Ditemukan 71 dokumen yang sesuai dengan query
Harberger, Arnold C.
San Francisco : International Center for Economic Growth , 1985
338.9 HAR e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Buchanan, Norman S.
Jakarta: Jaya Sakti, 1961
338.91 BUC m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Buchanan, Norman S.
New York, NY: The Twentieth Country Fund , 1955
338.91 BUC a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Staley, Eugene
New York: Harper & Brother, 1954
338.91 STA f
Buku Teks Universitas Indonesia Library
West Hartfort : Kumarian Press, 1997
362.178 2 MAN m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
MacPherson, Stewart
Jakarta: Aksara Persad Indoensia, 1987
361.61 Mac k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Raubun, Paul
"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter yang dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan Vecfor Error Correcrion Model (VECM) yang terdixi atas tiga alat estimasi yaitu (I) hubungan antar variabel, (2) impuls respon, dan (3) varian dekomposisi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jalur suku bunga pendekatan cost of capira/, jalur harga aset via inveslasi, dan jalur kredit bank untuk konsumsi Iebih dominan dalam mcntransmisikan suku bunga SBI terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T34275
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Rianto Nugroho
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
320.6 RIA p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Dimas Suryo Sudarso
"
ABSTRAKDeveloping countries implemented social policies after suffered by economic and financial crisis. Social policies, such as conditional cash transfer, non contributory social insurance policy, and energy subsidy, were introduced to improve the well being of the society. However, these policies potentially fail and prevent these countries to converge to be developed countries, due to low level of human capital formation, increased informal employment, unsustainable fiscal capabilities, the induction of pork barrel politics in the policy planning and formulation process, and reduced incentive to work. This essay also provided recommendation on social policies improvement. Thus, policymakers able to increase the effectiveness of current social policies to maintain the countrys objective in reducing income inequality, without hampered the countrys productivity and economic growth."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
330 BAP 2:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nabila Angelia Apriliyanti
"Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, diperlukan pengaturan syarat-syarat kerja dan keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak dalam hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak. Meskipun PKB merupakan syarat kerja yang dihasilkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, namun penerapan PKB oleh perusahaan jauh lebih rendah dibandingkan penerapan peraturan perusahaan (PP). Karena PKB menyangkut hubungan antara dua pihak, kehadiran pemerintah sebagai pihak ketiga dibutuhkan untuk menengahi kedua kepentingan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam menguatkan PKB dalam rangka mewujudkan
industrial peace. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perannya untuk menguatkan PKB, Kementerian Ketenagakerjaan berfokus pada menetapkan program penguatan PKB dan memberikan pelayanan pendukung PKB yang pelaksanaannya secara rutin dan intensif, sementara pengawasan maupun penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak banyak dilakukan atas inisiatif pemerintah. Dampak penguatan PKB terhadap terwujudnya
industrial peace, yaitu meningkatnya kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha, mendukung hubungan pekerja dan pengusaha yang harmonis, dan menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.
In order to create industrial peace, it is necessary to regulate work requirements and the rights and obligations of every party involved in industrial relations of every company. Collective Labour Agreement (CLA) is an agreement resulting from negotiations between the labour union and the employer regarding the rights and obligations of both parties. Although CLA is a form of work requirements which results from an agreement between employers and workers, the implementation of CLA by the companies is much lower than the implementation of company regulations. Because CLA involves relationship between the two parties, therefore the presence of the government as a third party is needed to mediate both interests. This study aims to analyze the role of the Indonesian Ministry of Manpower to strengthening CLA in order to achieve industrial peace. This research uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The result of this study indicates that in carrying out its role in order to strengthen CLA, the Ministry of Manpower focuses on establishing program to promote CLA and providing services to support CLA that are carried out routinely and intensively, meanwhile supervision and disputes resolution through mediation are rarely done on Government initiatives. The impact of strengthening the CLA in order to achieve industrial peace, includes improving workers welfare and business continuity, promoting harmonious relations between workers and employers, and creating conducive employment conditions."
Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library