Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pasca reformasi Indonesia dihadapkan pada perubahan pada sistem politik, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satu persoalan yang penting dan muncul adalah pemilihan kepala daerah secara langsung, dan hasil dari pemilihan kepala daerah secara langsung adalah munculnya kepala daerah yang berusia muda. Kualitas pemimpin muda, terkadang menjadi sorotan publik dalam masa kepemimpinannya, seperti yang terjadi di kota Bogor dimana kepala daerah sebagai representasi eksekutif pernah terjadi konflik dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor sebagai representasi legislatif terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif. Akar masalah antar kedua instansi tersebut dikarenakan oleh komunikasi politik yang tidak berjalan dengan baik karena pimpinan kedua instansi tersebut. Hingga pada akhirnya pihak eksekutif berhasil melaksanakan komunikasi politik yang efektif dengan pihal legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teori-teori yang dikedepankan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi politik dan teori ketahanan nasional. Teori tersebut dipakai sebagai kerangka berfikir yang membantu peneliti dalam melihat dan menganalis hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya. Dari hasil penelitian yang didapat, bahwa politik informal sangat berpengaruh dalam pelaksanaan komunikasi politik yang efektif antara eksekutif dengan legislatif di kota Bogor dibandingkan pertimbangan politik. Wali Kota Bogor sebagai representasi eksekutif berhasil menjalankan komunikasi politik yang efektif sehingga batalnya pengunaan hak interpelasi dari pihak DPRD kota Bogor sebagai representasi legislatif.

---

ABSTRACT
Post-reform Indonesia are faced with changes in the political system, the system of government and state. One important issue that arises is the direct local elections, and the results of direct local elections is the emergence of regional heads of the young. The quality of young leaders, sometimes into the public spotlight in his tenure, as happened in the city of Bogor, where the executive head of the region as a representation ever conflict with the Regional Representatives Council (DPRD) Bogor city as a representation related legislative policies issued by the executive. The root of the problem between the two agencies was due to political communication does not run well by the leaders of both institutions. Until finally the executives successfully implement effective political communication with legislative pihal. This study used a qualitative method with descriptive analysis. Theories being put forward in this research is political communication theory and the theory of national security. The theory used as framework of thinking that help researchers in viewing and analyzing the research results found in the field. By using the theoretical framework, the correlation between the facts on the ground which is obtained during the process of research and theory can be seen in correlation gap. From the results obtained, that informal politics is very influential in the implementation of effective political communication between the executive and legislature in the city of Bogor than political considerations. Mayor of Bogor as executive representation to successfully run an effective political communication so that the cancellation of the use right of interpellation of the Bogor city parliament as legislative representation.

Abstrak :
Desentralisasi di Indonesia, yang tumbuh seiring gelombang demokratisasi, telah mengubah langgam hubungan pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya, karena kini rakyat berwewenang penuh untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Namun bersamaan dengan kehadiran wewenang tersebut, timbul permasalahan ketidakseimbangan informasi, yang diakibatkan oleh ketidak-tahuan masyarakat tentang kompetensi dan preferensi kebijakan pemimpin mereka. Hal ini menegaskan pentingnya seorang pemimpin daerah untuk menciptakan hubungan interaktif dengan masyarakatnya dan membangun kepercayaan mereka. Untuk memahami hubungan tersebut, Peneliti melakukan pengamatan berperanserta terhadap Walikota Surakarta (Solo) Joko Widodo ("Jokowi") menggunakan bingkai teori dramaturgi Erving Goffman, yang memanfaatkan metafor teater untuk menganalisis perilaku manusia (Mulyana, 2010:106). Pemahaman tersebut lalu ditelaah menggunakan Teori Keagenan yang mempelajari tentang hubungan prinsipal-agen dan masalah-masalah di dalamnya (Eisenhardt, 1989:58). Peneliti mendapati bahwa melalui sikap yang tidak selamanya konsisten dengan pemahaman dramaturgi, Jokowi melaksanakan berbagai strategi komunikasi politik untuk memitigasi ketidak-seimbangan informasi di Kota Solo. ...... Decentralisation in Indonesia has changed the nature of relationship between the country?s local leaders and their respective people, as the latter has now the sole discretion to elect their own leaders. This role naturally raises the information asymmetry, due to people?s unawareness of the chosen leader's competence and policy preference. Such asymmetry underscores the importance for local leaders to develop an interactional relationship with its people to induce their faith on her/him. For the purpose of this thesis, city mayor Joko Widodo (?Jokowi?) of Surakarta (Solo) was observed using the framework of Erving Goffman?s Theory of Dramaturgy, which employs the metaphor of theatre to analyse human's behavior (Mulyana, 2010:106). The outcomes were then examined in the context of Agency Theory that studies principal-agency relationship and its underlying problems (Eisenhardt, 1989:58). Through this analysis, the thesis elicits Jokowi's political communications strategy that is not consistently aligned with the dramatugical assumptions, and ways such strategy mitigate information asymmetry as the chief issue of the Agency Theory.

Abstrak :
Tema kontestasi diskursus Islam Indonesia dalam konteks demokrasi pasta Orde Baru menjadi tema yang dipilih dalam tesis ini, karena baik diskursus Islam Iiberal maupun Islamisme sebagai arus besar diskursus Islam masing-masing berusaha memperebutkan kontrol terhadap masa depan masyarakat Muslim di Indonesia dalam konteks proses demokratisasi. Sementara sampai saat ini tidak ada karya tentang politik Islam yang menganalisis secara detail bagaimana kontestasi wacana Islam tersebut secara simultan bergulir dalam praktik sosial maupun tampil dalam praktik diskursus yang menempatkan bahasa sebagai medan bagi pertarungan kuasa antara diskursus-diskursus Islam di Indonesia. Fokus utama dari tesis ini adalah menganalisis secara detail bagaimana kontestasi antara diskursus wacana Islam liberal yang ditampilkan oleh teks karya Ulil Abshar Abdalla yang berjudul "Mengapa Kita Perlu Meniru Barat?" dan diskursus Islamisme yang ditampilkan oleh teks karya Bramastyo Pontas P. yang berjudul "Transformasi Kaum Muda Indonesia" bergulir dalam dua level yaitu: pertama, dalam konteks praktek sosio-kultural yaitu melalui penyebaran pengetahuan melalui institusi politik dan memanfaatkan peluang struktur politik. Kedua, secara mikro berhubungan dengan bagaimana bahasa menjadi medium bagi kontestasi antara dua diskursus Islam Indonesia tersebut. Tesis ini menggunakan tiga teori tentang analisis diskursus yang dibangun oleh Michel Foucault tentang relasi kuasa dalam setiap praktik sosial, teori hibridasi dan intertekstualitas dari Mikail Bakhtin dan analisis diskursus kritis tiga dimensi dari Norman Fairclough. Metode analisis daiam riset ini menggunakan model analisis wacana kritis tiga dimensi yang dibangun oleh Norman Fairclough (yaitu analisis pada tingkat praktik sosio-kultural, praktik diskursif, dan-praktik analisis-tekstual)-untuk menyambungkan antara analisis-ditingkat makro yang terhubung dengan analisis ditingkat mikro. Temuan penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa bahasa dalam teks menjadi medium bagi bergulirnya kontestasi kuasa dan konflik yang berlangsung antara diskursu Islam liberal dan Islamisme yang bergulir baik di tingkatan makro (praktik sosio-kultural) dan tingkatan mikro (praktik diskursif dan analisis tekstual). Konflik diantara kedua wacana tersebut merepresentasikan sikap yang kontras antara wacana muslim demokrat liberal yang menempatkan Barat sebagai model modernitas bagi arah arah masa depan masyarakat Islam bagi wacana Islam liberal, dan muslim demokrat Islamis yang disatu sisi berusaha melakukan resistensi terhadap Barat dan terobsesi untuk melakukan IsIamisasi terhadap demokrasi dan modernitas. ImpIikasi teoritik dari tesis ini menunjukkan bahwa sesuai dengan teori Norman Fairclough tentang bahasa sebagai medium bagi kontestasi relasi kuasa, bahwa bahasa dalam teks Ulil Abshar Abdalla dan Bramastyo Pontas P. kedua-duanya menjadi medium bagi bergulirnya relasi kekuasaan antara diskursus Islam liberal dan Islamisme.

---

Islamic Indonesian discourse contestation under the democratization context of the post New Order is chosen for this thesis because both Islamic liberal and Islamism discourses are representing the two mainstreams of Islamic discourse, struggling to gain control over Indonesian Moslem. In the research of Political Islam, there is hardly any comprehensive research on the contestation of Islamic discourses especially on the post New Order era in the level of socio-cultural context and the level of micro text related to how Language became the medium for power relation and conflict ideology within Islamic discourses in Indonesia. The focus of this thesis is to analyze comprehensively the differences between Islamic discourses, the Liberal Islam discourse and the Islamism discourse, are being contested in public sphere. In line with this objective, the thesis would therefore scrutinize two articles representing those two conflicting paradigms, that is, ?Mengapa Kita Perlu Meniru Barat?? (Why do We have to Follow the West?) Written by Ulil Abshar Abdalla representing the Liberal Islam discourse, and ?Transformasi Kaum Muda Indonesia? (the Transformation of Indonesia's Young Generation), written by Bramastyo Pontas P projecting Islamism discourse. This thesis is trying to analyze in two IeveIs. First, the thesis is trying to explain the confrontation between those distinct paradigms occurred in a particular socio-political context. Second, this research analyze how the language became a realm of power contestation, involving those two opposite Islamic discourses. The theoretical framework of this research used Foucault theory of power in every social practice, theory of intertextuality from Mikail Bakhtin and three dimensional critical discourse analyses from Norman Fairclough. The methodology of this research applied three dimensions of critical discourse analysis developed by Norman Fairclough (analysis in the level of-socio-cultural practices, discursive practices, and textual analysis practices) to establish linkage between macro-politics and micro-politics analysis of the text. The result of this research shown that the language used within the text became a medium for power contestation and conflict between Liberal Islam and Islamism both at the macro level (socio-cultural level) and micro level (discursive and textual analysis). This ideological conflict and power contestation represented the contrasting position between the democrat liberal Moslem discourses which placed the West as a model of Islamic society future and standard for modernity, and on the other side the democrat Islamism Moslem discourses obsession to resist western modernity hegemonic project and try to turn democracy and modernity through Islamization. The theoretical implication of this thesis shown the accordance of the findings with Norman Fairclough's theory where the language in Abdalla's and Pontas' texts express the role of language as the medium of power relation contestation, between liberal Islam and Islamism discourse.