Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Kepolisian Indonesia, khususnya kepolisian Jakarta pada masa mempertahankan Kemerdekaan RI, mengalami_ perkembangan sejarah yang menarik tentang peranannya dalam mempertahankan kemerdekaan itu. Polisi sebagai Social Action mempunyai tujuan, motivasi, dan aktifitas dalam berbagai tindakan dalam masyarakat untuk keamanan dan ketertiban serta menyelesaikan beberapa permasalahan dalam masyarakat. Penelitian tentang peranan polisi pada masa perang kemerdekaan mempunyai. ciri khusus yang harus kita telusuri, bagaimana peranan polisi Jakarta ini, serta bagaimana bentuk perjuangannya ? Penelitian ini berusaha untuk memberikan jawaban dan mengumpu].kan bukti-bukti bahwa apakah benar polisi Jakarta mempunyai peranan dan mempunyai bentuk perjuangan dalam Social Action (Parson C., 1951). Analisa data penelitian menerangkan bahwa terdapat berbagai bentuk kegiatan atau tindakan kepolisian Jakarta sesuai dengan organisasinya maupun dengan pembagian tugas mereka masing-masing. Langkah demi langkah perkembangan kepolisian yang sangat kompleks itu dapat pula ditelusuri dengan berbagai fakta yang menggambarkan perjuangan, pertumbuhan dan perkembangan kepolisian. Perubahan tipe kepolisian Belanda, tipe kepolisian Jepang, tipe kepolisian campuran, dan akhirnya muncul tipe kepolisian Indonesia, sebagai latar belakang perubahan bentuk kepolisian ini_merupakan perkembangan historic polisi Indonesia dan khususnya polisi Jakarta. Deskripsi data penelitian menunjukan bahwa Polisi Jakarta mempunyai peran serta nyata dalam perkembangan kemerdekaan RI 1945-1950. Sistem organisasi kepolisian yang masih harus ditumbuh-kembangkan pada waktu itu penuh permasalahan karena campur tangan Belanda dengan tentara Sekutu yang jelas sengaja ingin merebut kembali tanah jajahan ini ke pangkuannya. Oleh karena itu Polisi Jakarta dengan kesederhanaanya ikut membentuk CV (Civil. Police) berdampi_ngan dengan CV Belanda dan Sekutu. Kerusuhan dan pertikaian antara Civil Police Pribumi dengan Sekutu-Belanda, dalam usaha itu polisi Jakarta melakukan tindakan social (social action), membentuk bermacam-macam seksi dari seksi I dampai dengan seksi VII untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tindakan kepolisian Jakarta pada masa 1945-1950 didukung oleh masyarakat khususnya pemuda pejuang di Jakarta, yang terpadu dengan polisi Jakarta itu antara lain masyarakat Senen, Matraman, Mester, Kramat Jati, Tanjung Priuk, Pasar Ikan, Grogol dan berbagai tempat di luar Jakarta seperti Depok, Tangerang, Rengas Dekiok dan sebagainya. Bentuk kerjasama tindakan atau usaha menghadapi lawan maka polisi Jakarta bersama masyarakat tetap i.ngin diikuti keberadaannya sehingga kegiatan i.ni merupakan collective action. Sesuai dengan kesederhanaan perlengkapan kepolisian sebagai atribut atau seragam yang dipakai. oleh polisi Jakarta maka tindakan yang dilakukan selalu diusahakan untuk melindungi masyarakat dan pengamanan masyarakat. Demikianlah gambar.an singkat tentang peranan polisi Jakarta 1945-1950 yang diiaporkan sebagai hasil. penelitian ini dapat dapat berguna baqi masyar.akat kepolisian Jakarta khususnya dan masyarakat. Indonesia pada umumnya.

---

ABSTRACT Jakarta Metropolitan Police's Role in Defending Indonesian Indefendence (1945-1950)Indonesian Police, Jakarta Metrpolitan Police in particular, exprimenced an interesting historical development in its role of defending Indonesian independence, in the era of revulation for fredoom. As a Social Action Agency the police has its aims, motivatiob, and activities in various societal acts for security and order, and in seetling some problems in the society. Research on police's role in the are of Revolution for independence has special characteristics to be traced up, What and how was the role of the Jakarta Metropolitan Police and what was the structure of its struggle. This research endevaours to provide answers and to collect prooofs and evidences, whether it is true that the Jakarta Police has the role and has its own form of struggle in the Social Action (Parson, C.,1985). Research data analysis indicates that there existed various forms of activities and performances done by the Jakarta Police, in accordance with its organization and its division of tasks respectively. Step by step of the very complex Police development can be traced by various facts, illustrating stuggle, growth and development of the police. The change of Dutch Police type, Indonesian Police, as the bacground of the police modification, constituted the Indonesian Police history, the Jakarta Police in particular. The desciption of research analysis indicates that the Jakarta Police has an obvious participative role in the development of the struggle for Indonesian Independence (1945-1950). Police organizational system, which was still to be developed an the time. Was fully problematic, on acount of the Dutch interference along with the Allied Forces, that clearly and deliberately wishing to recapture this colonial archipelago into their hands. Therefore the Jakarta Police by its simplicity, joined to establish the Civil Policecontiguously side by side with the Ducth and the Allied Forces. Riots and conflicts betweem indigenous and the Ducth and Allied Forces Civil Police rose everywhere, and this case the Jakarta Police afforded to perform its social action, by establishing various sections from section I up to section VII covering Jakarta Territory and its environments. Jakarta Police action in the era 1945 - 1950 was supported by the community people, especially the struggling youth in Jakarta, itegrated with the Jakarta Police, a.o The Senen, Matraman, Mester, Kramat Jati, Tanjung Priok, Pasar Ikan, Grogol Comminities, along with the ones beyond Jakarta, as those of. Depok, Tangerang, Rengas nengklok and others. Cooperative action and effort in facing/confronting the enemy by the Jakarta Police and the communities, were constantly endeavoured and desired to be done collectively. Adapting to the police equipment mediocrity as atribute and uniform worn by the Jakarta Police, action performed was always afforded at least to protect and secure the community. This is juts a brief illustration cvoncerning the Jakarta Police's Role in 1.945 - 1.950, reported as research outcome, hoping that it will benefit the Jakarta Police society in general.

Abstrak :
Sejak awal pembentukannya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi pemerintah menggunakan konsep veiligheid, rust en orde (keamanan, ketenangan dan ketertiban) dari Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. HIR (Herziene lnlichtingen Dienst) merupakan pedoman dalam melaksanakan fungsi kepoiisian, yaitu mengamankan pemerintah dan Iembaga-Iembaganya dari ancaman yang membahayakan. Sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerintah kolonial, pada permulaan republik Kepolisian Negara Rl mengalami penolakan dari rakyat di tengah situasi yang menuntut perubahan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan ideologi revolusioner. Dalam situasi yang diwarnai oleh pergolakan politik menyebabkan kepolisian negara melakukan konsolidasi organisasi sebagai kepcmlisian nasional. Hal ini terwujud dengan keluarnya Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 yang berisi perubahan kedudukan kepolisian dari Departemen Dalam Negeri kemudian berada di bawah Perdana Menteri, PP tersebut merupakan pangkal dan munculnya tindakan-tindakan kepolisian masuk ke dalam ranah politik. Perubahan ini terepresentasikan dan pemberdayaan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang bertugas sebagai poiisi preventif dan represif. Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang ekonomi, sosial dan politik, di samping Mobrig (Mobile Brigade) yang berperan di garis depan pertempuran. Kapasitas PAM tersebut membawa pada munculnya pertanyaan terhadap penelitian, yaitu mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan fungsi keporisian di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi. Dalam fungsinya sebagai badan penyelidik dengan tugas utama sebagai penyelidik dan pengawas pelbagai aliran-aliran poiitik yang tumbuh secara pesat di tengah masyarakat menyebabkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan politik terhadap pengamanan kebijakan pulitik pemerintah. Meskipun demikian tindakan-tindakan PAM digunakan pula bagi institusinya sendiri guna rnemperkuat Kepolisian Negara RI yang pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari rakyat. Pada masa revolusi organ PAM secara struktur adalah PID (Politieke Inffchtingen Dienst = Dinas Intelijen Politik), dalam kerangk RI PAM mengalami perubahan fungsi guna menyesuaikan situasi revolusi saat itu. Keberadaan PAM dan fungsinya hanya berlangsung pada rnasa revolusi, karena pasca 1950 polisi preventif dan represif berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang mengalami perluasan tugas guna menyesuaikan situasi dernokrasi yang berlangsung saat itu. Since the establishment of the National Police Service ofthe Republic of Indonesia as an organization, the govemment had applied the concept of veiligheid, rust en orde (security, peace, and order) adopted from the Police of the Netherlands East Indies Government. HIR (Herziene lnlichtingen Dienst) was guidance in implementing the duty of the police that was to preserve the government and its institutions from any threats. As a government organization which had continuity with the colonial govemment, at an earlier date of the republic, the National Police Service of the Republic of Indonesia underwent resistance from the people amid the situation demanding the change of the old value which was no longer in line with the revolutionary ideology. The situation colored with turbulence had made the government do organizational consolidation as the national police. lt became a reality when the government decision N0.11/SD was issued on July 1, 1946. The decision had oflicially stated that the police was no longer subordinate to the Department of Home Affairs but the Prime Minister. The decision had also become the starting point for the penetration of the police into politics. The change was later represented by the empowerment of the Societal Ideology Supervision (PAM) which was in charge for being preventive and repressive police. In the revolutionary era, the power of the police so much depended on the investigation division of economy, social, and politics, and the mobile brigade, which played crucial duty on the battle frontline. The capacity of PAM had resulted in questions around the research that is why PAM played prominent role in the implementation of the police function amid political intensity in the revolutionary era. Functioning as investigation service whose primary duty was to be investigator and supervisor, had made the police do political acts against the security of the political police ofthe government. However, the PAM acts were used in order to strengthen the National Police of the Republic of Indonesia whose establishment at first underwent trust crisis from the people. In the revolutionary era, PAM organization was structurally PID (Poiiiieke Inlichtingen Dienst = Political lnteligent Senrice). PAM underwent shift in function in order to make some adjustment to the revolution. PAM and its function established only in the revolutionary era because after 1950 the preventive and repressive police had changed its name into the National Security Supervision Agency (DKPN) which later had duty expansion to meet the situation of the democracy at that time.

Abstrak :
Sejak awal pembentukannya Jawatan Kepolisian Negara RI sebagai organisasi pemerintah menggunakan konsep veiligheid, rust en orde (keamanan, ketenangan dan ketertiban) dari Kepolisian Pemerintah Hindia Belanda. HIR (Herziene lnlichtingen Dienst) merupakan pedoman dalam melaksanakan fungsi kepoiisian, yaitu mengamankan pemerintah dan Iembaga-Iembaganya dari ancaman yang membahayakan. Sebagai organ pemerintah yang memiliki kontinuitas dengan pemerintah kolonial, pada permulaan republik Kepolisian Negara Rl mengalami penolakan dari rakyat di tengah situasi yang menuntut perubahan nilai-nilai lama yang tidak sesuai dengan ideologi revolusioner. Dalam situasi yang diwarnai oleh pergolakan politik menyebabkan kepolisian negara melakukan konsolidasi organisasi sebagai kepcmlisian nasional. Hal ini terwujud dengan keluarnya Penetapan Pemerintah (PP) No. 11/SD Tahun 1946 yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1946 yang berisi perubahan kedudukan kepolisian dari Departemen Dalam Negeri kemudian berada di bawah Perdana Menteri, PP tersebut merupakan pangkal dan munculnya tindakan-tindakan kepolisian masuk ke dalam ranah politik. Perubahan ini terepresentasikan dan pemberdayaan Pengawasan Aliran Masyarakat (PAM) yang bertugas sebagai poiisi preventif dan represif. Dalam situasi revolusi kekuatan kepolisian bergantung pada bagian penyelidikan di bidang ekonomi, sosial dan politik, di samping Mobrig (Mobile Brigade) yang berperan di garis depan pertempuran. Kapasitas PAM tersebut membawa pada munculnya pertanyaan terhadap penelitian, yaitu mengapa PAM berperan menonjol dalam pelaksanaan fungsi keporisian di tengah intensitas perpolitikan pada masa revolusi. Dalam fungsinya sebagai badan penyelidik dengan tugas utama sebagai penyelidik dan pengawas pelbagai aliran-aliran poiitik yang tumbuh secara pesat di tengah masyarakat menyebabkan kepolisian melakukan tindakan-tindakan politik terhadap pengamanan kebijakan pulitik pemerintah. Meskipun demikian tindakan-tindakan PAM digunakan pula bagi institusinya sendiri guna rnemperkuat Kepolisian Negara RI yang pada awal pembentukannya mengalami krisis kepercayaan dari rakyat. Pada masa revolusi organ PAM secara struktur adalah PID (Politieke Inffchtingen Dienst = Dinas Intelijen Politik), dalam kerangk RI PAM mengalami perubahan fungsi guna menyesuaikan situasi revolusi saat itu. Keberadaan PAM dan fungsinya hanya berlangsung pada rnasa revolusi, karena pasca 1950 polisi preventif dan represif berganti nama menjadi Dinas Pengawasan Keselamatan Negara (DPKN) yang mengalami perluasan tugas guna menyesuaikan situasi dernokrasi yang berlangsung saat itu. Since the establishment of the National Police Service ofthe Republic of Indonesia as an organization, the govemment had applied the concept of veiligheid, rust en orde (security, peace, and order) adopted from the Police of the Netherlands East Indies Government. HIR (Herziene lnlichtingen Dienst) was guidance in implementing the duty of the police that was to preserve the government and its institutions from any threats. As a government organization which had continuity with the colonial govemment, at an earlier date of the republic, the National Police Service of the Republic of Indonesia underwent resistance from the people amid the situation demanding the change of the old value which was no longer in line with the revolutionary ideology. The situation colored with turbulence had made the government do organizational consolidation as the national police. It became a reality when the government decision N0.11/SD was issued on July 1, 1946. The decision had oflicially stated that the police was no longer subordinate to the Department of Home Affairs but the Prime Minister. The decision had also become the starting point for the penetration of the police into politics. The change was later represented by the empowerment of the Societal Ideology Supervision (PAM) which was in charge for being preventive and repressive police. In the revolutionary era, the power of the police so much depended on the investigation division of economy, social, and politics, and the mobile brigade, which played crucial duty on the battle frontline. The capacity of PAM had resulted in questions around the research that is why PAM played prominent role in the implementation of the police function amid political intensity in the revolutionary era. Functioning as investigation service whose primary duty was to be investigator and supervisor, had made the police do political acts against the security of the political police ofthe government. However, the PAM acts were used in order to strengthen the National Police of the Republic of Indonesia whose establishment at first underwent trust crisis from the people. In the revolutionary era, PAM organization was structurally PID (Poiiiieke Inlichtingen Dienst = Political lnteligent Senrice). PAM underwent shift in function in order to make some adjustment to the revolution. PAM and its function established only in the revolutionary era because after 1950 the preventive and repressive police had changed its name into the National Security Supervision Agency (DKPN) which later had duty expansion to meet the situation of the democracy at that time.

Abstrak :

ABSTRAK
Setelah beberapa bulan menduduki Indonesia, pemerintah Jepang segera mengadakan reorganisasi pemerintahan. Selain itu untuk mendukung pertahanan dan keamanan, pemerintah Jepang membentuk keisatsutai yaitu kepolisian yang bertugas menjaga keamanan di Indonesia, yang anggotanya sebagian besar terdiri dari orang-orang Indonesia. Tugas kepolisian saat itu terutama dititik beratkan pada perkara-perkara politik, dan dipusatkan pada pemberantasan gerakan-gerakan dan anasir-anasir yang menentang pemerintahan Jepang. Kepolisian juga bertugas menjaga perekonomian, pertahanan dan keamanan. Dalam isi skripsi ini penulis akan membahas tentang bagaimana pembentukan dan struktur keisatsutai terutama di Jakarta. Fungsi dan tugas keisatsutai serta bagaimana hubungan/ citranya dengan masyarakat. Masalah lain yang akan penulis uraikan adalah mengenai pendidikan kepolisian di jaman pendudukan Jepang. Setelah itu penulis akan menguraikan peran polisi pada awal kemerdekaan.

Tujuan utama penulisan tentang keisatsutai wilayah Jakarta ini adalah untuk menambah perbendaharaan penulisan tentang kepolisian, sehingga diharapkan dengan skripsi ini kita akan tahu struktur kepolisian, pekerjan, kasus-kasus yang dihadapi, hubungan dan citra mereka di mata masyarakat pada masa itu sekaligus bagaimana mereka menghadapi kemerdekan. Selain itu penulisan ini ditujukan untuk menguraikan bagaimana kepolisian dalam menjalankan pekerjan di masa pendudukan Jepang juga dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada awal-awal kemerdekan.

Pengkajian penulisan ini bersifat deskripsi analisis, deskripsi yaitu memberi gambaran tentang objek yang akan ditulis. Kemudian dianalisa guna memperjelas pemahaman, setelah sebelumnya melalui tahapan pemilihan subjek yang diselidiki, menguji sumber-sumber tersebut untuk mengetahui apakah sumber itu memang dibutuhkan, apakah asli(otentik) dan masih utuh, sekaligus membandingkan sumber yang satu dengan yang lain. Setelah itu menafsirkan data-data yang ada menjadi fakta dan menghubungkan satu sama lain sehingga menjadi suatu tulisan sejarah. Pengumpulan data melalui studi kepustakan dan wawancara dengan tokoh sejaman sekaligus pernah menjadi anggota keisatsutai sehingga dapat memperkuat atau sebagai bahan perbandingan data yang ada.

Pada saat Jepang menyerah pada Sekutu, keisatsutai diharapkan dapat menjaga keamanan sampai pemerintah Jepang menyerahkan Indonesia kepada Sekutu. Perkiraan Jepang temyata meleset jauh, karena polisi justru mempergunakan senjata yang ada di tangan mereka untuk mempertahankan Republik Indonesia. Dengan kata lain polisi bergabung dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan yang diplokamirkan tanggal 17 Agustus 1945 dan kemudian pada tanggal 21 Agustus 1945 mereka menyatakan diri sebagai polisi Republik Indonesia. Keisatsutai yang tadinya didirikan dan dilatih untuk membantu pemerintahan Jepang di Indonesia akhimya menjadi modal utama untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.