Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang dampak penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model estimasi regresi cross section untuk mengestimasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 terhadap tingkat kemiskinan pada 53 desa di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat desa. Namun demikian, karena rendahnya kualitas SDM aparatur desa dan masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, maka perlu ditingkatkan pelatihan pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pengawasan oleh pihak eksternal.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the impact of the implementation of transparency and accountability in the management of village funds on poverty levels. This research is a quantitative descriptive research using cross section regression estimation model to estimate the effect of transparency and accountability of village funds management in 2016 to poverty level on 53 villages in Bangkalan regency. The results of research indicate that the implementation of transparency and accountability in village funds management has an impact on poverty reduction of rural communities. However, due to the low quality of human resources of the village apparatus and the lack of supervision over the management of village funds, it is necessary to improve the training of village funds management and increase supervision by external parties

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data, data yang terdiri dari time series 2010-2016 dan cross section 10 kabupaten dan 7 kota di Provinsi Sumatera Barat. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan model fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan nusantara, jumlah hotel, dan jumlah tenaga kerja sektor pariwisata secara signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pembuat kebijakan dapat meningkatkan pengaruh akitivitas pariwisata terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat melalui media sosial, kerjasama dengan institusi pendidikan, dan menarik investasi untuk aktivitas pariwisata.

---

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of tourism activities on Gross Regional Domestic Product GRDP of regencies cities in West Sumatra. Data in this study is data panel, that consists of time series 2010 2016 and cross section 10 regencies and 7 cities in West Sumatera. Model used in this study is a regression with fixed effect model. The result shows that the number of foreign tourists, the number of domestic tourists, the number of hotel and, the number of labor tourism sector significantly give positive influence of the Gross Regional Domestic Product GRDP . Policy makers can increase the impact of tourism activities on GRDP regencies cities in West Sumatera by social media, making cooperation with educational institution, and attracting investment for tourism activities.

Abstrak :
Saat ini Commuter Line masih menjadi perwujudan transportasi publik yang sangat andal bagi masyarakat Jabodetabek. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan angka pengguna setiap tahunnya secara signifikan. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) sebagai operator Commuter Line dituntut untuk dapat memberikan layanan yang berkualitas, terutama dari segi keamanan dan kenyamanan. Maraknya laporan kasus pelecehan seksual di rangkaian Commuter Line menunjukkan bahwa layanan tersebut sangat rentan terhadap kejahatan seksual terlebih saat situasi kepadatan berlangsung. Upaya program pencegahan dan penanganan kasus pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh PT KCI nyatanya belum efektif menyelesaikan persoalan. Termasuk sosialisasi yang berpedoman pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pun belum kunjung menjauhkan pengguna dari gelagat pelecehan seksual. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini tertarik meninjau pelaksanaan advokasi kebijakan dalam meningkatkan kesadaran dan mendukung pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line lintas Bogor. Secara mendalam penelitian ini berfokus membahas strategi para aktor kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Gardner & Brindis (2017) dalam melakukan advokasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak penyedia layanan, pemerintah, dan non-pemerintah, serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa strategi advokasi yang dilakukan dinilai telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pengguna terkait program dan kebijakan pencegahan pelecehan seksual di Commuter Line, namun pihak penyedia layanan bersama pemerintah masih perlu terus meningkatkan intensitas sosialisasi dan kerja sama dalam pengadvokasian kebijakan pencegahan pelecehan seksual ini. ......Currently, the Commuter Line is still a reliable form of public transportation for the people of Jabodetabek. That is marked by a significant increase in users each year. PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI), as a Commuter Line operator, PT KCI is required to be able to provide quality services, especially in terms of safety and comfort. The rise of reports of cases of sexual harassment in the Commuter Line network shows that this service is very vulnerable to sexual crimes, especially when the situation is overcrowded. PT KCI's efforts to prevent and handle cases of sexual harassment in fact, is not been effective in resolving the problem. Including outreach guided by the Law on Crime of Sexual Violence, it has not yet kept users from signs of sexual harassment. Based on this case, this study is interested in reviewing the implementation of policy advocacy in raising awareness and supporting the prevention of sexual harassment on Commuter Lines across Bogor. In-depth, this research discusses policy actors' strategy, as Gardner & Brindis (2017) stated in conducting policy advocacy to increase awareness and understanding regarding sexual harassment prevention policies in Commuter Lines. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with service providers, government and non-government, and literature studies. The study result concluded that the advocacy strategy successfully increased public awareness of sexual harassment prevention programs and policies on the Commuter Line. However, service providers with the government still need to continue to increase the intensity of outreach and cooperation in advocating for this sexual harassment prevention policy.

Abstrak :
This book is grounded in the ideology that an alignment between the conceptual and practical understandings of gender equality is a critical component of sustainable development. It draws on six rural case studies to examine the various ways in which gender has been integrated in agricultural research for development projects.

Abstrak :
ABSTRAK
Stunting merupakan masalah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah dalam penanggulangan masalah stunting telah melakukan berbagai upaya yaitu dengan menetapkan 100 kabupaten / kota prioritas intervensi stunting di Indonesia. Stunting dapat menjadi ancaman mengingat stunting berdampak pada tingkat kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas dan akan menghambat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan. Kabupaten Cilacap masuk dalam 100 lokus kabupaten / kota prioritas intervensi penanganan stunting. Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan manajemen stunting di Kabupaten Cilacap tahun 2019 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Implementasi kebijakan yang dibahas menggunakan teori Van Metter dan Van Horn, dan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya digunakan teori Edwards III. Penelitian ini merupakan penelitian pasca positivis, dengan instrumen wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang relatif baru membuat pelaksanaan belum optimal, hal ini disebabkan regulasi di beberapa tingkat pemerintahan, dari atas hingga bawah masih belum jelas, sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan belum memadai serta koordinasi dan komunikasi distribusi yang tidak merata. antara pelaksana dan dengan kelompok sasaran masih belum maksimal, pemahaman dan sikap pelaksana dan kelompok sasaran (masyarakat) terhadap kebijakan mengenai pentingnya pemahaman mereka tentang stunting rendah, serta pengaruh kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. politik.
ABSTRACT
Stunting is a problem that is currently being fought by the Indonesian people. The government in overcoming the problem of stunting has made various efforts, namely by setting 100 priority districts / cities for stunting intervention in Indonesia. Stunting can be a threat considering that stunting has an impact on the level of intelligence, vulnerability to disease, reduces productivity and will hamper economic growth, as well as increase poverty and inequality. Cilacap Regency is included in the 100 district / city locus priority interventions for handling stunting. This thesis discusses the implementation of stunting management policies in Cilacap Regency in 2019 and the factors that influence it. The implementation of policies discussed uses the theory of Van Metter and Van Horn, and to see the factors that influence it, the theory of Edwards III is used. This research is a post-positivist research, using in-depth interview instruments and literature study. The results of this study indicate that a relatively new policy makes implementation less than optimal, this is due to regulations at several levels of government, from top to bottom are still unclear, resources that support policy implementation are inadequate and coordination and communication are uneven distribution. between the implementers and the target group is still not maximal, the understanding and attitude of the implementers and the target group (community) towards the policy regarding the importance of their understanding of low stunting, as well as the influence of economic, social and environmental conditions. political.