Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap para tersangka pelaku kejahatan dalam proses peradilan pidana sudah sangat sering terjadi, sehingga hal semacam ini seringkali dianggap lumrah terjadi karena hampir dimanapun perlakuan polisi terhadap para pelaku kejahatan adalah dengan menggunakan tindak kekerasan. Penelitian dalam tesis ini ingin menggali dan mengkaji faktor-faktor serta kondisi sosial apa sajakah yang menyebabkan polisi melakukan tindakan kekerasan terhadap para tersangka pelaku kejahatan terutama dalam tahap pra ajudikasi. Dalam upaya mencari jawab atas pertanyaan penelitian dalam Tesis ini maka dalam penelitian ini dilakukan dua pendekatan yaitu : Pendekatan Kuantitatif dan pendekatan Kualitatif. Penelitian dengan pendekatan Kuantitatif dimaksudkan untuk melihat apakah benar telah terjadi tindak kekerasan atau "penyiksaan" terhadap para tersangka dan adakah hubungan antara jenis kejahatan dan aspek-aspek lain dengan tindakan kekerasan oleh polisi dalam pengkapan dan penahanan serta selama pemeriksaan atau interogasi tersangka dalam menyusun Berita Acara Pidana (BAP). Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan untuk mendukung data kuantitatif yaitu mencoba melakukan pengamatan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap polisi yang menangani para tersangka guna menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa polisi melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka selama dilakukan penangkapan, penahanan dan pemeriksaan. Dari hasil wawancara mendalam terhadap para tersangka yang tertangkap dan tertahan di Kepolisian Resort terpilih didapat data bahwa 57 % dari tahanan yang ada mengatakan, bahwa mereka mendapat perlakuan kekerasan selama berada dalam proses penahanan dan mengalami pemeriksaan. Tindakan kekerasan yang dilakukan polisi cenderung meningkat manakala sedang dilakukannya pembuatan Berita Acara Pidana (BAP). Selain itu, pada jenis kejahatan penipuan, pencurian, penodongan, dan penjambretan sangat rentan terjadi penganiayaan oleh polisi terhadap tersangka karena keempat jenis kejahatan itu polisi seringkali dibuat jengkel oleh "ulah" tersangka sewaktu tertangkap, ditahan dan diperiksa selalu memberi jawaban yang berbelit-belit dan bertele-tele dan tidak sesuai dengan harapan polisi dalam memberikan jawaban (seringkali bernuansa mengingkari tuduhan). Sedangkan dipihak lain polisi sangat memerlukan kecepatan dalam beke~a dan mengejar pengakuan tersangka. Dalam melaksanakan tugasnya polisi harus tegas dan tuntas. Lni berarti bahwa bila suatu berkas pemeriksaan tidak berisi pengakuan dan baru bukti-bukti lain ditelusuri, maka hal ini dianggap tidak tegas dan tidak tuntas. Akhimya sebagai jalan pintas untuk mengejar target penyelesaiannya, maka digunakanlah cara kekerasan; karena menurut polisi bahwa kalau tidak keras bukan polisi namanya, sehingga pada gilirannya tindak kekerasan atau menganiaya terhadap tersangka pelaku kejahatan tak terelakan lagi.

Abstrak :
Penelitian atau karya tulis ini mencoba menggambarkan bagaimana penerapan pemolisian demokratis poin akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga kepolisian yaitu Bidang Propam dalam menangani Penyimpangan polisi baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum personil kepolisian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan 4 (empat) informan. Lokasi penelitian penulis memilih Polda Metro Jaya sebagai tempat penelitian untuk mewawancarai informan. Polda Metro Jaya dipilih karena Kepolisian Tingkat Daerah dengan kompleksitas masalah yang paling banyak dibanding daerah lain-lainya. Setelah didapatkan data primer dan maupun sekunder dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjadi bahasan untuk melihat seberapa jauh Peran Propam Polda Metro Jaya dalam pengawasan terhadap penyimpangan polisi sebagai penerapan pemolisian demokratis poin akuntabilitas dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemolisian demokratis poin akuntabilitas dalam Bidang Propam sudah cukup berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa poin-poin khusus dalam implementasi yang memerlukan perbaikan agar pelaksanaan implementasi pemolisian demokratis dalam tubuh Bidang Propam semakin lebih baik. ...... Study or this paper tries to describe how the implementation of democratic policing Points Accountability conducted by police agencies in the Bidang Propam Deviations police handle both the breach of discipline, ethical violation or violations of the law the police personnel. This research was conducted with qualitative methods where data obtained from in-depth interviews with four (4) informant. Location of the study authors chose Polda Metro Jaya as a place to interview informants research. Polda Metro Jaya routes have the most problems with the complexity of many areas than others-others. Once the data obtained from primary and secondary research and conducted so as to be a discussion to see how far Role Bidang Propam Polda Metro Jaya in the supervision of police deviance as points applying democratic policing accountability and know the obstacles in the implementation of the implementation. The study results showed that the implementation of democratic policing accountability points in the Bidang Propam going well enough but still there are some specific points in the implementation of which requires the implementation of improvements to the implementation of democratic policing in the body Bidang Propam getting better.

Abstrak :
Using FADO concept, this research focusing itself on to administration of civil complaint in Indonesia ,against police misconduct during their interaction with society. FADO (which first put forth by Seron, Pereira and Kovath in 2004) components being used were Unnecessary Use of Force, Abuse of Authority, Speaking Discourteously and Offensive Language. This research purpose is to describe types of police misconduct according to FADO that emerge on civil complaints, by using literature tracing along with depth interview.

The research findings holds that not all components on FADO conception been shown on civil complaints administration in Indonesia, either by the police internal affairs department nor the National Police Commission. Components such as Speaking Discourteously and Offensive Language are difficult to identify. In doing so, the conclusion reach are the administration of civil complaint against police misconduct in Indonesia are not very thorough. There are no guidelines for categorization for type of misconduct in existence. So far the categorization of types of misconduct is being done through each operators or control board staff own interpretations.