Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pergantian kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie telah menimbulkan perubahan bagi kebijakan penyaluran dana bantuan resmi ODA Jepang ke Indonesia. Kebijakan Jepang yang merupakan 'tekanan' agar Indonesia menerima penerapan kondisionalitas nonekonomi di dalam penyaluran dana ODA-nya, telah memberikan berbagai interpretasi yang luas, yang secara langsung nampak terkait erat dengan proses dan akibat pergantian kepemimpinan nasional dimaksud. Terjadinya fenomena Baru tersebut mendorong suatu pemikiran mengenai kemungkinan adanya korelasi antara konsep kredibilitas negara dan pemimpin negara sebagai aktor utama hubungan internasional yang menjadi faktor sebab akibat bagi penerapan kondisionalitas non-ekonomi kepada Indonesia. Aspek - aspek yang relevan dan mengait erat selama masa kepemimpinan Presiden Habibie yang berhubungan dengan penerapan kondisionalitas, dalam konteks tatanan hubungan internasional yang saling memberikan manfaat, merupakan kerangka pemikiran utama bagi penulisan tesis ini. Penelitian tesis ini bersifat kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Selanjutnya tesis ini memberikan gambaran tentang reaksi domestik serta masyarakat internasional terhadap proses pengangkatan maupun selama masa kepemimpinan B.J. Habibie. Pada akhirnya telah ternyata bahwa kondisionalitas non-ekonomi bagi penyaluran ODA diterapkan Jepang semasa pemerintahan Presiden Habibie.

Abstrak :
Penelitia ini membahas mengenai peran Kanselir Angela Merkel dalam menangani krisis finansial Eropa melalui penerapan pengetatan anggaran di Uni Eropa. Krisis finansial Eropa yang terjadi sejak 2009 tidak hanya berpengaruh pada kondisi perekonomian negara-negara anggota, namun juga telah menyebabkan terganggunya proses integrasi kawasan tersebut. Sebagai kepala negara yang dapat bertahan dari goncangan krisis, Kanselir Merkel memiliki sentralitas dan peranan yang cukup vital dalam penanganan krisis. Sentralitas Kanselir Merkel terlihat dengan diterapkannya penerapan pengetatan anggaran di sejumlah negara meskipun mendapatkan penolakan, hujatan, bahkan memunculkan gerakan-gerakan masyarakat Eurosceptism. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat karakteristik Kanselir Merkel yang menjadi kunci utama diberlakukannya pengetatan anggaran. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa setiap pemimpin negara seyogyanya melakukan konsiderasi yang mendalam, seperti dengan melakukan konsultasi, dan penjajakan terhadap konstituen, agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya terbatas pada keberhasilan mengatasi masalah namun juga dapat diterima oleh masyarakat. ......This research will analyse about the role of Chancellor Angela Merkel to handle eurozone crisis through austerity measure in European Union. The crisis that emerged in Europe since 2009 not only crashed the finansial system, but also affected the integration process in that region. As a head of state that survive during the crisis, Chancellor Merkel have been acting as an important and prominent political leader. During the finansial crisis, Chanceloor Merkel has pushed the implementation of austerity measure although some harsh resistances occurred among the member states. This research found that the characteristic of Angela Merkel as main feature that justify her decision to implement austerity measure to manage the eurozone crisis. Moreover, this research also suggests that it is important for every political leaders to take deeper consideration during decision making process. Thus the outcome will not just succesfully manage the crisis but also accepted by the peoples.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menilai autentisitas kepemimpinan politik pada pesan yang dikembangkan Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa pada akun media sosial mereka, yakni Instagram. Penilaian tersebut berbasis pada konsep autentisitas termediasi media sosial (Enli, 2015; Luebke, 2021), komunikasi politik populis (Canovan 1999; Jagers & Walgrave 2007; Stavrakakis 2017; De Vreese et al. 2018), dan kepemimpinan autentik (Luthans & Avolio, 2003). Dengan paradigma konstruktivis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan forensik komunikasi (Hamad, 2018) sebagai metode penelitian. Berdasarkan analisis dan interpretasi data, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penelitian yang menunjukkan kebaruan. Autentisitas pemimpin politik dapat diforensik dengan basis artefak komunikasi di media sosial sehingga bisa mengungkap siapa paling autentik, motif, kontruksi motif, dan kebenaran representasinya. Pemimpin politik mengonstruksi pola autentisitasnya untuk menunjukkan kepada publik mereka bisa berbeda dengan pemimpin autentik lainnya. Pemimpin autentik mengonstruksi drama politik di media sosial dengan berbagai dialog, klimaks, dan emosi yang dimainkan dengan cara skenario dan spontanitas. Dengan media sosial, autentisitas bukan saja ditampilkan dalam bentuk kemasan oleh pemimpin politik, tetapi mengandung substansi yang membedakan antara satu pemimpin dengan pemimpin lainnya. Autentisitas bukan suatu ideologi, melainkan suatu strategi yang ditempuh seseorang pemimpin politik di media sosial untuk menunjukkan atau mempresentasikan dirinya. Meskipun bukan suatu ideologi yang menjadi cara pandang dan pemikiran, autentisitas tetap mengandung nilai dan standar. Penelitian ini memberikan kontribusi pengembangan teori autentisitas termediasi media sosial, komunikasi politik populis dan kepemimpinan autentik. Penelitian ini mendorong agar publik perlu membangun kesadaran kolektif terkait autentisitas kepemimpinan politik. ......This study aims to assess the authenticity of political leadership in messages developed by DKI Governor Anies Baswedan, West Java Governor Ridwan Kamil, Central Java Governor Ganjar Pranowo, and East Java Governor Khofifah Indar Parawangsa on their social media accounts, namely Instagram. The assessment is based on the concept of social media mediated authentication (Enli, 2015; Luebke, 2021), populist political leadership (Canovan 1999; Jagers & Walgrave 2007;  Stavrakakis 2017; De Vreese et al. 2018), and authentic leadership (Luthans & Avolio, 2003). With a constructivist paradigm, this study uses a qualitative approach with communication forensics (Hamad, 2018). Based on the analysis and interpretation of the data, this research produces several research findings that show novelty. The authenticity of political leaders can be forensically based on communication artifacts in social media so that they can reveal who is the most authentic, their motives, motives construction, and the truth of their representation. Political leaders construct their patterns of authenticity to show the public that they can be different from other authentic leaders. Authentic leaders construct political drama on social media with various dialogues, climaxes, and emotions that are played out by means of scenarios and spontaneity. With social media, authenticity is not only shown in the form of packaging by political leaders, but contains substance that distinguishes one leader from another. Authenticity is not an ideology, but a strategy adopted by a political leader on social media to show or present himself. Even though it is not an ideology that becomes a perspective and way of thinking, authenticity still contains values and standards. This research contributes to the development of social media mediated authentication theory, populist political communication and authentic leadership. This research encourages the public to build collective awareness regarding the authenticity of political leadership.

Abstrak :
Tulisan ini merupakan refleksi kebudayaan tentang perlunya kepemimpinan politik yang bervisi Keindonesiaan. Dalam konteks inilah perspektif sejarah kebangsaan Indonesia mutlak harus dipahami oleh para calon pemimpin dan pemimpin politik di semua tingkatan. Kesadaran sejarah itu penting untuk mengikat komitmen Keindonesiaan sebagai pegangan dalam menghadapi berbagai tantangan krusial di masa kini dan mendatang. Yang tak kalah pentingnya tentu juga pemahaman dan aktualisasi nilai nilai Pancasila, mengingat Keindonesiaan tebingkai oleh nilai nilai Kepancasilaan. Di sisi lain Keindonesiaan juga mencerminkan ikhtiar manajemen kebangsaan Indonesia dan etos bangsa. Spirit Keindonesiaan dengan demikian, mencerminkan hadirnya energi daya dorong Indonesia sebagai suatu bangsa mandiri dan maju yang besar dan disegani.

Abstrak :
Tesis ini berupaya memperlihatkan bagaimana proses rekrutmen politik dilakukan oleh panai politik di Kota Depok menjelang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tahun 2005. Studi ini hanya memfokuskan pembahasan mengenai proses rekrutmen yang dilakukan oleh tiga parpol (PKS, PD dan PAN) untuk pcncalonan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Depok. Analisis terhadap rekrutmen dilakukan dengan menggunakan teori rekrutmen yang mengkaji sifat proses rekrutmen, apakah bersifat terbuka atau tertutup, berorientasi pada achievement oriented style (kecakapan) atau ascriptive style (ketokohan). Studi ini melihat bahwa keputusan untuk merekrut atau tidak merekrut seseorang berkaitan dengan beberapa faktor seperti ketokohan, kemampuan finansial, keturunan, latar belakang organisasi, agama, gender serta pendidikan dan pengalaman. Proses penelitian dilakukan melalui berbagai tahapan, Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para informan kunci dan telaah terhadap dokumen tertulis yang bersumber dari dokumen partai maupun artikel Surat kabar. Berdasarkan studi yang dilakukan, diketahui bahwa rekrutmen untuk menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Depok yang dilakukan oleh partai politik pada dasarnya tidak melibatkan masyarakat secara mendalam sehingga menimbulkan protes dan pengalihan dukungan dari kader partai politik kepada calon lain di luar yang ditetapkan partainya. Studi ini memperlihatkan bahwa teori-teori rekrutmen relevan dalam memahami proses rekrutmen yang dilakukan di negara-negara yang berada dalam tahap konsolidasi demokrasi seperti Indonesia.

---

This thesis aims to discuss the process of political recruitment conducted by political parties in Depok for the Direct Mayoral Election in 2005. This study only focuses on the discussion of recruitment process conducted by three political parties' (PKS, PD and PAN) to select the candidates for the election. Analysis to the recruitment process employs theories of recruitment that analyze the nature of recruitment process, whether it is open or closed, achievement oriented style or astrictive style. The study shows that the decision to recruit or not to recruit someone is related with several factors such as figure, financial capability, descends, organizational background, religion, gender as well as education and experience. The research undergoes several phases; data collection is conducted through in-depth interview with key informants and a review of some documents from the parties or articles in the newspaper. The study finds that recruitment for the prospective Mayor and Deputy Mayor of Depok does not involve the community at large so it triggers protests and shift in support from the cadres that eventually give their votes to the candidates from other parties. This study shows that the theories of political recruitment are still relevant in analyzing recruitment process in the countries that are still in the stage of consolidation towards democracy, including Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai konstruksi kepemimpinan Soekarno sebagai tokoh bangsa yang dibingkai dalam film Ketika Bung di Ende sebagai film yang mengangkat fase penting yang jarang diteliti dalam kehidupan Soekarno. Penelitian ini bersandar pada teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman melalui film sebagai media massa. Framing dipilih sebagai metode untuk mengetahui realitas yang dipilih untuk ditampilkan dalam film ini. Menggunakan analisis framing dari William A. Gamson dan Andre Modgliani untuk melihat bagaimana gagasan yang mengatur cara memaknai kejadian dan apa yang menjadi permasalahan. dengan menggunakan perangkat framing (framing devices) melalui Metaphors, Catchphrases, Exemplar, Depiction dan Visual Images serta perangkat penalaran (reasoning devices) dengan menggunakan roots, appeals to principle dan consequences sebagai Framing Devices. Strategi framing tersebut digunakan untuk membentuk konstruksi yang ingin dibentuk oleh sutradara dan penulis skenario. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa sebagai dalah satu media komunikasi, film memberikan konstruksi atas kepemimpinan Soekarno sebagai pemimpin yang berjiwa bebas dan anti imperialisme; bersemangat dan gandrung pada persatuan; merangkul semua kalangan; dan ideolog religius. Jika ditarik pada konsep kepemimpinan, maka kepemimpinan Soekarno adalah constellation of traits yang demokratis, transformasional dan menganut falsafah Pancasila.

---

ABSTRACT
This thesis discusses Soekarno’s leadership construction as a nation figure framed in the movie “Ketika Bung di Ende” as a film that raised the important phase in Soekarno’s life which rarely examined. This study rests on the theory of Construction Reality Peter L. Berger and Thomas Luckman through movie as a mass media. Framing has been chosen as the most appropriate method to determine the reality selected for shown in this movie. Uses William A. Gamson and Andre Modgliani’s framing analysis to see how the events are governed by the ideas and its problems. By using Metaphors, Catchphrases, Exemplar, Depiction and Visual Images as well as reasoning devices with the use of roots, appeals to principle, and consequences as Framing Devices; the director and the screenwriter then form their intended construction on Soekarno’s leadership. Based on the analysis, it can be concluded that movies—one of the medium of communication, can be used to construct Soekarno as a free-spirited and anti impeialism; eager and devoted to unity; embracing all people; and religious ideologues If drawnn on the concept of leadership, Soekarno is a leader with democratic and transformational constellation of traits that still adheres to the philosophy of Pancasila.