Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian tesis ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis bagaimana evaluasi implementasi Kebijakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN dalam rangka memberi saran kepada BUMN, dan (2) menganalisis faktor–faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KPKU. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teori dari William N.Dunn serta Weimer dan Vining. Evaluasi implementasi kebijakan menurut William Dunn dibagi menjadi 6 (enam) variabel yaitu: (1) efektifitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan, (4) perataan, (5) responsivitas, dan (6) ketepatan. Sedangkan faktor–faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah: (1) logika kebijakan, (2) adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dalam mendukung implementasi kebijakan, (3) adanya pelaku atau pelaksana yang mampu dan komit dalam pelaksanaan kebijakan.Hasil penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Kementerian BUMN untuk membuat produk hukum yang bersifat mandatory dan mengikat BUMN untuk penilaian kebijakan KPKU lebih tinggi dari Surat Edaran Menteri BUMN yaitu Keputusan Menteri BUMN atau Peraturan Menteri BUMN. 2. Perlunya komitmen dan konsistensi dari Kementerian BUMN untuk tetap melaksanakan kebijakan KPKU secara berkesinambungan. 3. Peningkatan intensitas sosialisasi ke BUMN untuk menyamakan persepsi dan pemahaman tentan penting dan manfaat KPKU.

---

ABSTRACTThis thesis has purposes to: (1) analyze evaluation of implementation of Criteria Performance for Excellence Assesment (KPKU) in order to give advise to Ministry of State Own Enterprise, and (2) to analizye the factors that influence the susccessful of this implementation. The methode is kualitatife research and using William N.Dunn and Weimer and Vining theories. Evaluation of policy implementation according to William N.Dunn is devide into 6 (six) variables are: (1) effectiveness, (2) efficiency, (3) adequacy, (4) equity, (5) responsiveness, and (6) accuracy. The factors that influence the successful of policy implementation of Weimer and Vining’s theory are : (1) the logic of policy, (2) cooperation and coordination, and (3) the actors who are able and commit in implementation of KPKU.The result of this research recommed are: 1. Ministry of State Own Enterprise should make a legal product to implement KPKU is higher that Circular of Minister, it is named Decree of Minister State Own Enterprise or Regulation of the minister. 2. Need the commitment and consistency of Ministry of State Own Enterprise to continue this policy. 3. To increase intensity of socialization to the stakeholder for learning the understanding and importance of KPKU."

"Salah satu isu dalam pemeriksaan kinerja yang memiliki urgensi tinggi yaitu metode apakah yang dapat digunakan pemeriksa untuk mendapatkan pemahaman atas kebijakan yang melatarbelakangi kegiatan utama entitas. Analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman khususnya mengenai siklus kebijakan dan pengembangannya; menjelaskan hubungan sistem tata kelola pemerintahan; pemahaman kebijakan publik dan pemeriksaan kinerja; serta mengembangkan kerangka kerja dan menjelaskan cakupan analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Kajian ini disusun oleh Tim Litbang BPK dengan menggunakan studi literatur mengenai teori-teori kebijakan publik, diskusi dengan nara sumber dan Vrije Universitet, serta kunjungan lapangan ke Algemene Rekenkamer (ARK) dan beberapa entitas pemerintah lainnya di Belanda. Selanjutnya, Tim mengembangkan informasia awal tersebut serta menganalisisnya dengan mempertimbangkan persepektif ISSAI 3000 performance audit guidelines. Dengan menggunakan siklus pengembangan kebijakan, Tim telah menyusun kerangka kerja analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penilaian kinerja entitas yang ideal adalah dengan mengukur suatu kebijakan pada tahap sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan (ex-ante dan ex-post). Pemeriksaan atas kinerja suatu kebijakan pada tahap ex-ante dan ex-post (kecuali produk kebijakan itu sendiri) secara ideal dilakukan oleh entitas pengendali yang bukan merupakan subjek kebijakan itu sendiri. BPK sebagai badan pemeriksa eksternal pemerintah memenuhi syarat tersebut."

"Bidenomics telah dijadikan agenda yang diunggulkan dalam kampanye Presiden Joe Biden menjelang Pemilihan Presiden pada tahun 2024, dan telah dinyatakan sebagai penyelamat perekonomian Amerika Serikat pasca pandemi COVID-19. Meskipun Bidenomics telah dinilai berhasil menciptakan lapangan kerja dan memulihkan ekonomi, tren presidential approval secara keseluruhan terhadap Biden terus menurun. Maka dari itu, artikel ini mengkaji dua area kebijakan Bidenomics untuk menjelaskan fenomena tersebut, yang mana salah satunya yakni perubahan alam, yang relatif baru dalam bidang studi kepresidenan Amerika. Dengan menggunakan data survei mingguan di tingkat agregat dari bulan Januari 2021 hingga Agustus 2023, penelitian ini menguji model di mana issue salience memoderasi hubungan antara performa kebijakan – ekonomi dan perubahan iklim – terhadap presidential approval. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa issue salience tidak memoderasi pengaruh performa kebijakan terhadap presidential approval. Di satu sisi, performa kebijakan ekonomi memiliki pengaruh signifikan secara konsisten terhadap presidential approval, terlepas dari tingkat issue salience. Sementara itu, performa kebijakan perubahan iklim hanya memiliki dampak yang signifikan terhadap presidential approval jika terdapat combined effect antara issue salience dan performa kebijakan. Artikel ini berargumen bahwa perbedaan pada dampak issue salience terhadap performa kebijakan kedua isu tersebut diakibatkan oleh perbedaan pada konsekuensi ketika kebijakan ekonomi dan perubahan iklim Biden dinilai tidak efektif, serta efek partisan terhadap pandangan masyarakat terkait kedua isu tersebut.

---

Bidenomics has taken center stage to President Joe Biden’s campaign leading up to the Presidential Election in 2024, and has been attributed to the successful post-pandemic economic recovery in the United States. Despite achievements in job creation and economic recovery, overall presidential approval has continued to decline. This paper introduces a new policy domain to the existing American presidential scholarship–climate change. Utilizing weekly aggregate-level data from January 2021 to August 2023, this study tested a model wherein issue salience moderates the association between policy performance–for the economy and climate change–on overall presidential approval. The results suggested that issue salience does not moderate the effect of policy performance on overall approval. The impact of economic policy performance was consistently significant regardless of the level of salience. However, climate change policy performance had a significant impact on presidential approval only in the presence of the combined effect of salience and policy performance. The paper contends that the discrepancy in the impact of issue salience on the policy performance of these two issues stems from the distinct consequences faced by the general American public in their daily lives when they perceive Biden to be ineffective in handling either the economy or climate change. Additionally, due to increasing polarization, public perception of the economy and climate change through partisan lenses further contributes to this variation."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh praktik pelaporan CSR terhadap kualitas pengungkapan CSR serta pengaruh kualitas pengungkapan CSR tersebut terhadap kinerja perusahaan. Praktik pelaporan CSR dinyatakan melalui tiga variabel: i) Laporan CSR tersendiri, ii) kerangka pelaporan GRI, dan iii) jasa asurans. Kualitas Pengungkapan CSR diukur dengan empat indeks: i) kuantitas relatif, ii) densitas, iii) akurasi, dan iv) orientasi manajerial. Penelitian ini meneliti perusahaan yang terdaftar pada BEI dan indeks Kompas100 periode 2012-2014 dengan teknik analisis regresi linier berganda. Kontribusi dari penelitian ini adalah menggunakan pengukuran kualitas pengungkapan yang lebih komprehensif dan menguji pengaruh antara praktik pelaporan CSR, kualitas pengungkapan CSR, serta kinerja perusahaan. Hasil penelitian menunjukan seluruh praktik pelaporan CSR berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan CSR. Namun, kualitas pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, sehingga secara tidak langsung praktik pelaporan CSR tidak memengaruhi kinerja perusahaan.

---

ABSTRACTThis study investigates the effect of CSR reporting practices on CSR disclosure quality and the effect of the CSR disclosure quality to corporate performance. The CSR reporting practices are stated through three variables: i) CSR standalone report, ii) GRI reporting framework, and iii) external assurance. The CSR disclosure quality is measured by four indexes: i) relative quantity, ii) density, iii) accuracy, and iv) managerial orientation. This study uses companies listed in the Indonesia Stock Exchange and Kompas100 index for 2012 to 2014 and multivariate linear analysis method. Contribution of this study are using more comprehensive measurement of CSR disclosure quality and investigates the effect of the CSR reporting practices, the CSR disclosure quality, and the corporate performance. This study finds that all CSR reporting practices have positive effect on the CSR disclosure quality. However, the CSR disclosure quality does not have impact to the corporate performance. So, CSR reporting practices does not have effect to corporate performance indirectly"