Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-government terhadap tingkat persepsi korupsi dengan menggunakan studi lintas negara. E-Government diharapkan dapat mendorong reformasi administrasi dan budaya transparansi informasi publik demi memperkuat inisiatif pemberantasan korupsi. Penelitian ini mengukur e-government menggunakan digunakan E-Government Development Index EGDI yang terdiri dari dimensi kualitas layanan online dimensi sumber daya manusia dan dimensi infrastruktur telekomunikasi. Sampel penelitian terdiri dari 122 negara dengan 521 observasi dari tahun 2009 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi. Penelitian ini mendukung dorongan bagi pemerintah negara negara untuk menerapkan e-government serta lebih berinvestasi pada sektor infrastruktur telekomunikasi dalam upaya menurunkan tingkat korupsi. ......This study is done to explain the impact of e-government implementation on corruption level using a cross country study. E-Government is expected to encourage administration reform and transparency culture in order to support anti corruption initiatives. This study measures e government using E-Government Development Index EGDI consisting of online services index human capital index and telecommunications infrastructure index. This study utilizes 521 observations from 122 countries in year 2009 through 2013 for research sample. Results show negative impact of e-government implementation towards corruption perception index This study supports encouragement for countries to implement e-government and invest more on telecommunications infrastructure in their anti corruption efforts.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menyusun kerangka kebijakan pengendalian risiko fraud serta perangkat evaluasi atas kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini mengkombinasikan beberapa konsep kebijakan pengendalian risiko fraud yaitu fraud risk management dari KPMG, fraud risk control plan dari BPKP, serta Global Ethics Integrity Benchmark. Literatur lain yang digunakan adalah kebijakan pengendalian risiko fraud yang sudah diterapkan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan mengkombinasikan beberapa kerangka tersebut, penelitian ini menghasilkan 1 kerangka kebijakan pengendalian risiko fraud yang lebih komperehensif bagi Kementerian Keuangan. Konsep kerangka kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian Keuangan dalam menyusun rancangan kebijakan pengendalian fraud secara komperehensif, mencakup kebijakan pencegahan, pendeteksian, dan penanganan fraud. Penelitian ini juga menghasilkan 2 perangkat untuk melakukan evaluasi kebijakan pengendalian risiko fraud pada Kementerian Keuangan. Perangkat evaluasi ini dapat digunakan untuk menilai kecukupan kebijakan dan implementasi atas kebijakan pengendalian risiko fraud. Dengan pelaksanaan evaluasi tersebut diharapkan dapat membuat upaya pengendalian risiko fraud menjadi semakin efektif dan dapat meminimalkan potensi terjadinya fraud.

---

ABSTRACT
This research aimed to develop the framework for fraud risk control policy and the tool to evaluate the adequacy and implementation of fraud risk control policy. This research used qualitative method to analyze primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature study. In doing so, this research combines three fraud risk control policy concepts fraud risk management by KPMG fraud risk control plan by BPKP and Global Ethics Integrity Benchmark. Fraud risk control policy, currently used by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, is also analyzed. Combining these frameworks, this research resulted in a more comprehensive concept of Fraud Risk Control Policy that can become a reference for Ministry of Finance for creating a more comprehensive fraud control policy, especially on fraud prevention, detection and response policies. This research also provide tools for evaluating fraud risk control policies. These tools can be used to evaluate the adequacy of policies and the implementation of fraud risk control policies. By implementing these tools, is expected that fraud risk control policies become more effective and the numbers of fraud decreased.

Abstrak :
Rokok mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit dan meningkatkan resiko kematian. Meskipun para perokok telah mengetahui bahaya merokok bagi kesehatan, namun kebiasaan merokok sulit ditinggalkan oleh banyak orang. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kebiasaan merokok yaitu dengan program rehabilitasi perokok. Dalam penelitian ini, dibahas model matematika penyebaran pengguna rokok dengan pengaruh rehabilitasi. Populasi dibagi menjadi lima kelompok, yaitu populasi manusia yang tidak mempunyai kebiasaan merokok, perokok ringan, perokok berat, populasi manusia yang mengikuti program rehabilitasi, dan populasi manusia yang telah berhenti merokok secara permanen. Dari analisis model, diperoleh dua titik kesetimbangan, yaitu titik kesetimbangan bebas perokok dan titik kesetimbangan bebas perokok berat serta eksistensi dari titik kesetimbangan endemik perokok. Simulasi numerik dilakukan untuk mendukung analisis kestabilan titik kesetimbangan model. ......Cigarette contains hazardous chemicals that can cause various diseases and increase the risk of death. Although smokers have known about the dangers of smoking to health, smoking habit is hard to leave by many people. Therefore, it is required an effort to reduce or eliminate the smoking habit, that is by smokers rehabilitation program. In this study, we discussed a mathematical model for the dynamics of smokers with some rehabilitation effects. The population is divided into five groups, namely the human population who do not have the smoking habit, light smokers, heavy smoker, the human population who following a rehabilitation program, and smokers who have quit smoking permanently. From the model analysis, we obtained two equilibrium point, smokers-free equilibrium and heavy smokers-free equilibrium point. Also, we analysis the existence of the endemic-equilibrium point. Numerical simulations are conducted to confirms the analysis of the stability of the equilibrium point.

Abstrak :
ABSTRAK Rokok konvensional dan rokok elektrik merupakan barang yang menghasilkan eksternalitas negatif. Dikarenakan menghasilkan negatif, maka Pemerintah perlu mengendalikan konsumsi kedua barang ini dengan dikenakannya Pungutan Negara. Pungutan Negara ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dari latarbelakang ini, Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan atas pungutan negara yang dikenakan pada rokok konvensional dan rokok elektrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pungutan negara yang dikenakan pada rokok konvensional dan rokok elektrik, serta mengetahui perbedaan perlakuan atas pungutan negara pada rokok konvensional dan rokok elektrik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rokok konvensional terdiri dari tiga pungutan negara, untuk Pungutan Negara tingkat Nasional yaitu Cukai dan PPN Hasil Tembakau, sedangkan untuk Pungutan Negara tingkat Daerah yaitu Pajak Rokok. Rokok elektrik terdiri dari dua pungutan, untuk Pungutan Negara tingkat Nasional yaitu Cukai dan PPN Hasil Tembakau. Selain itu, Perbedaan perlakuan pungutan negara atas rokok konvensional dan rokok elektrik, yang pertama terdapat perbedaan tarif Cukai atas kedua barang tersebut, kedua terdapat perbedaan perlakuan sistem pengenaan PPN yang bersifat satu tingkat, dan ketiga yaitu pengenaan Pajak Rokok atas kedua barang tersebut. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah menyetarakan tarif cukai kedua barang tersebut dan persamaan perlakuan Pajak Rokok atas kedua barang tersebut.

---

ABSTRACT Conventional cigarettes and e-cigarettes are goods that produce negative externalities. Because it produces negative externalities, the Government needs to control the consumption of these two goods by being subject to State Levies. There are state levies that are direct and indirect. From this background, this study discusses the evaluation of policies on state levies imposed on conventional cigarettes and e-cigarettes. This study aims to determine the structure of state levies imposed on conventional cigarettes and e-cigarettes, and to know the differences in treatment of state levies on conventional cigarettes and e-cigarettes. This research is qualitative research with descriptive research and qualitative research methods. The results of this study indicate that conventional cigarettes consist of three state levies, for national level levies, namely excise and VAT on tobacco products, while for regional level levies, namely cigarette tax. Electric cigarettes consist of two levies, for national level levies, namely excise and VAT on tobacco products. In addition, the difference in treatment of state levies on conventional cigarettes and electric cigarettes, the first is the difference in excise rates for the two goods, secondly there is a difference in treatment of the singlestage VAT imposition system, and the third is the cigarette tax imposition on both goods. From the results of this study it is recommended that the government equalize the excise tariffs of the two goods and the Cigarette Tax treatment equation for the two goods.

Abstrak :
"The report is essential reading for policy makers, government workers, and academics pursuing the goal of equitable, sustainable development across the world."--N.R. Narayana Murthy, Chairman and Chief MentorInfosys Technologies Ltd. Information and communication technology (ICT) is rapidly evolving, changing rich and poor societies alike. It has become a powerful tool for participating in the global economy and for offering new opportunities for development efforts. ICT can and should advance economic growth and reduce poverty in developing countries. It has been 20 years since th.