Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini fokus mengkaji institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak Pemilu 2009, 2014, hingga 2019, perolehan suara PKB meningkat. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi relatif sedikit dibanding dengan partai lain. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana institusionalisasi SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori institusionalisasi O’Donnell. Terdapat dua tahapan institusionalisasi; penyebaran nilai (value infusion) dan tindakan rutinitas terhadap nilai tersebut (behavioral routinization). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara. Penelitian ini menunjukan bahwa institusionalisasi SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Sebaran ini terdapat dalam Mabda’ Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur tentang kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Tahapan berikutnya adalah pembiasaan menjadikan ketentuan internal PKB ini dalam menjalankan kegiatan kepartaian. PKB adalah salah satu partai yang menyambut baik keberadaan SIPP. Bagi PKB, SIPP adalah akselerasi untuk memperkuat integritas partai. Menjadi langkah nyata pencegahan korupsi politik yang melibatkan kader partai. Dari penelitian ini, perlu dikembangkan lebih lanjut teori institusionalisasi yang dapat menganalisa lebih detail hubungan antara penyebaran nilai (value infusion) dan pembiasaannya (behavioral routinization). ......This thesis focuses on examining the institutionalization of the Political Party Integrity System (SIPP) which was pushed by the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of efforts to prevent political corruption in the National Awakening Party (PKB). Since the 2009, 2014 and 2019 elections, PKB's vote share has increased. The number of party cadres who were caught in corruption cases was relatively small compared to other parties. The main question to be answered is how the institutionalization of SIPP in PKB was initiated by the KPK as part of efforts to prevent political corruption? The theoretical framework used is O'Donnell's institutionalization theory. There are two stages of institutionalization; the spread of values ​​(value infusion) and routine actions against these values ​​(behavioral routineization). Data was collected through literature review and interviews. This research shows that the institutionalization of SIPP in PKB takes place through the stage of spreading SIPP values. This distribution is contained in Mabda' Siyasi, AD/ART, PKB Manifesto, and Party Regulations. It regulates the code of ethics, regeneration and recruitment, internal democratization, and financial governance. The next stage is getting used to the internal provisions of this PKB in carrying out party activities. PKB is one of the parties that welcomes the existence of SIPP. For PKB, SIPP is an acceleration to strengthen party integrity. Become a concrete step to prevent political corruption involving party cadres. From this research, it is necessary to further develop an institutionalization theory that can analyze in more detail the relationship between value infusion and behavioral routineization.

Abstrak :
Sesungguhnya pranata hukum untuk melawan korupsi di Indonesia terbilang sudah mencukupi, meskipun dalam batas tertentu perlu ada penyempurnaan. Akan tetapi, derajat Indonesia sebagai negara yang benar-benar serius menjadikan korupsi sebagai musuh besar peradaban Indonesia masih belum menampakkan hasil sebagaimana yang diinginkan. Salah satu tudingan diarahkan pada aktor-aktor penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang tidak menyediakan diri sebagai bagian yang dapat berkontribusi secara nyata terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Kutipan dari Taverne telah menjadi mantra sakti bertuah bagi kalangan yang meyakini bahwa peraturan perundang-undangan memang penting namun bukan segala-galanya dalam aras penegakan hukum: “Give me good judges, good supervisory judges, good prosecutors, and good police officers, I can have good law enforcement, although with a poor criminal code.” Pemberantasan korupsi di Indonesia seperti tidak mengalami kemajuan berarti setelah 13 tahun transisi dan konsolidasi demokrasi dibangun sejak era reformasi datang pada tahun 1998. Nyatanya, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perseption Index, CPI) Indonesia pada tahun 2010 berada pada skor 2,8, sama seperti skor pada tahun 2009. Aktor-aktor penegak hukum seperti disebut di atas membuat pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi sebuah tugas mustahil (mission impossible) dan seperti membangun benteng di atas udara (build castles in the air) . Menjadi tugas semua komponen bangsa untuk menjadikan pemberantasan korupsi bukan lagi seperti “menggantang asap, mengukir langit”, bukan tugas mustahil, dan bukan seperti membangun benteng di atas udara, melainkan menjadi tindakan konkret agar dapat menyelamatkan kebangkrutan bangsa yang diakibatkan oleh perilaku koruptif.

Abstrak :
Why do some societies manage to control corruption so that it manifests itself only occasionally, while other societies remain systemically corrupt? This book is about how societies reach that point when integrity becomes the norm and corruption the exception in regard to how public affairs are run and public resources are allocated. It primarily asks what lessons we have learned from historical and contemporary experiences in developing corruption control, which can aid policymakers and civil societies in steering and expediting this process. Few states now remain without either an anti-corruption agency or an Ombudsman, yet no statistical evidence can be found that they actually induce progress. Using both historical and contemporary studies and easy-to-understand statistics, Alina Mungiu-Pippidi looks at how to diagnose, measure and change governance so that those entrusted with power and authority manage to defend public resources.