Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Topik dalam tesis ini diangkat dari adanya kasus yang masuk ke Bidbinkum Polda Jawa Tengah, dengan fokus pada mekanisme penanganan tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan Bidang Pembinaan Hukum Polda Jawa Tengah terhadap Provos dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti melakukan dengan pengamatan, pengamatan terlibat dan wawancara. Hasil Penelitian menunjukan bahwa (1) Penanganan pelanggaran penelantaran keluarga yang dilakukan oleh anggota Polri selama ini selalu diproses melalui sidang disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah pasal 7 PP No. 2 tahun 2003. (2) Provos dalam penerapan pasal dimasukkan dalam pasal disiplin yang didalamnya juga diuraikan mengenai undang-undang yang dilanggar, tetapi Bidbinkum sebagai pembina Hukum dalam penerapan pasal terhadap kasus tersebut diatas hanya mencantumkan pasal disiplin dan tidak menjelaskan undang-undang yang dilanggar. (3) Pemberian saran dan pendapat hukum yang dilakukan anggota Bidbinkum berdasarkan pada putusan yang sudah ada, karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan. (4) Masih ada kasus-kasus lama yang tidak terselesaikan dengan tuntas. (5) Penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan dalam kasus penelantaran keluarga tidak membuat jera karena masih banyak yang melakukan penelantaran keluarga dan pelanggaran terhadap hak perempuan. Saran yang dapat diberikan adalah : (1) Perlu dipertegas peraturan yang digunakan untuk mengatur tentang hukum disiplin yang dapat memberikan hukuman yang membuat jera dan tidak akan mengulangi karena merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan. (2) Bidbinkum harus memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (3) Perlu peningkatan kemampuan anggota Bidkum yang mencakup pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan anggota Polri sehingga dapat menerapkan hukum dengan baik. (4) Perlu adanya komitmen yang tinggi untuk menangani kasus yang terjadi pada isteri anggota Polri khususnya dan perempuan pada umumnya. ...... Topic in this thesis is made from the case which enter into ?Bidbinkum? of Central Java Police with focus on handling mechanism on criminal and indiscipline actions conducted by Legal Consultation Unit of Central Java Police against Provos unit in household abuse case. Method used is qualitative with case per case study approach. To collect the data, the researcher had performed observation, involving in interview. The study shows that (1) the police-conducted household abandonment abuse handling so far has been processed through disciplinary hearing according to Article 7 No. 2 of Government Regulation. (2) in the practice, the provos is included in disciplinary articles which in the articles the breaching against articles are mention yet Bidbinkum as the legal counselor only mentioned the disciplinary article and did not mention the law which have been breached. (3) the advise and legal consultation done by Bidbinkum shall be based on existing regulation, due to lack of understanding against the regulation. (4) there have been old cases which have not been completely settled. (5) Disciplinary measures done in the case of family abandonment abuse do not serve as a lesson because there are still many abandon their families and also breaching against woman rights. Advices and inputs given are: (1) regulation needs to be clarify on disciplinary law which may give punishment as a lesson so that they shall not recur because feeling that the punishment is light. (2) Bidbinkum must give complete legal consideration. (3) Improvement on Bidbinkum personnel capability needs to be done covering understanding on prevailing law and regulation especially those related to police members so that can implement law well. (4) High commitment is needed in handling case which occur to police wives especially women in general.

Abstrak :
Provos selaku sub bidang Propam POLRI mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Untuk memutuskan seorang anggota POLRI telah melakukan pelanggaran disiplin atau tidak, telah ditetapkan peraturan berupa Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/43/IX/2004 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin serta Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004 tentang tata cara sidang disiplin yang dilakukan anggota POLRI. Berdasarkan hasil penelitian studi dokumen serta wawancara dengan beberapa anggota POLRI diketahui ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dalam proses pemeriksaan serta sidang disiplin. Penyimpangan tersebut berupa tidak dipanggilnya para saksi dengan surat panggilan untuk pemeriksaan serta tidak lengkapnya berkas-berkas dari ketentuan administratif sebagaimana yang ditentukan dalam surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/44/IX/2004. Penyimpangan-penyimpangan ini disebabkan antara lain karena Sistem insentif dan profesionalisme penyidik provos, rendahnya moral dari penyidik provos, sikap pimpinan yang hampir tidak pernah memperhatikan pelaksanaan pemeriksaan, adanya campur tangan (intervensi) dari pimpinan didalam pemeriksaan, dana/anggaran dan sarana/prasarana pemeriksaan dalam proses penyidikan yang tidak mencukupi. Demi terselenggaranya penyelenggaraan proses hukum di Kepolisian Republik Indonesia secara konsisten maka diperlukan sosialisasi peraturan, pemberian sanksi bagi pelanggar serta membentuk bidang yang khusus menangani pelanggaran disiplin oleh anggota POLRI.