Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam sejarah politik di Indonesia, Oei Tjoe Tat tercatat sebagai kelompok "integrasionis", yang memiliki konsep kebangsaan Indonesia non-rasial. Kegiatan politiknya bermula di kalangan peranakan Tionghoa yang ditandai dengan keterlibatan dirinya dalam berbagai organisasi peranakan. Sebutlah misalnya, Sin Ming Hui, Partai Politik Tionghoa (PPT), Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), dan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI).

Pada permulaan demokrasi terpimpin (1959), Oei Tjoe Tat bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo). Sejak saat ini kegiatan politik Oei Tjoe Tat meluas dan mulai meninggalkan politik etnis. Kegiatannya tidak saja lagi untuk kalangan peranakan Tionghoa, tetapi sudah pada persoalan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan karenanya Oei Tjoe Tat pantas mendapat respek Presiden, sehingga diangkat sebagai Menteri Negara diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora {1965-1966).

Tampilnya Del Tjoe Tat dalam jajaran elite politik Indonesia tentu saja punya keunikan tersendiri. ia bukanlah seorang yang dikenal sebagai politikus sebagaimana peranakan lainnya (Siauw Giok Tjhan, Thio Thiam Tjong, Tan Po Goan, dan lain-lain). Kegiatannya justru lebih banyak dalam bidang sosial kemasyarakatan, tetapi rupanya Presiden punya pertimbangan khusus. Oei Tjoe Tat dinilai telah mengindonesia dan aktif menyumbang demi perjalanan revolusi (baca kepentingan pemerintah Soekarno). Perilaku politiknya di Konstituante yang pro pemerintah untuk kembali kepada UUD 1945 adalah contohnya. Kemudian setelah terjadi peristiwa kerusuhan Mei 1963, Oei Tjoe Tat termasuk orang yang bersuara keras menentang kontra revolusi. Di samping itu, faktor pendidikan kesarjanaan hukumnya turut memperkuat pilihan Presiden. Keteguhan pendirian dan konsisten dengan sikap membuat Presiden mempercayainya, bahkan O.G. Roeder menyebut Oei Tjoe Tat sebagai "fellow traveller Soekarno". Dari sini pula Oei Tjoe Tat dipercaya mengemban tugas-tugas kenegaraan yang bersifat rahasia (peka).

Meskipun demikian, Oei Tjoe Tat tidaklah luput dari berbagai persoalan rumit, baik politis atau pun sosial. Apa yang popular dengan masalah Tionghoa adalah salah satu yang harus dicarikan pemecahannya oleh Oei Tjoe Tat. Oei ditugaskan dalam bidang hubungan masyarakat, imigrasi, kewarganegaraan, lembaga tinggi negara, kebijakan dalam negeri dan keamanan. Adakalanya Oei Tjoe Tat terpaksa mengorbankan prinsip dasarnya sebagai pejuang hak azasi manusia, demi kepentingan politik pemerintah yang mengangkatnya. Apakah hal ini disebabkan oleh kesadaran sebagai minoritas yang cendrung selalu mendukung pemerintah yang berkuasa, atau karena memang seorang menteri harus seperti itu (sudah menjadi tugas) ? Belum lagi berbagai tindakan politis yang tidak selalu nenghargai hak azasi dan menjurus diskriminasi. Kesemua itu membawa diri Oei Tjoe Tat dalam posisi yang penuh dilema.

Dalam tesis ini akan dicoba menggambarkan perkembangan sikap politik Oei Tjoe Tat pada khususnya, dan politik peranakan Tionghoa pada umumnya, dari awal keterlibatannya dalam organisasi peranakan tahun 1946 sampai Oei Tjoe Tat ditahan pada tahun 1966 karena dituduh "subversi". Selama periode tersebut dapat diperoleh gambaran tentang masalah-masalah atau aspek-aspek tertentu dari masyarakat Tionghoa Indonesia di pentas politik Indonesia melalui kisah kehidupan seorang peranakannya (Oei Tjoe Tat).

Abstrak :
The implementation and actualization of democracy in various surfaces of the globe are perceived to prosper the political culture of all mankind. Nonetheless the prosperity keeps dark sides when seen in a narrower scope i.e. several indigenous cultures. Democracy has undergone shifts of paradigms throughout history. This article explores several effects of democracy to cultural life and various issues around them. Some solutions thus offered in order to formulate a sound policy that is culturally accountable.

Abstrak :
Kosovo merupakan negara pecahan Yugoslavia yang hingga saat ini masih memiliki permasalahan status terkait eksistensinya dalam politik internasional. Rusia sebagai sekutu penting Serbia memiliki peran besar dalam mempengaruhi perkembangan di wilayah ini. Adalah Gereja Ortodoks Rusia yang mendorong pemerintah nya untuk terlibat dalam dinamika politik yang ada di Kosovo. Makalah ini menjelaskan bagaimana dan mengapa situs budaya ortodoks yang ada di Kosovo dapat menggerakan sebuah instansi gereja untuk terlibat dalam pemerintahan sehingga mempengaruhi masa depan wilayah yang diakui oleh AS dan sekutunya di tahun 2008 ini. Penelitian yang menggunakan konsep warisan budaya/cultural heritage, partisipasi politik melalui kelompok kepentingan, dan Religion and Diplomacy ini menunjukan bahwa Situs budaya Ortodoks memberikan landasan bagi gereja ortodoks berupa solidaritas sesama ortodoks, ancaman musuh baru, dan sentimen di dalam negeri. Kombinasi ketiga hal ini mengakibatkan naiknya dukungan publik sehingga mampu mendorong pemerintah Rusia untuk terlibat menentukan masa depan Kosovo. ......Kosovo is a breakaway country from Yugoslavia which until now still has status problems related to its existence in international politics. Russia as an important ally of Serbia has a big role in influencing developments in this region. It is the Russian Orthodox Church that encourages its government to get involved in the political dynamics that exist in Kosovo. This paper explains how and why an orthodox cultural sites in Kosovo can mobilize a church institution to be involved in governance and influence the future of the region which was recognized by the US and its allies in 2008. This research using the concept of cultural heritage, political participation through interest groups, and Religion and Diplomacy shows that Orthodox cultural sites provide the foundation for the orthodox church in the form of solidarity with fellow orthodox, the threat of new enemies, and sentiments in the country. The combination of these three things resulted in increased public support so as to encourage the Russian government to be involved in determining the future of Kosovo.

Abstrak :