Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perubahan politik yang ditandai mundurnya Soeharto, mendorong media ke dalam ruang gerak yang lebih leluasa untuk menyampaikan fakta dan pandangan secara lebih terbuka, berani dan independen. Wajah baru media massa akan terlihat dan terasa terutama pada pemberitaan. Salah satunya adalah ketika pers memberitakan perintah Presiden atas penangkapan Kapolri Bimantoro dan Kapolda Metro Jaya Sofjan Jacoeb. Pemberitaan itu menjadi menarik bukan saja karena mengundang pro dan kontra, tetapi berdampak kepada dituntutnya pertanggungjawaban Presiden Wahid melalui Sidang Istimewa MPR. Intisari dari penelitian ini adalah melihat bagaimana Kompas, Republika dan Media Indonesia memaknai perintah Presiden atas penangkapan Bimantoro dan Sofjan Jacoeb yang disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan Yahya C. Staquf, yang dianggap memicu dipercepatnya pelaksanaan Sidang Istimewa. Penelitian yang menggunakan metode analisis framing ini mengambil teks berita dan editorial Kompas, Republika dan Media Indonesia sebagai objek analisisnya. Asumsinya adalah bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dan organisasi ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita. Dengan meminjam teknis analisis Pan & Kosicki dan van Dijk, penelitian ini berupaya menemukan elemen yang berbeda itu melalui strategi wacana seperti sintaksis, skrip, tematik, dan retorik. Dari strategi ini diketahui bagaimana media memaknai suatu peristiwa. Frame yang dibangun Kompas dalam teks berita dan editorialnya perintah Presiden Wahid atas penangkapan tersebut adalah: Mendukung Percepatan Sidang Istimewa, Inkonsistensi Wahid dan Nasihat Untuk Presiden. Untuk mendukung frame Kompas menggunakan strategi dalam cara menulis fakta menggunakan elemen tematik Nominalisasi dan Generalisasi. Seperti: kita boleh menyarankan, semua orang dan kita semua. Disamping itu Kompas juga memperkuat frame dengan menggunakan metaphora dalam struktur retorisnya seperti yang terlihat dalam tajuk rencananya "demi keselamatan bangsa dan negara". Republika cenderung memilih frame sebagai berikut: Konflik Ditubuh Eksekutif, Inkonsistensi Wahid dan Mundur Secara Damai. Republika menggunakan elemen retoris seperti ungkapan merancang skenario "rusak-rusakan" dan tidak ingin dicap "kacung" presiden. Dan Republika menggunakan metaphora seperti "menggunaang stabilitas bangsa dan negara". Frame yang dikemukakan Media Indonesia melalui teks berita dan editorial adalah: Percepatan Sidang Istimewa, Landasan Hukum dan Percepatan Sidang Istimewa. Untuk mempertegas frame yang dibangun Media Indonesia memakai struktur retoris seperti ungkapan "pabrik yang produktif menghasilkan persoalan". Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui frame yang dibangun Kompas, Republika dan Media Indonesia melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan Wahid dalam rangka percepatan Sidang Istimewa yang meminta pertanggungjawabannya.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba melihat konsistensi peranan media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan yang berkuasa. Seperti diketahui, setelah jatuhnya rezim Orde Baru (Orba) kehidupan media massa mengalami perubahan drastis terutama dari segi isi teks yang disajikannya. Apa yang tabu dibicarakan pada masa Orba menjadi hal yang lumrah diperbincangkan. Penggunaan Bahasa dengan eufemismenya dimasa Orba, kini disajikan dengan hujatan oleh sebagian besar media massa. Kekritisan dan ketajaman analisis yang disampaikan media jauh dari apa yang pernah dilakukan pada masa Orba. Melalui analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini, akan dilihat bagaimana dinamika atau konsistensi media massa dalam mengkritisi kinerja pemerintahan setelah lengsernya Soeharto, Sejauh mana ideologi politik media mempengaruhi dinamika framing yang dikemas dalam berita-berita yang disajikannya dari sudut pandang ekonomi politik media. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini adalah pemberitaan tentang kinerja pemerintahan Presiden BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid dengan perspektif ekonomi politik. Pemberitaan yang diangkat adalah mengenai kebijakan pemerintah BJ Habibie mengenai penyelesaian masalah Timtim dan kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang akan membuka hubungan dagang dengan Israel. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis dengan menerapkan analisis framing dan analisis intertekstual. Analisis framing dilakukan terhadap isi teks, dan analisis intertekstual dilakukan terhadap produksi dan konsumsi teks serta analisa terhadap praktek sosial budaya khususnya mengenai perkembangan kehidupan pers di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses produksi isi media. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga bingkai yang digunakan Republika dalam menilai kebijakan Presiden Habibie dalam mengatasi masalah Timtim, yaitu Human Right, Universalitas dan Nasional Interest. Sedangkan dalam pemberitaan tentang kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid, Harian Republika membingkai kasus tersebut dengan : Konstitusi dan HAM, Disintegrasi dan economic Interest. Lebih lanjut di temukan bahwa, pemberitaan tentang kebijakan Presiden Habibie dikemas Harian Republika dengan memberikan positive representation dan memberikan negative representation terhadap kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Positif representation terhadap kebijakan Habibie dikemas Republika dengan menggunakan catchphrase; pilihan terbaik, prestasi terbaik Habibie. dan tindakan Habibie sebagai penghormatan terhadap hak rakyat Timtim. Sedangkan depiction yang digunakan adalah; keberanian Habibie, sikap kenegarawanan, dan dosa sejarah portugal. Negative Representation yang diberikan pada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid dikemas Republika dengan menggunakan retorika yang mendelegitimasi kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan ini dinilai melalui metaphora yang digunakannya seperti; basa-basi diplomatik, tindakan yang gegabah, sikap arogan pemerintah serta menyakiti hati umat. Sedangkan depiction yang digunakan antara lain; tindakan brutal, pelecehan konstitusi, hubungan RI Israel adalah hubungan yang mubazir. Lebih ekstrim lagi, jika kebijakan ini dijalankan, maka Republika memberikan consequences berupa; munculnya parlemen jalanan, tumbuhnya polarisasi dalam masyarakat, serta terganggunya hubungan dengan negara Arab lainnya. Sedangkan secara ekonomis efek yang ditimbulkan jika hubungan ini terealisasi adalah; timbulnya kerugian yang sangat besar di pihak Indonesia dan perbankan Yahudi akan memakan sebagian BUMN Indonesia. Berdasarkan analisis framing yang dilakukan terhadap teks bahwa pada masa pemerintahan Presiden BI Habibie, Republika cenderung memberi bingkai positif terhadap kebijakannya. Sedangkan pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika memberikan bingkai negatif dan cenderung mendelegitimasi kebijakan pemerintah, terutama mengenai akan dibukanya hubungan RI - Israel. Hal ini, secara politis bisa dijalankan, bahwa antara Republika dengan BJ Habibie sebagai presiden pada waktu itu memang ada unsur kedekatan, dimana BJ Habibie adalah Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), organisasi yang melatarbelakangi lahirnya Republika. Jadi bisa dipahami apabila pembingkaian berita tentang kasus Timtim yang dibuat Republika adalah positif. Pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid, Republika lebih bersikap kritis. Dalam kebijakan mengenai hubungan RI-Israel, Republika sangat gencar memberitakan permasalahan ini dengan mengambil bingkai mendelegitimasi kebijakan presiden. Secara politis dapat dipahami, bagaimana hubungan antara Presiden dengan Harian Republika yang kurang harmonis. Sedangkan dari segi ideologis, apa yang menjadi kebijakan Abdurrahman Wahid memang bertentangan dengan garis ideologi Republika sebagai koran yang berideologi Islam Modernis. Dalam hal ini Republika mendukung suara mayoritas masyarakat muslim yang tidak menginginkan adanya hubungan RI-Israel dalam bentuk apapun. Ini dikarenakan, Israel adalah negara yang telah sering melakukan penghinaan dan penindasan terhadap bangsa Palestina dan ingin menjadikan wilavah suci umat muslim ini sebagai wilayah kekuasaannya. Secara ekonomis, pembingkaian Republika di kedua kasus ini diharapkan dapat meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia internasional. Sehingga kepercayaan mereka terhadap Indonesia kembali pulih dan secara tidak langsung akan memulihkan perekonomian Indonesia yang selanjutnya berdampak pada perkembangan industri media massa.

Abstrak :
Penelitian bertajuk `Pembunuhan Karakter dalam Pers Indonesia' ini menggunakan analisis semiotik, salah satu model analisis teks media. Tema yang diangkat adalah `character assassination' Presiden Abdurrahman Wahid dalam teks berita koran dan majalah Ibukota. Sesuai sifatnya, penelitian kualitatif ini tidak berpretensi untuk menyamaratakan atau menggeneralisasi semua berita pers Ibukota telah melakukan `pembunuhan karakter' terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis yang sejak awal sudah beranggapan bahwa tidak ada berita pers yang sungguh-sungguh netral. Eriyanto (2001:52) menyatakan bahwa analisis teks berita yang bersifat kritis pada awalnya melihat realitas dan hubungan sosial berlangsung dalam situasi yang timpang. Media bukanlah saluran yang bebas tempat semua kekuatan sosial saling berinteraksi dan berhubungan. Sebaliknya, pers penganut teori kritis memandang media bukanlah saluran yang bebas, tempat semua kekuatan sosial yang saling berinteraksi dan berhubungan. Media massa justru dimiliki oleh kelompok dominan, sehingga mereka lebih mempunyai kesempatan dan akses untuk mempengaruhi dan memaknai peristiwa berdasarkan pandangan mereka. Dalam suasana era reformasi, pers Indonesia seakan mendapat angin, berani mengkritik bahkan melakukan pembunuhan karakter. Pembunuhan Karakter adalah upaya mendiskreditkan karakter seseorang terutama publik figur atau orang berpengaruh lewat pelemparan opini atau distorsi informasi yang penuh dengan kebohongan. Dalam penelitian kualitatif ini, figur Abdurrahman Wahid menjadi sosok yang sering dizalimi oleh media massa khususnya Rakyat Merdeka, Panji Masyarakat, Gatra serta Adil dan Republika. Penelitian ini menganalisis teks-teks berita - baik berupa teks tertulis, gambar, foto atau ilustrasi yang berkaitan dengan sepak terjang dan pendapat Abdurrahman Wahid ketika menjadi Presiden RI. Alasan utama mengapa topik ini diangkat adalah rasa ingin tahu penulis mengenai berita-berita macam apa yang bisa dikatagorikan sebagai upaya `pembunuhan karakter' oleh pers. Sekaligus menjadi telaah ilmiah mengenai konsep pembunuhan karakter yang selama ini seringkali disebut-sebut tetapi tidak pernah dikaji secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotik Roland Barthes dan diperlengkapi dengan teknik analisis semiotik sosial Halliday. Semuanya terjalin dalam kerangka berpikir paradigma konstruktif yang mengarah kepada paradigma kritis saat melihat media massa dan kekuasaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam banyak hal media massa tertentu paling tidak dari 40 sample berita terpilih, telah melakukan `pembunuhan karakter' terhadap pribadi Gus Dur sebagai presiden. Dari berita yang dianalisis menunjukkan hampir sebagian besar teks berita itu berisi berita-berita yang bertentangan atau melanggar kode etik jurnalistik wartawan. Pelanggaran yang sering dilakukan adalah pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia, yakni memuat berita tidak berimbang, terlalu interpretatif, mencampuradukkan antara fakta dan opini penulis serta melakukan penghinaan, pelanggaran hak privacy dan mencemarkan nama baik. Di sisi yang lain hasil penelitian ini memungkinkan atau bisa mengilhami penelitian selanjutnya mengenai pelanggaran kode etik jurnalistik dan pengaruhnya pada kebebasan dan profesionalisme jurnalistik.

Abstrak :
Fenomena konflik elit menjelang SI MPR 2001 yang tajam dan mendalam merupakan daya tarik tersendiri bagi media massa. Pengamatan awal memperlihatkan, pemberitaan beberapa media berkaitan dengan konflik elit tersebut cenderung memihak. Media menampilkan realitas sesuai dengan bingkai yang dikonstruksi, sehingga terdapat aspek yang ditekankan, dibesarkan, disamarkan atau bahkan dihilangkan. Dampaknya, terdapat pihak yang diuntungkan atau dirugikan oleh pemberitaan media tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dikaji adalah: "Bagaimanakah konstruksi realitas tentang konflik elit politik menjelang SI MPR 2001 ditampilkan dalam bentuk berita oleh dua media nasional, Kompas dan Republika? Tujuan penelitiannya adalah: (1) menganalisis bingkai pemberitaan yang ditampilkan Kompas dan Repubiika, tentang konflik elit politik menjelang SI MPR 2001; (2) Mengetahui dan menganalisis peristiwa-peristiwa yang menjadi konteks dari berita pada periode tersebut; (3) Melihat kecenderungan pemberitaan Kompas dan Republika, dengan mengungkap, isu, individu, atau kelompok yang lebih diberi akses, dan diuntungkan dengan pemberitaan mereka yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertarungan wacana pada tataran publik. Perspektif metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah perspektif konstruktivis yang beranggapan bahwa realitas adalah hasil konstruksi. Metode penelitiannya adalah analisis isi kualitatif. Sementara, metode analisis yang dipergunakan adalah analisis pembingkaian (framing analyis) dengan model analisis framing dari Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki (1993), meliputi perangkat: struktur sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Satuan analisisnya adalah berita (hard news), meliputi: (1) memorandum l DPR; (2) Jawaban Presiden terhadap memorandum 1; (3) Memorandum II DPR; (4) Gagalnya pertemuan Presiden dan Pimpinan Parpol; (5) Percepatan SI MPR; (6) Penolakan Presiden hadiri SI; (7) Dekrit Presiden. Teori yang dipergunakan dalam penelitian ini dipayungi oleh perspektif konstruktivisme. Teori konstruksi sosial atas realitas, dan teori komunikasi politik merupakan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian pertama, berkaitan dengan bingkai pemberitaan. (1) Pemberian memorandum 1 dibingkai Kompas: "upaya proses pelanggaran hukum", bingkai Republika: "saran agar Presiden non aktif"; (2) Jawaban Presiden terhadap memorandum I, dibingkai Kompas: "perlunya Presiden melakukan kompromi poiltik", Republika membingkainya: "jawaban Presiden tidak komprehensif karena menghindari soal Bulog"; (3) Memorandum II, dibingkai Kompas: "waktu Presiden satu bulan untuk memperbaiki kinerjanya oleh Republika dibingkai: "memorandum II merupakan kesempatan terakhir untuk Presiden; (4) Gagalnya pertemuan Bogor, dimaknai Kompas: "gagalnya upaya rekonsiliasi Presiden", oleh Republika dimaknai: "pimpinan parpol segan bertemu presiden"; (5) Percepatan SI, dibingkai Kompas: "SI jadi dilaksanakan oleh Republika dimaknai: "MPR bersidang menentukan pelaksanaan SI MPR (6) Penolakan Presiden hadiri SI MPR, dibingkai Kompas: "sikap Presiden dan PKB hadapi percepatan SI", Republika membingkai: "sikap lawan politik Presiden hadapi penolakan Presiden hadiri SI MPR"; (7). Isu dekrit dimaknai Kompas: "Presiden berlakukan dekrit", bingkai Republika: ?sikap konfrontatif Presiden direspon dengan rencana pengangkatan Mega jadi Presiden?. Kedua: Peristiwa-peristiwa yang menjadi konteks dari berita pada periode tersebut adalah kebebasan pers era reformasi, fenomena konflik elit, dan hubungan elit politik (Presiden) dengan NU juga PKB. Ketiga, Kecenderungan pemberitaan Kompas dan Republika berkaitan dengan beberapa isu yang diteliti, Kompas berusaha menampilkan pemberitaan yang netral dan tidak berpihak. Kompas lebih banyak mengkomodasi pernyataan Presiden, mereka yang tidak berlawanan dengan Presiden atau yang netral. Isu yang ditekankan adalah penyelesaian konflik baik dengan kompromi maupun rekonsiliasi. Sementara Republika, lebih menekankan aspek kesalahan Presiden. Isu yang ditekankan dalam adalah Presiden sebaiknya non aktif dan mengundurkan diri karena legitimasinya sudah habis. Yang Iebih diberi akses oleh Republika adalah Amien Rais sebagai sumber berita dan beberapa pernyataan dari lawan politik Presiden. Sumber berita dapat memberikan legitimasi dan delegitimasi terhadap seorang komunikator politik tertentu. Sumber berita yang diakses Republika cenderung memberikan delegitimasi pada Presiden Abdurrahman Wahid. Bagi studi mendatang, untuk mengungkap konflik politik di media massa, secara metodologis direkomendasikan menggunakan analisis wacana kritis. Asumsinya adalah karena analisis wacana kritis dengan analisis yang holistik (bukan hanya pada level teks) diharapkan dapat mengungkap realitas konflik beserta ideologi yang tersembunyi di baliknya secara lebih tajam dan mendalam.

Abstrak :
Prinsip otonomi daerah dan investasi menjadi isu penting belakangan ini. Era otonomi itu ditandai dengan pendelegasian kekuasaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Fokus sekarang tidak lagi kepada kemampuan pemerintah daerah/lokal di dalam mengelola programnya sendiri, di mana efisiensi dan efektivitas perwujudan pelayanan umum dan persediaan barang adalah satu-satunya kegiatan yang terpenting. Bersamaan waktunya dengan berkembangnya partisipasi masyarakat daerah di dalam pengambilan keputusan, otonomi daerah kemudian menjadi lebih dipahami sebagai hal yang berkaitan dengan peranan masyarakat di dalam pemerintahan daerah/ lokal. Tiga faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum dapat menciptakan stability, predictability, dan fairness. Stability dan predictability merupakan prasyarat bagi sistem ekonomi apapun untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) adalah potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat dari langkah-langkah yang diambil, khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertarna kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti perlakuan yang sama dan standar perilaku pemerintah diperlukan untuk menjaga, baik mekanisme pasar maupun mencegah birokrasi yang berlebihan. Otonomi daerah dari sudut ekonomi sama dengan perdagangan babas yang akan memberikan justifikasi ekonomi yaitu memecah konsentrasi ekonomi sehingga peredaran uang tidak hanya terjadi di Jakarta raja melainkan juga di daerah. Pengaturan otonomi daerah dapat membantu mempercepat terjadinya pemerataan kesejahteraan dengan memberikan kesempatan kepada daerah melakukan deregulasi untuk menarik investor lokal dan asing. Tidak hanya melakukan deregulasi, investasi membutuhkan stabilitas di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kepastian di bidang hukum akan memberikan kemudahan bagi perkembangan ekonomi dan membantu para pelaku usaha dalam mengambil keputusan ekonomi. Semakin besar tingkat kepastian maka semakin memungkinkan suatu perusahaan untuk berinvestasi, baik dalam skala tinggi, menengah, maupun kecil. Begitu pula sebaliknya, kecilnya tingkat kepastian akan mengakibatkan kurangnya minat dalam investasi. Perubahan peranan negara dan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Kecenderungan ekonomi telah menambah perubahan paradigma ideologi. Penemuan teknologi semakin melengkapi globalisasi semua pasar, yang membuat efsiensi, kompetisi dan model pasar bebas menjadi makin penting. Keterbatasan modal dan teknologi yang dimiliki pemerintah menyebabkan dilakukan upaya-upaya untuk menarik para investor agar mau menanamkan rnodalnya di Indonesia. Beberapa daerah sejak bergulirnya era otonomi daerah terlihat berlomba-lomba untuk memperbaiki citra. Terutama meningkatkan dan memperbaiki sistem pelayanan publiknya. Sistem pelayanan satu atap merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi di tingkat lokal. Sebagai pelayan masyarakat, sudah seharusnya pemerintah daerah memberikan layanan prima dan bertanggung jawab.

Abstrak :
Pada bulan Maret 1924 Kemal Attaruk, Kepala Negara Turki, mengumumkan dihapuskannya Khilafah Islamiah dan negaranya, dan gema dari kebijakan tersebut berkumandang ke seluruh penjuru dunia Islam. Tiga belas bulan kemudian, tepatnya April 1925 Syeik All Abdul Raziq, seorang ulama al-Azhar dan Hakim Syari'ah di al-Mansyhurah, Mesir, menerbitkan sebuah buku berjudul "al Islam wa Ushul al-Huhn : bahsun flu khilafah wal hukrrmah fills/am" yang berisi tentang tuntutan penghapusan kekhilafahan dan pengikaran eksistensinya dalam ajaran Islam. Maka muncullah reaksi keras. dari berbagai kalangan masyarakat di Mesir, negara-negara Arab dan dunia Islam. Akibatnya Ali Abd al-Raziq dipecat dari jabatan Hakim al Mansyhurah dan dicoret namanya dari jajaran ulama al-Azhar. Tesis ini merupakan telaahan kembali pemikiran Ali Abd al-Raziq dalam buku karangannya itu dan ditujuankan untuk mengetahui lebih detail dari konsepsi politik yang digagas olehnya. Sekaligus menguji sejauh mana konsepsi politik Ali Abd al-Raziq menurut perspektif al-Quran dan al-Hadist, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ,pendekatan fenomologis dan metode analisis deskriptif serta komparatif. Dari hasil penelitian diatas penulis temukan bahwa Ali Abdul al-Raziq termasuk pemikir politik Islam yang paling kontroversial saat itu. Paham dan pendapatnya sangat bertentangan dengan para alim ulama al-Azhar dan umat Islam lainya khususnya tentang Khilafah dan Negara. Sebagian besar umat Islam dan ulama menganggap dan menyatakan Khilafah Islamiah wajib hukumnya dan masalah tersebut sudah final serta establish dikalangan masyarakat Islam umumnya dan dunia Arab khususnya. Sebaliknya, menurut All Abd al-Raziq, realitas sejarah Islam tidaklah memberikan keharusan bentuk organisasi politiknya bernama khilafah dan pimpinannya disebut sebagai khalifah. Hal ini dapat dilihat dengan hilangnya peran kedaulatan rakyat dalam proses politik dan terbentuknya sistem khilafah yang berdasarkan keturunan sebagai refleksi hilangnya essensi ajaran Islam dari amaliah di bidang politik. Gagasan politik al-Raziq yang demikian itu terlahir sebagai akibat bergolaknya revolusi politik yang telah memisahkan kekuasaan politik keagamaan yang begitu mendominasi di dunia Islam, terutama yang terdekat dengan ingkar kehidupannya seperti revolusi Oktober 1917, revolusi Marxis-Leninisme, dan revolusi Turki 1925 dengan bentuk sekularismenya, serta timbulnya nasionalisme Arab yang telah melahirkan kerajaan. Kiranya kondisi sosio-politik yang demkkian inilah yang mendorong hingga ia berteori perlunya pemisahan antara agama dan negara (politik). Tampaknya dengan teorinya ini, ia ingin menemukan konsep politik yang Islami, namun dibahasakan dengan perlunya pemisahan antara agama clan politik yang keduanya tidak mungkin dapat disatukan. Menurutnya agama bersifat sakral, sedangkan politik bersifat lebih profan.

---

In March 1924 Kemal Attaruk, Turkish Head of State, announced the abolisment of Khilafah Islamiah Islamic Goverment System from his country, and resonance of the policy reverberated to all Islamic states. Thirteen months afterward, precisely in April 1925, Syeikh Ali Abdul al-Raziq, a syari'ah judge in al-Manshurah, Egypt, published a book entitled " al-Islam wa Ushul aI Hukm" that contains his demand to abolish Khalifah system and denial of its existence in Islamiah leading. His notions brought strong reactions from various social classes in Egypt, Arabic countries and Moslem World. As a consequences, Ali Abd al-Raziq was fired on his position a judge in al-Manshurah, and his name was eliminated from al-Azhar ulama's line. This thesis is a restudy over the ideas of Ali Abdul al-Raziq in his book, and it is aimed at understanding the theory in a more detailed. In addition it is also meant to examine the political concept developed by. Ali Abd al-Raziq pursuant to the perspective of Alquran and Al hadist by using the method of qualitative research, phenomenal approach, and descriptive and comparative analysis methods. The result of the studies the writer has done revealed that Ali Abdul al-Raziq was one of the most controversial Islamic thinkers at that time. His apprehension and notions were contrary to those of ulemas of al-Azhar and most Moslem, particulary on Khilafah and State. Most moslem and ulernas considered and confirmed Khilafah Isiamiah was compulsory and has been final as well as had been establishing among the Moslem world in general and in the Arabic world in particular. On the contrary, All Abdul al-Raziq asserted that Islamic historical reality did not specify a political organization named Khilafah, with its leader called Khalifah, a compulsory. This case could be observed from the fading out of the role of people sovereignty in the political process, and the formation of Khilafah System which was based on heredity as a reflection of the fading out of the essence of Islamism from political practices. Raziq' s political notions seemed to emerge due to the breaking out of political revolutions leading to the separation of state affairs from religious affairs which at the time dominated the Moslem world. The said revolutions include the October 1917 Revolution, the Marais-Leninism Revolution and the 1925 Turkish Revolution with its secular form of state. In addition, Raziq's political notions were also more or less influenced by the emerge of Arab's nationalism that had produced Arabic kingdoms. It appeared such socio-political conditions that had encouraged Raziq to think of the need to separate religious affairs from state affairs. It seemed Raziq 'with this theory would like to find an Islamic political conception, but it was represented by the need of separation of religious affairs from state affairs which the two was impossible to be fused. According to Raziq, religion affairs have a sacred characteristic, but political affairs much more profane or secular.

Abstrak :
Ummat Islam sepanjang sejarahnya hanya menerapkan sistem Islam, sejak Rasulullah SAW berada di Madinah sampai tahun 3 Maret 1924, yaitu tatkala jatuhnya Daulah Islamiyah yang terakhir ketangan penjajah. Saat itu penerapan Islam mancakup seluruh aspek kehidupan, bahkan negara berhasil menerapkannya secara gemilang. Islam berhasiI mengubah bangsa Arab secara keseluruhan dari taraf pemikiran yang sangat rendah, dan dari kegelapan yang selalu diliputi oleh fanatisme kesukuan dan alam kebodohan yang sangat, menjadi era kebangkitan berpikir yang cemerlang, gemerlap dengan cahaya Islam, yang bahkan tidak hanya bangsa Arab saja tetapi untuk seluruh dunia. Ummat Islam telah metnainkan peranan penting dalam membawa Islam keseluruh pelosok dunia, sehingga mampu menguasai Persia, Iraq, Syam, Mesir, dan Afrika Utara dengan Khilafah Islamiyah. Dengan tidak diterapkannya Islam saat sekarang ini maka bermunculan gerakan Islam termasuk Hizbut Tahrir yang bertujuan untuk mengembalikan kehidupan Islam dibawah naungan Dauiah Khilafah Islamiyah. Khilafah Islam yang merupakan Sistem Pemerintahan Islam, jelas sekali memiliki struktur negara Islam yang terdiri dari beberapa bagian yaitu Khalifah sebagai kepala negara, Mu 'awin Tafividl sebagai pembantu Khalifah yang berkuasa, lkfu'awin Tanfrdl, sebagai pembantu Khalifah dalam urusan administrasi, amirul jihad sebagai yang memiliki wewenang mengurus angkatan bersenjata, sebagai pasukan Islam, Wali (gubernur), Qadla (pengadilan), aparat administrasi negara dan majlis ummat. Dengan demikian hanya Islam (Khalifah Islamiyah) sebagai sistem satusatunya yang telah diterapkan terhadap ummat secara total -baik bangsa Arab maupun non Arab- sejak Nabi saw menetap di Madinah sampai masa penjajahan yang menduduki negeri-negeri Islam. Kemudian sistem Islam diganti dengan sistem Kapitalis.

---

The Muslims implemented only Islam through all the ages from the arrival of Rascal Allah to Madinah until 24 March 1924 CE when the Islamic State collapsed at the hands of colonialism. The Muslims implementation of Islam was comprehensive and its success in their comprehensive implementation was overwhelming. Islamic ideology transferred all of the Arabs from a low level of intellect in which they were acting haphazardly in the darkness of bloody family feuds and ignorance to an age of intellectual revival glittering in the light of Islam whose sunrisewas not restricted to the Arabs but prevailed all over the world. Muslims rushed inconveying Islam to the world, putting their hands in the process over Persia, Iraq, the lands of ash-Sham, Egypt and North Africa-with with Khilafah Islamiyah. Islamic law is not implemented of the society in the Muslim lands. Consequently, at the time the muslims build the partys include Hizbut Tahrir of the the aim is to resume the Islamic way of life and to carry the Islamic Da?wah Resuming the Islamic way of life means to bring Muslims back to living Islamically in the land of Islam and in an Islamic society under the shadow of an Islamic Slate which is the Khilafa. Khilafah Islam is the -role of islam regards to the ruling system, the structure of the state in Islam is established upon eight pillars: the Khaleefah, i.e., the head of Stale, the Khaleefah's delegated assistants (Mo'aawen Tafiveed), the Khaleefah's executing assistants (Mo'aawen Tanfeedh), the Ameer of Jihad, the Governors (Wulah), the Judges (QuDah)), slate departments, and the state assembly (Majlis al-Ummah). Islam continued to be applied on the entire Islamic Ummah, Arab and non-Arabs, from the time Prophet settled down in Madinah till the colonial powers occupied the Islamic lands and replaced Islam with the Capitalist system.

Abstrak :
Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan manusia secara tidak sadar diliputi oleh unsur-unsur politik. Unsur-unsur politik tersebut digunakan untuk mencapai tujuan lertentu. Unsur-unsur politik yang digunakan terkadang didapat dengan cara mengaktifkan atribut kebudayaan yang dimiliki seseorang untuk dipertentangkan dengan atribut orang lain. Isu berupa stereotip dan praduga kemudian diciptakan untuk mendukung pengaktifan atribut lersebut untuk mencapai tujuan. TOEFL adalah sebuah alat yang berguna untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris dari orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Sebagai sebuah produk, TOEFL memiliki target sasaran yang jelas sekaligus menjadi pasar, yaitu golongan minorilas yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka. Isu yang dikembangkan dalam TOEFL adalah penutur asli bahasa Inggris yang notabene tidak perlu diukur kemampuan bahasa Inggrisnya karena dibawa secara askriptif dan penulur asing bahasa asing yang harus diukur kemampuan bahasa Inggrisnya. Isu penutur asli dan asing ini dikembangkan dinegara-negara bagian yang mempromosikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional. Tesis ini membahas unsur-unsur politik bahasa dalam TOEFL di Amerika yang menjadikan TOEFL sebagai sebuah "kebijakan" dalam pranata pendidikan tinggi dan badan-badan lainnya di negara-negara bagian yang mempromosikan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional.

---

The term "politics" has long been considered to be several troublesome side-issues to the mainstream of human's culture. People are never aware that whatever they do often times involve `politics' to reach the goal in their real life situation. TOEFL is a tool that functions to measure the English proficiency of those people whose mother tongue is not English. As a product, TOEFL has a 'political target' which also becomes the market; that is, those who belong to the minorities where English is not their mother tongue. The issue raised in the TOEFL is the differentiation among those who are Native Speakers and Non-Native Speakers of English. Those who are Native Speakers of English do not need to be measured in terms of their language proficiency whereas those who are minorities need to be assessed. The issue of Native and Non-Native Speaker of English is then widely dispersed in the states which promote English as a National Language which then it becomes a "Covert Policy" in the US. This study discusses some political elements of language in TOEFL in America that make TOEFL a "Covert Policy" as in English in Higher Educational institutions suh as Universities, Colleges as well as agents on which slates that promote English as a National Language are located. This study also attempts to demonstrate several implicatures of TOEFL throughout research findings.

Abstrak :
Tulisan ini mencoba menduga efek Pemilu legislative, Pilpres I dan II 2004 pada perdagangan saham dan index LQ-45, apakah terjadi perolahan imbal hasil di luar kebiasaanltidak normal, sehingga nantinya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi para investor untuk mengarnbil keputusan investasi terutama disaat terjadinya peristiwa politik yang hampir mirip. Penelitian ini menggunakan metode event study. Data yang digunakan adalah data perdagangan saham dan index LQ-45 dari tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 24 September 2004 secara periodik. Data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Ball dan Brown (1968), Fama, Fisher, Jensen, dan Roll (1969), Peterson (1989) dan MacKinlay (1997). Kemudian data yang telah diolah diuji dengan menggunakan hipotesis statistik uji-t untuk tiap-tiap perolehan AAR (Average Abnormal Return) baik itu sesudah maupun sebelum exdate periode jendela masing-masing event. Hasil yang diperoleh dan penghitungan menunjukkan ada pengaruh dari tiap-tiap peristiwa politik terhadap perolehan abnormal return dari perdagangan saham dan index LQ-45. Secara umum hasil yang dicapai adalah beragam baik itu berpengaruh secara signifikan maupun tidak signifikan.

---

The thesis tries to explore the effect of Legislative election, President selection I and II 2004 on the stock market and LQ-45 Index, whether or not there is abnormal return, so that investors can use this research results as one of the references in investment decision making, especially in similar political situation. This research uses event study method. Sources of data used in this research are stock market and LQ-45 Indexes from 2 January 2004 until 24 September 2004 periodically. The data, will be processed using formula developed by Ball and Brown (1968), Fama, Fisher, Jensen, and Roll (1969), Peterson (1989) & MacKinlay (1997). The process and data testing also use t-test for each results of AAR (Average Abnormal Return) after or before the exdate of the period of every event. The results show that every political event influences the abnormal return of the stock market and LQ-45 Indexes. The results vary from those with significant effect to those with insignificant effect.