Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang gerakan sosial yang terjadi di Bolivia khususnya yang berkembang dan membesar dari tahun 1985 sampai dengan 2006. Gerakan sosial yang terjadi semakin membesar seiring kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari perubahan politik yang terjadi di Bolivia yang dianggap membawa dampak buruk bagi rakyat Bolivia. Pembasmian ladang koka dan kebijakan ekonomi baru melalui privatisasi (air dan hidrokarbon) menjadi faktor yang membuat perlawanan rakyat Bolivia tumbuh dan membesar. Bentuk perlawanan rakyat Bolivia menjadi unik ketika gerakan sosial dapat dikatakan berhasil menjatuhkan kekuasaan yang telah mapan (dalam skripsi mengacu pada neoliberalisme). Proses keberhasilan gerakan sosial akan menjadi tujuan akhir penulis untuk memaparkan sekaligus menjelaskan fenomena yang terjadi di Bolivia. Indikator akhir keberhasilan gerakan sosial tidak terlepas dari peran MAS dan Morales, yang mengambil perubahan politik bergeser ke "kiri" dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci. ......This thesis discusses about social movements in Bolivia especially that developed and expand from 1985 to 2006. The social movement that more expand along government policy that perform of political change in Bolivia that assumed bringing a negative impact for the Bolivian. Eradication coca and new economic policy with privatization (water and Hydrocarbon) became a factor that make the struggle of the Bolivian rise and expand. The struggle of people be unique when social movement can be said successfully makes the government power is fallen (in this thesis is focused to neoliberalism). The success of the social movements will be the objectives of the writers to flatten and explain the phenomenon in Bolivia. The success of the social movements indicators can not quit from MAS and Morales, they took political change to the left ideology and Gramscian?s Hegemony theory.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang politik pengembangan teknologi Cina khususnya pada perusahaan komputer Lenovo sebagai perusahaan komputer terbesar di negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa bagaimana negara mengembangkan teknologi dengan serangkaian kebijakan industrial pada perusahaan komputer Lenovo. Teori ekonomi politik khususnya Developmental State digunakan untuk menganalisa studi kasus pada skripsi ini. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa negara berperan penting dalam pengembangan teknologi melalui pemanfaatan mekanisme pasar. Kebijakan teknologi negara kemudian dirumuskan agar mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi pengembangan teknologi. Hal tersebut menjadi sangat penting karena teknologi kini menjadi faktor pendukung bagi pembangunan ekonomi Cina.

---

This undergraduate thesis discusses the politics of technology development in China with a case study computer company Lenovo as the largest computer company in the country. This study uses qualitative method and analyzes how the state develops the technology with a series of industrial policies on computer company Lenovo. The theory of political economy, especially Developmental State is used to analyze a case study in this thesis. The results finds that the state plays an important role in the development of technology through the use of market mechanisms. The state technology policies are formulated to create a situation that is conducive to the development of technology. This becomes very important because the technology is now a supporting factor for China's economic development.

Abstrak :
ABSTRAK
Tiongkok merupakan salah satu negara yang merupakan Great Power. Tiongkok saat ini sedang mempopulerkan One Belt One Road, yang merupakan sebuah rencana pembangunan ambisius yang melibatkan banyak kawasan. Beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa motif dari One Belt One Road ini adalah ekonomi. Akan tetapi, ada beberapa literatur yang menjelaskan bahwa Tiongkok ternyata pernah memiliki motif geopolitik lewat proyek infrastruktur yang pernah mereka canangkan. Apalagi, proyek ini dijalankan di saat sistem dunia semakin mengarah ke kondisi multipolar. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui secara lebih dalam, apakah yang menjadi motif utama Tiongkok dalam mencanangkan One Belt One Road. Dengan menggunakan teori commercial liberalism, offensive realism dan mode kekuasaan kapitalisme serta territorialisme, penelitian ini mencoba untuk menganalisis motif dari proyek OBOR. Salah satu yang menjadi bagian dari OBOR tersebut adalah proyek rel kereta api Kunming-Singapura. Proyek ini adalah proyek ambisius. Penelitian ini menjadikan proyek rel kereta api Kunming-Singapura sebagai studi kasus. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pembangunan rel kereta api Kunming-Singapura memiliki faktor ekonomi dan geopolitik yang melatarbelakanginya. Faktor ekonomi mendominasi keputusan Tiongkok untuk berinvestasi dalam proyek ini disebabkan karenaperubahan struktur ekonomi domestik dan internasional serta berupaya untuk memaksimalkan kekayaan agar dapat menjadi Great Power.

---

ABSTRACT
China is one of the Great Powers. Now, China is promoting One Belt One Road, which is a huge development initiative that spawns across many regional areas. In academic discourse, there is a debate of whether One Belt One Road, initiated by China, is mainly driven by economic motives or geopolitical motives. Moreover, the infrastructure project is being realized in the world system which is moving toward multipolar condition. This research will try to figure out the main motive of China`s One Belt One Road using commercial liberalism, offensive realism, and capitalism territoralism power mode as analytical tools. Kunming Singapore railway is an ambitious infrastructure development. It is part of OBOR`s project and it will be used as a study case for this paper. The result of this research is that both economic and geopolitical motive are the main causes of China`s decision to invest for the construction of Singapore Kunming railway. However, economic factor is the dominant cause of China`s decision citing her adaptation toward structural change in international and domestic economy and her aspiration to maximize her wealth for becoming Great Power.

Abstrak :
pemicu lemahnya kinerja dan moralitas politisi kita karena hadirnya logika bisnis dalam proses kandidasi dan pengakaran partai politik. uang seolah menjadi instrumen tunggal untuk membesarkan partai dan memperoleh banyak pemilih. bingkai ini mempengaruhi pemilihan sumber-sumber kandidat politisi dan kualitas ikatan dengan pemilih. hal ini juga diperparah oleh adanya politik "sandera" pada pengawas pemilu yang dilakukan oleh politisi demi memuluskan langkahnya bermain uang dalam suksesi. fakta pemilu 2004 dan 2009 justru menunjukkan bahwa banyaknya uang tidak menjamin daya saing kandidat dan partai politik. partai relatif baru dan pendanaannya terbatas mampu bersaing bahakan menyalip perolehan suara partai tua dan berkecukupan dana. karena itu, partai politik dan politisi harus meninjau ulang praktek politiknya agar terhindar dari politik biaya tinggi dengan hasil yang mengecewakan. untuk menuju kesana maka penting melakukan reformasi keuangan partai politik melalui revitalisasi poliitik keseharian partai, diversifikasi sumber pembiayaan partai politik dan penguatan lembaga pengawas pemilu.

Abstrak :
ABSTRAK
Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akhirnya ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Februari 2005 yang lalu. Aturan pelaksanaan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sebagaimana amanat UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah tersebut di tengan kontroversi berbagai aspek pelaksanaan pilkada.

Abstrak :
Hubungan antara Presiden dan Wakil Presiden secara formal teah digariskan di dalam UUD 1945, di mana dalam menjaIankan tugas dan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden. Dan bila Presiden berhalangan, maka WakiI Presidenlah yang mewakilinya. Sedangkan bila Presiden berhalangan "tetap", maka Wakil Presiden lah yang menggantikannya sampai habis masa jabatan Presiden. Jelas bahwa UUD 1945 tidak mengatur dan menentukan pembagian tugas antara Presiden dengan Wakil Presiden. OIeh karena itu calon wakil Presiden yang dipilih oleh MPR akan ditentukan, setelah mendapat "isyarat" dari Preesiden terpilih, bahwa Presiden terpilih dapat menjalankan kerjasama dengan calon Wakil Presiden tersebut. dengan demikian setelah mereka terpilih untuk menjaIankan tugas-tugasnya, maka diantara mereka akan mengadakan pembicaraan untuk mengatur pembagian tugas di antara mereka. Penelitian ini ingin mengkaji pola hubungan Presiden dan wakil Presiden. Tujuan dari penelitian ini adalah mntuk memperoleh informasi tentang kondisi positif dan kondisi negative yang menjadi dasar dari terbentuknya pola hubungan dwitunggal Soekarno-Hatta. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dwitunggal antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta dapat dijadikan sebagai acuan, atau tipe dari pola hubungan yang ideal antara Presiden, baik untuk sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Pengertian ideal di sini tidak harus diartikan pola dwitunggal nentinya haruslah persis sama dengan pola dwitunggal Soekarno-Hatta. Artinya, bisa saja dimodifikasikan, namun yang penting prinsip-prinsip utama dari pola hubungan dwitunggal tersebut tetap dipertahankan. Dalam hubungan ini kedua tokoh masingmasing memiliki kesadaran yang timggi bahwa mereka masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, kedua tokoh ini pun mempunyai kepentingan untuk saling melengkapi dan mengisi kelemahan dan kekurangan masing-masing pihak dendan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

Abstrak :
ABSTRAK
Peneliitian ini berupaya mengangkat suatu fragmen dari gambaran utuh revolusi Indonesia tentang gambaran dan dinamika beberapa tokoh Indonesia yang terkemuka pada masa itu, yakni Sukarno dan Hatta, Syahrir dan Tan Malaka beserta kelompok pendukunq masing-masing dalam proses-proses yang rajut merajut di saputar perjuangan kemerdehaan RI. Struktur elite politik pada masa revolusi memiliki karakteristik huhunqan yang khas dan mereflekaikan kematangan dan kesiapan mereka untuk membangun auatu negara dan bangsa yang merdeka.

Gejolak politik internal yang timbul di seputar situaai politik Republik Indonaia pada maaa awal kemerdehean merupakan refleksi pertarungan qaqasan kenegaraan mereka. Bahwasanya mereka memperjuanqkan Republik yang sama, namun dengan Cara yang berbeda, Suatu latar belakanq dan tradisi politik, ala barat, yang mengikat mereka semua dan yang mewarnai persepsi masing-masing terhadap perkemhangan yang sedang berlangsung di sekitar mereka, pemikiran dan gagasan mereka yang telah mendapat pengakuan secara nasional diharapkan dapat ditandinqi uloh ganerasi setelah mereka. Indonesia yang kini tengah giat membangun memerlukan pemikir, politik dan neqarawan antara mereka