Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini mengangkat permasalahan tentang Perumnas Depok Baru dari awal pembangunannya sampai rumah tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat. Diantaranva : mengapa Depok yang dipilih untuk pembangunan perumnas ini, dan juga proses pembangunannya serta setelah jadi bagaimana rumah tersebut sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan, begitu juga syarat apa saja yang diperlukan untuk mendapatkan rumah tersebut. Dan bagaimana respon masyarakat terhadap perumnas itu sendiri. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencoba memahami proses pembangunan perumnas Depok Baru yang merupakan proyek percontohan dari perumnas-perumnas lainnya. Dan setidaknya bisa menambah pengetahuan tentang salah satu proses pembangunan kawasan pemukiman di Indonesia khususnya Depok sebagai penyangga Jakarta. Perumnas Depok pada awalnya hanya merupakan salah satu proyek pernerintah untuk mengatasi tingginya tingkat urbanisasi di Jakarta yang berdampak Pemda Jakarta tidak dapat menyediakan perumahan yang layak bagi para warganya. Untuk itu dikembangkanlah daerah di sekitar Jakarta yaitu Bogor, Tangerang, dan Bekasi termasuk Depok didalamnya. Dengan pembangunan Perumnas tersebut orang_-orang berminat untuk tinggal di Depok, karena Depok hanya difungsikan sebagai wilayah hunian bagi warga Jakarta karena pada kenyataannya mereka tetap mencari nafkah di Jakarta."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan peraturan gubernur tentang pedoman RT/RW dilalui berdasarkan 4 (empat) tahapan formulasi kebijakan, yaitu: tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan tahap terakhir penetapan kebijakan. Dilihat berdasarkan model formulasi kebijakannya, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta merupakan model elit dan kelompok. Model elit tercermin dari elit Provinsi DKI Jakarta yang memiliki instrumen kekuasaan dalam formulasi kebijakan publik yang dalam hal ini mengkombinasikan preferensi nilai-nilai kelompoknya dengan kepentingan masyarakat. Model kelompok dilihat dari pengikutsertaan kelompok internal dan eksternal pemerintah.

---

This research aims to analyze the policy formulation Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta. This research used a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Results of this research is the process of policy formulation governor regulation on guidelines for RT/RW is traversed by 4 (four) stages of policy formulation, namely: problem formulation stage, the policy agenda, selection of policy alternatives to resolve the problem, and the last stage of policy determination. Viewed by the model formulation of policies, Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta is an elite and group model. Elite model reflected from Jakarta Provincial elite who have the instruments of power in the formulation of public policy in this case combines the preference values of the group with the public interest. The group model seen from the participation of government internal and external groups."

"Salah satu tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kebahagiaan masyarakat. Ketika pemerintah mempertimbangkan kebahagiaan sebagai indikator pembangunan, maka hasil pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun nonmaterial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kebahagiaan penduduk di kawasan timur Indonesia (KTI) berdasarkan faktor demografi, sosial, dan ekonomi dari data IFLS EAST 2012. Dengan menggunakan metode ordered logit, penulis menemukan bahwa tingkat ekonomi subjektif, pendidikan perguruan tinggi, dan konsumsi rumah tangga per kapita memberikan peran paling besar dalam meningkatkan kebahagiaan penduduk di KTI.

---

Development works as a measurement to increase the happiness of society which is caught into attention. When the government thinks of happiness as an indicator in development, there is assurance to level up society welfare for both materially and nonmaterally. This study applies ordered logit model to analyse determinants of happiness, specifically in Eastern part of Indonesia (KTI) based on demographic, social, and economic factors from IFLS EAST 2012 data. The research found that subjective level of economy, higher education, and household consumption per capita provide the most impact to improve happiness in KTI."