Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah secara deskriptif eksplanatif. Sebagai data primer dalam penelitian berasal dari sumber informasi yang terdiri atas KaPolres, Kasat Binmas, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Tomas dan Toga, dan masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi polisi-masyarakat dalam pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok merupakan relasi konfliktual. Faktor-faktor dalam relasi polisi-masyarakat pada pengamanan Haul Mbah Priok terbagi atas faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung berasal dari dukungan pemerintah Jakarta Utara, Dandim 0502/JU, dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, kemajuan TIK, ketersediaan fungsi-fungsi yang cukup lengkap yang mendukung, dukungan sarana dan prasarana serta keberadaan SOP. Faktor penghambat terbagi atas perilaku ego sektoral antar stakeholder, media mainstream/online belum intensif di dalam mengedukasi publik, ketidakpercayaan masyarakat, rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya jumlah personil, lemahnya komunikasi, serta evaluasi pimpinan masih belum efektif. Strategi yang dilakukan Polres Pelabuhan Tanjung Priok agar pengamanan Haul Mbah Priok di era pandemi Covid-19 tetap mengedepankan penghargaan terhadap HAM terbagi atas Strategi preemtif, strategi preventif, dan strategi penegakan hukum (represif) ......This study aims to analyze police-community relations in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic by the Tanjung Priok Port Police. The type of research used is qualitative research. The type of research used by researchers is explanatory descriptive. As the primary data in the study came from information sources consisting of the Head of Police, Head of Binmas Unit, Head of Criminal Investigation Unit, Head of Intelligence and Security Unit, Tomas and Toga, and the community in the jurisdiction of the Tanjung Priok Port Police. The results of the study showed that the police-community relationship in securing Haul Mbah Priok during the Covid-19 pandemic era by the Tanjung Priok Port Police was a conflictual relationship. The factors in police-community relations in securing Haul Mbah Priok are divided into supporting factors and inhibiting factors. Supporting factors come from the support of the North Jakarta government, Dandim 0502/JU, support from community leaders, religious leaders, ICT progress, the availability of quite complete supporting functions, support for facilities and infrastructure and the existence of SOPs. The inhibiting factors are divided into sectoral ego behavior among stakeholders, the mainstream/online media is not yet intensive in educating the public, public distrust, low public digital literacy, lack of personnel, weak communication, and evaluation of leaders is still not effective. The strategy carried out by the Tanjung Priok Port Police so that the security of Haul Mbah Priok in the era of the Covid-19 pandemic continues to prioritize respect for human rights, divided into pre-emptive strategies, preventive strategies, and law enforcement (repressive) strategies.

Abstrak :
Masalah penelitian ini menyangkut Implementasi Standar Mutu Pelayanan Masyarakat oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan Kamtibmas. Permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini adalah, pertama, implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan kamtibmas saat ini. Standar mutu pelayanan yang dimaksud adalah kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian yang dilakukan oleh Polisi RW Polsek Kelapa Gading. Kedua, adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading dalam rangka mewujudkan Kamtibmas. Faktor yang dimaksud adalah kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi, peluang dan kendala yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategik (eksternal). Ketiga, adalah Upaya yang dilakukan Polsek Kelapa Gading dalam rangka meningkatkan implementasi standar mutu pelayanan masyarakat oleh polisi RW Polsek Kelapa Gading demi terwujudnya Kamtibmas. Upaya ini merupakan strategi Polsek Kelapa Gading dalam mengimplementasikan standar mutu pelayanan masyarakat oleh Polisi RW. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana data dan informasi merupakan representasi dari keadaan sebenarnya atau fenomonologis. Metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (indepth interviewing), studi literatur, dan pengamatan terlibat (participant observer). Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Polisi RW dalam konteks implementasi standar mutu pelayanan masyarakat belum tercapai secara optimal karena tidak ada parameter baku yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Adapun strategi Polsek Kelapa Gading dalam menyikapi hal tersebut yaitu dengan cara mengoptimalkan Tim Manajemen Polisi RW dan mengoptimalkan kemampuan Polisi RW yang ada. ......This research is about the implementation of Public Services Quality Standards by The Neighborhood Policemen of Kelapa Gading Police Sector in order to maintain public safety and order. The success of RW 012 in achieving ISO 9001?2008 certification on its public services have become the focus in the case study. Several issues are being observed, first, the implementation of public service quality standards by the Neighborhood Polic of Kelapa Gading Police Sector in order to achieve the stability of public security and order. Second, factors that influenced the implementation of public services quality standards by the neighborhood police of Kelapa Gading Police. What are the strengths and weaknesses within the organization as well as the opportunities and constraints as the effect of external development of the environment. Third, are the efforts that had been executed by the Kelapa Gading Police Sector in order to improve the public services quality standards as part of Kelapa Gading Police Sector strategic implementation of its public services. This study use a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomenon. Data being collected through in-depth interview technique, literatures study, and observations involved (participant observer). This research came to the conclusion that the public services by the neighborhood police in the context of the implementation of public services quality standards have not reached the desired quality. The lack of standard parameters to measure its quality has been the main cause. Numerous factors from the internal as well as external of the organization can be identified as the cause of this limitation. As part of the strategy to lower the gap, The Kelapa Gading Police Sector try to optimize the Neighborhood Police Management Team and the cability of Neighborhood Policemen.

Abstrak :
Disertasi ini merupakan hasil kajian mengenai Kepolisian wilayah Kedu dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai produk hubungan antara Polisi dengan masyarakat yang saling mempengaruhi daram mewujudkan rasa aman dalam masyarakat melalui kegiatan dan operasi kepolisian baik ditingkat manajerial maupun operasional yang implementasinya merupakan interpretasi para petugas Polwil Kedu terhadap peraturan perundang-undangan, petunjuk-petunjuk, pedoman, kebijakan pimpinan, dan responsif terhadap corak masyarakat, Serta pemolisian reaktif dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Dalam mewujudkan rasa aman masyarakat, berlangsung hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara Polisi dan masyarakat telah menghasilkan corak manajemen pemeiiharaan kamtibmas Polwil Kedu yang reaktif dan responsif terhadap corak masyarakat, dengan kata Iain bahwa corak manajemen pemetiharaan kamtibmas di wilayah Kedu bersifat reaktif, tidak seragam dan lebih menekankan pada iindakan penegakan hukum. Polwil Kedu dalam melakukan pemeliharaan kamtibmas masih menggunakan model pemolisian konvensional yang oenderung pasif menunggu laporan atau pengaduan dan berlindak setelah ada kejadian, meski demikian telah ada upaya-upaya untuk menggunakan model pemolisian yang proaklif yang terwujud dalam memecahkan masalah-rnasalah sosial melalui kerja sama dengan masyarakat dan stakehofderlainnya. Pelaksanaan manajemen pemehharaan keamanan dan ketertiban masyamkat di wilayah Kedu sebagai produk interaksi yang kompleks diantara struktur, penafsiran dan dinamika sosial masyarakat di wilayah Kedu. Memperhatikan bahwa dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Senantiasa berubah menurut waktu dan tempat, maka dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan produk dinamis yang mencerminkan respon aktif para petugas Polwil Kedu terhadap struktur disatu pihak, dan tuntutan masyarakat serta masalah-masalah sosial di lain pihak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manajemen pemeliharaan kamtibmas di Polwil Kedu merupakan sebuah siruktur baru yang terwujud melalui bentuk tindakan petugas yang respon-kreatif atas kompleksitas kekuatan dan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi serta kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat.

Abstrak :
ABSTRAK
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu dokumen kendaraan yang diperlukan untuk berkendara dan menjamin identitas suatu kendaraan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada pola pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengurus STNK terutama di daerah perkotaan. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat secara umum, terutama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayanan masyarakat akan semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan latar belakang inilah terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan STNK. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Ingin mengetahui bagaimana tingkat kesesuaian faktor-faktor kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat pada Unit STNK Samsat Jakarta Barat, 2) Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat pada Unit STNK Samsat Jakarta Barat, (3) Ingin mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Unit STNK Samsat Jakarta Barat. Dalam penelitian ini responden adalah masyarakat yang sedang mengurus STNK di Samsat Jakarta Barat dan dipilih secara Incidental Sampling berjumlah 200 orang. Untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja di Unit STNK Samsat Jakarta Barat, digunakan Importance Performance and Analysis (IPA), dan Costumer Satsfaction Index (CSI). Dalam penelitian ini penulis menggunakan lima faktor kualitas pelayanan sesuai dengan teori dari Philip Kotler yang terdiri dari Tangibles (wujud tampilan fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Empathy (empati). Dari lima kriteria tersebut terdapat atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Hasil analisis IPA menunjukkan bahwa transparansi biaya dan kemudahan prosedur merupakan atribut-atribut yang mempunyai tingkat kepentingan yang paling tinggi dan juga memiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi. Setelah semua atribut dianalisis, atribut-atribut tersebut dipetakan pada sebuah diagram kartesius. Dari diagram kartesius diperoleh informasi bahwa atribut-atribut yang harus menjadi perhatian utama adalah kelayakan dan kelengkapan fasilitas, lokasi pelayanan, cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat dan penyampaian informasi yang mudah dipahami. Keempat atribut ini merupakan atribut yang dirasakan masyarakat sangat penting, tetapi pihak Samsat Jakarta Barat belum melaksanakan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga masyarakat masih merasa kurang puas. Dari hasil perhitungan Costumer Satisfaction Index (CSI), tingkat kepuasan secara keseluruhan terhadap atribut-atribut kualitas pelayanan di Samsat Jakarta Barat sebesar 75,5%. Yang berarti secara keseluruhan masyarakat puas terhadap kualitas pelayanan di Samsat Jakarta Barat. Namun demikian masih perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan sehingga kepuasan masyarakat akan meningkat pula.

---

ABSTRACT
Vehicle Certificate Number (vehicle registration) is one of the documents needed to drive the vehicle and the identity of the vehicle. Along with the more modern era, led to significant changes in the pattern of services to the people who are taking care of registration, especially in urban areas. This change also affects the mindset of the people in general, especially with regard to quality of service. The better the quality of public services will be increasingly satisfied with the service provided. With this background of increasing public demand for quality of service registration. The objectives of this study were: 1) Want to know how to rate the suitability of the factors affecting the quality of service that people's satisfaction with officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit, 2) Want to know what factors should be prioritized to improve the quality of care that affect people's satisfaction on West Jakarta Vehicle Registration Unit, (3) Want to know the level of people's satisfaction with the quality of services provided West Jakarta Vehicle Registration Unit. In this study the respondents were people who were taking care of vehicle registration in West Jakarta Vehicle Registration Unit and were selected randomly 200 people. To measure the level of customer satisfaction on the performance of officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit, used Importance Performance Analysis (IPA), and Costumer Satsfaction Index (CSI). In this study the authors used five factors of service quality in accordance with the theory of Philip Kotler consisting of Tangibles (appearance of physical form), Reliability (reliability), responsiveness (responsiveness), Assurance (security), Empathy (empathy). Of the five criteria are the attributes that influence people's satisfaction. The results of the analysis indicate that the IPA cost transparency and ease of the procedure are the attributes that have the highest interest rate and also have the highest level of satisfaction. Having analyzed all the attributes, the attributes are mapped to a Cartesian diagram. Cartesian diagram obtained information that the attributes that should be the main concern is the feasibility and completeness of facilities, location services, fast in response to public complaints and delivery of information that is easily understood. The fourth attribute is perceived attributes are very important people, but the West Jakarta Registration Unit not perform according to the expectations of their citizens, people still are not satisfied. From the calculation of Customer Satisfaction Index (CSI), the overall satisfaction level of the attributes of service quality in officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit by 75.5%. Which means the public satisfied with the overall quality of service in officer service in West Jakarta Registration Unit. However, there is need for improved quality of care that people's satisfaction will increase as well.

Abstrak :
ABSTRAK
Terdapat tiga fungsi inti dari kepolisian, yaitu fungsi penegakkan hukum, perlindungan dan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bagian dari fungsi penegakkan hukum adalah mencegah dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas memiliki dampak yang besar dan merugikan sehingga hal ini menjadi salah satu indikator keberhasilan kepolisian. Kecelakaan lalu lintas seringkali disebabkan oleh pengendara yang tidak patuh terhadap aturan sehingga membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Selain kecelakaan oleh pengguna, hal lain yang menjadi terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kualitas jalan, faktor human error, dan kelaikan kendaraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan pemolisian komunitas dalam penanggulangan kecelakaan lalu lintas, dan upaya pengembangan model community policing dengan memperhatikan partisipasi masyarakat dan peran kepolisian dalam pencegahan kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor signifikan yang menjadi penyebab terjadinya tingginya kecelakaan per jumlah penduduk adalah faktor yang berkaitan dengan pengendara atau faktor manusia, di mana kecelakaan yang dominan adalah kecelakaan batas kecepatan. Dengan diketahuinya bahwa faktor utama kecelakaan adalah unsur manusia, maka kebijakan yang diambil untuk menanggulangi hal tersebut adalah kebijakan yang berkaitan dengan manusia, yaitu kebijakan pemolisian komunitas

---

ABSTRACT
There are three core functions of the police, law enforcement, order maintenance, and services to the community or public services. One part of the law enforcement function is preventing and overcoming traffic accidents. Traffic accidents have a large and detrimental impact, and this is one from many indicator of the success of the police. Traffic accidents are often caused by drivers who does not obeying the rules, so they endanger themselves or others. In addition to accidents by drivers, other things that become the factors occurrence of traffic accidents are road quality, human error, and vehicle worthiness. The purpose of this study was to determine the direction of community policing policies in dealing with traffic accidents, and efforts to develop community policing models by paying attention to public participation and the role of the police in preventing traffic accidents. The results obtained show that significant factors that caused the occurrence of high accidents per population were factors related to drivers or human factors, where the dominant accidents was a accidents of the speed limit. By knowing that the main factor of accidents is the human element, the policies taken to overcome this are policies related to humans, namely community policing.