Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Studi ini bertujuan untuk menjelaskan pencalonan tunggal dalam kasus mundurnya calon penantang di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Penelitian ini menggunakan metode eksplorasi kualitatif dan teori arena dari Neil Fligstein dan McAdam. Studi ini menyatakan bahwa pencalonan tunggal di pilkada TTU 2015 diakibatkan oleh struktur arena dan tindakan strategis aktor. Mundurnya penantang potensial didorong oleh adanya perbedaan sumber daya dan keterampilan politik yang relevan dan efektif untuk mobilisasi elektoral. Tidak hanya itu, penantang menarik diri karena merasakan kompetisi yang sangat rentan memicu konflik dan kekerasan. Hal itu karena menguatnya politisasi identitas yang sangat sensitif dan berpotensi memicu kekerasan antar pendukung. Penjelasan ini berbeda dari sejumlah kasus serupa seperti di Blitar (Sobari, 2017), Pati dan Jayapura (Lay et al. 2017). Perbedaan utamanya ada pada konteks arena kontestasi, jenis sumber daya yang penting bagi aktor, dan jalur menuju pencalonan tunggal. Perspektif ekonomi politik (oligarki lokal) dan politik kartel seperti di Pati dan konsep kepemimpinan ideal yang populer di Blitar, bukan penjelasan yang tepat untuk kasus ini. Penantang potensial tidak mengalami kendala dalam hal pendanaan, rekam jejak dan popularitas. Penantang bahkan mendapatkan dukungan mayoritas dari partai-partai politik yang ada. Namun mereka tidak siap melanjutkan kompetisi yang berat dan berpotensi konflik. Penantang meragukan kredibilitas institusi pemilihan dan keamanan. Mereka meyakini kompetisi tidak dapat berjalan secara bebas, adil dan damai setelah melihat petahana menggunakan cara-cara yang tidak demokratis untuk memobilisasi pemilih secara luas. Kondisi itu mendorong mereka untuk mundur agar pemilihan itu di tunda sehingga peluang mereka bisa menjadi lebih baik.

---

ABSTRACT This study aims to explain the sole candidacy in the case of the withdrawal of the prospective opponent in North Central Timor district (TTU). It focuses on answering the main question of why this case could happen. The research, which uses a qualitative exploratory method and the arena theory of Neil Fligstein and McAdam, states that the sole candidacy in North Central Timor district (TTU) election was caused by the arena stucture and the actors strategic action.The withdrawal of the potential opponent was caused by the the differences in political skill and in effective and relevant resources to mobilize voters. Besides, the opponent felt that the competition was likely to trigger conflict and violence as the most sentitive identity politization got stronger and could trigger violence between supporters. The explanation differs from a number of similar cases in Blitar (Sobari, 2017), Pati and Jayapura (Lay et al. 2017). The main differences are on the context of competition arena, the type of important resources for the actor and the path or procedure leading to the sole candidacy. The political economy perspective (local oligarchy) in Pati and the concept of ideal leadership in Blitar are not at all the appropriate explanation for this. The opponent did not have any problem in terms of fund, track record, and populariy. They even got support from most political parties in that district but they were not ready to continue the competition which was heavy and that could cause conflict. They doubted the credibility of security and election institutions. Having seen the opponent using non-democratic ways in mobilizing voters massively, they were sure that the competition would not be freely, fairly and peacefully done. This condition made them withdraw in order that the election could be delayed and would in turn give them a better opportunity.

Abstrak :
ABSTRAK

Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik harus dimulai dari menciptakan pemimpin daerah yang memiliki kompetensi dan kualitas yang baik, hal demikian tercermin dari pembinaan atau kaderisasi. Dalam hal ini, partai politik memiliki peran penting untuk menjalankan fungsi rekrutmen politiknya, yang di dalamnya terdapat pula kontribusi dalam melakukan kaderisasi, seleksi, dan menawarkan calon pemimpin daerah kepada rakyat melalui pilkada. Calon pemimpin daerah yang ditawarkan kepada rakyat melalui pilkada harusnya merupakan produk dari kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan. Oleh karenanya, materi muatan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai payung hukum pemilihan kepala daerah, khususnya pasal yang mengatur mengenai persyaratan calon kepala daerah, juga harus memasukkan ketentuan-ketentuan yang menunjang partai politik untuk melakukan fungsi kaderisasi yang berjenjang dan berkesinambungan terhadap calon kepala daerah yang akan diusung.

---

ABSTRACT

---

In order to embody a good local governance must start from creating governors who have good competence and quality, this is reflected in training or caderization. In this case, political parties have an important role to carry out their political recruitment functions, in which there are also contributions in caderizationing, selecting, and offering prospective regional leaders to the people through the elections. Prospective regional leaders who are offered to the people through the elections should be a product of a gradual and continuous caderization. Therefore, the contents of the Law number 10 of 2016 as a legal platform for the election of regional heads, in particular the article governing the requirements of candidates for regional head, must also include the rules which supports political parties to carry out the gradual and continuous caderization function of the regional head candidates to be promoted.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perkembangan norma hukum yang mengatur verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilihan umum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan adalah norma hukum verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu bersifat dinamis sepanjang penyelenggaraan pemilu pada masa Reformasi. Selain itu, tafsir Mahkamah Konstitusi mengenai keadilan dalam proses verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu mengalami perubahan. Putusan MK No. 52/PUU-X/2012 dan Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 menafsirkan keadilan dalam proses verifikasi partai politik dengan menempatkan seluruh partai politik dalam posisi yang sama tanpa perlakuan yang berbeda. Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020 menggantikan tafsir tersebut dengan mendasarkan pada keadilan yang “memperlakukan sama terhadap sesuatu yang sama dan memperlakukan beda terhadap sesuatu yang berbeda,” sehingga terjadi pembedaan perlakuan antara suatu partai politik dengan partai politik lainnya berdasarkan patokan tertentu. Berdasarkan kesimpulan tersebut, harapan dari Penulis adalah publik berusaha untuk melakukan pengawasan terhadap pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu demi terwujudnya prinsip-prinsip demokratis dalam pemilu, terutama mengenai verifikasi partai politik untuk menjadi peserta pemilu, terlepas dari kepentingan politik dari pembuat undang-undang dalam menyusun peraturan perundang-undangan mengenai pemilu. ......This thesis discusses the development of legal norms governing the verification of political parties to become participants in general elections after Constitutional Court Decision Number 53/PUU-XVIII/2020. The research method used is the juridical-normative method with literature study. The conclusion of this research based on the facts found is that the legal norms of verification of political parties to become election participants are dynamic throughout the implementation of elections during the Reformation period. In addition, the Constitutional Court's interpretation of justice in the verification process of political parties to become election participants has changed. Constitutional Court Decision No. 52/PUU-X/2012 and Constitutional Court Decision No. 53/PUU-XV/2017 interpret justice in the political party verification process by placing all political parties in the same position without different treatment. Constitutional Court Decision No. 55/PUU-XVIII/2020 replaces this interpretation by basing it on the maxim that "treats the same to something that is the same and treats differently to something different," so that there is differential treatment between one political party and another political party based on certain benchmarks. Based on these conclusions, the author hopes that the public will try to supervise the legislators and election organizers for the realization of democratic principles in elections, especially regarding the verification of political parties to become election participants, regardless of the political interests of the legislators in drafting election laws and regulations.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget. Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget.