Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Korporasi didefinisikan sebagi kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisi baik merupakan badan hukum maupn bukan badan hukum. Salah satu bentuk korporasi yang berbentuk badan hukum adalah partai politik. Dalam negara demokrasi, partai politik memiliki peran yag sangat penting untuk menunjang kahidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam perkembangannya di Indonesia, terdapat beberapa partai politik yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Meskipun secara normatif sistem hukum pidana Indonesia telah mengakui partai politik sebagai subjek hukum tindak pidana, namun sampai saat ini belum ada satupun partai politik yang dikenakan pertanggungjawaban pidana, khususnya dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Maka dalam penelitian ini akan dibahas tentang konsep pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, konsep pemidanaan yang dapat dijatuhkan kepada parta politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang, dan faktor-faktor yang menghambat dikenakannya pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan terhadap partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penilitian yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan masalah peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, dan konseptual. ...... A corporation is defined as a collection of person and / or assets organized either as a legal entity and not a legal entity. One of corporation that defined as legal entity is a political party. In a democratic country, political parties have a very important role to support the life of the nation and the state. However, in Indonesia, there are several political parties allegedly involved in corruption and money laundering. Although Indonesian criminal justice system has acknowledged political parties as the subject of criminal law, yet to date no single political party has been subject to criminal responsibility, particularly in corruption and money laundering. In this research will be discussed about the concept of criminal liability for political parties that involved in corruption and money laundering crimes, the concept of punishment that can be imposed on political parties that involved in corruption and money laundering, and the inhibits factors for imposition of criminal liability of political parties that involved in corruption and money laundering. The research method used in this research is the method of juridical-normative method, and using statue approach, comparative approach, and conceptual approach.

Abstrak :
Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik. ......This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties.

Abstrak :
Didorong oleh rasa tertarik akan adanya pergerakan dari masyarakat peranakazn Tionghoa di Jawa sejak awal abad 20, maka penulis telah memutuskan untuk memilih Partai Tionghoa Indo_nesia 1932-1942 sebagai topik dari penulisan Skripsi ini. Penulis merasa terkesan akan perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat peranakan Tionghoa khususnya yang ada di Surabaya, yang dengan sadar mau berjuang bersama-sama dengan kaum nasionalis Indonesia dalam perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Alasan lain adalah oleh kaaena Partai Tionghoa Indonesia merupakan satu-satunya partai Tionghoa yang paling banyak men_dapat simpati dari kaum nasionalis 1ncionesia pada waktu itu. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis meng_gunakan metode penelitian buku-buku (Research Library) yang mencakup penelitian surat-surat kabar di berbagai perpustakaan. Adapun sifat penulisan skripsi ini disusun secara deskriptif analitis dan masih merupakan suatu tahapan awal dari suatu studi Sejarah, khususnya Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Oleh karena itu nudah-mudahan skripsi ini masih dapat dikembangkan lebih luas lagi. Da1am penulisan ini, penulis banyak mempergunakan data _

Abstrak :
Penelitian ini mengungkapkan strategi berkampanye sekelompok masyarakat sipil melalui organisasi non-partai politik. Tidak hanya mengapa, tetapi juga bagaimana strategi tersebut dibentuk untuk mengumpulkan dukungan KTP sehingga seseorang bisa menjadi calon kepala daerah secara independen. Peneliti mengambil kasus Teman Ahok, sebuah organisasi yang berupaya mengusung Basuki Tjahja Purnama disapa Ahok menjadi kandidat independen dalam proses pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Batasan waktu penelitian ini adalah sampai pada saat Ahok diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Argumen penulis dalam penelitian ini adalah, membangun organisasi merupakan strategi yang tepat untuk mengusung seseorang menjadi calon kepala daerah melalui jalur independen dalam arena politik seperti Pilkada. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti mewawancara pendiri dan beberapa anggota Teman Ahok. Teori Arena, Habitus, dan Modal dari Pierre Bourdieu penulis jadikan pisau analisis untuk melihat secara sosiologis latar belakang mereka mendirikan Teman Ahok serta posisi mereka dalam Arena politik. Sementara Teori Framingdari William A. Gamson menjadi pisau analisis Framingyang dilakukan oleh Teman Ahok. Penelitian ini mendukung pendapat Bourdieu bahwa Modal sosial dan habitus sangat menentukan keberhasilan agen dalam persaingannya di Arena politik. Persaingan di arena politik dianalogikan oleh Bourdieu sebagai pasar dimana para agen memperebutkan posisi kekuasaan. Penelitian ini menemukan bahwa organisasi sangat dibutuhkan dalam kontestasi politik. Selain itu, untuk melakukan framingdalam persaingan politik, agen harus memiliki informasi dan data yang kuat. Sebab dalam era digital, data dapat dengan mudah disalahgunakan bahkan menjadi acuan. ...... This research reveals the strategy of campaign by civil society through non political party organizations. Not only why, but also how the strategy was formed to collect the support so that someone can become independent candidate for Regional Election. Author took the case of Teman Ahok, an organization that seeks to carry Basuki Tjahja Purnama known as Ahok to be an independent candidate in DKI Jakarta Governor Election 2017. Time limit of this research is until Ahok carried by Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. The argument of this research is, building an organization is the right strategy to carry someone to become candidate in Regional Election through independent path in political arena. Using qualitative descriptive approach, author interviewed the founders and member of Teman Ahok. With theory of Arena, Habitus, and Capital by Pierre Bourdieu author saw sociologically their reason to established Teman Ahok as well as their positions in the Political Arena. FramingTheory of William A. Gamson became the tools for framinganalysis. This study supports Bourdieu 39 s theory that said social capital and habitus determine the success of agents in their competition in the political arena. Competition in the political arena analogous to Bourdieu as a market where agents compete for position power. This study found that organizations are needed in political contestation. In addition, to conduct framing in political competition, agents must have strong information and data. Because in the digital age, data can be easily misused, even become a reference.

Abstrak :
Nahdatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi Islam yang muncul sejak awal masa pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini merupakan wadah bagi kalangan Islam dalam memperjuangkan dan mengembangkan paham Ahlrrssunah Wa1 Jama'ah. Kemunculannya dipelopori oleh para Kiai Jawa yang menghimpun anggotanya dari kalangan pesantren. Dalam perkembangannya mengarungi zaman kolonial Hindia Belanda sampai dengan memasuki periode Demokrasi Terpimpin, kepemimpinan NU selalu berada di tangan para kiai. Walau mereka tidak mengecap pendidikan moderen, dengan mengacu kepada kitab kuning para kiai ternyata mampu menghadapi tantangan jaman. Dalam masa Demokrasi Terpimpin, NU berusaha tampil membawakan dirinya sebagai satu-satunya wakil umat Islam di kancah perpolitikan nasional, setelah partai Islam baru lainnya, Masyumi, dinyatakan terlarang pada tahun 1960. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh PBNU (Pengurus Besar Nahdatul Ulama), NU turut memainkan peranan penting dalam mewujudkan gagasan Sukarno yang terangkum dalam semboyan NASAKOM, Nasionalis-Agama-Komunis. NU mewakili unsur agamanya, dan terpaksa harus bekerja sama dengan unsur Komunis yang diwakili oleh PKI. Karna pucuk pimpinan NU memiIiki hubungan yang hangat dengan Sukarno, maka pertentangan ideologi antara NU dengan PKI dapat diredam. Namun dalarn berbagai lapangan sosial-politik, NU menjalankan strategi pembendungan terhadap PKI. Yaitu dengan mencegah sebisa mungkin agar pengaruh PKI tidak meluas di kalangan rakyat. Terhadap Sukarno, NU bersikap sangat akomodatif. Dan dengan Angkatan Darat (AD), NU menjalankan kerja sama dalam rangka menghadapi PKI. Ketika menjelang masa akhir kekuasaan Sukarno, ker ja sama antara NO dan AD mempercepat berakhirnya periode Demokrasi Terpimpin. Kepemimpinan NU beralih didominasi oleh orang-orang NU yang anti Demokrasi Terpimpin.

Abstrak :
Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas sekaligus mengkritisi legal standing permohonan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi yang hanya diberikan kepada pemerintah saja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan dengan pendekatan sejarah, pendekatan kasus dan perbandingan dengan dua negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa legal standing yang hanya diberikan kepada pemerintah tidak sesuai dengan aspek ilmiah dan kebutuhan ketatanegaraan Indonesia saat ini. Dimana mulai dari teori kedaulatan rakyat, teori negara hukum, dan beberapa pendekatan empiris diketahui bahwa pemberian legal standing yang hanya diberikan kepada pemerintah terbukti menuai banyak masalah. Maka dari itu perlu adanya upaya merevitalisasi masalah ini dengan merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan cara memberikan legal standing kepada Warga Negara dan Kelompok Masyarakat juga. ......Political parties are an essential part in the democratic state order because it is a manifestation of freedom of association thatis guaranteed in the constitution. But it is not an uncommon thing for political parties to be carrying its’ activities out of the corridor that has been set, so that the last way to be taken is to dissolve them. This thesis discusses the legal standing of the petition and at the same time criticized the dissolution of political parties in the Constitutional Court that is only given to the government alone. The method used is normative research methods, enhanced with historical approach, case approach and comparison with two different countries. These results indicate that the legal standing which is only given to the government is not in accordance with the scientific aspects and the needs of Indonesian state structure at this time. The sovereignty of the people, the theory of state law, and some empirical approach that are known to grant the legal standing to be only given to the government proved to reap a lot of problems. Thus the need for efforts to revitalize this problem by revising Article 68 of the Law on the Constitutional Court by giving legal standing to citizen and community groups as well.