Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persaingan kelompok milisi dalam penguasaan sumber daya ekonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Libya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teori konflik, teori greed dan grievance, serta teori pertumbuhan ekonomi dipakai untuk menganalisis ekonomi politik Libya pasca revolusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan antar kelompok milisi atas sumber daya ekonomi telah terjadi sejak masa transisi pemerintahan Libya pada 2011 dan berlanjut sampai tulisan ini dibuat. Sumber daya ekonomi yang diperebutkan antara lain adalah minyak, pusat-pusat perdagangan, bank, jalur-jalur perdagangan di daerah perbatasan, bandara, serta posisi-posisi penting di pemerintahan. Kelompok milisi yang berkonflik seringkali menggunakan kekerasan demi memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Hal inilah yang menciptakan kompleksitas konflik politik Libya. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konflik politik yang disibukkan dengan persaingan berbagai aktor internal dan eksternal untuk memperebutkan sumber daya ekonomi dan kekuasaan, memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Libya.

---

This study aims to analyze the competition of militia groups in the control of economic resources and it influences on Libyas economic growth. The approach used is a qualitative approach. Conflict theory, greed and grievance theory, and economic growth theories are used to analyze Libyas post-revolution political economy. This research shows that the competition between militia groups over economic resources has occurred since the transition period of the Libyan government in 2011 and continues until this writing. Economic resources contested include oil, trade centers, banks, trade routes in country borders, airports, and important positions in government. Conflicting militia groups often use violence to obtain economic and political benefits. This is what creates the complexity of the Libyan political conflict. This research concludes that  the political conflicts that are preoccupied with the competition of various internal and external actors to fight over economic resources and power, have a negative influence on economic growth and social life of the Libyan people."

"ABSTRAKPerumusan kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlepas dari perpolitikan aktor-aktor birokrasi yang terlibat. Dengan demikian, dinamika kebijakan suatu negara terhadap negara lain bisa dipahami melalui studi tentang politik birokrat. Skripsi ini membahas tentang kontradiksi pendekatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam isu demokratisasi Myanmar pada dua periode pemerintahan George W. Bush. Ada dua kelompok dalam perumusan kebijakan luar negeri Bush yakni kaum neokonservatif dan kaum realis. Melalui studi historis deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kontradiksi terjadi dalam pendekatan kebijakan luar negeri Bush karena adanya dominasi salah satu kelompok dalam perumusan kebijakan.

---

ABSTRACTA country’s foreign policy making cannot be separated from the politics of bureaucratic actors. Thus, the dynamics of a country’s policy towards other countries can be understood through the study of bureaucratic politics. This thesis discusses the contradiction of U.S. foreign policy approaches on democratization issues in Myanmar during two periods of George W. Bush administration. There are two groups in the formulation of the Bush foreign policy, neoconservatives and realists. Through descriptive historical studies, this study found that a contradiction in the Bush foreign policy approach occurs because of the dominance of one of the groups in the foreign policy making."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh revolusi yang terjadi pada negara-negara Timur Tengah sejak akhir tahun 2007 sampai sekarang. Gelombang demokratisasi yang disebut denga Arab Spring dimulai dari Tunisia dan terus Mesir, Libya dan Suriah. Menariknya, revolusi terjadi di negara-negara yang secara ekonomi rendah dan secara politik menganut sistem republik. Negara-negara kaya yang berada di bawah sistem monarki berhasil untuk menangani dinamika politik mereka. Namun, negara-negara Teluk khususnya Arab Saudi, mulai khawatir karena revolusi yang melanda beberapa negara di Timur Tengah dipastikan akan mempengaruhi negara mereka. ,,,,,,This research is motivated by the revolution that happen to the Middle East states since the end of 2007 to the present day. The wave of so called democratization started from Tunisia and continued to Egypt, Libya, and Syria. Interestingly, the revolution happened in the countries that are economically low and politically under the republic system. The rich countries that are under monarchy system succeeded to handle their political dynamics. However, the Gulf countries in particular Saudi Arab, has started to worry since the revolution that hit some countries in the Middle East also influence their countries."

"Penelitian ini membahas mengenai relasi sipil-militer di Myanmar. Setelah kurang lebih lima dekade di bawah kekuasaan junta militer, Myanmar kembali menegakkan supremasi sipil melalui penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan Concordance Theory oleh Rebecca Schiff untuk menganalisis relasi-sipil militer di Myanmar setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010 hingga tahun 2019. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis concordance yang terbentuk antara militer, elite politik, dan masyarakat berdasarkan keempat indikator yang dikemukakan oleh Schiff, yaitu Social Composition of the Officer Corps, Political Decision-Making Process, Recruitment Method, dan Military Style. Penelitian ini menemukan bahwa pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang disepakati antara militer, elite politik, dan masyarakat setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2010 di Myanmar merupakan hasil dari concordance antara ketiga aktor tersebut, di mana mereka menyepakati keempat indikator dalam Concordance Theory.

---

This research discusses the civil-military relations in Myanmar. After having been under junta military rule for almost five decades, Myanmar successfully re-established civilian supremacy through the 2010 general elections. Combined with a qualitive approach, this research used the Concordance Theory by Rebecca Schiff to analyse the civil-military relations in Myanmar after the 2010 general elections until 2019. It analyses the concordance among the military, the political elites, and the citizenry in Myanmar based on the four indicators of the Concordance Theory, which are Social Composition of the Officer Corps, Political Decision-Making Process, Recruitment Method, and Military Style. The findings of this research indicate that the distribution of power in the government agreed among the military, the political elites, and the citizenry after the 2010 general elections in Myanmar was a result of the concordance among the three actors, in which they agreed upon the four indicators in the Concordance Theory."

"Periode pasca-Arab Spring telah menjadi sebuah arena politik dimana partai-partai Islamis memainkan peran yang relatif signifikan dalam transisi politik demokratis di Timur Tengah. Meski banyak pihak menafsirkan adopsi kalangan Islamis atas nilai-nilai demokrasi sebagai sekedar upaya pragmatis, taktis, dan minim ketulusan, persoalan Islam dan demokrasi telah menjadi perhatian beberapa pemikir Islamis berpengaruh bahkan beberapa dekade sebelum pecahnya Arab Spring. Mengkaji Islamisme lebih sebagai sebuah tradisi pemikiran, penelitian ini berupaya menelusuri genealogi pemikiran kalangan Islamis mengenai demokrasi pada tradisi pemikiran Islam modernis hingga munculnya kelompok yang dikenal sebagai “neo-Islamis”. Berbarengan dengan analisis terhadap aspek-aspek doktrinal dari pemikiran kalangan Islamis, penelitian ini akan mendemonstrasikan bagaimana perdebatan intra-Islamis mengenai teologi politik tertentu dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan penting, baik secara ideologis maupun politis. Hal ini dilakukan dengan melihat pada praktik politik partai-partai Islamis di Mesir, Tunisia, dan Maroko. Studi ini mendapati adanya kontinuitas sekaligus perubahan pada pemikiran kalangan Islamis mengenai demokrasi dari tradisi pemikiran Islam modernis dan menganalisis bagaimana hal ini memengaruhi trayek politik partai-partai Islamis di tiga negara tersebut setelah Arab Spring. Meski terdapat ambivalensi terhadap gagasan demokrasi, bahkan kecenderungan anti-demokrasi, di kalangan Islamis awal; periode pasca-Arab Spring menegaskan mungkinannya upaya rekonsiliasi antara pemikiran Islamisme dan aspek-aspek demokrasi tertentu.

---

The post-Arab Spring period had been a political arena where Islamist parties played relatively significant roles in the democratic political transition in the Middle East. Despite the fact that many have interpreted the adoption of democratic values by Islamist parties as merely pragmatic, tactical effort and lacking sincerity, the question of Islam and democracy had been discussed by some prominent Islamist thinkers, even decades before the break of the Arab Spring. Approaching Islamism more as an intellectual tradition, the present study seeks to trace the genealogy of Islamist thought on the issue of democracy in the discourses of some Islamic modernist thinkers until the emergence of the so called “new-Islamist”, in the years prior to the Arab Spring. Along with an analysis on the doctrinal aspects of Islamist thought, this study will then demonstrate how intra-Islamist debates on certain political theology can cast light on important differences among Islamists themselves, both ideologically and politically. This will be done by looking at the politics of Islamist parties in Egypt, Tunisia, and Morocco. The study notices the existence of both continuity and change in the Islamist thought on democracy from the Islamic modernist tradition and analyzes how they affect the different political trajectories of Islamist parties in those three countries in the aftermarth of the Arab Spring. Eventhough there had been an ambivalence attitude, or even a hostile tendency, toward democracy among the early Islamists; the post-Arab Spring has confirmed the possibility of reconciliation between Islamist political thought and certain aspects of democracy"