Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas kebijakan pemerintah Habibie tentang Timor Timur dengan mengambil kasus pemberian dua opsi tahun 1999. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan implikasi perubahan politik di Indonesia terhadap kebijakan pemerintah Habibie dalam menyelesaikan masalah Timor Timur. Pokok masalah dalam penelitian adalah mengapa pemerintah Habibie memberikan dua opsi tersebut kepada rakyat Timor Timur.

Untuk menganalisis masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan transisi politik dan teori elitisme. Metode penelitiannya menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam.

Hasi1 penelitian ini cenderung menunjukkan adanya tekanan publik internasional terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang menyebabkan pemerintah Habibie berupaya menyelesaikan masalah Timor Timur. Argumentasi yang dapat dikemukakan bahwa dengan memberikan dua opsi tersebut, pemerintah Habibie mengharapkan agar upaya memperoleh bantuan lembaga-lembaga internasional, terutama IMF dan Bank Dunia, yang dimaksudkan untuk memulihkan ekonomi dalam negeri dapat dilakukan. Keberhasilan memulihkan ekonomi diharapkan dapat meminimalkan delegitimasi publik. Dengan demikian, urgensi dan argumentasi pemerintah Habibie memberikan dua opsi tersebut kepada rakyat Timor Timur cenderung didasarkan dalam kerangka pragmatisme ekonomi-politik.

Kebijakan dua opsi itu diambil setelah memperoleh kontribusi dari para staf ahli presiden, sehingga formulasinya cenderung lebih menunjuk pada tindakan yang tidak melibatkan proses institusionalisasi, yang dibuktikan dengan tidak terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pihak legislatif dan berupa penggunaan mekanisme struktural yang dimiliki presiden terhadap sebagian birokratnya. Selain tahap dari otonomi khusus menuju munculnya tawaran dua opsi tersebut, substansi dan mekanisme yang dipilih (jajak pendapat) kelihatannya juga lebih didasarkan pada persepsi dan kepentingan pemerintah. Dengan demikian, formulasi pengambilan dua opsi itu bermula dari atas dan tidak didasarkan pada prinsip domokratisasi dan HAM, sehingga pernyataan komitmen pada nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 cenderung dipandang sebagai justifikasi atas kebijakan yang telah diputuskan.

Abstrak :
ABSTRAK
Di dalam tesis ini akan ditunjukkan hubungan antara nilai-nilai budaya negara Amerika dan politik luar negerinya. Pandangan negara dan bangsa Amerika terhadap dunia luar berakar pada nilai-nilai budaya yang diyakini sebagai suatu pedoman hidup sehingga dalam situasi dan kondisi bagaimanapun biasanya akan dijadikan acuan utama. Nilai-nilai budaya yang membentuk karakter nasional itu secara implisit mendasari visi politik Amerika terhadap dunia luar, misalnya tentang nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang diyakini sebagai prinsip mendasar dalam kehidupan individu dan kehidupan kebersamaan (kolektif).
Selanjutnya di dalam tesis ini pula penulis akan menunjukkan adanya penyimpangan politik luar negeri yang dilakukan Amerika dengan menyoroti dan menganalisis masa pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1981-1988), terutama mengenai isu kebijaksanaan di bidang peningkatan (akuisiai) kekuatan kapabilitas militer dan intervensionisme. Dalam konteks ini penyimpangan yang dimaksud adalah berupa strategi dan langkah-langkah yang ditempuh Amerika secara tidak taat asas (inkonsisten). Selain itu juga merupakan suatu kenyataan bahwa inkonsistensi tersebut merupakan salah satu karakteristik politik luar negeri Amerika yang berkepanjangan dan hal ini dicoba ditinjau dari perspektif nilai-nilai budaya.
Bagi bangsa Amerika, nilai-nilai budaya dan kebudayaan selain berfungsi sebagai pedoman hidup juga diyakini memiliki kebenaran atau validitas universal (Huntington, 1982). Keyakinan atas validitas universal tersebut pada gilirannya telah menimbulkan unsur-unsur hipokrit dari tradisi Amerika yang rnenekankan fungsi dan peranan sebagai bangsa penebus (redeemer nation) dan menggiring ke arah upaya untuk memaksakan nilai-nilainya ke negara lain (Hartz, 1955:81).
Sebagai bangsa yang menempati sebuah benua, Amerika berusaha mengkonsentrasikan kepada penghormatan unsur kemanusiaan (humanity) dimana pranata-pranatanya ditujukan bagi kemajuan (progress) dan kebahagiaan (happiness) individu sesuai dengan ajaran Puritanisme. Kemajuan (progress) itu sendiri diyakini sebagai suatu "sense of realizing American ideals" (Huntington, 1982), baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Di dalam mempromosikan dan merealisir nilai-nilai Amerika di lingkungan eksternal melalui politik luar negeri itu, paling tidak telah menimbulkan 4 (empat) asumsi yang sering dipraktekkan secara tidak konsisten oleh para presiden Amerika selama ini (Huntington, 1932). Pertama, adalah keliru secara moral bagi Amerika untuk berupaya membentuk institusi-institusi atau pranata-pranata negara lain.
Kedua, adalah sukar bagi Amerika untuk terus mempengaruhi perkembangan lembaga-lembaga politik di negara-negara lain. Ketiga, upaya membentuk pranata-pranata negara lain sebenarnya dapat membahayakan pencapaian tujuan politik luar negeri lainnya yang lebih penting terutama mengenai keamanan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Keempat, untuk mempengaruhi pembangunan politik negara lain akan membutuhkan ekspansi kekuatan militer dan sumber ekonomi yang besar. Ini pada gilirannya akan membahayakan pelaksanaan demokrasi di dalam negeri Amerika sendiri.

Abstrak :
Provides a definitive, comprehensive picture of all aspects of political life, recognizing its theoretical foundations and including empirical findings from across the globe. The eight volumes examine all the main subdisciplines of political science and include coverage of comparative politics, epistemology, political economy, political sociology, and international relations