Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini menguraikan tentang praktek penegakan hukum lalu lintas di wilayah hukum Polres Tangerang. Permasalahan dalam tesis ini difokuskan pada pelaksanaan penindakan serta proses penyelesaian pelanggaran lalu lintas yang diwarnai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Ialu lintas. Adapun untuk pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang tujukan terhadap berbagai aktifitas yang dilakukan oleh anggota lalu lintas maupun para pemakai jalan khususnya para pelanggar lalu lintas. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penyimpangan yang terjadi didalam penegakan hukum lalu lintas tidak semata-mata disebabkan oleh perilaku anggota yang sengaja memanfaatkan kewenangan yang dimilikinya, tetapi peranan dari para pelanggar lalu lintas serta pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghindar dari ketentuan hukum juga memberikan andil yang cukup besar. Hal itu terlihat pada saat terjadi interaksi antara petugas dengan pelanggar lalu lintas, yaitu adanya hubungan pertukaran antara kedua belah pihak, dimana masing-masing mengharapkan adanya imbatan atau keuntungan atas tindakan yang dilakukannya. Petugas mengharapkan adanya imbalan berupa uang dengan tindakannya dalam membebaskan pelanggar dari ketentuan tilang, sedangkan pelanggar mendapatkan keuntungan berupa terbebasnya dia dari tindakan tilang yang semestinya diberikan oleh petugas. Penyimpangan yang terjadi di Iingkungan anggota satuan lalu lintas sepertinya diakui, diijinkan dan dipertahankan, karena dilakukan oleh sebagian besar anggota tanpa adanya pemberian sanksi atau tindakan yang tegas dari kesatuannya. Dari sudut pandang teori fungsionalisme tentang penyimpangan dalam suatu kelompok atau organisasi, maka penyimpangan di lingkungan satuan lalu lintas tersebut sebenarnya mempunyai fungsi bagi organisasi atau kesatuannya, karena sebagian dari hasil penyimpangan tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas. Sehingga penyimpangan yang terjadi selama ini cenderung untuk diijinkan dan dipertahankan sampai pada batas-batas tertentu, dimana terhadap anggota yang dianggap melampaui batas pada akhirnya akan diberikan sanksi atau hukuman serta dikeluarkan dari kesatuan Ialu lintas.

Abstrak :
Tesis ini tentang hubungan petugas Bimmas dengan warga masyarakat di wilayah Polsek Pamulang. Masalah penelitian saya adalah interaksi petugas Bimmas dengan warga masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polsek Pamulang. Penelitian ini mencakup kebijaksanaan Kapolsek berkenaan dengan kegiatan Bimmas, hubungan formal dan hubungan sosial petugas Bimmas dengan warga masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk mendukung kajian ini saya melihat interaksi interpersonal sebagai rangkaian kegiatan petugas Bimmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selama penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara berpedoman. Selanjutnya saya melihat hubungan antara petugas Bimmas dengan warga dan perspektif keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas Bimmas Polsek menggunakan interaksi/komunikasi interpersonal menyampaikan pesan-pesan Polri berkenaan dengan masalah keteraturan dan ketertiban sosial sehingga mewujudkan rasa aman warga masyarakat. Dengan interaksi/komunikasi interpersonal, petugas Bimmas Polsek dapat secara langsung menyampaikan pesan-pesan kepada warga, dan warga dapat segera memberikan reaksi terhadap pesan-pesan tersebut. Pesan-pesan tersebut memungkinkan mudah diterima oleh warga, karena dalam hubungan interpersonal terjalin hubungan perasaan dan emosi yang dapat dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga apa yang dikatakan petugas seolah-olah seperti apa yang para warga pikirkan. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya petugas Bimmas Polsek membangun jaringan sosial dengan mengembangkan pendekatan-pendekatan langsung secara interpersonal kepada warga. Karena dengan melalui jaringan-jaringan sosial di desa-desa tersebut suatu sistem komunikasi sosial akan terbangun, sehingga memudahkan bagi petugas untuk menyampaikan pesan-pesan kepolisian secara cepat kepada seluruh warga. Penerapan pendekatan interpersonal perlu juga diikuti kontrol yang mewadahi sehingga dampak negatif dari suatu interaksi dapat dikurangi. Sedangkan kegiatan-kegiatan nyata yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas hubungan inter-personal kepada anggota Polri antara lain sebagai berikut di bawah ini. Meningkatkan ketrampilan interpersonal (interpersonal skill) kepada para petugas Bimmas Polsek, terutarna kemampuan-kemampuan dasar perorangan yang terdiri dari ketrampilan mengamati, ketrampilan mendengarkan, ketrampilan untuk bertanya, ketrampilan mendiskripsikan, ketrampilan meringkas pesan yang diterimanya, dan ketrampilan memberikan umpan balik (feed back). Ketrampilan-ketrampilan tersebut merupakan ketrampilan dasar bagi setiap manusia untuk dapat berkomunikasi/berinteraksi dengan lingkungannya. Tanpa ketrampilan dasar tersebut atau salah satu diantaranya terganggu, maka manusia tidak akan dapat berkomunikasi dengan sempurna. Mengadakan pelatihan-pelatihan berkomunikasi yang efektif guna menumbuhkan rasa percaya diri bagi petugas Bimmas Polsek, sehingga mereka tidak canggung menghadapi warga. Dibuat suatu panduan tentang sistem komunikasi interpersonal yang memungkinkan dapat membantu petugas Bimmas Polsek dalam interaksinya dengan warga. Meningkatkan ketrampilan manajerial/kepemimpinan di tingkat Polsek, sehingga Kapolsek dan Kanit mampu bekerja sama dengan para anggotanya merencanakan hingga mengontrol kegiatan-kegiatannya secara konsisten, sehingga tugas-tugas dapat diselesaikan dengan efisien dan efektif. Hubungan interpersonal antara petugas dengan warga sangat sulit dikontrol oleh Kapolsek, oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi aktif dari warga untuk dapat mengontrol kinerja petugas Polri di tengah-tengah masyarakat, sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat dikurangi. Partisipasi warga dalam bentuk materi yang disampaikan kepada/melalui petugas hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan demi pemeliharaan kamtibmas.

Abstrak :
Penelitian tentang kebudayaan polisi ini menggambarkan tentang kebudayaan yang dimiliki dan dioperasionalkan oleh polisi di Polsek Sumowono. Kebudayaan dilihat sebagai satuan gejala tentang pola-pola bagi kelakuan manusia (Keesing & Keesing, 1971) dan sebagai mekanisme kontrol bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973) yang diorganisasi dalam pikiran manusia, Berpijak dari definisi kebudayaan dari Marvin Harris, peneliti menempatkan kebudayaan polisi sebagai pola tingkah laku yang dikaitkan dengan polisi sebagai organ, fungsi, dan personal yang ada di dalam masyarakat Sumowono. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono terorganisasi dalam pikiran oleh pola tindakan polisi, enkulturasi, dan unsur kebudayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode etnografi. Peneliti mengamati pengetahuan yang dimiliki polisi dalam menjalankan tugas dan di luar tugas yang terlihat dari tindakannya yang berpola. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan, dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara. Antisipasi kelemahan penelitian dilakukan dengan memperbanyak objek penelitian dan melibatkan diri secara langsung dalam penelitian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindakan polisi memperlihatkan pola keteraturan tertentu dari setiap bentuk tindakannya karena adanya keterikatan pada pedoman yang mengatumya. Kebudayaan polisi di Polsek Sumowono mencakup tentang keteraturan perilaku dalam menjalankan tugas dan di luar tugas, serta keterikatan pada prinsip kebudayaannya yang meliputi aturan formal dan informal yang dipahami dan dipercayai.

Abstrak :
Latar belakang Telah lama disepakati bahwa keberhasilan tugas-tugas kepolisian salahsatunya ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat (Rahardjo & Tabah, 1993). Namun di pihak lain, tingkat partisipasi itu sendiri nampaknya ditentukan pula oleh variabel lain seperti pengetahuan masyarakat pada umumnya maupun pengetahuan masing-masing individu pada khususnya mengenai peran polisi, kemampuan serta kewenangan polisional yang dimilikinya. Bila dikhususkan pada kualitas pengetahuan individu baik terhadap peran polisi, kemampuan maupun terhadap kewenangan polisional itu sendiri, nampaknya banyak ditentukan oleh bagaimana hal-hal tersebut di atas dikomunikasikan ke masyarakat. Komunikasi tersebut tentulah dapat terjadi melalui suatu proses penginformasian maupun pencitraan yang dilakukan entah oleh individu polisi itu sendiri ataupun oleh Polri sebagai organisasi kepolisian, baik secara sengaja atau langsung (misalnya dalam suatu forum penyuluhan) maupun tidak sengaja atau tidak langsung (dengan kata lain melalui penampilan para anggota polisi sehari-harinya). Demikian pula pengkomunikasian itu dapat berlangsung secara teratur (misalnya bila seseorang tengah ikut dalam suatu program pendidikan yang diadakan oleh kepolisian), setengah teratur (misalnya, tatkala seseorang tengah belajar ilmu hukum dan sesekali pasti membicarakan tentang polisi) ataupun tidak teratur sama sekali (tergantung dari seberapa mungkin seseorang terlibat sebagai obyek kegiatan kepolisian berkaitan dengan aktivitas kesehariannya). Kebervariasian tersebut di atas nampaknya cukup wajar terjadi mengingat kompleksnya peran, kemampuan serta kewenangan polisi itu sendiri.