men, in case of spiritual well-being, in this study tend to be quite good, especially in the transcendence domain., Polygamous marriage is one of the growing phenomenons happening in society. Various studies related to this issue have been examining many aspects seen both legally and socially. This study examines men?s psychological experienceundergoing polygamy, particularly in terms of psychological well-being and spiritual well-being. This study involves five polygamous men as the subject. The data collection of this study is gained from in-depth interview and observation. The result of this study reveals that the men undergoing polygamy tend to have psychological well-being that is not intact. Whereas polygamous men, in case of spiritual well-being, in this study tend to be quite good, especially in the transcendence domain.]

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pengelompokan sikap masyarakat mengenai campur tangan negara dalam masalah poligami. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksploratif. Mengunakan Teori Lambe dan Reineke. Temuan yang didapat dari penelitian ini adalah terbentuknya tiga pengelompokan sikap masyarakat berdasarkan kemiripan karakteristik sosial-ekonomi yang melekat pada individu. Ketiga kelompok tersebut yaitu kelompok protector yang menginginkan jaminan kebebasan dalam berpoligami, kelompok censorship yang menginginkan poligami dilarang dan kelompok allowers yang menginginkan pemerintah tidak ikut campur dalam masalah poligami. Jenis kelamin merupakan faktor signifikan yang membedakan pembentukan setiap kelompok.

---

Abstract
This thesis discusses the grouping of public attitudes about state interference in the issue of polygamy. The study was a quantitative study with exploratory design. Using the theory of Lambe and Reineke. Findings obtained from this research is the formation of three groupings of public attitudes based on similarities socioeconomic characteristics inherent in individuals. Three groups: the group protector who want guarantees of freedom in polygamy, a group that wants polygamy banned censorship and allowers groups who wanted the government not to interfere in the matter of polygamy. Gender is a significant factor that distinguishes the formation of each group.