Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kesenjangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia pada umumnya dan di Propinsi Kalimantan Timur pada khususnya merupakan salah satu permasalahan yang terjadi sampai saat ini. Kesenjangan yang terjadi tersebut disamping merupakan warisan sejarah, juga diakibatkan oleh sistim pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini yang lebih bersifat sektoral, sentralistik dan kurang memperhatikan wilayah. Kurangnya percepatan pembangunan diwilayah tersebut diidentifikasi karena kurangnya modal atau investasi sebagai akibat adanya kegagalan pasar dan sekaligus kegagalan pemerintah. Untuk mengatasinya, Pemerintah Pusat mengupayakan percepatan pembangunan melalui pendekatan kebijakan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat setempat melalui percepatan dan maksimalisasi perturnbuhan ekonomi. Secara garis besar ada tiga hat yang ditawarkan dalam kebijakan KAPET, yakni : (a) keterpaduan perencanaan dan program antar sektor dan antara sektor pemerintah dan sektor swasta; (b) keterpaduan dalam pelayanan perijinan; dan (c) keterpaduan dalam pemberian insentif-insentif khusus kepada wilayah yang dikembangkan. Mengingat bahwa kebijakan KAPET SASAMBA telah berjalan Iebih dari dua tahun, tetapi belum menunjukkan kinerja yang baik, maka perlu dikaji kembali kebijakan KAPET tersebut, apakah masih cukup efektif dan relevan diterapkan untuk Propinsi Kalimantan Timur. Apalagi dengan telah disyahkannya UU Otonomi Daerah yang akan berlaku efektif tahun 2001, maka kajian tersebut sangat diperlukan. Analisis yang dilakukan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua hal, yaltu analisis perencanaan regional dan analisis kebijakan publik. Dari analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dipandang dari sisi perencanaan, konsep KAPET cukup baik bagi pengembangan suatu wilayah, walaupun dengan catatan-catatan. Apabila dipandang dari aplikabilitas kebijakan, konsep KAPET masih perlu deregulasi, agar kebijakan tersebut cukup efektif dilaksanakan, baik dari sudut keterpaduan insentif terhadap wilayah yang di kembangkan, maupun penyelenggaraannya itu sendirii. Deregulasi juga sangat diperlukan berkaitan dengan terjadinya konflik kebijakan antara konsep KAPET dan UU Otonomi Daerah. Selanjutnya, studi ini juga mengusulkan agar konsep KAPET tetap dapat dilaksanakan dengan "kesepakatan baru" dan perbaikan-perbaikan sebagaimana yang diusulkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan atas kelambanan organisasi Unair dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi perguruan tinggi. Untuk itu dirasa perlu mendeskripsikan budaya organisasi Universitas Airlangga, karena selain merupakan pattern of behavior, budaya organisasi juga merupakan pattern for behavior. Sehingga dapat digunakan untuk memahami bagaimana peran budaya organisasi tersebut dalam proses implementasi kebijakan otonomi perguruan tinggi negeri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan ditemukannya faktor lain yang dapat ikut menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian ini.
Untuk itu sesuai dengan karakteristik permasalahannya digunakan metodologi penelitian kualitatif. Unit analisis penelitian ini bersifat multi level. Sedang informan dipilih secara selektif, bersifat purposif dengan menggunakan pola snowball yang didasarkan atas mereka yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap, serta mengetahui permasalahannya secara mendalam.
Proses pengumpulan data bersifat dinamis, karena dibarengi dengan proses analisis interpretatif dan inferensi yang berkesinambungan, serta proses refleksi. Pengumpulan data ini menggunakan berbagai macam metoda antara lain, wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan tak terlibat, studi dokumen, serta penelusuran kliping koran dan majalah. Di samping karena menyesuaikan dengan karakteristik data, berbagai macam teknik pengumpulan data itu digunakan dengan maksud agar data yang diperoleh teruji validitasnya. Validasi data juga dilakukan dengan berbagai prosedur triangulasi. Dan sebagaimana lazimnya proses analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan tahap-tahap data reduction, data display, dan conclusion drawing.
Dari analisis data temuan penelitian terungkap bahwa, pada tingkat analisis organisasi universitas ciri-ciri budaya organisasi Universitas Airlangga bersifat birokratik (bureaucratic culture). Ciri ini ditandai dengan antara lain sentralisasi yang berlebihan, formalisme yang tinggi, cenderung mempertahankan status quo, menyukai kegiatan﷓ kegiatan yang bersifat seremonial. Budaya yang demikian ini terutama terbentuk karena pengaruh budaya birokratik yang tumbuh subur pada birokrasi pemerintahan serta pola perilaku kepemimpinan di Unair sendiri yang cenderung bersifat birokratik pula.
Dilihat dari tahap perkembangan evolusi organisasi, Unair sudah sampai pada organizational maturity yang ditandai dengan meningkatnya stabilitas internal, kurangnya motivasi untuk adanya perubahan, serta kesukaan para pimpinannya pada cerita-cerita kebesaran di masa lalu sebagai sumber nilai rasa berpuas diri. Dalam kondisi yang demikian ciri-ciri budaya organisasi yang seperti sudah diuraikan di atas bersifat disfungsional terhadap perkembangan Unair sendiri. Dengan demikian dapat dipahami kalau sampai saat ini di tingkat universitas, meskipun sudah disadari maksud dari kebijakan otonomi perguruan tinggi, namun Unair belum memiliki rencana konkrit dalam menanggapi kebijakan tersebut.
Pada tingkat analisis organisasi fakultas, Unair bersifat multicultures. Karakter bidang studi (terutama dalam kategori marketable dan unmarketable), kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, kultur akademik, serta gaya manajemen pimpinan yang semuanya satu sama lain berbeda, dalam perjalanan waktu telah menumbuhkan sub-kultur yang berbeda-beda pula. Sehingga tanggapan terhadap kebijakan otonomi perguruan tinggi pada tingkat ini juga berbeda-beda.
Selain faktor budaya birokratik, budaya organisasi, dan pola perilaku kepemimpinan, kelambanan organisasi Unair dalam menanggapi dan mengimplementasikan kebijakan otonomi PTN juga dapat dipahami dari munculnya gejala organizational inertia dalam tubuh Unair. Kesimpulan ini muncul dari analisis yang menggunakan konsep dynamics conservatism dengan memandang organisasi Unair sebagai sebuah sistem sosial.
Catatan teoretik yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tubuh organisasi perguruan tinggi negeri terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan publik. Dalan kasus penelitian ini faktor-faktor tersebut meliputi: budaya birokratik akibat dominannya pengaruh budaya yang sama dalam birokrasi pemerintahan, budaya organisasi yang berakar pada sejarah organisasi serta faktor-faktor internal lainnya, dan gejala inertia yang melanda organisasi PTN sebagai organisasi publik yang berukuran besar.
Idealnya, harus dilakukan reengineering terhadap organisasi perguruan tinggi negeri. Namun karena status dan kedudukannya sebagai organisasi publik yang terkungkung birokrasi pemerintahan, maka kemungkinan optimalnya adalah melakukan reorientasi mulai dari pimpinan sampai seluruh anggota organisasi menjadi process oriented. Para pembuat kebijakan di bidang pendidikan tinggi hendaknya juga memahami bahwa selain kebijakan otonomi perguruan tinggi itu sendiri mengandung permasalahan yang inheren di dalamnya, namun masih ada masalah besar mengenai budaya organisasi perguruan tinggi negeri yang sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Mungkin diperlukan reengineering organisasi perguruan tinggi secara nasional.

Abstrak :
Fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana kekuasaan bergulir dalam kebijakan-kebijakan pendidikan yang muncul dan bagaimana respon yang terjadi. Munculnya perubahan paradigma dalam bidang pendidikan melahirkan kebijakankebijakan baru seperti Sekolah inklusi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sekolah gratis, Perubahan jadwal masuk sekolah dan Pembelajaran ICT di Sekolah Dasar . Kebijakan pendidikan tersebut bergulir melalui mekanisme kekuasaan yang positif dan produktif, dan digulirkan melalui "micro pouvoir". Kuasa menjelma ke dalam pengetahuan agar ia operatif dan efektif merasuki alam bawah sadar setiap orang melalui kebijakan-kebijakan yang digulirkan. Kebijakan-kebijakan baru tersebut pada gilirannya melahirkan implikasi-implikasi bagi agen-agen pelaku yang dialiri oleh kebijakan tersebut.

---

The focus of this research is to comprehend how the power flows in existing educational policies and what the responces of the flown agents are. The occurance of new paradigm in education field has borned new education policies such as inclusive schools, school based curriculum which is more well-known with KTSP short for Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, free-charged schools, the time changes in schedule of commencing study at schools, and ICT instruction at elementary schools. The education policies borned through positive and productivepower mecanism and also through "micro pouvoirs". The power transform into knowledge and goes into unconcious minds of every person through the yieldedpolicies. Those new policies cause impliction toward the all agents flowed by the educational policies.

Abstrak :
Over kapasitas yang terjadi di sebagian besar lapas/rutan di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh sarana yang menjadi terbatas dan di satu sisi tuntutan pelayanan semakin meningkat. Kondisi ini akan menghambat pelaksanaan pembinaan dan pelayanan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja organisasi sebagai institusi publik yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Salah satu alternatif mengurangi over kapasitas guna peningkatan kinerja pemasyarakatan adalah dengan melalui program pembinaan pembebasan bersyarat bagi narapidana. Untuk itu tesis membahas implementasi optimalisasi pembebasan bersyarat dengan lokus penelitian di Lapas Klas I Cipinang Jakarta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menggambarkan mengenai implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat ditinjau dari aspek konten dan konteks sebagai suatu kebijakan dan menjelaskan mengenai pelaksanaannya di lapas Klas I Cipinang Jakarta Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada 7 (tujuh) informan dan observasi lapangan, serta dokumen terkait untuk mendapatkan data. Teori yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle yang meliputi aspek konten dan konteks suatu kebijakan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah keberhasilan implementasi kebijakan optimalisasi pembebasan bersyarat dipengaruhi oleh pelaksanaan sosialisasi tentang kebijakan dimaksud kepada pihak internal dan pihak eksternal yang terkait dengan pemberian pembebasan bersyarat. Untuk mampu mengurangi over kapasitas secara optimal diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi kepada pelaksana kebijakan dan pihak terkait, terutama kepada aparatur penegak hukum yang masuk dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu, guna membahas tujuan bersama dalam penegakkan hukum sehingga masing-masing instansi dapat menjalankan fungsi dan tugas tanpa mengabaikan kepentingan instansi lainnya. ......The over capacity that occurred in most prison in Indonesia have resulted many problems caused by limited infrastructure, mean while the demand for services are keep increasing. This condition will be come an obstacle in treatment and service which will ends to influencing the organization's activity as a public institution which must give good service to society. One of the alternatives to decrease the over capacity in order to optimizing the work of correction is parole program for inmates. Therefore, the study is focusing on the implementation of optimizing parole in Lapas Klas I Cipinang Jakarta. The objective of this study is to describe the implementation of policy in optimizing parole observed from content and context aspect as a policy and explain the implementation in Lapas Klas I Cipinang Jakarta. This is a qualitative study done by interviewing 7 informants and field observation, also related documents for the data. The theory is the implementation of policy from 'Grindle' which contains contents and context aspect of a policy. Conclusion of the study is success of implementation of policy in optimizing parole influenced by socialization of the mentioned policy to the internal and external party related to parole. In order to decrease the overcapacity optimally, coordination and socialization is needed to all people and related party, especially the law officers that have role in integrated justice system to discuss the equal purpose in law enforcement so every institution could do their jobs and functions without disobeying others interest.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang formulasi suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah Kota Depok mencetuskan ide untuk mendirikan PDAM Kota Depok pada tahun 2011 dan meneliti mengapa kebijakan ini belum dapat terimplementasi. Melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis terhadap proses formulasi dengan menggunakan tipikal model formulasi kebijakan yang ada dalam proses formulasi ini dan berbagai alasan yang membuat kebijakan ini belum terimplementasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi yang dilakukan melalui empat tahap dengan tipikal model formulasi yaitu model campuran antara model elite dan model kelembagaan. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan kebijakan ini belum terimplementasi adalah belum adanya landasan hukum untuk mengambil alih aset yang dimiliki Kota Depok di PDAM Tirta Kahuripan dan manajemen organisasi yang belum disusun strukturnya. ......This thesis discusses the formulation of public policy is a Regional Regulation No. 10 of Depok in 2011 on the establishment of PDAM in Depok City. This study aims to determine and analyze the things that are behind the regional government of Depok City PDAM had the idea to establish the city of Depok in 2011 and examines why this policy can not be implemented. Through the approach used in this study is a qualitative approach, researchers can learn and perform analysis on the process of formulation by using a typical model of policy formulation is in the process of this formulation and a variety of reasons that make this policy has not been implemented. The results of this study is the formulation process carried out through four stages of a typical model of the mixed model formulation of the elite models and institutional models. Meanwhile, things that cause this policy has not been implemented is the absence of legal basis to take over the Depok City?s assets held in PDAM Tirta Kahuripan and organizational management structure that has not been compiled.