Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian menempati peran strategis dalam rangka memajukan peradaban suatu bangsa. Kinerja penelitian menjadi salah satu indikator bagi pembangunan bidang kesehatan. Salah satu ukuran kinerja riset nasional adalah Skor SINTA. Berdasarkan Skor SINTA, kinerja dosen Poltekkes Kemenkes masih rendah jika dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya. Pada tahun 2021, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan menetapkan kebijakan berupa SK Nomor HK.02.03/I/6190/2021 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes, yang menetapkan kegiatan penelitian dalam 2 kategori dan 7 skema serta dikelola melalui Sistem Informasi Pengelolaan Penelitian. Kebijakan tersebut telah diimplementasikan sejak tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan implementasi kebijakan dengan kinerja penelitian dosen Poltekkes Kemenkes. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain non eksperimental melalui pendekatan crossectional. Teknik pengumpulan data melalui survei dengan instrumen kuesioner, kemudian diperkuat dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berhubungan signifikan dengan kinerja penelitian (pvalue <0,05). Variabel Struktur organisasi dan karakteristik organisasi pelaksana tidak berhubungan dengan kinerja penelitian dosen (p-value =0,086); variabel hubungan antar organisasi, variabel sumber daya, serta variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berhubungan secara signifikan dengan kinerja penelitian dosen (p-value<0,05). Sementara itu, variabel disposisi atau sikap para pelaksana merupakan variabel yang paling dominan berhubungan dengan kinerja penelitian dosen Poltekkes Kemenkes (AOR 1,443; 95%CI: 1,25 – 1,67). Sekalipun berdasarkan hasil penelitian kuantitatif ada variabel yang tidak berhubungan signifikan, namun berdasarkan konfirmasi melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen seluruh variabel implementasi kebijakan berhubungan dengan kinerja penelitian. Kurangnya kemampuan dosen dalam manajemen waktu dan menghasilkan penelitian, rendahnya komitmen untuk melakukan pemutakhiran data Sinta, serta anggaran penelitian yang relatif kecil, berisiko menyebabkan kinerja penelitian menjadi rendah. Oleh karena itu, Ditjen Nakes diharapkan dapat meningkatkan anggaran penelitian; memfasilitasi upaya Poltekkes menjadi BLU; serta menyusun roadmap pelatihan dan pembangunan jejaring penelitian.  Poltekkes proaktif melengkapi kebijakan turunan dan melaksanakan pendampingan. Dosen diharapkan juga dapat berkomitmen menempatkan kegiatan penelitian sebagai prioritas utama; mengikuti kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas dengan sebaik-baiknya; meningkatkan kapasitas secara mandiri melalui multi-metode dan multimedia, serta kegiatan diskusi dengan sesama peneliti; meningkatkan kualitas penelitian dan publikasinya dan proaktif untuk mencari sumber pendanaan lain di luar BOPTN. ......Currently, research performance is one of the indicators for development progress, including development in the health sector. One measure of national research performance is the SINTA Score. Based on the SINTA score, the performance of Health Polytechnic of the Ministry of Health Lecturers is still low when compared to other tertiary institutions. For this reason, in 2021, the Head of the Board for  Development and Empowerment of Human Resources for Health set a policy in the form of Decree Number HK.02.03/I/6190/2021 concerning Guidelines for Research and Community Service at the Ministry of Health's Polytechnic. This policy has been implemented since 2021. This study aims to analyze the relationship between policy implementation and the research performance of the Ministry of Health Polytechnic lecturers. This research is a quantitative study with a non-experimental design through a cross-sectional approach. Data collection techniques through surveys with questionnaire instruments, then strengthened by in-depth interviews and document review. The results showed that policy implementation had a significant relationship with research performance (p-value <0.05). Variable organizational structure and characteristics of implementing organizations are not related to lecturer research performance (p-value = 0.086); inter-organizational relationship variables, resource variables, and social, economic, and political environmental variables, are significantly related to lecturer research performance (p-value <0.05). Meanwhile, the variable disposition or attitude of the executors is the most dominant variable related to the research performance of lecturers at the Ministry of Health Polytechnic (AOR 1.443; 95% CI: 1.25 – 1.67). Even though based on the results of quantitative research there are variables that are not significantly related, but based on confirmation through in-depth interviews and review of documents all variables of policy implementation are related to research performance. The lack of lecturers' ability to manage time and produce research, the low commitment to updating Sinta's data, and the relatively small research budget, have the risk of causing low research performance. Therefore, the Directorate General of Health is expected to increase the research budget; encourage Poltekkes to become BLU; as well as preparing a training roadmap and building a research network. Poltekkes proactively complements derivative policies and provides assistance. Lecturers are also expected to be able to commit to placing research activities as a top priority; participate in socialization capacity-building activities as well as possible; increase capacity independently through multi-methods and multimedia, as well as discussion activities with fellow researchers; improve the quality of research and publications and be proactive in seeking other sources of funding outside of BOPTN.

Abstrak :
Inovasi merupakan salah satu sumber keunggulan bersaing bangsa. Kebijakan Pendanaan Riset Molina merupakan salah satu pengungkit di dalam mendorong inovasi di sektor strategis untuk menciptakan daya saing. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pendanaan riset Molina ditinjau dari aspek isi dan konteks kebijakan berdasarkan kerangka Grindle (1990). Kajian ini menggunakan soft systems metodhology based action research (Checkland, 1990; Hardjosoekarto, 2012) dengan mengambil rujukan penelitian pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebagai lembaga yang menerima mandat untuk melaksanakan kebijakan ini. Pemilihan SSM dilakukan karena mempertimbangkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini merupakan human activity sistems yang melibatkan banyak stakeholder. State of the art penelitian ini adalah mengisi kekosongan kajian implementasi kebijakan pendanaan khususnya di sektor strategis dengan mennggunakan Soft Systems Methodology based Action Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi proses pembelajaran yang berlangsung secara systematically desirable and culturally feasible untuk mewujudkan keunggulan bersaing bangsa melalui inovasi di riset Molina. Proses pembelajaran di dalam implementasi kebijakan pendanaan riset Molina bukan hanya sebagai sebuah proses administrasi tetapi juga proses politik. Implementasi kebijakan pendanaan sebagai content of policy implementation merekomendasikan perlunya ada kepastian hukum terkait dengan pendanaan di sektor strategis ini agar keberlangsungan program dapat terjaga mengingat sektor ini membutuhkan biaya sangat besar dan juga melibatkan banyak pihak dan kepentingan. Sedangkan dari sisi context of policty implementation membutuhkan adanya kepastian hukum di level nasional dan keberadaan lembaga riset nasional yang menaungi berbagai riset strategis. ......One of competitiveness source is innovation. Policy of Molina Funding Research is one of strategic leverages in triggering innovation to create competitiveness. This research intends to analyze the implementation of Molina funding researh policy seen from the content and context of a policy implementation based on Grindle framework (1990). This study used soft systems metodhology based on action research (Checkland, 1990; Hardjosoekarto, 2012) with the references from Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) as an institution that received a mandate to carry out this policy. The selection of SSM is based on the consideration that the implementation of the policy is seen as a human activity system, which involves many stakeholders. State of art of this research is to mend the implementation of funding policy, specifically in the strategic sector, by using Soft Systems Methodology based Action Research. The result showed that there was a learning process which was systematically desirable and culturally feasible to actualize the excellence of nation?s accomplishment through innovation in Molina research. Learning process in the implementation of funding policy of Molina research does not only contain administrative but also political process. Implementation of funding policy as a content of policy implementation reccommends for legal certainty to be involved, related to funding in strategic sector so that this program will last longer, considered tha fact that this sector requires a lot of funding as well as involves several stakeholders. Meanwhile seen from context of policy implementation, it requires a legal certainty to be involved in national level and a national research institution that perform strategic researchs to exist.

Abstrak :
ABSTRAK
This paper describes findings from an experimental evaluation of alternative work-search policies in the Unemployment Insurance (UI) program. We find that the no work-search treatment significantly increased UI receipt, relative to the standard work-search approach, by 3.3 weeks and $265 per claimant, and that the treatment with the most intensive requirements reduced UI payments by one-half of a week or $70 per claimant. The results suggest that work-search requirements reduce UI spells by increasing the nonmonetary costs of remaining on UI, rather than enhancing job search abilities. We also find little treatment effects for wages, earnings, or total income, suggesting that an increase in the nonmonetary costs of continued UI receipt are associated with more intensive job search, rather than a reduction in the reservation wage.

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan untuk memeratakan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Pengimplementasian kebijakan di DKI Jakarta sudah mulai difokuskan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini justru memiliki pola sistem zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, karena Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikam kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACT The Implementation of the new Student Admission policies in DKI Jakarta in 2019 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the service access and quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and bring the school closer to where students live. Implementation of this policy in DKI Jakarta has been focused since the issuance of the Ministeral Regulation from the Ministry of Education and Culture Number 51 Year 2018. However, the implementation of zoning policies by DKI Jakarta actually has a different zoning system pattern from the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture, because DKI Jakarta implemented this policies refers to Governor Regulation Number 43 Year 2019 and Decree of the Head of the Education Office Number 498 Year 2019. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in DKI Jakarta according to the implementation theory from Merilee S. Grindlee. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that The results of this study found that the implementation of the zoning system based PPDB policy implemented in a pattern that is owned by the Province of DKI Jakarta has been said implemented well and has been able to achieve the goal of examining access to quality services and education for the people in DKI Jakarta Province.