Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mengangkat masalah maraknya kasus unjuk rasa para pekerja pabrik di kawasan industri Tangerang. Pembahasan aksi unjuk rasa para pekerja pabrik tersebut di analisa dengan pendekatan ilmu Politik. Melalui metode kwantitatif, penelitian ini mencoba mengukur tingkat pengetahuan dan kesadaran para pekerja pabrik dengan menggunakan konsep Budaya Politik dari Rossenbaum dan Partisipasi Politik dari Sammuel Huntington.

Permasalahan yang diangkat adakah seberapa tinggi tingkat pengetahuan dan kesadaran politik (Budaya Politik) para pekerja pabrik khususnya yang berkaitan dengan kepentingan mereka sebagai pekerja; seberapa tinggi tingkat partisipasi politik pekerja khususnya dalam kasus unjuk rasa; adakah hubungan antara tingkat Budaya Politik dengan tingkat Partisipasi Politik tersebut.

Dari hail penelitian di lapangan maka dapat diketahui ternyata pengetahuan dan kesadaran para pekerja pabrik yang terlibat aktif dalam aksi unjuk rasa di lingkungan pabrik ditempat mereka bekerja ternyata adalah para pekerja yang memiliki tingkat pengetahuan dan keaadaran politik yang tinggi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan pekerja pabrik.

Mayoritas responden dalam penelitian ini adalah para pekerja yang memiliki tingkat partisipasi yang tinggi dalam arti mereka terlibat dalam rangkaian aksi unjuk rasa dari mulai menyebarkan issue, mengajak dan menghimbau sesama rekan pekerja, mengadakan rapat pertemuan; memberi bantuan dana maupun pemikiran, sampai pada aksi unjuk rasa itu sendiri. Mereka yang aktif tersebut diikuti dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran politik yang tinggi dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan pekerja seperti pahamnya mereka mengenai besarnya tingkat upah dan berbagai insentif lainnya, Cara menyalurkan aspirasi mereka termasuk menempuh cara nonkonvensional ketika mereka mengalami jalan buntu dalam menempuh jalur formal.

Dari pengujian statistik diketahui terdapat hubungan yang kuat den signifikan antara tingkat Budaya Politik dengan tingkat Partisipasi Politik sebesar 0,99. Hal ini bermakna semakin tinggi tingkat Budaya Politik maka semakin tinggi pula tingkat Partisipasi Politiknya. Atau semakin baik kesadaran dan pengetahuan pekerja pabrik mengenai hakhaknya maka semakin aktif mereka dalam menuntut hak-hak baik dengan cara konvensional maupun non konvensional.

Abstrak :
Keterbatasan sumber daya di perkotaan dihadapi masyarakatnya dengan mengorganisasikan diri dalam bentuk formal maupun informal. Kelebihan pengorganisasian diri secara informal dibanding formal adalah; dapat digunakannya mekanisme budaya, pertemanan, ritus-ritus, upacara-upacara dan kegiatan-kegiatan simbolik untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi lainnya seperti ekonomi dan politik, selain tujuan budaya. HKMN Suryasumirat merupakan salah satu bentuk organisasi informal yang menghimpun keturunan para Adipati kepala Kadipaten Mangkunagaran dan Punggawa baku. Dua kelompok keturunan ini sebenarnya memiliki juga organisasi kekerabatan masing-masing. Trah Mangkunegaran untuk keturunan para Adipati Mangkunegaran dan Paguyuban Tri Darmo untuk keturunan Punggawa Baku. Sebagai organisasi kekerabatan Elite Tradisional Jawa, HKMN Suryasumirat memiliki fasilitas-fasilitas untuk mencapai tujuannya walaupun untuk memperolehnya tidak selalu mendapat jalan mulus. Penelitian memperlihatkan adanya kaitan-kaitan hubungan antara keberadaan HKMN Suryasumirat, keterbatasan sumber daya, lingkungan sosial politik yang melatar belakangi, dengan upaya peningkatan peran dengan jalan merebut sumberdaya sekaligus mempertahankannya melalui serangkaian proses politik. Dihapuskannya sistem Swapraja di masa Republik, membawa Mangkunegaran pada situasi dan posisi yang tidak menguntungkan, HKMN diharapkan mampu mengangkat kembali citra dan prestise Mangkunegaran. Upaya menguasai ketiga unsur sumber daya mulai dilakukan. Dana Hak Milik Mangkunegaran yang disita oleh pemerintah Republik, potensi kerabat yang ada dimanfaatkan agar masuk dalam pemerintahan baru, rekrutmen sumber daya manusia dapat dilakukan antara lain melalaui perkawinan dan pengangkatan tokoh-tokoh nasional sebagai kerabat Mangkunegaran. Perubahan sistem politik nasional dari rezim Orde lama ke Orde baru, menciptakan situasi yang menguntungkan Mangkunegaran dan kerabat. Presiden Soeharto dan ibu Tien sebagai kerabat Mangkunegaran membuka akses kearah penguasaan sumber daya dan peningkatan peran HKMN Suryasumirat, sehingga menimbulkan perubahan yang cepat dalam tubuh organisasi HKMN. Perubahan yang terhitung cepat ini tidak dapat diterima oleh semua pihak. Masuknya nilai-nilai baru (struktur organisasi modern) yang menggeser nilai-nilai lama yang menempatkan Mangkunagoro pada posisi sentral sebagai pusat kekuasaan dan kewenangan (dalam struktur organisasi lama), mengakibatkan terjadinya benturan diantara kerabat. Akibat konflik yang terjadi ini peran HKMN Suryasumirat dalam reorganisasi Mangkunegaran belum dapat terwujud. Walaupun usaha-usaha kearah itu terus dilakukan. Namun peningkatan peran Organisasi kerabat ini diluar reorganisasi yang diwujudkan melalui serangkaian proses politik dalam ruang lingkup sistem politik nasional kiranya sudah berhasil diwujudkan. Sebab setiap peran dan peningkatannya senantiasa memperoleh dukungan pemerintah, baik pada masa Swapraja maupun masa Republik.

Abstrak :
Kawasan Pasifik Selatan didiami oleh tiga budaya besar, yaitu Melanesia, Polinesia dan Mikronesia. Masing-masing budaya memberikan pengaruh tertentu pada negara atau masyarakat yang bersentuhan antara wilayah kawasan secara geografis dengan wilayah budaya. Budaya Melanesia merupakan budaya yang cukup kuat diantara ketiganya. Budaya ini mempengaruhi tingah laku dan sikap tindak dari negara atau masyarakat yang berada dalam lingkup budaya tersebut. Pengaruh budaya Melanesia terlihat dalam hubungan antara budaya dan kepemimpinan, konstitusi, dan pemerintahan, dan juga hubungan internasional. Hal-hal ini diperkuat lagi dalam kegiatan atau aktivitas yang diperlihatkan dari beberapa organisasi regional dan kepentingan-kepentingan tertentu dalam kerjasama regional ataupun dalam interaksi dengan negara/bangsa lainnya.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan aspek dynamic governance dalam pengambilan keputusan di deputi politik Sekretariat Wakil Presiden dalam pembentukan UP4B. Penerapan aspek dynamic governance bukan hal yang mudah di Sekretariat Wakil Presiden karena fungsi Sekretariat Wakil Presiden pada era sebelum reformasi bersifat administrasi. Perubahan fungsi pada masa reformasi kemudian menuntut Sekretariat Wakil Presiden beserta seluruh pejabat dan staf agar mampu mendukung Wakil Presiden dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan pelayanan baik bersifat administratif maupun substantif. Kemampuan untuk melakukan dynamic governance dalam mendukung Wakil Presiden sangatlah diperlukan dan harus dimiliki oleh sumber daya manusia yang ada di Sekretariat Wakil Presiden mengingat dukungan dari pejabat dan staf memiliki kaitan erat dengan pengambilan keputusan yang dibuat oleh Wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana aspek dynamic governance diterapkan di Deputi Politik Sekretariat Wakil Presiden dan faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga dapat memberi masukan kepada Wakil Presiden sampai dengan terbentuknya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Teori yang digunakan adalah teori dynamic governance dan teori pengambilan keputusan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa aspek dynamic governance sudah diterapkan di Deputi Politik Sekretariat Wakil Presiden terutama dalam proses pembentukan UP4B sesuai dengan prinsip-prinsip dalam dynamic governance. Keberhasilan penerapan dynamic governance dalam pembentukan UP4B ini sebaiknya dapat diterapkan pula di setiap proses pengambilan keputusan mengingat keputusan yang dibuat oleh Wakil Presiden dapat mempengaruhi rakyat Indonesia, sehingga diperlukan SDM pendukung yang memiliki kemampuan serta sarana dan prasarana yang baik.

---

The thesis discusses the implementation of the dynamic governance aspects in decision-making in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia in the establishment of UP4B. Implementation of dynamic governance aspects is not easy in Secretariat of The Vice President of The Republic of Indonesia because functions of the Secretariat prior to the reform era is the administration. Changes in function during the later reforms demanded Secretariat of The Vice President of The Republic of Indonesia and all officers and staff to be able to support the Vice President in their duties by providing both services are administrative and substantive. The ability to perform dynamic governance in support of the Vice President is required and must be owned by the existing human resources in the Secretariat of the Vice President considering the support of officials and staff have close links with the decision that made by the Vice President. The purpose of this study is to explain how the dynamic governance aspects applied in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia and the factors that influence that can provide input to the Vice President until the establishing the UP4B. The theory used is a dynamic governance theory and decision-making theory. The approach used in this study is a qualitative approach and descriptive analysis. Based on the results, it can be said that the dynamic aspects of governance has been implemented in the Deputy Secretary for Political Affairs to the Vice President of The Republic of Indonesia UP4B especially in the process of formation in accordance with the principles of dynamic governance. Successful implementation of the dynamic governance in the formation of this UP4B should be applied also in every decision making process given the decision made by the Vice President can affect people of Indonesia, so that the necessary HR supporter who has the capabilities and facilities are good.

Abstrak :
Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana gambaran budaya politik kontemporer Makassar di era liberalisasi pasar, yang terwujud dalam ruang publik kontemporer ala warung kopi yaitu ruang publik Phoenam. Dengan mengambil ruang publik Phoenam Makassar sebagai objek pembahasan, penelitian ini menguraikan bagaimana hubungan-hubungan kekuasaan (pertarungan ideologis) berlangsung dalam ruang publik Phoenam Makassar, yang pada akhirnya akan mengungkap derajat kepublikan ruang publik Phoenam tersebut. Derajat kepublikan tersebut dilihat dari wacana yang berkembang dan akses yang diberikan kepada publik dalam ruang publik Phoenam, dengan kondisi demokrasi maksimal sebagai parameternya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi pustaka. Sementara analisis data digunakan pendekatan kajian budaya (cultural studies). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai trendsetter dan representasi ruang publik kontemporer Makassar, ruang publik Phoenam telah memediasi berbagai pertarungan kepentingan yang terlibat di dalamnya seperti radio Mercurius, harian Fajar, Phoenam, tokoh-tokoh publik, dan pengunjung/komunitas Phoenam. Tiap-tiap elemen publik ini secara politis dan ideologis berusaha mengooptasi dan mengomodifikasi ruang publik Phoenam dengan cara melakukan 'perang posisi' (war of position) untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing menuju hegemoni, yang pada akhirnya mendefinisikan ruang publik Phoenam Makassar sebagai ruang publik tidak otentik. Pertarungan ideologis tersebut di ruang publik Phoenam berimplikasi terhadap tersingkirnya kearifan lokal ruang kultural tudang sipulung dalam budaya politik tradisional Bugis Makassar yang disinyalir sebagai ruang demokratis yang pernah dialami masyarakat Bugis Makassar sebagai tradisi berdemokrasi pada masa lampau.

---

The focus of this research is to see how the image of Makassar's contemporary political culture in the ere of market liberalization, which takes coffee house as a form of public sphere, namely Phoenam's public sphere. Taking Makassar Phoenam's public sphere as object analyzed, this research describes how power relations (ideological struggle) take place in Phoenam's publis sphere, and finally, reveal the publicity degree of the Phoenam's public sphere. The publicity degree is seen from public discourses and acces given to the public in Phoenam's public sphere, with ideal democracy as its parameter. Interview, observation, and bibliographical research are used to collect the data, and cultural studies (kajian budaya) for analyzing the data. The result of this research shows that as trendsetter and representation of Makassar's public sphere, Phoenam's public sphere has mediated the struggle of ideological interests of the public, that is, Mercurius radio station, Phoenam's owner, Fajar newspaper, public figures, and Phoenam's visitors/community. Each of these public elements politically and ideologically, tries to cooptate and to commodificate Phoenam's public sphere by taking a 'war of position' (perang posisi) to fight their own interests towards hegemony. The ideological struggle finally defines Phoenam's public sphere as a non authentic public sphere. The struggle in Phoenam's public sphere implicate to the marginalization of local wisdom of the cultural sphere 'tudang sipulung' in Bugis Makassar's traditional political culture, which signaled as a democratic sphere, that has been experimented by the Bugis Makassar's people as tradition in experimenting democracy in the past.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas representasi kekerasan negara di dalam sebuah film.Peneliti menggunakan teori Estetika Kejahatan Michelle Brown dengan perspektif kriminologi kultural, dipadukan dengan teori kejahatan dan kekerasan negara.Metodologi penelitian ini adalah analisis isi film yang didukung dengan data tanggapan 100 orang responden, yang kemudian digunakan dalam analisa wacana secara kontekstual. Penelitian ini menemukan sembilan adegan yang memiliki unsur representasi kekerasan negara di dalam The Act of Killing, serta mengajukan argumentasi bahwa produksi makna yang terjadi pada proses interaksi film dengan penontonnya menghasilkan pergeseran konsepsi mengenai kekerasan negara. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat sublimasi pada film terkait wacana kekuasaan dan kekerasan yang merasuk dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia.

---

ABSTRACT
It discusses the representation of state violence in a film. I used the Aesthetics of Crime theory of Michelle Brown through the cultural criminology perspective,combined with the theory of state crimes and violences. I used the content analysis methodology toward the film which were supported by data from the responses of 100 respondents, which was then used in contextual discourse analysis. This study found nine scenes that had elements of representation of state violence in The Act of Killing, and argued that the production of meaning that occurs in the interaction between film and audiences produced a shift in the conception of state violence. This study concluded that there was a sublimation in the film related to the discourse of the power and violence that emerge and govern the contemporary social life.

Abstrak :
[Peningkatan jumlah kasus Dowry dan Dowry Death di India yang semakin lama semakin bertambah membuat isu ini menjadi signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori kekerasan budaya dan teori pengaruh lingkungan tetangga dan kesulitan ekonomi terhadap kekerasan domestik sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Praktik Dowry dan Dowry Death merupakan bentuk dari sistem patriarki yang ada dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan pemerintah India dan aktor non pemerintah yaitu media dan LSM dalam menyelesaikan permasalahan Dowry dan Dowry Death. Meskipun dalam data belum terlihat penurunan jumlah kasus yang signifikan, setidaknya telah ada usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor non pemerintah dalam menghadapi permasalahan Dowry dan Dowry Death.;Rising number of Dowry and Dowry Death cases has made a significant situation to do a reseach about it. This research use the Cultural-Violence theory and Neighborhood Disadvantage and Personal Economic Distress Effect on Domestic Violence theory for the analysis. This research is a descriptive and use qualitative methods. Dowry and Dowry Death is a real form of patriarchy value in Indian society. This research focused on the role of the state and the non state actors like media and civil society in order to solve Dowry and Dowry Death problem. Although the data not yet indicate the descent of the case number, at least the state and non state actors have made some efforts to overcome Dowry and Dowry Death., Rising number of Dowry and Dowry Death cases has made a significant situation to do a reseach about it. This research use the Cultural-Violence theory and Neighborhood Disadvantage and Personal Economic Distress Effect on Domestic Violence theory for the analysis. This research is a descriptive and use qualitative methods. Dowry and Dowry Death is a real form of patriarchy value in Indian society. This research focused on the role of the state and the non state actors like media and civil society in order to solve Dowry and Dowry Death problem. Although the data not yet indicate the descent of the case number, at least the state and non state actors have made some efforts to overcome Dowry and Dowry Death.]